Dzunuwanus Ghulam Manar
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Published : 149 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

EVALUASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI WILAYAH KABUPATEN BATANG Diah Setyowati; Sulistyowati .; D Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this research is to investigate the implementation of Regulation No. 6 of 2011 on the eradication of prostitution in the district of Batang and see its effectiveness. Variables used to see the implementation of Regulation No. 6 of 2011 are communication, resources, disposition, and bureaucratic structures and to evaluate their effectiveness using indicators of goal achievement, productivity, and efficiency are analyzed qualitatively descriptive look at the phenomenon that is occurred. Looking at the various aspects that have been analyzed can be concluded that the law No. 6 of 2011 on the eradication of prostitution in the district of Batang is not implemented properly and its implementation has not been effective.
Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Menyelesaikan Konflik Pertambangan Batuan pada Tanah Bengkok di Desa Tunggulpandean Agung Syaifuddin; Sulistyowati .; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to understand role of Jepara Regency Government on resolve mining conflict, which was taking place between residents with Modin Zulfa of Tunggulpandean village. The underlying causes of the conflict is when the Land asset of Modin Zulfa Tunggulpandean was made as mine rock. Mining companies had no official permission and had potentially damaging surrounding environment. This study also explains the steps taken by the Government on preventing similar conflicts that took place in the Tunggulpandean village.This research using descriptive qualitative on data collection. The subject this research is the actors involved in conflict mining rocks in land of Tunggulpandean Village asset, representatives of the Tunggulpandean residents, Modin Zulfa land owner, The Government of Tunggulpandean Village, The Government of Jepara Regency, and Lakpesdam NU Jepara as LSM. Technical data collection relied on interviews, documentation, and literature, analyzed through reduction data, editing and conclusion.Research concluded that the District Jepara does not perform their functions optimally. This can be seen from time needed in solving the conflict. In the future, The Government of Jepara regency have to intensively and optimize their function, especially the role of  mining agencies related like Bina Marga, Pengairan & ESDM, BPMPPT, BLH, and Satpol PP. So at a time will come there is no longer conflicts such as happened in Tunggulpandean village.
Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah) Imtitsal Caesaringi; Priyatno Harsasto; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi dan pelayanan publik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seiring perkembangan jaman birokrasi mengalami perkembangan yang lebih dikenal dengan reformasi birokrasi dimana birokrasi tidak lagi tergambar sebagai sesuatu yang menyulitkan dan memakan waktu lama. Keberhasilan reformasi birokrasi di daerah tidak lepas dari peran seorang pemimpin untuk menyatukan visi dan mensukseskan instansi melaksanakan reformasi birokrasi. Faktor kepemimpinan sangat penting karena pemimpin merupakan tombak utama keberhasilan maupun kegagalan sebuah instansi. Untuk mendukung reformasi birokrasi di daerah sudah banyak program yang dilaksanakan salah satunya adalah Zona Integritas WBK WBBM dimana instansi terpilih merupakan instansi yang sudah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi di dalamnya yang dalam penelitian ini terdapat dua instansi yang terpilih yaitu BP2T dan RSUD Kardinah Kota Tegal.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori desentralisasi, birokrasi weber, reformasi birokrasi, kepemimpinan, serta kaitan kepemimpinan dengan birokrasi untuk menunjukkan proses keberhasilan birokrasi di Kota Tegal sehingga menghasilkan lembaga yang baik dan dijadikan lembaga percontohan pada program Zona integritas. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dimana penulis menggunakan informasi dari instansi terkait (BP2T dan RSUD Kardinah) serta pihak luar sebagai penyeimbang data yaitu Ombudsman Jawa Tengah dan pengamat kebijakan yaitu Bpk Slamet Santoso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP2T dan RSUD Kardinah merupakan lembaga yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan bukti meningkatnya kualitas pelayanan dari tahun ke tahun, sarana prasarana yang lengkap dan proses pengurusan perizinan yang telah menggunakan sistem terpadu.Dari faktor kepemimpinan Kota Tegal sejak masa reformasi telah memiliki pemimpin yang baik mulai dari Bpk Adi Winarso yang melakukan pendekatan militeristik untuk menyatukan visi dan misi seluruh SKPD Kota Tegal, masa Ikmal Jaya dan Siti Masitha sebagai pemimpin yang demokratis dan dibawah kepemimpinan mereka Kota Tegal semakin maju dan berhasil meraih penghargaan dalam segala bidang terutama bidang reformasi birokrasi.Kata Kunci : Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kepemimpinan daerah
Efektifitas Penerapan E-Government Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen Dalam Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Aris Setiawan; Rr Hermini S; D Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractReasons of this paper is that the Population and Civil Registration Agency Sragen is one district in Indonesia which was awarded Best Of The Best e-Government Award 2007 from Warta Ekonomi in e-Government implementation. One implementation of e-Government in Sragen is application in SIAK2program. SIAK is a web-based information system that is based on the procedures and standards used specifically aimed at managing the administrative system in the field of population in order to achieve orderly administration and also help the officers to held in the population and civil registration service. Population Administration Information System in Sragen based on Sragen Local Regulation No. 10 of 2011 on the Implementation of Civil Affairs. The main guidelines for the application of SIAK regulated in Regulation No. 23 of 2006 on Population Administration and Government Regulation No. 37 of 2007 on the Implementation of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration. In addition, SIAK also regulated in Presidential Decree No. 88 of 2004 on Management of Population Administration.The purpose of this study is determine the effectiveness of the implementation of e-Government at the Civil Registration and Population Agency Regency Sragen in the Population Administration Information System (SIAK) program and constraints encountered in implementation. This study uses descriptive qualititative type of method in order to obtain a clear picture of the object under study and draw conclusions.The results shows that the application of SIAK program at Population and Civil Registration Agency Sragen is effective, visible, and run faster. But there are still this in dealing with human resources SIAK program, there are SIAK officers in districts thathave not been able to operate the program SIAK to the absence of training for operators SIAK..Keywords: e-Government, Effectiveness, Information Technology, SIAK
KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN MENGENAI PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT SMP NEGERI KOTA SEMARANG Sonia Permatasari; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.545 KB)

Abstract

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk bagi penyandang difabel yang seakanterpinggirkan. Kondisi yang ada sudah diatasi dengan penyelenggaraan sekolah inklusif, namundalam pelaksanaannya di Kota Semarang selama setahun ini masih belum maksimal. Maka tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen penyelenggaraan sertayang menjadi penghambat penyelenggaraan pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan situs penelitian KotaSemarang yang memfokuskan penelitian ke tempat-tempat yang erat kaitannya dengan pengelolaanpendidikan inklusif di Kota Semarang. Teknik yang digunakan yakni observasi, wawancara, telaahdokumen lalu berbagai data tersebut dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber data. Manajemen pelaksanaan sekolah inklusi di Kota Semarang, telah dilakukan mulai tahap perencanaanhingga pengawasan. Dari keempat tahap yang sudah berjalan dengan baik yakni tahap perencanaan.Sedangkan dari tahapan manajemen yang belum berjalan dengan baik adalah mengenai pelaksanaandan pengawasan. Hambatan seperti perlakuan dari teman sebaya dan guru reguler, sekolah inklusitanpa GPK, belum terdapatnya buku panduan khusus atau modul bagi difabel, belum adanyaperundangan tingkat kota ataupun provinsi dan sebagainya mengakibatkan pelaksanaan sekolahinklusi belum maksimal, meskipun dalam perencanaan serta pengorganisasian sudah dilaksanakansesuai tahapan dan peraturan yang ada.
PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP MENGENAI ORGANISASI MAHASISWA EKSTRA KAMPUS SEBAGAI AGEN SOSIALISASI POLITIK Hisyam Haznil; Dzunuwanus Ghulam Manar; Rina Martini
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

External-campus student organization or abbreviated ormek (organisasi mahasiswa ekstra kampus)is an important component in FISIP UNDIP which is politically condensed . As it roles as political socialization agent on the campus, making it a political role model for student.During implementation of political socialization on campus, discovered deficiency. It can be seen from negative perceptions and stigma that attached to the ormek, which is “they comes when they’re needs,and gone when they’re done”. It is very influential on course to political socialization and recognition for students of FISIP UNDIP.The purposes of this study is to determine students' perceptions of role of political socialization agent of external-campus student organizations .In order to determine students' perceptions, researcher used several indicators , such as: knowledge , acceptance statement , disclaimer , opinion , attitude , and assessment . This study used descriptive method with quantitative approach . This research object is perception of FISIP UNDIP’s students regarding external-campus student organizations as political socialization agent.The results shows there are shortcomings of student organizations as an political socialization agent, for instance due to lack of socialization activities , negative stigma and also exclusivity of ormek’s member. The students did not believe its function and role of ormek which is supposed to be political role model and as political socialization agent on campus such as, introducing students about political system on campus, organizing political discussion group or forum, and persuade students to use their right to vote on election. However, a plays as it needs to be reconsidered activities in order to restore ormek’s trust and legitimacy as a good political socialization agent and can be a good political role model for the student.
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ) Rizki Dwi Prabowo; Dzunuwanus Ghulam Manar; Suwanto Adhi
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

                                        ABSTRACTThis Research was done with background that making of Public InformationOpenness Rights (UU KIP) was one of efforts to grant citizen’s rights on public informationand to optimize control of public to government thatalso encouraging Good Governance.Based on the reason the implementation of UU KIP need to be optimized in order to createtransparent, accountable, and participatory government as principals of Good Governance.On the Semarang City Government, the implementation of UU KIP has not yet runoptimaly. Because of that, in this research will reviewing many problems related to theimplementation of UU KIP, perceived problems, and supporting factors on DPKAD,Bappeda and Dinas Pendidikan KotaSemarang as SKPD whose have strategic and centralroles on development planning, budgeting, and education.This research was using qualitative research methodology refers on analyticdescriptive research. The subjects of this research were any involved groups on theimplementation of UU KIP on Bappeda, DPKAD, and Dinas Pendidikan Kota Semarang.Data collections through observations, interviews, documentations, literature studies, andthen analyzed through data reduction technique, data presentation, and verification/concluding.The Result of this research suggest that implementation of UU KIP and itssubordinate regulations, technically have not run effectively. Dinas Pendidikan is the mostready and perfect SKPD to implement UU KIP compared to Bappeda and DPKAD. Manyobstacles faced on implementation of UU KIP and its subordinate regulations were lack ofsocialization by public relation, in appropriate delegation on socialization, lack ofunderstanding on implementation of regulation by related officers, limitedness of personneland budget, and low level of participation and people’s understanding on UU KIP.To support the succeed of implementation of UU KIP were needed many factors, itwere optimized socialization so related officers get complete comprehension aboutregulation, personel and budget adjustment, and people’s understanding on UU KIP. Thusrecommendations of this research were importance of reviewing on local regulation relatedto public information openness, more detailed and comprehensive ruling regulations onoperational of UU KIP as District Regulation and people’s comprehension andconsciousness on UU KIP and the rights of public information need to be pushed and raised.Keywords: implementation, public information openness, good governance
Bantar Gebang TPST as a garbage processing facility in Bekasi which is now owned by DKI Jakarta has positive and negative effect for social change in Bantar Gebang area. So this study aims to analyze what are the social impacts negatively and positively felt by residents living in the TPST area. For that writer analyze by using social change theory of Selo Soemardjan and seen from scavenger point of view and society in TPST area in Sumur Batu Village that feel impact from TPST. The result of thi faishal luthfianwar; Budi Setiyono; dzunuanus ghulam manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suitable house is the basic needs of all human beings. However, there are alot of indonesian people has not been able to meet those needs. Based on the PBDT (Integrated Data Base Update) in 2015 carried out by BPS (Central Bureau of Statistics). The number of unsuitable house in Semarang District totaled 39,984 housing units with a priority totalling 30,731 housing units is unsuitable located in the red area (Poverty Area). Based on the data, Semarang District Government conduct the rehabilitation programs of unsuitable house to overcome these problems. The purpose of this study is to describe the implementation of rehabilitation programs for unsuitable house, supporting and restricting factors, and provide an alternative policy or program to increase rehabilitaion programs for unsuitable house.This research used qualitative descriptive method. Descriptive research is problem-solving procedure that examined illustrate a subject or object of research in accordance with the facts as well as about an ongoing process in the field. In obtaining the data, researchers conduct interviews toward Community Empowerment Agency (Bapermades), Development Planning Agency at Sub-National Level (BPPD), and Village Government (Bringin, Nyemoh, Gogodalem, and Sambirejo).The results of this study explain that implementation of rehabilitation programs for unsuitable house in Semarang District has been running well enough. The implementation of the program is compliance with regulation and able to improve the house quality that previously unsuitable to become suitable. The program also encourage low-income communities to build their own suitable homes in accordance with the intent and purpose of the program. In the implementation of the program, there are supporting factors from the recipient or the community in the form of “gotong royong” and also the commitment from stakeholder. In addition there are also obstacle factors in the implementation of the program such as social jealousy, resources, data, infrastructure, natural RTLH, trust, and synergy programs.The suggested recommendations for this study are including the toilets as a component criteria for the rehabilitation, examine the return on the implementation system requires the existence of non-governmental aid receiver, make the database specified and ratified RTLH also updated periodically, invite private party and commercial bank to contribute in overcoming problems RTLH in Semarang, making digital application system for the verification process, networking and data updates, and perform RTLH synergy programs.Keywords: Implementation, Rehabilitation, House
PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DI KABUPATEN BOYOLALI siti dzarroh; kushandajani .; dzunuwanus ghulam manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.782 KB)

Abstract

Abstract                Food is a basic need and its fulfillment is guaranteed in the Constitution of 1945. The need for food can be met through availability of adequate food with the institutional management of food reserves that communities barns. Management barns of rural communities in the district boyolali aim to find out public food reserve management in Boyolali, identity the role of public related to management of public food reserves and determine management barns in the rural communities that exists in Boyolali may be contained in regulation at the local level.               This study used qualitative is descriptive analysis. Sources of data obtained through primary data and secondary data, with data collection using interviews and documents. Management barns in Boyolali far to walk and have a good development, although management methods applied are still likely to be modest, but still be able to sustain the continuity of existing barns. Decision-making by consensus, the high level of trust and transparency characterizes the management of the village community barns in Boyolali. While role of the community in management of barns realized through the support and participation in management services utilizing barns. On the other hand the government through Food Security and the Implementation Guidance Boyolali District preparing a technical policy formulation related to tmanagement of public food reserves in order to support existence of its barns existing in rural communities.Through the management of the village community barns is expected to address food insecurity communities and households  Keyword : management , barns villagers , public food reserves
SISTEM KADERISASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Studi Pada DPW PKB Jawa Tengah) oktanila faria; susilo Utomo; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 1 (2016): Volume 5
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political recruitmen function in today era reform is not implemented properly. Political party must recruits its candidates for legislative body using strict system regarding stages and requirements. It is important in order creates integrity public official.PKB Party is a political party who carry Islam Tradisional ideology and becames a political forum for NU (Nahdlatul Ulama). The majority of strategic officials is fulfill by cadres who have a family relationship with the famous local Kyai there. This reason can lead to indicated of patrimonial political practice.The purpose of this research is to knowing about how PKB Party in Central Java recruits and forming the cadres. The method used is a qualitative research model, with descriptive type. The primary data obtained through interviews with sources in this case the DPW board PKB Party in Central Java. Secondary data was obtained through literature and articles that are relevant to this research focus.Based on the finding, according to the party rules No. 02 of 2012 on The Forming of Cadres, PKB Party implements level cadres in three levels, namely KTP (Beginner Forming of Cadres), KTM (Intermediate Forming of Cadres), KTA (Above Forming of Cadres).The conclusion is that the forming of cadres implemented by DPW PKB party in Central Java in the period 2012-2017 are less democratic, it is happened because the party has not working agenda like in the AD/ART Party.Keyword : Political Recruitment, DPW PKB in Central Java,the Forming of Cadres
Co-Authors -, Supratiwi - -, Wijayanto - -, Yuwanto - Abdul Aziz ADE FIRLI JULIANTY Adi Yoga Adnan, Muhammad - Agung Syaifuddin Ahmad Taufiq Aisya - Az Zahra Alam - Sabdani Alvian Rizal Pratama Alya Namira Ikfinasulkha Amalia Purwatiningrum Andrea Yudhistira Angel Pricilia Saurina Anggita Putri Hanintya Anjasmoro, Rendell Praharsa Aprilianto, Yovi Kurnia Candra Ardian Y P Ariastuti, Ivon Sagyta ARIYA PANJI ANUGRAHNO Arkaan Ariepoetra Nugraha Arkandra, Daffarel - Arsyi Fakhrani Kurniawan Ashari . Auladina Nur Aini, Auladina Nur Bagus Aji Kuncoro Bahari, Nala - Bijak - Punaka Budi Nur Hadi Wibowo Budi setiyono Daniel Teguh Kurniawan Depary, Friech Gunana Destya Kusuma Dewi Desy Rachmanita Pratiwi Desyandri Desyandri Dewi - Erowati Dewi, Rindi Antika Diah Setyowati Diani, Resty Okta Dita Fatma Anggraeni Dyah Erina Widia Effendy, Revela Regilia Elias Martin Silalahi Erowati, Dewi - Etkisyan, Johan Arifin Fairuz Thifal Nabila faishal luthfianwar Faris Nurrahman Fina Audya Indah Cahyani Firda Priandhini Firman Bimasakti Firstananda Putri Feby’ Fitriyah - - Fredinan Yulianda Ghinanti Cahya Munalif GRACE MIRANDA ROMAITO SITORUS Hakim, Moch Alif Taufiqul Haqiqi, Brilliant Nauval Hendra Try Ardianto Hendratman, Bevan Pramudito Hisyam Haznil Holyness Nurdin Singadimedja Imas Ulin Nikmah Imtitsal Caesaringi Irfan - Fajri Irfan Hidayat Nur Huda Irvan Mardiansyah . Ivon Sagyta Ariastuti Jaelani, Yazid Suhada King Abdul Aziz KRISNA GUNTUR DWI SAPUTRA Kushandajani . Kuswati, Sundari Laila Kholid Alfirdaus Lina Setiawati Listriani . Luh Putu Ratna Sundari M N Istiyanto Aji Maharani, Devita Dwi Mardiansyah, Jidan - Marlina, Neny - Martini, Rina - Mega Angelia Kondorura Meiga Alfa Prananda Miqdad Haqqony Muhammad - Adnan Muhammad Adnan Muhammad Affan Ghafar Muhammad Fahmi Azhari Muhammad Naufal Irfan Munadi, Muhammad Arya Muzaki, Muhamad Shulkhan Nadia - Tiarasari Nella - Elvatisha Nevan Alsya Kalihva Nindya Prillianti Nisria Fairuz Husna Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nuri Adhi Saputr oktanila faria Ovila Marshafeni Pangestika, Reza - Prameisti, Syifa Anaqah Pratama, Adam Putra Prayogo, Radito - Primandoro, Mochammad Fawwaz Milenio Priyatno Harsasto Priyatno Harsasto Puji - Astuti Puji Astuti Purwati Rahayu Edarsasi Purwati Rahayu Edarsasi, Purwati Rahayu Purwoko . Puspa Nagari, Annisa Pramudita Rachmahwati, Ade - Radityo Pambayun Rahman, Nafil Fadlul Raihan Ardi Muhana Ralina, Aribah Shafa Ramadhani, Dito Arya Ratih Kurnia Ramadhanny Rayanis Maria Ulfa, Rayanis Maria Rayhan, Meiandra Albi Retna Arista Kesi Wijayanti Rezza Abdy Pradana Ria Anggraeni Rina - Martini Rina Martini Rizka Febri Ramadhanni Rizki Dwi Prabowo Rosy - Nabila Rr Hermini S Rumapea, Apri Ella Rurin Roesiyana Ruzaqila, Kayla Alif Saniyya, Faizatu - Sardini, Nur Hidayat - Sari, Maunatul Mazida Sella Kusumawati Setiyono, Budi - sheila eka soraya Siahaan, Audrey Loemongga Shaloom siti dzarroh Soewanto Adhi Sofyan Dwi Fari Solly Aryza Sonia Permatasari Sulistyowati - - Sulistyowati . Sulistyowati . Supratiwi . Susilo Utomo Suwanto Adhi Suwanto Adhi Syaffa Rahmah Tangguh Hakam Digdayana Tania Ikalia Putri Permana Teguh Yuwono Tulliza, Aishah - Turtiantoro Turtiantoro Wahyu Kurniawan Warsito . . Wibisono, Khadis Satria Wijayanto - - Wijayanto Wijayanto Wijayanto Wijayanto Winaldha Puteri, Shakila Griselda Wiwik Widayati Yosafat Hernantyo Pramudya Yosie Renda Yuliasari, Devi Putri Yunita Fitri YUNITA RATNA SARI yuwanto - - Yuwanto . Yuyung Candra Yanvingsesa Zulfan, Fajril Izza