Claim Missing Document
Check
Articles

Interpretation of Moral Elements in the ITE Law on the Phenomenon of Digital Cosplayer Soft Erotica: Protection of Public Morals and Freedom of Expression Pradana, Athalaric Ghalib; Nurhayati, Yati
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 11, No 2 (2025): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v11i2.22642

Abstract

The emergence of digital cosplayer soft erotica challenges the interpretation of “indecent content” under Article 27(1) of Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law. The absence of a clear legal definition of indecency blurs the boundary between artistic expression, sensual content, and pornography, creating legal uncertainty. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes the construction of indecency within the UU ITE and its relation to the Pornography Law. The findings indicate that soft erotica does not meet the statutory criteria of pornography due to the absence of explicit sexual activity, yet it occupies a regulatory grey zone that may still be categorized as indecent based on fluid public morality standards. Comparative analysis reveals the lack of objective legal indicators, underscoring the need for clearer interpretive frameworks to balance public morality protection with digital freedom of expression.
Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Yati Nurhayati; Ifrani Ifrani; M. Yasir Said
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.14

Abstract

The purpose of this study is to determine the characteristics of normative and empirical legal research methods and when to use them in legal research. The method used in this research is the normative research, this methodwas chosen because the object of research is the principles of law, the rule of law, the theory and doctrine of legal experts. The results of this study is that normative research (doctrinal) is conceptualized and developed on doctrinal basis. This methodis interpreted as legal research at the level of norms, rules, principles, theory, philosophy, in order to find solutions to legal issues such as legal vacuum, conflict of norm, or vague norm. Meanwhile, empirical method is research with non-doctrinal characteristics carried out through field research. In this type of research, the data were collected which then processed according to the analytical techniques used which were outlined in a descriptive form in order to describe the actual condition of the reality of law as a social phenomena.
Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Aset Kripto di Indonesia Chiquita Andina Putri; Yati Nurhayati; Iwan Riswandie
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): Edisi Oktober 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i3.82

Abstract

Cryptocurrency is a type of virtual currency that works similarly to real money and enables users to virtually send payments for transactions involving business. With the development of crypto assets today, several pawn and loan institutions accept crypto assets as collateral objects. In the case of pawning, default can also occur which requires that the collateral from the debtor be confiscated in the event of default. The purpose of this study is to determine the legal strength of crypto assets used as collateral objects and to find out the execution mechanism for crypto asset confiscation in Indonesia in the event of default. This study used a normative juridical research method for its research. The type of information used in this study is secondary information, specifically information found through library research. The result of this research is that crypto assets can be used as collateral objects, but not as main collateral. Crypto assets as collateral objects already have strong legal force, this is based on Book II of the Civil Code, Law no. 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading, Regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange. In terms of regulating the confiscation of crypto assets, it can be said that currently in Indonesia itself there are no special regulations and special institutions that regulate the confiscation of crypto assets. But the process of confiscation of crypto assets can be carried out with procedures such as foreclosure of other material guarantees.
Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala Ihsan Ihsan; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa saja pengaturan hukum terhdapat stunting di Kabupaten Barito kuala (2) bagaimana keefektifitasan yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, metode penelitian empiris, yaitu mengkaji mengenai proses penegakan dan keefektifitasan suatu perturan perundang-undangan serta hambatan dalam proses penegakan peraturan tersebut, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan peraturan tentang stunting yaitu Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Stunting di Kabupaten Barito Kuala, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, tidak hanya peraturan ini saja juga ada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 188.45/462/KUM/2021 Tentang Penetapan Desa Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Serta Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 peraturan ini yang menjadi dasar dan sandaran pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menurunkan angka stunting di sana, namun nyatanya keefektifitasan peraturan yang ditegakkan dan program yang dijalankan bisa dikatakan tidak maksimal, dikarenakan penurunan angka stunting di Kabupaten Barito Kuala tidaklah signifikan.
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
Studi Komparatif Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Tiongkok Maghdalina Maghdalina; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v6i2.145

Abstract

Hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika merupakan isu kontroversial di Indonesia dan Tiongkok, dengan penundaan eksekusi yang sering memunculkan tantangan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep dan pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati di kedua negara, dengan fokus pada pendekatan hukum, prosedur, dan dampaknya terhadap terpidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Indonesia) dan Criminal Law of the People’s Republic of China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penundaan eksekusi yang tidak terstruktur, dipengaruhi oleh banding, peninjauan kembali, grasi, dan tekanan internasional, menyebabkan fenomena death row dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Tiongkok menerapkan suspended death sentence dengan masa evaluasi dua tahun yang terstruktur, berfokus pada rehabilitasi, namun minim transparansi. Penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk mengadopsi kerangka waktu yang lebih jelas seperti Tiongkok, dengan tetap memperhatikan transparansi dan prinsip HAM.
INOVASI PRODUK HALAL SPINDA ICE CREAM BERBASIS BAYAM DAN EDAMAME: UJI ORGANOLEPTIK DAN KARAKTERISTIK FISIK Yati Nurhayati; Yuny Ernawati; Neneng Windayani; Ateng Supriyatna
International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 6 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Mathla’ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Innovation in halal plant-based food products continues to grow along with increasing public awareness of healthy and functional foods. This study aimed to evaluate consumer acceptability and physical characteristics of Spinda Ice Cream, a spinach- and edamame-based ice cream developed as a halal plant-based product innovation. The research employed a Completely Randomized Design (CRD) with one treatment factor, namely variations in spinach proportion, consisting of three formulations: F1 (low), F2 (medium), and F3 (high). Organoleptic evaluation was conducted using a 1–7 hedonic scale involving 30 untrained panelists, assessing color, aroma, texture, taste, and overall acceptability. Physical analyses included density, pH, and melting properties. Organoleptic data were analyzed using the Kruskal–Wallis test, followed by the Mann–Whitney test for parameters showing significant differences. The results indicated that all formulations were acceptable, with F2 consistently receiving the highest preference scores across all sensory indicators. Aroma was the only attribute showing a significant difference among formulations. Physical testing showed that F2 exhibited the most balanced characteristics. From a Halal Science perspective, Spinda Ice Cream fulfills the principles of halalan thayyiban and has strong potential to be developed as an innovative halal plant-based ice cream product.
The Urgency of Arbitration Failure: Reconceptualizing the Construction of Industrial Relations Arbitration Yati Nurhayati; Ifrani Ifrani; Nahdhah Nahdhah; M.Yasir Said; Martine Flipse
Jurnal Hukum Vol 42, No 1 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i1.47129

Abstract

Industrial relations arbitration remains limited and has not yet become a primary option for disputing parties. The purpose of this study is to reconceptualize Industrial Relations Arbitration with a focus on procedural and institutional reform. This study begins with more fundamental principles, taking into account the dimensions of worker protection and the urgent need for institutional restructuring of Industrial Relations Arbitration. The research method used is doctrinal legal research with a prescriptive-analytical approach, combining conceptual, legal, and case-based approaches. The findings reveal several problems, such as the limited scope of disputes that can be submitted and the scarcity of qualified arbitrators. The reconceptualization of Industrial Relations Arbitration offers a solution by expanding the absolute competence of arbitration forums to cover all types of labor disputes. This will optimize the forum for resolving disputes between employers and workers as well as conflicts between trade unions. Furthermore, restructuring the institutional framework of Industrial Relations Arbitration is crucial. The establishment of a competent and independent arbitration body will increase the attractiveness and quality of dispute resolution, with the fundamental principle of maintaining harmonious and sustainable industrial relations.
Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13823

Abstract

Tujuan dan penelitian ini adalah memjawab permasalahan hukum yang lahir dari keberadaan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah makna dalam pasal 38 ayat 1 membatasi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa bunyi pasal 38 ayat 1 yang merupakan batas waktu penyelesaian sengketa informasi public dimana sengketa tersebut harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pendaftaran permohonan informasi masih membuka peluang untuk tetap diproses jika melebihi 14 hari kerja dengan alasan keadilan dan tumpukan perkara yang berjalan dikomisi informasi.Kata kunci : Sengketa Informasi, Putusan, Informasi Publik.
Co-Authors Abdul Halim Barkatullah Abdul Wahab Adam Jehan Afrida Zahira Agus Hermawan Agus Wahyuddin Akhmad Hulaify Ali Mujahidin Amalia Asikin, Nida Anggraeni, Sinta Ayu Apriliani, Purwandyarti Ari Susetyadi Ari Susetyadi, Ari Arifah Rahayu Aryani, Wiwik Dyah Ateng Supriyatna Athalaric Ghalib Pradana Ayu Rissa Atika Bibin Rubini Chiquita Andina Putri Christine Vina Siangli Putri Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri Cut Khairunnisa David Fuad Habibie Dewina, Meran Diana Setiawati Endang Komara Gina Supratman, Sherly Hafizatuzahra Hafizatuzahra Hanafi Hanafi Hanafi Ramsi Hasanah, Eneng Erna Hasrina Rahma hilmi, risma fuziatul Ifrani Ifrani Ifrani Ifrani, Ifrani Ihsan Ihsan Indarini Dwi Pursitasari Indra Kurniawan Inggrid Dirgahayu Istiana Istiana Iwan Lesmana Iwan Riswandie Khairul Anam M Yasir Said M. Febry Saputra M. Yasir Said M. Yasir Said M.Yasir Said M.Yasir Said Maghdalina Maghdalina Martine Flipse Miftah Ulumuddin Tsani Mohammed Sayah S. Eljohani Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Mohd Zamre Mohd Zahir Muhammad Aini Muhammad Akbar Ridho Muhammad Hatta Muhammad Hendri Yanova Muhammad Ziyan Maulani Mukti Fajar Mukti Fajar ND Munajah Munajah Munajah Munajah Munajah, Munajah Muthia Septarina Muthia Septarina MUTHIA SEPTARINA Nadia Nadia NAFIQOH, HENI Nahdhah Nahdhah Nida Amalia Asikin Noorsyaidah Noorsyaidah Nur Intan Hayati Husnul Khotimah Parman Komarudin Pradana, Athalaric Ghalib Qadarsih, Siti Muldiah Rachmat Ismaya, Rachmat Rahmatul Huda, Rahmatul Ramadhan, Muhamad Alfri Ramalinggam Rajamanickam Ramdani, Hisworo Restu Aji Alamsyah Rida Mega Firdaus Rina Auliana rina Auliana Rinny Rinny Riyan Febriyana Rohaeni, Reni Said, M Yasir Said, M.Yasir Salamiah Salamiah Septarina, Muthia Sherly Ghina Supratman Sherly Gina Supratman Siangli Putri, Christine Vina Sudiyono Sudiyono supratman, sherly gina Tengku Noor Azira Tengku Zainudin Wahfiudin, Yuda Windayani, Neneng Yera Alvira Natanshia Yoga Saputra Yudit Aditiya Putra Yuke Sri Rizki Yuny Ernawati Zulvia, Evi