Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Jurnal Dinamika UMT Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) International Journal of Social Service and Research Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Jurisdictie Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social And Economics Research Lex Publica Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik JURNAL RETENTUM Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research J-CEKI
Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat Iwansyah, Iwansyah; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5278

Abstract

Penegakan kode etik di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu tantangan besar dalam membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil dalam memperbaiki sistem penegakan kode etik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas Polri. Fokus utama dari penelitian ini adalah penguatan sistem pengawasan internal, penerapan teknologi dalam pemantauan perilaku anggota, serta reformasi kurikulum pendidikan kepolisian yang menekankan pada nilai-nilai integritas. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya publikasi hasil sidang kode etik, pengawasan independen, dan kemitraan dengan masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis normatif terhadap kebijakan dan praktik penegakan kode etik di Polri. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam reformasi Polri, menjadikannya lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Peserta Pemagangan Sebagai Implementasi UUD 1945 Guna Pekerjaan dan Penghidupan Layak Sarwono, Edi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5273

Abstract

Penelitian ini membahas tantangan dalam implementasi regulasi pemagangan di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak peserta magang. Meskipun regulasi mengenai pemagangan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat kendala signifikan seperti kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta magang, lemahnya pengawasan, serta ketidakpastian terkait besaran uang saku. Selain itu, masih terdapat praktik eksploitasi dalam program pemagangan yang tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Pembaharuan dalam sistem regulasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemagangan menjadi langkah penting untuk memastikan perlindungan hak peserta magang dan meningkatkan kualitas program pemagangan di Indonesia.
Kekosongan Hukum terkait Pertanggungjawaban Kepada Konsumen terhadap Barang yang Tidak Sesuai Halim, Muhammad; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, khususnya barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak dalam platform e-commerce. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), penelitian ini memfokuskan pada analisis norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUPK, untuk memahami hak-hak konsumen dan kewajiban penjual dalam transaksi online. Dua pendekatan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan kewajiban penjual, serta pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi online dan peran penjual dalam memenuhi hak konsumen. Penelitian ini juga berfokus pada identifikasi adanya kekosongan hukum dalam peraturan yang ada dan memberikan rekomendasi revisi yang lebih komprehensif untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif di dunia e-commerce, serta peran aktif pemerintah dan penyedia aplikasi belanja online dalam memperkuat pengawasan dan menindak pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.
Rekonstruksi Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia Terhadap Kontribusi Saksi Ahli dalam Mengungkap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Mustopa, Mustopa; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif yang berlaku saat ini serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Nomor 3 Tahun 2002, yang mengatur perlindungan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep perlindungan yang ideal dalam hukum nasional dan internasional, mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan buku yang mengkaji perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis komprehensif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan untuk perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.
Kekosongan Hukum terhadap Batas Waktu Kewenangan Setelah Masa Jabatan Notaris Berakhir Effendi, Lutfi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5279

Abstract

Perlindungan hukum terhadap notaris sebagai officium nobile menjadi isu penting karena notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi negara, notaris membutuhkan perlindungan hukum baik dalam menjalankan tugasnya maupun setelah masa jabatannya berakhir. Namun, terdapat kekosongan hukum terkait batas waktu kewenangan notaris setelah masa jabatannya berakhir, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi notaris maupun masyarakat yang menggunakan jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum tersebut guna memberikan rekomendasi normatif yang dapat mengisi celah regulasi yang ada. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji aturan-aturan yang berlaku, serta memberikan pandangan teoretis mengenai perlindungan hukum terhadap notaris pasca berakhirnya masa jabatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum, terutama dalam memastikan keberlanjutan perlindungan hukum bagi notaris sesuai dengan asas kepastian hukum.
Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pegelolaan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Syahputra, M. Arif; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5274

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan harta pailit dalam proses kepailitan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dalam perundang-undangan, praktik, dan doktrin hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, guna memahami tujuan dan maksud pembentukannya serta relevansinya dengan perkembangan hukum yang ada. Selain itu, pendekatan analitis dilakukan untuk mengevaluasi substansi hukum dari peraturan-peraturan tersebut, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang ada, dan memberikan rekomendasi solutif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan harta pailit oleh kurator. Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi peran kurator dalam pengelolaan harta pailit sangat diperlukan untuk menciptakan proses kepailitan yang adil dan transparan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor maupun debitur. Dengan kajian normatif yang mendalam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pembaruan sistem hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan aset debitur yang lebih efisien dan efektif.
Problematika Penegakan Hukum oleh Propam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Noval, Cepi; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5308

Abstract

Penelitian ini membahas peran strategis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dalam menegakkan kode etik profesi kepolisian untuk menjaga integritas dan kedisiplinan anggota Polri. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, KKEP memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran kode etik di berbagai tingkat kesatuan melalui mekanisme yang transparan dan adil, baik dalam sidang pemeriksaan cepat maupun biasa. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif, memanfaatkan data sekunder berupa dokumen resmi, regulasi, literatur hukum, dan putusan terkait pelanggaran kode etik. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa meskipun KKEP telah menjalankan perannya sesuai prosedur, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan sumber daya, inkonsistensi penerapan aturan, dan kurangnya pengawasan di tingkat kesatuan. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi peran PROPAM dalam pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan KKEP sangat penting dalam memastikan penegakan kode etik di Polri berjalan sesuai prinsip transparansi dan keadilan, sehingga mampu menjaga profesionalitas institusi kepolisian.
Optimalisasi Pertanggungjawaban Tenaga Kefarmasian dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Hasmida Hutagalung, Tiur; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5269

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum tenaga kefarmasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tenaga kefarmasian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pelayanan obat dan kefarmasian berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Artikel ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh tenaga kefarmasian dalam menjalankan tanggung jawab hukumnya, termasuk ketidakpastian hukum, pengawasan yang kurang optimal, dan peraturan yang sering berubah. Di sisi lain, artikel ini juga menyoroti peran penting pendidikan berkelanjutan, pengawasan ketat, dan pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang peran tenaga kefarmasian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Diharapkan, dengan penguatan kompetensi tenaga kefarmasian serta penyelarasan peraturan dan pengawasan yang lebih baik, pelayanan kesehatan di Indonesia dapat menjadi lebih berkualitas, aman, dan akuntabel.
Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Nasional : Tantangan Kepolisian dalam Memberantas Terorisme Purwanti, Nina; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 7 No 1 (2025): IN PROGRESS
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5285

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) dan keamanan nasional merupakan dua aspek yang sering kali saling bertentangan dalam penanganan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberantas terorisme, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM dan perlindungan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach dan analytical approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Upaya Kepolisian dalam pemberantasan terorisme menuntut keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat menggunakan pendekatan strategis yang mengutamakan tindakan preventif. 2). Penegakan hukum terhadap terorisme oleh Kepolisian menghadapi tantangan kompleks, mulai dari menjaga keseimbangan antara tindakan cepat dan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia, hingga memastikan prosedur hukum yang sah.
Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri Pambudi, Pambudi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5280

Abstract

Membahas kekosongan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi kepolisian, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Tanpa adanya pedoman hukum yang jelas, proses mediasi penal sering kali dipengaruhi oleh interpretasi yang tidak konsisten dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat mengurangi efektivitas penerapan restorative justice yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Konsep restorative justice menjadi penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena menekankan pada pemulihan hubungan dan penyelesaian yang mengedepankan keadilan sosial, bukan semata-mata hukuman. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif dan terperinci mengenai pelaksanaan mediasi penal diperlukan untuk memastikan keadilan yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial.
Co-Authors Abdul Kadir Adillah Yuswanti Agus Dastam Andin Wisnu Sudibyo Anugrah Pratama Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Dedy Cahyadi, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto EDI SARWONO Effendi, Lutfi Endro Satoto Erikha, Annisa Ferianasari, Ineke Winda Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Hasmida Hutagalung, Tiur Herni zubir Iwansyah, Iwansyah Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Muhammad Halim, Muhammad Mustopa Mustopa Noval, Cepi Nur Setiawan, Dwi Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Putri, Marcika Rizky Hidayah Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Rohmad Adi Yulianto Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saputra, Firman Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Slamet Riyanto Sumartono Sumartono Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Wicaksono, Anggi Wiweka Wiweka Yuwono, M. Sunandar Zakky, Moh Zulkarnain, Hadi