Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Jurnal Dinamika UMT Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) International Journal of Social Service and Research Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Jurisdictie Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social And Economics Research Lex Publica Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik JURNAL RETENTUM Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research J-CEKI
Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
POSITION OF INFORMED CONSENT IN EMERGENCY HANDLING OF PATIENTS IN HOSPITAL Zulkarnain, Hadi; Hoesein, Zainal Arifin
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.346

Abstract

The Indonesian Constitution mandates that health must be the main thing in continuous sustainable development. Therefore, in order to create a good health law system, doctors must respect whatever the patient's choice is, because if informed consent has occurred, then the rights and obligations between the doctor and the patient arise. However, the position of informed consent becomes unclear when there is emergency treatment of patients in hospitals. The problem studied is how is the position of informed consent in emergency treatment of patients in hospitals in law in Indonesia and the United States? The research method used is normative. The results of the study show that the position of informed consent in emergency treatment of patients in hospitals in law in Indonesia and the United States is different. In the health law system in Indonesia, the position of informed consent in emergency treatment of patients in hospitals is considered given, so that doctors who perform medical actions in order to save lives or prevent disability of a person in an Emergency and/or disaster are exempt from claims for compensation. A different thing happens in the health legal system in the United States, where the position of informed consent in emergency patient care in hospitals remains very important in law, because the legal consequences if informed consent is not given, are that the medical action is considered an act of abuse (intentionally) against the patient which causes the doctor and hospital to become parties who can be held legally responsible if the patient feels disadvantaged.
Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yuwono, M. Sunandar; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5276

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan kekosongan hukum terkait fintech lending ilegal di Indonesia, serta urgensi pembentukan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi konsumen. Fintech lending yang sah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 dan peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, namun tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur dan menindak praktik fintech lending ilegal. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk bunga yang sangat tinggi, penagihan yang tidak etis, maupun pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menyarankan pembentukan Undang-Undang Fintech yang mencakup pengaturan mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, sanksi pidana, dan tambahan pidana berupa restitusi untuk memulihkan hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengusulkan penerapan ajaran gabungan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam fintech lending ilegal, yang memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih efektif dan adil terhadap korporasi. Dalam rangka melindungi konsumen, penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap platform fintech lending, guna memastikan praktik yang adil dan transparan serta memperkuat perlindungan konsumen. Melalui rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan tercipta regulasi yang dapat mengatasi permasalahan fintech lending ilegal, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dan menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia.
Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di fakultas Kedokteran Baru Setyawati, Niken Budi; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5312

Abstract

Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga medis di Indonesia, mendorong pendirian fakultas kedokteran baru. Salah satu syaratnya adalah adanya laboratorium anatomi yang memerlukan kadaver untuk tujuan pendidikan. Penggunaan kadaver penting untuk mengajarkan anatomi, teknik bedah, dan keterampilan medis lainnya. Namun, pemenuhan kadaver di Indonesia menghadapi tantangan seperti masalah etika, hukum, dan keterbatasan sumber daya. Teknologi seperti realitas virtual dan plastinasi mulai digunakan sebagai alternatif, namun belum dapat sepenuhnya menggantikan kadaver. Artikel ini membahas peran kadaver dalam pendidikan kedokteran dan tantangan yang dihadapi, serta potensi penggunaan teknologi sebagai solusi tambahan.
Pertanggungjawaban Bank dalam Menjamin Keamanan Data Nasabah di Era Digitalisasi Perbankan Fonda, Hanif; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban bank terhadap keamanan data nasabah terhadap perkembangan perbankan digital di Indonesia. Fokus penelitian ini mencakup peraturan yang mengatur digitalisasi perbankan, seperti POJK No. 12/POJK.03/2018 dan POJK No. 12/POJK.03/2021, serta kekosongan hukum terkait perlindungan data pribadi nasabah dalam ekosistem digital. Penelitian juga mengkaji upaya perlindungan yang dilakukan oleh bank, baik melalui kebijakan internal seperti enkripsi data dan otentikasi berlapis, maupun mekanisme kompensasi bagi nasabah yang dirugikan akibat kejahatan siber. Penelitian ini juga membahas aspek pertanggungjawaban bank terhadap kerugian materiil yang dialami nasabah akibat kelalaian dalam menjaga keamanan data, serta kemungkinan tindakan hukum yang dapat diambil oleh nasabah, termasuk tuntutan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat digitalisasi perbankan.
Implikasi Politik Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia di Masa Depan Nur Setiawan, Dwi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5287

Abstract

Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan utama pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Politik hukum, sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dan kebijakan publik yang diterapkan pada tahun 2024 terhadap tata kelola keuangan peran politik hukum dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia serta dampak dari penerapan politik hukum terhadap pengembangan sektor ekonomi di Indonesia di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sinergi antara politik hukum dan pembangunan ekonomi dapat memperkuat daya saing nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di era globalisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus merumuskan kebijakan hukum yang mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan..
Optimizing the Correctional Institution Officers’ Role in Guiding the Prisoners Cahyadi, Dedy; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5282

Abstract

This study aims to identify the role of correctional officers in developing prisoners and the efforts that are crucial to optimize this role to support social reintegration and prevention of re-offending. Prisoner development involves physical, psychological, and social aspects, as well as mastery needed for their reintegration into society. The study found various obstacles faced, such as limited resources, facilities, and infrastructure, as well as social problems and stigma against prisoners. However, it requires multiple efforts, including improving the officers' quality, facilities development, technology implementation, and enhancing policies and regulations. It aims to create a conducive environment for a sustainable and effective development process, which will ultimately reduce the risk of re-offending and support the social reintegration of prisoners.
Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi Prasetyo, Rahmad; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5277

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Penelitian ini membahas teori-teori yang melandasi tindak pidana korupsi, definisi, dan karakteristik korupsi menurut para ahli hukum, serta unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang berkaitan dengan kerugian negara serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan paeruaran peralihan dari UU Tipikor. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 juga diulas sebagai pedoman pemidanaan yang memberikan kejelasan dan konsistensi bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara teori dan praktik hukum dalam pemberantasan korupsi, serta perlunya penguatan kebijakan untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan korupsi.
Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital Erikha, Annisa; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5272

Abstract

Perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan di era digital yang berkembang pesat. Kebocoran data pribadi menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya perlindungan data pribadi harus dilakukan melalui kolaborasi yang erat antara berbagai sektor, dengan memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan teknologi keamanan siber. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah awal, namun implementasi yang konsisten dan koordinasi yang lebih baik masih menjadi tantangan. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar mereka lebih sadar akan pentingnya menjaga data pribadi mereka. Dalam penelitian ini, dibahas tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia dan strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan data pribadi serta kesadaran masyarakat akan ancaman siber yang semakin canggih.
Analysis of Political Law and Public Policy on the Issue of BPJS Health Losses in the JKN Program in 2024 Wiweka, Wiweka; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5288

Abstract

In 2024, BPJS Health will be in the spotlight regarding the alleged loss of IDR 20 trillion in the JKN Program, due to potential fraud and inconsistencies in fund management. This issue raises questions about the effectiveness of public policy and legal politics in managing BPJS Health as well as supervision of programs that affect public health services. This study aims to analyze the influence of politics, law, and public policies implemented in 2024 on BPJS Health's financial governance, especially related to losses in the JKN program, as well as to find solutions to improve financial management and reduce losses. The research method used is normative juridical, using a legislative approach and an analytical approach. The results show that the imbalance between the receipt of contributions and claim costs, as well as inefficient cross-subsidy policies, are the main causes of losses. Suggested policy solutions include adjustment of contribution rates, improvement of cross-subsidies, strengthening supervision of medical claims, and management based on more accurate data. This study shows the need for more responsive, efficient, and data-based policies to overcome BPJS Health losses, as well as the importance of transparent and accountable management so that the JKN program can run sustainably and provide equal access to health for all Indonesian people.
Standar Profesionalisme Dokter dan Hak Pasien dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Sihotang, Muhenri; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5283

Abstract

Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, dengan mediasi sebagai alternatif yang semakin populer. Jalur litigasi, meskipun sering digunakan, menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas hukum, waktu yang lama, dan biaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak emosional bagi pasien dan tenaga medis. Sebagai solusi, mediasi menawarkan proses yang lebih efisien dan terjangkau, memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan dokter untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui prosedur pengadilan yang rumit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medis, dengan Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) berperan penting dalam memfasilitasi proses ini. Melalui langkah-langkah mediasi yang terstruktur, diharapkan dapat tercapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien, serta mengurangi beban pada sistem peradilan. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mendorong tenaga medis untuk mematuhi standar profesionalisme yang telah ditetapkan.
Co-Authors Abdul Kadir Adillah Yuswanti Agus Dastam Andin Wisnu Sudibyo Anugrah Pratama Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Dedy Cahyadi, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto EDI SARWONO Effendi, Lutfi Endro Satoto Erikha, Annisa Ferianasari, Ineke Winda Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Hasmida Hutagalung, Tiur Herni zubir Iwansyah, Iwansyah Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Muhammad Halim, Muhammad Mustopa Mustopa Noval, Cepi Nur Setiawan, Dwi Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Putri, Marcika Rizky Hidayah Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Rohmad Adi Yulianto Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saputra, Firman Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Slamet Riyanto Sumartono Sumartono Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Wicaksono, Anggi Wiweka Wiweka Yuwono, M. Sunandar Zakky, Moh Zulkarnain, Hadi