Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal Akta Jurnal Konstitusi Al-Qisth Law Review Jurnal Dinamika UMT Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional RIO LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) International Journal of Social Service and Research Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum Jurisdictie Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social And Economics Research Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Lex Publica Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Eduvest - Journal of Universal Studies JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vyavahara Duta JURNAL RETENTUM Journal of Innovative and Creativity Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan journal of social and economic research J-CEKI Cognitionis Civitatis et Politicae Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean
Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Religion Aerospace Engineering Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Peran Good Governance Risk Management dan Compliance Terintegrasi dalam Menjamin Perlindungan Hukum bagi Direksi dan Mencegah Korupsi di Perusahaan BUMN Petra Rebecca Pariela, Eunike; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5275

Abstract

Penelitian ini membahas integrasi konsep Good Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) dalam pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta peranannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi perusahaan. Konsep GRC digunakan sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk memastikan keberlanjutan operasional perusahaan BUMN. Selain itu, penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum direksi dalam mengelola perusahaan, termasuk perlindungan hukum yang diberikan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip GRC dan regulasi yang relevan. Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di BUMN, dampaknya terhadap keuangan, operasional, dan kepercayaan publik, serta perlunya penerapan sistem GRC yang efektif untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat tata kelola perusahaan BUMN dan menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi direksi guna mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan BUMN..
Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Diskriminasi Minyak Sawit Oleh Uni Eropa Di World Trade Organizaton (WTO) Saputra, Firman; Hoesein, Zainal Arifin
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5309

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap produk minyak sawit, dengan fokus pada pengajuan gugatan di World Trade Organization (WTO) dan diplomasi ekonomi yang dilakukan melalui kerjasama dengan Malaysia. Indonesia mengajukan argumen hukum yang menekankan pelanggaran prinsip perdagangan internasional oleh Uni Eropa melalui regulasi Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR ILUC), yang dianggap diskriminatif terhadap minyak sawit tanpa dasar ilmiah yang kuat, serta merugikan perekonomian Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi upaya diplomasi ekonomi yang melibatkan solidaritas antara produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa serta tantangan lingkungan global, seperti isu deforestasi dan perubahan iklim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun strategi ini memiliki potensi untuk membuka kembali akses pasar Uni Eropa, tantangan besar terkait kebijakan internal Uni Eropa dan persaingan pasar global tetap ada. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen terhadap keberlanjutan, pengembangan pasar baru, serta penguatan posisi Indonesia dalam kebijakan perdagangan internasional. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan lingkungan internasional dengan kepentingan ekonomi Indonesia untuk memastikan keberlanjutan industri sawit di pasar global.
Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia Sumartono, Sumartono; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 1 (2022): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5270

Abstract

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan migas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Penyalahgunaan sektor migas, seperti pengoplosan bahan bakar, penyimpangan alokasi, dan praktik ilegal lainnya, sering kali tidak mendapatkan sanksi yang cukup tegas, disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta adanya korupsi dan kepentingan politik yang memengaruhi kebijakan sektor energi. Oleh karena itu, pembaharuan dalam sistem hukum dan peraturan, penguatan pengawasan, dan penegakan sanksi pidana yang lebih konsisten dan transparan sangat diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yang efektif dan memberikan saran terkait pembaharuan sistem hukum dan penguatan pengawasan di sektor migas. Diharapkan dengan adanya reformasi regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan teknologi dalam pengawasan, penegakan hukum sektor migas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan.
Strategi Optimalisasi Peran BUM Desa sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Energi Bersih untuk Pembangunan Berkelanjutan Rachmawati, Meida; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5286

Abstract

BUM Desa memiliki potensi besar dalam pengelolaan energi bersih yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BUM Desa, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya akses terhadap teknologi, dan kurangnya regulasi yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi oleh BUM Desa dalam mengoptimalkan peranannya dalam pengelolaan energi bersih serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Strategi yang disarankan meliputi peningkatan akses terhadap pembiayaan dan investasi, pengembangan teknologi energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan kemitraan dan kolaborasi antara BUM Desa, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan BUM Desa dapat lebih efektif dalam mengelola energi bersih dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Relita Fitri, Selvi; Arifin Hoesein, Zainal
JURNAL RETENTUM Vol 5 No 1 (2023): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v7i1.5281

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan hak-hak tenaga kesehatan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kelemahan dan kekosongan hukum yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Beberapa masalah utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan ketentuan hukum, pengawasan yang kurang optimal, serta perlindungan yang tidak merata antara jenis tenaga kesehatan dan wilayah kerja. Selain itu, kurangnya penanganan terhadap risiko psikososial dan kesejahteraan mental tenaga kesehatan menjadi tantangan tambahan. Untuk itu, diperlukan upaya penyempurnaan melalui penjabaran peraturan pelaksana yang lebih rinci, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta peningkatan infrastruktur kesehatan. Partisipasi publik dan organisasi profesi juga harus diperkuat dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif, adil, dan efektif.
THE PERSPECTIVE OF PLURALISTIC SOCIETY ON THE TRANSFORMATION OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN THE DIGITAL ERA AS AN EFFORT TO PREVENT COPYRIGHT INFRINGEMENT Bratajaya, Maria Magdalena Astrina; Hoesein, Zainal Arifin
International Journal of Social Service and Research Vol. 4 No. 11 (2024): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v4i11.1113

Abstract

In the digital era, intellectual property rights (IPR) face unprecedented challenges due to rapid technological advancements and the global accessibility of digital content. This study examines the impact of digital developments on copyright infringement in Indonesia, a diverse and pluralistic society, and analyzes effective legal approaches for copyright protection within its unique socio-cultural context. Employing a normative-juridical approach, the research explores existing legal frameworks, including Indonesia’s Copyright Law and the Electronic Information and Transaction Law, to assess their capacity to address issues related to digital copyright infringement and the role of artificial intelligence (AI) in both enforcing and infringing copyright. By analyzing relevant statutes and applying a conceptual approach, the study evaluates the extent to which current legal mechanisms support creators' rights while balancing cultural values. The findings reveal that Indonesia’s legal framework requires adaptive and culturally relevant modifications to effectively protect copyright in a digitally connected, multicultural society. This research contributes to the discourse on digital copyright law, emphasizing the need for flexible regulations and collaborative efforts among government, communities, and stakeholders to foster compliance and awareness. Future research is recommended to focus on adaptive regulatory models that integrate technology with IPR protection and explore international cooperation to address the global challenges of digital copyright.
COMPARISON OF LEGAL SYSTEMS IN THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY ISSUES AND THEIR APPLICATION IN INDONESIA Rahardja, Satria Dwie; Hoesein, Zainal Arifin
International Journal of Social Service and Research Vol. 4 No. 12 (2024): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v4i12.1149

Abstract

This study aims to explore how the Indonesian legal system can adapt to contemporary issues through comparative analysis with legal systems in other countries. The study first uses secondary data collection methods and case studies to identify the differences and similarities between Indonesia's legal system and the common law and civil law legal systems. The results of this analysis are expected to not only provide insight into the best practices that can be adopted by Indonesia to be able to increase the effectiveness of law enforcement in the face of modern challenges, but also offer a solid foundation for reforming legal policies to be more responsive and adaptive to the challenges of digitalization and globalization.
INTEGRASI PAYMENT GATEWAY DENGAN SISTEM IMIGRASI DI INDONESIA: TANTANGAN HUKUM DAN IMPLIKASI REGULASI DI ERA DIGITAL Hamdi, Muhammad Arief; Wicaksono, Anggi; Hoesein, Zainal Arifin
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 7 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v7i2.609

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of life, including payment systems and immigration. Payment gateway, as a critical innovation in the digital financial sector, enables fast and cross-border transactions. However, this progress also presents new challenges for the legal system, particularly in monitoring cross-border transactions that may be subject to misuse. This research focuses on the integration of payment gateways with the immigration system in Indonesia and the legal challenges that arise from this process. Using a qualitative approach, this study analyzes existing regulations in Indonesia, comparing them with other countries such as the United States, the European Union, and Singapore, and identifies areas that need improvement. The findings indicate that while Indonesia has a solid legal foundation, there is a need to strengthen regulations related to Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and data protection. The research also provides policy recommendations to enhance cross-agency collaboration between immigration authorities and fintech service providers to create a safer and more effective system for monitoring cross-border digital transactions.
Reformasi Hukum Mengenai Kewajiban Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Paten Anugrah Pratama; Zainal Arifin Hoesein
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2025): Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i1.461

Abstract

This study analyzes the ambiguity regarding the obligation to mediate in resolving patent disputes according to the Patent Law, and its implications for the efficiency of the dispute resolution process. Although Article 153 and Article 154 of the Patent Law open up opportunities for dispute resolution through alternative mechanisms, the ambiguity regarding the obligation to mediate creates legal uncertainty that can hinder efficiency and increase dispute costs. Based on the Economic Analysis of Law approach, this study shows that the obligation to mediate can reduce social costs, accelerate the dispute resolution process, and increase overall economic efficiency. Mediation as an obligation can reduce the burden on the judicial system, minimize transaction costs, and create better legal and business stability. Therefore, this study encourages the implementation of the obligation to mediate in patent disputes to create a more efficient, fair, and profitable dispute resolution system for all parties involved.
Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought Donny Widianto; Zainal Arifin Hoesein
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 4 (2024): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i4.204

Abstract

The theory of legal positivism plays a crucial role in the development of modern legal thought by emphasizing the importance of written and systematic norms in law enforcement. This approach is based on the assumption that the law is the product of regulations made by state institutions, as stipulated in various laws, including the 1945 Constitution, the Criminal Code (KUHP), and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. The methodology used in this study is qualitative analysis through literature studies and interviews with legal experts to explore the understanding of the application of positivism theory in legal practice in Indonesia. The results show that although positivism provides a strong framework for legal analysis and supports legal certainty, there are still significant challenges related to the application of the values of justice and morality in the legal system. This study concludes that to achieve social justice, there needs to be an integration between positivism and moral principles in modern legal practice.
Co-Authors Abdul Kadir Adillah Yuswanti Agus Dastam Ahmad Redi, Ahmad Andin Wisnu Sudibyo Anugrah Pratama Apri Aji Setyawan Arif, Firman Arifudin Arifudin Aryanti, Meryy Bahrul Ulum Bratajaya, Maria Magdalena Astrina Chaeruddin, Dannie Christianty, Eva Nurlaelisa Darmawan, Andri Dedy Cahyadi, Dedy Desman, Yose Dicki Agri Kurniawan Donny Widianto EDI SARWONO Effendi, Lutfi Endro Satoto Erikha, Annisa Ferianasari, Ineke Winda Fikri, Abidin Fonda, Hanif Hamdi, Muhammad Arief Hanafi, Aziz Imam Hardinata N, Anggiat Ris Harry Pasaribu, Fajar Ronal Hasmida Hutagalung, Tiur Hermawan, Didy Herni zubir Iwansyah, Iwansyah Kartika, Ade Netra Karyono Karyono M. Saleh Mangunsong, Togi Maruhum Marnija, Marnija Marquez, Neilpon Yulinar Meida Rachmawati Meidiawaty, Fusia Muchtarom, Achmad Muhammad Halim, Muhammad Mustopa Mustopa Nasution, Izhar Zahri Noval, Cepi Noviantini, Rika Nur Setiawan, Dwi Opsunggu, Eben Patar Oscar, Kristofer Pambudi, Pambudi Paputungan, Merdiansa Patar Opsunggu, Eben Petra Rebecca Pariela, Eunike Praja, Nucky Indra Prasetyo, Rahmad Purwanti, Nina Putri, Marcika Rizky Hidayah Rafi Akbar Wirawansyah rahardja, satria dwie Rahardjo, Anthony Relita Fitri, Selvi Ridwan Anthony Taufan Ridwan Syaidi Riyandra, Reza Rochmadi Rochmadi Rohmad Adi Yulianto Safriansyah Yanwar Rosyadi Sagalane, Andra Bani Santoso, Adi Purnomo Saputra, Firman Sari, Amalia Sebastian, Rommy Setyawati, Niken Budi Siagian, Royan Sihotang, Muhenri Simanjuntak, Adolf Theodore B. Sumartono Sumartono Susi Dian Rahayu Syahputra, M. Arif Syamsiar, Syamsiar Wahyu Widodo Wibisono, Sonny Wicaksono, Anggi Wiweka Wiweka Yuliana Kemalasari, Ni Putu Yuwono, M. Sunandar Zakky, Moh Zulkarnain, Hadi