Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.662
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Jurnal Dinamika UMT Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) International Journal of Social Service and Research Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Jurisdictie Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social And Economics Research Lex Publica Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik JURNAL RETENTUM Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research J-CEKI
Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 66 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 66 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
OPTIMALISASI PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG Agus Dastam; Rohmad Adi Yulianto; Zainal Arifin Hoesein
VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i2.2060

Abstract

Pelecehan seksual dari dulu hingga saat ini sangat menarik perhatian publik, terlebih dalam waktu belakangan kini. Pelecehan seksual sendiri tidak hanya meninggalkan bekas pada fisik, akan tetapi juga pada psikis korban. Meningkatnya jumlah korban dari pelecehan seksual terus saja bertambah dari tahun ke tahun. Terlebih lagi saat kodisi pandemi seperti ini, tingkat kasus pelecehan seksual masih saja bertambah banyak. Banyakya korban pelecehan seksual adalah para perempuan khususnya di usia yang masih muda. Tidak jarang tindakan pelecehan seksual juga kerap terjadi di lingkungan sekolah bahkan pesantren. Pelaku dari tindakan tersebut adalah oknum tak bertanggung jawab, sedangkan yang menjadi korban adalah murid santriwati yang menimba ilmu di pesantren tersebut. Tidak hanya itu bahkan pelecehan seksual juga kerap terjadi di dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Saat ini pun sangat diperlukan upaya penegakan hukum yang adil dan setimpal bagi para pelaku pelecehan seksual dan juga tindakan atau penanganan yang baik untuk korban pelecehan seksual.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN NEGERI BANDUNG) Herni zubir; Zainal Arifin Hoesein; Slamet Riyanto
VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v8i2.2063

Abstract

Penelitian Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung, ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai uoaya meyakinkan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan perumusan masalahnya bagaimana kedudukan dan nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?, bagaimana konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?, dan bagaimana kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini? Teknik pengumpulan data menggunakan teknik stusdi pustaka dan wawancara, serta studi dokumen berupa putusan pengadilan Tipikor yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana, termasuk perkara korupsi adalan bagian dari alat bukti yang dalam hal ini tersurat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan ahli dibutuhkan guna membuat terang suatu perkara pidana korupsi, khususnya membantu dalam menentukan jumlah kerugian negara. Namun demikian adanya keterangan ahli bukan sebuah keharusan dan tidak harus ada dalam perkara tindak pidana korupsi. Jika alat bukti yang ada sudah dirasa cukup keterangan ahli tidak dihadirkan juga tidak ada konsekuensi yuridis. Kekuatan pembuktian keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian ahli adalah “bebas” atau “vrijbewijskracht”. Dalam diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan yang sempurna karena ahli hanya terbatas pada kemampuan akan keilmuannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara tidak sekedar berbasis keadilan ahli semata, namun juga daya nalar ahli dan kemampuannya dalam dalam membuat terang perkara pidana. Sedangkan dalam hal penentuan kualifikasi dari seorang ahli pada perkembangannya digunakan bukti tertulis seperti sertifikasi maupun syarat pendidikan formal. Elemen pertama yang harus dipenuhi oleh keterangan ahli adalah kemampuan menyampaikan materi (dari suatu fakta atau bukti) secara pasti, keterangan ahli diperlukan jika dalam persidangan alat bukti yang lain tidak membantu dalam menemukan fakta. Elemen kedua, yang harus dipenuhi adalah seorang ahli haruslah memenuhi kelayakan. Dalam hal ini dapat dinilai dari keilmuan yang dimilikinya, pengalaman pribadi yang secara konsisten ditekuni serta hal lain yang membuat menjadi ahli.
KEKUASAAN DAN KORUPSI DI INDONESIA Zainal Arifin Hoesein
Lex Publica Vol. 2 No. 2 (2016)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.465 KB)

Abstract

Kekuasaan yang eksklusif, dan sifat diskresi pada pembuat keputusan, serta kurangnya akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan dapat mengakibatkan suburnya perbuatan korupsi, sehingga korupsi selalu terkait dengan sifat monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. Semakin tersentralisasi kekuasaan, semakin kuat peluang korupsi di pusat kekuasaan. Demikian pula sebaliknya, jika pusat kekuasaan tersdesentarlisasi atau terbagi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikutinya sejajar dengan otonomi tersebut. Hal ini disebabkan kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom, maka virus korupsi pun mengikutinya berpindah dari satu pusat kekuasaan kepada banyak pusat kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekadar penerapan pasal, legal reasoning sebuah putusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi harus pada titik oligarki politik - bisnis.
Understanding The Ruling Of The Constitutional Court No: 90/PUU-XXI/2023 From A Civil Law And Common Law Perspective Endro Satoto; Zainal Arifin Hoesein
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2112

Abstract

To ensure legal certainty in a country, various countries in the world have different legal systems which are acclimated to the needs and characteristics of each country. In general, two legal systems are commonly applied, namely the civil law legal system and the common law legal system. The civil law system is a legal system that originates from mainland Europe and is based on Roman law with the main characteristic being the existence of a codification system of the main legal principles. The three primary features of civil law legal systems are codification, non-precedential judges, and an inquisitorial judiciary. Meanwhile, the common law system is a system that refers to customs in England that are not written down and which through judge decisions are then made legally binding. The choice of the legal system will affect the preparation of legal products and the results decided. The choice of legal system significantly impacts legal products produced, whether regulations or jurisprudence. Indonesia's recent Constitutional Court verdict (90/PUU-XXI/2023) is raising concerns over its legitimacy and potential impact on the country's legal framework. Further analysis and scrutiny are necessary.
LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL ACTS (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 86/PID.SUS/2022/PT BDG) Putri, Marcika Rizky Hidayah; Hoesein, Zainal Arifin; Zakky, Moh
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 5 No 1 (2023): PROTECTION OF CHILDREN AND PROHIBITION OF DRAG USE
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i1.116

Abstract

Children are God's creations that need to be protected by anyone because of their limitations. One of the protections provided is legal protection for children who get a form of violence. Violence that children receive will have a negative impact on the child's future. This paper aims to find out the need to provide legal protection for children as victims of violence and legal protection for children as victims of violence according to statutory regulations. To find out this, normative research was carried out by studying and researching laws and regulations related to child protection. The need for normative legal research in order to know the legal protection for children as victims of violence. The problems formulated in this research are, firstly, why children who are victims of violence need to be given legal protection, and secondly, how is legal protection for children who are victims of violence according to statutory regulations. Legal protection for children is given so that children's rights are protected as stated in the laws and regulations governing child protection, namely not getting forms of violence as stated in Articles 76A to 76B Law Number 35 of 2014 and legal protection given for the justice of the child. Therefore, the state provides legal protection for all children which has been regulated to be implemented in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 35 of 2014 concerning child protection, in order to prevent the occurrence of violence against children.
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Rafi Akbar Wirawansyah; Zainal Arifin Hoesein
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i3.105

Abstract

Pancasila, aspthe foundation ofpthe Indonesianpstate, serves as thepultimate source ofpall sources ofplaw in the country. Although often a topic of daily discussion, Pancasila does notpseem to be explicitly mentioned in the Indonesian constitution. Therefore, this article aims to examine thepposition of Pancasila aspthe foundation of allpsources ofplaw, as well as formulatepsteps forpits application in buildingptheprule ofplaw in Indonesia. Thepresearch method appliedpin this article ispa literaturepstudy approach, usingpdata and referencespfrom various sources suchpas scientific journals,pe-books,particles, and relevantpmagazines. The purpose ofpthis writing ispto explorepmore deeply the conceptpof Pancasila aspthe basispof the entire framework of legislation in the Indonesian legal state, explain how Pancasilapis applied aspthe mainpsource ofplaw in the process of forming apstate ofplaw inpIndonesia, so that it can be understood the positionpof Pancasila aspthe foundation ofpall laws andpregulations, andphow it is applied as the main source ofplaw.
Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Implementasi Denda Keterlanjuran Tata Kelola Sawit Berdasarkan Tindak Pidana Kehutanan Siagian, Royan; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1593

Abstract

Pada dasarnya, tata kelola sawit diizinkan oleh negara melalui regulasi yang ada dan merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu masalah utama yang sering muncul dalam tata kelola industri sawit adalah praktek ilegal, seperti konversi hutan secara tidak sah, deforestasi ilegal, dan perusakan ekosistem yang berdampak pada kerusakan lingkungan jangka panjang. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, denda keterlanjuran tata kelola sawit menjadi salah satu instrumen yang penting, baik di Indonesia maupun Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Implementasi tata kelola industri sawit berkelanjutan melalui RSPO, ISPO, dan MSPO di Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan dalam efektivitas dan pengawasan. Implementasi denda keterlanjuran dalam tata kelola sawit di Indonesia dan Malaysia bertujuan menegakkan aturan penggunaan hutan yang sah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Di Indonesia, sanksi pidana diterapkan untuk mencegah konversi hutan ilegal, sedangkan di Malaysia, peraturan ketat dan sertifikasi RSPO/MSPO memastikan keberlanjutan industri sawit.
Analisis Perbandingan Pendanaan Riset Kesehatan dan Medis dalam Berbagai Sistem Hukum Ferianasari, Ineke Winda; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1566

Abstract

Pendanaan riset kesehatan dan medis sangat penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan global. Namun, skema dan regulasinya berbeda antar negara, khususnya dalam sumber dana, distribusi, dan pengawasan yang memengaruhi efektivitas riset dan akses hasilnya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji sistem hukum pendanaan riset kesehatan di Indonesia, serta menganalisis dan mengkaji perbandingan sistem hukum pendanaan riset kesehatan di negara Amerika Serikat.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Pembahasan dan analisis pada penelitian ini sistem hukum pendanaan riset kesehatan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan anggaran dan keterlibatan sektor swasta yang rendah, menghambat inovasi medis dan efektivitas riset. Sebaliknya, Amerika Serikat memiliki dukungan pemerintah dan sektor swasta yang kuat, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif. Sistem pendanaan riset kesehatan di Indonesia terbatas oleh anggaran kecil dan minimnya sektor swasta, sementara Amerika Serikat memiliki dukungan yang lebih baik. Saran untuk Indonesia adalah meningkatkan anggaran, melibatkan sektor swasta, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual, dan meningkatkan kerjasama internasional
Perbandingan Sistem BPJS dan Asuransi Kesehatan Negara Jerman dalam Percepatan Penanganan Cedera Patah Tulang pada Kasus Kecelakaan Praja, Nucky Indra; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1567

Abstract

Perbandingan sistem BPJS Kesehatan Indonesia dengan sistem asuransi kesehatan di Jerman dalam konteks percepatan penanganan medis pada cedera patah tulang akibat kecelakaan menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal efisiensi, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem BPJS Kesehatan di Indonesia dalam percepatan penanganan operasi patah tulang akibat kecelakaan, dan menganalisis perbandingan sistem asuransi kesehatan di Jerman dengan BPJS Kesehatan di Indonesia dalam hal percepatan penanganan medis pada operasi patah tulang akibat kecelakaan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan sistem kesehatan. Pembahasan mencakup analisis mengenai struktur sistem asuransi kesehatan di Indonesia dan Jerman, serta peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi layanan medis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem asuransi kesehatan di Jerman memiliki keunggulan dalam hal akses data medis yang lebih cepat dan integrasi teknologi yang lebih baik, yang berpengaruh langsung pada percepatan penanganan medis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat belajar dari sistem Jerman, khususnya dalam hal digitalisasi dan integrasi antar-fasilitas kesehatan. Saran yang diberikan adalah pengembangan sistem informasi medis yang lebih efisien dan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan responsivitas dalam situasi darurat.
Kepastian Hukum Bagi Rumah Sakit di Indonesia dan Belanda dalam Proses Audit Pasca Klaim Meidiawaty, Fusia; Hoesein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1568

Abstract

BPJS Kesehatan menjamin akses layanan kesehatan yang terjangkau, tantangan muncul terkait prosedur klaim dan audit pasca klaim yang dapat memengaruhi operasional rumah sakit. Proses audit ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait prosedur dan jadwal yang tidak jelas, yang berdampak pada keuangan dan reputasi rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem BPJS di Indonesia memberikan kepastian hukum kepada rumah sakit dalam proses audit pasca klaim, serta membandingkannya dengan sistem asuransi kesehatan wajib di Belanda, yang memiliki prosedur audit pasca klaim yang lebih transparan dan perlindungan hukum yang lebih jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis yang menggambarkan masalah hukum. Pembahasan dan analisis di Indonesia, sistem BPJS Kesehatan menghadapi tantangan terkait ketidakpastian hukum, prosedur klaim yang kompleks, dan beban finansial bagi rumah sakit, yang mempengaruhi kualitas layanan dan stabilitas keuangan. Sementara itu, Belanda menyediakan perlindungan hukum yang jelas melalui sistem asuransi kesehatan wajib, yang memastikan kepastian hukum bagi rumah sakit dan pasien, serta menjaga transparansi dalam biaya dan klaim asuransi. Saran dalam penelitian ini ialah BPJS Kesehatan perlu memperbaiki sistem audit pasca klaim dengan prosedur yang lebih transparan dan mengadopsi prinsip solidaritas sosial dari Belanda untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas bagi rumah sakit.
Co-Authors Abdul Kadir Adillah Yuswanti Agus Dastam Andin Wisnu Sudibyo Anugrah Pratama Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Dedy Cahyadi, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto EDI SARWONO Effendi, Lutfi Endro Satoto Erikha, Annisa Ferianasari, Ineke Winda Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hardinata N, Anggiat Ris Hasmida Hutagalung, Tiur Herni zubir Iwansyah, Iwansyah Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Muhammad Halim, Muhammad Mustopa Mustopa Noval, Cepi Nur Setiawan, Dwi Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Putri, Marcika Rizky Hidayah Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Rohmad Adi Yulianto Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Saputra, Firman Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Slamet Riyanto Sumartono Sumartono Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Wicaksono, Anggi Wiweka Wiweka Yuwono, M. Sunandar Zakky, Moh Zulkarnain, Hadi