Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.41
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Ilmu dan Budaya Jurnal Indo-Islamika Lentera Hukum Nuansa Informatika Jurnal Media Hukum El-Mashlahah Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Cloud Information Badamai Law Journal Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Konstitusi Buffer Informatika Jurnal Ilmiah Bidan Jurnal Ius Constituendum JURNAL AGRONIDA Jurnal Yudisial Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung CERIA (Cerdas Energik Responsif Inovatif Adaptif) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Jurnal Wahana Pendidikan Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Banua Law Review AKM: Aksi Kepada Masyarakat International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia JSEP (Journal of Science Education and Practice) Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Buffer Informatika LamLaj INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Warta Penelitian Perhubungan
Yati Nurhayati
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Diputus Hubungan Kerja Oleh Pemerintah Yudit Aditiya Putra; Yati Nurhayati; Istiana Istiana
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.104

Abstract

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang termasuk ke dalam golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18.
Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Banjarmasin Yera Alvira Natanshia; Yati Nurhayati; Hanafi Hanafi
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.105

Abstract

Program Jaminan Keshatan Nasional atau yang dikenal dengan sebutan BPJS merupakan program yang paling penting dan wajib untuk para pekerja sebagai memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja yang bekerja pada jasa kontruksi ataupun buruh kasar. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan kewajiban pendaftaran BPJS ketenagakerjaan di kota Banjarmasin berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagaimana sanksi terhadap pelanggaran kewajiban perusahaan dalam pendaftaran BPJS ketenagakerjaan bagi para pekerja di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan petugas pemeriksa BPJS ketenagakerjaan. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian baik wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimana suatu metode analisis data dengan cara mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut di hubungkan dengan peraturan perundang – undangan yang di peroleh dari studi dokumen, sehingga di peroleh jawaban atas permasalahan yang di tulis dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan kesimpulan akhir maka data di reduksi secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerja nya masih ada yang belum maksimal karena kurangnya pengetahuan pihak perusahaan tentang pentingnya mendaftarkan seluruh karyawan mereka dalam BPJS ketenagakerjaan. penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS ketenagakerjaan juga sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku didalam peraturan perundang–undangan.
Studi Komparatif Penundaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Tiongkok Maghdalina Maghdalina; Yati Nurhayati; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): Edisi Juni 2025
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v6i2.145

Abstract

Hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika merupakan isu kontroversial di Indonesia dan Tiongkok, dengan penundaan eksekusi yang sering memunculkan tantangan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep dan pengaturan penundaan eksekusi hukuman mati di kedua negara, dengan fokus pada pendekatan hukum, prosedur, dan dampaknya terhadap terpidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Indonesia) dan Criminal Law of the People’s Republic of China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki penundaan eksekusi yang tidak terstruktur, dipengaruhi oleh banding, peninjauan kembali, grasi, dan tekanan internasional, menyebabkan fenomena death row dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Tiongkok menerapkan suspended death sentence dengan masa evaluasi dua tahun yang terstruktur, berfokus pada rehabilitasi, namun minim transparansi. Penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk mengadopsi kerangka waktu yang lebih jelas seperti Tiongkok, dengan tetap memperhatikan transparansi dan prinsip HAM.
INOVASI PRODUK HALAL SPINDA ICE CREAM BERBASIS BAYAM DAN EDAMAME: UJI ORGANOLEPTIK DAN KARAKTERISTIK FISIK Yati Nurhayati; Yuny Ernawati; Neneng Windayani; Ateng Supriyatna
International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues Vol. 6 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Mathla’ul Anwar Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Innovation in halal plant-based food products continues to grow along with increasing public awareness of healthy and functional foods. This study aimed to evaluate consumer acceptability and physical characteristics of Spinda Ice Cream, a spinach- and edamame-based ice cream developed as a halal plant-based product innovation. The research employed a Completely Randomized Design (CRD) with one treatment factor, namely variations in spinach proportion, consisting of three formulations: F1 (low), F2 (medium), and F3 (high). Organoleptic evaluation was conducted using a 1–7 hedonic scale involving 30 untrained panelists, assessing color, aroma, texture, taste, and overall acceptability. Physical analyses included density, pH, and melting properties. Organoleptic data were analyzed using the Kruskal–Wallis test, followed by the Mann–Whitney test for parameters showing significant differences. The results indicated that all formulations were acceptable, with F2 consistently receiving the highest preference scores across all sensory indicators. Aroma was the only attribute showing a significant difference among formulations. Physical testing showed that F2 exhibited the most balanced characteristics. From a Halal Science perspective, Spinda Ice Cream fulfills the principles of halalan thayyiban and has strong potential to be developed as an innovative halal plant-based ice cream product.
The Urgency of Arbitration Failure: Reconceptualizing the Construction of Industrial Relations Arbitration Yati Nurhayati; Ifrani Ifrani; Nahdhah Nahdhah; M.Yasir Said; Martine Flipse
Jurnal Hukum Vol 42, No 1 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v42i1.47129

Abstract

Industrial relations arbitration remains limited and has not yet become a primary option for disputing parties. The purpose of this study is to reconceptualize Industrial Relations Arbitration with a focus on procedural and institutional reform. This study begins with more fundamental principles, taking into account the dimensions of worker protection and the urgent need for institutional restructuring of Industrial Relations Arbitration. The research method used is doctrinal legal research with a prescriptive-analytical approach, combining conceptual, legal, and case-based approaches. The findings reveal several problems, such as the limited scope of disputes that can be submitted and the scarcity of qualified arbitrators. The reconceptualization of Industrial Relations Arbitration offers a solution by expanding the absolute competence of arbitration forums to cover all types of labor disputes. This will optimize the forum for resolving disputes between employers and workers as well as conflicts between trade unions. Furthermore, restructuring the institutional framework of Industrial Relations Arbitration is crucial. The establishment of a competent and independent arbitration body will increase the attractiveness and quality of dispute resolution, with the fundamental principle of maintaining harmonious and sustainable industrial relations.
Pasal 38 Ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik antara Kepastian Hukum dan Keadilan Yati Nurhayati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.13823

Abstract

Tujuan dan penelitian ini adalah memjawab permasalahan hukum yang lahir dari keberadaan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah makna dalam pasal 38 ayat 1 membatasi penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa bunyi pasal 38 ayat 1 yang merupakan batas waktu penyelesaian sengketa informasi public dimana sengketa tersebut harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pendaftaran permohonan informasi masih membuka peluang untuk tetap diproses jika melebihi 14 hari kerja dengan alasan keadilan dan tumpukan perkara yang berjalan dikomisi informasi.Kata kunci : Sengketa Informasi, Putusan, Informasi Publik.
International Arbitration in Indonesia after Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024: The Urgency of Resolving Enforcement Challenges Yati Nurhayati; Ifrani; M. Yasir Said; Muhammad Hendri Yanova; Parman Komarudin
El-Mashlahah Vol 16 No 1 (2026)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v16i1.10669

Abstract

Despite the issuance of Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024, legal uncertainty concerning the recognition and enforcement of international arbitral awards remains a significant challenge to the effectiveness of international arbitration in Indonesia. The particular study examined the legal implications of the Constitutional Court's removal of the term “deemed” from Article 1(9) of the Arbitration Law. Moreover, it proposed an ideal framework for determining the international character of arbitral awards under Indonesian law. The research employed a mixed method that combines normative legal research and case analysis through statutory, conceptual, case, and historical approaches. The findings revealed that Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024 has not fully resolved the legal uncertainty surrounding the distinction between domestic and international arbitral awards. While the decision reinforces a territorial approach based on the place where an award is rendered, it does not establish clear criteria for determining the international character of arbitral awards, thereby hindering the harmonization of their recognition and enforcement. The study further found that the Indonesian Arbitration Law remains inconsistent with the UNCITRAL Model Law on the definition and classification of international arbitral awards. To address this issue, the study proposed a broader territorial approach aligned with the UNCITRAL Model Law, incorporating international elements as determining factors, including the application of foreign law, the selection of foreign arbitral institutions or arbitrators, international civil legal relationships, and foreign elements within the factual circumstances of a dispute. This framework contributed to strengthening legal certainty and enhancing the recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia.
Fatwa and Sociological Awareness: The Role of Halal Fatwa and Its Influence on Consumer’s Purchasing Decisions of Korean Food Products Mohammed Sayah S. Eljohani; Afrida Zahira; Yati Nurhayati Soelistijono; Adam Jehan; Ali Mujahidin
JURNAL INDO-ISLAMIKA Vol. 14 No. 2 (2024)
Publisher : Graduate School of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jii.v14i2.43827

Abstract

The increasing popularity of Korean food in Indonesia, driven by global trends and Muslim consumer interest, significantly impacts the non-oil and gas sector's GDP, particularly the food and beverage industry. Halal certification plays a vital role in ensuring that food production complies with Islamic law, enhancing product competitiveness and consumer trust in Indonesia's predominantly Muslim market. This study examines the influence of halal fatwas on purchasing decisions for Korean food, employing a normative legal method and a sociology of law approach through interviews with 20 respondents aged 20-30. The findings reveal that 86% of respondents prioritize halal labels, 63% feel more comfortable consuming halal-certified products, and most are hesitant to try uncertified products. Halal certification emerges as both a legal necessity and a marketing strategy to secure market share. Applying Hans Kelsen's legal certainty theory, the study highlights how clear, consistent halal norms build consumer trust, influencing purchasing behavior and boosting market competitiveness for Korean food products in Indonesia.
Interpretation of Moral Elements in the ITE Law on the Phenomenon of Digital Cosplayer Soft Erotica: Protection of Public Morals and Freedom of Expression Athalaric Ghalib Pradana; Yati Nurhayati
AL-IQTISHADIYAH : EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol 11 No 2 (2025): Jurnal al-Iqtishadiyah
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/iqt.v11i2.22642

Abstract

The emergence of digital cosplayer soft erotica challenges the interpretation of “indecent content” under Article 27(1) of Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law. The absence of a clear legal definition of indecency blurs the boundary between artistic expression, sensual content, and pornography, creating legal uncertainty. Using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes the construction of indecency within the UU ITE and its relation to the Pornography Law. The findings indicate that soft erotica does not meet the statutory criteria of pornography due to the absence of explicit sexual activity, yet it occupies a regulatory grey zone that may still be categorized as indecent based on fluid public morality standards. Comparative analysis reveals the lack of objective legal indicators, underscoring the need for clearer interpretive frameworks to balance public morality protection with digital freedom of expression.
JUAL BELI ASET PERSEROAN TERBATAS Yati Nurhayati
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.509

Abstract

ABSTRAK Permasalahan yang terjadi dalam artikel ini berkaitan dengan ketidaksesuaian pertimbangan hukum Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 atas terjadinya jual beli aset perusahaan PT TH berupa sebidang tanah dengan luas lahan 3.023 m2 di Desa Kalirungkut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya pertimbangan hakim pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, di mana permasalah dikaji menggunakan bahan kepustakaan dan kajian perundang-undangan disertai dengan studi Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hakim pada putusan majelis hakim dalam perkara jual beli aset perseroan dalam Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 yang menguatkan putusan banding dan putusan pengadilan negeri dirasa kurang tepat karena hanya mendasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di mana jual beli aset PT TH yang seharusnya melihat juga pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hakim juga dalam putusannya mengabaikan fakta bawah jual beli aset perusahaan dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar sebagai direktur utama yang artinya dia tidak berhak mewakili PT TH. Pertimbangan Putusan Nomor 778 K/Pdt/2021 menyebutkan bahwa perjanjian ini sah karena telah memenuhi unsur kesepakatan karena tidak adanya unsur paksaan (dwang); penipuan (bedrog); dan kesilapan (dwaling) saja atau karena telah terjadinya sebagian pembayaran. Akan tetapi, argumentasi hakim tanpa meneliti dan memperhatikan dengan cermat syarat sahnya perjanjian lainnya yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang tertuang dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan dokumen pendukung lainnya. Kata kunci: perseroan terbatas; perusahaan; jual beli. ABSTRACT The problem that occurs in this article relates to the discrepancy in the legal considerations of the Decision Number 778 K/Pdt/2021 on the sale and purchase of the company PT TH assets in the form of a plot of land with a land area 3.023 m2 in Kalirungkut Village. This research aims to determine whether or not the judge’s consideration at the cassation level in Decision Number 778 K/Pdt/2021. The method used in this research is the normative method, where the problem is analyzed using literature and statutory study accompanied by a study of the Decision Number 778 K/Pdt/2021. The results of this research found that the judge’s consideration in the panel of judges’ decision in the case of the sale and purchase of company assets in Decision Number 778 K/Pdt/2021, which strengthened the appeal decision and the district court’s decision was deemed inappropriate because it only based its consideration on the provisions of Article 1320 of the Civil Code where the sale and purchase of PT TH asset should also look at the provisions of the Company Law stipulated in Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The judge also ignored that the sale and purchase of the company’s assets were carried out by a person who was not registered as the managing director, meaning that he had no right to represent PT TH. Consideration of Decision Number 778 K/Pdt/2021 states that this agreement is valid because it fulfills the elements of an agreement due to the absence of coercion (dwang), fraud (bedrog), and mistake (dwaling) or because a partial payment has occurred. However, the judge’s argument is without scrutinizing and paying attention to the other legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, which is contained in the sale and purchase agreement for land and building deed and other supporting documents. Keywords: limited liability company; company; sale and purchase.
Co-Authors Abdul Halim Barkatullah Abdul Wahab Adam Jehan Afrida Zahira Agus Hermawan Agus Wahyuddin Akhmad Hulaify Ali Mujahidin Amalia Asikin, Nida Anggraeni, Sinta Ayu Apriliani, Purwandyarti Ari Susetyadi Ari Susetyadi, Ari Arifah Rahayu Aryani, Wiwik Dyah Ateng Supriyatna Athalaric Ghalib Pradana Ayu Rissa Atika Bibin Rubini Chiquita Andina Putri Christine Vina Siangli Putri Christine Vina Siangli Putri Siangli Putri Cut Khairunnisa David Fuad Habibie Dewina, Meran Diana Setiawati Endang Komara Gina Supratman, Sherly Hafizatuzahra Hafizatuzahra Hanafi Hanafi Hanafi Ramsi Hasanah, Eneng Erna Hasrina Rahma hilmi, risma fuziatul Ifrani Ifrani Ifrani Ifrani, Ifrani Ihsan Ihsan Indarini Dwi Pursitasari Indra Kurniawan Inggrid Dirgahayu Istiana Istiana Iwan Lesmana Iwan Riswandie Khairul Anam M Yasir Said M. Febry Saputra M. Yasir Said M. Yasir Said M.Yasir Said M.Yasir Said Maghdalina Maghdalina Martine Flipse Miftah Ulumuddin Tsani Mohammed Sayah S. Eljohani Mohd Zahir, Mohd Zamre Mohd Zamre Mohd Zahir Mohd Zamre Mohd Zahir Muhammad Aini Muhammad Akbar Ridho Muhammad Hatta Muhammad Hendri Yanova Mukti Fajar Mukti Fajar ND Munajah Muthia Septarina Nadia Nadia NAFIQOH, HENI Nahdhah Nahdhah Noorsyaidah Noorsyaidah Nur Intan Hayati Husnul Khotimah Parman Komarudin Pradana, Athalaric Ghalib Qadarsih, Siti Muldiah Rachmat Ismaya, Rachmat Rahmatul Huda Ramadhan, Muhamad Alfri Ramalinggam Rajamanickam Ramdani, Hisworo Rida Mega Firdaus rina Auliana Rina Auliana Rinny Rinny Riyan Febriyana Rohaeni, Reni Said, M Yasir Said, M.Yasir Salamiah Salamiah Sherly Ghina Supratman Siangli Putri, Christine Vina Sudiyono Sudiyono supratman, sherly gina Tengku Noor Azira Tengku Zainudin Wahfiudin, Yuda Windayani, Neneng Yera Alvira Natanshia Yoga Saputra Yudit Aditiya Putra Yuke Sri Rizki Yuny Ernawati Zulvia, Evi