Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Kenaikan Upah Pekerja Di Atas Satu Tahun Untuk Peningkatan Produktivitas Perusahaan Jumani, Jumani; Suhartini, Endeh; Yumarni, Ani
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i2.7497

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan upah terhadap produktivitas kerja karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun di sebuah perusahaan. Latar belakang dari studi ini adalah kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja berpengalaman sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara terhadap karyawan dan manajer HRD. Hasil awal menunjukkan adanya korelasi positif antara kenaikan upah dan motivasi kerja, yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan upah perusahaan demi meningkatkan kinerja jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan kenaikan upah bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengupahan merupakan instrumen vital yang tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak tenaga kerja, tetapi juga berperan sebagai strategi manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh pada kinerja dan keberlanjutan usaha.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus pada perusahaan sektor manufaktur di wilayah Jabodetabek. Data diperoleh melalui wawancara, survei, dan analisis dokumen hukum serta laporan perusahaan terkait produktivitas kerja sebelum dan sesudah implementasi kenaikan upah tahunan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kenaikan upah setelah satu tahun masa kerja secara konsisten dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, yang berimplikasi positif terhadap efisiensi dan output kerja. Namun demikian, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan sistem evaluasi kinerja dan kemampuan finansial perusahaan agar tidak menimbulkan beban ekonomi berlebih.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan sistem pengupahan yang adil, adaptif, dan produktif sesuai dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan realitas pasar kerja.
Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam Mencapai SDGs bagi Kesehatan Masyarakat Indhira, Maya; Maya Indhira; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/a9njpp13

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis bagaimana urgensi pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam memperoleh air bersih dan sanitasi layak khususnya pada fasilitas umum MCK yang menjadi salah satu penunjang kebutuhan sehari-hari. Isu ini berangkat dari kondisi empiris yang mencerminkan ketidakselarasan dengan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusional. Dengan studi kasus salah satu MCK yang berada di suatu Desa di Kabupaten Bogor yang dalam praktiknya masih menggunakan aliran terbuka dan sistem pembuangan yang belum memenuhi kriteria yang seharusnya, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit yang berbasis air. Melalui metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, maka observasi dan wawancara semi terstruktur dilakukan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pengawasan, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memahami urgensi dari pemenuhan air bersih dan sanitasi layak yang pada dasarnya menjadi hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia dalam cita-cita kesejahteraan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN rohmadi, agung; Agung Rohmadi; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/njd2av13

Abstract

Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.
Preventing the Exploitation of Indonesian Migrant Workers by Illegal Companies Suhartini, Endeh; Defisa; Rumatiga, Hidayat; Brawijaya, Andri; Habib, Yahya
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.987

Abstract

Exploitation is the excessive, unfair, and unlawful use or exploitation of resources, labor, and other resources for personal or group gain. Legal protection for Indonesian migrant workers employed through AKAN or AKAD must comply with applicable law to ensure legal certainty. Exploitation prevention is achieved by ensuring Indonesian migrant workers' understanding of the procedures and companies sending them. Indonesian migrant workers must work through authorized companies and comply with applicable legal procedures. This study aims to determine the form of legal protection for Indonesian Migrant Workers and recommend efforts that can be made to prevent the exploitation of Indonesian Migrant Workers. This research uses a normative juridical approach, which focuses on analyzing legal texts, legal norms, and applicable legal rules. The research concludes as follows: Preventing the exploitation of Indonesian migrant workers who will enter employment through AKAN (Inter-Country Work Agreements) and AKAD (Inter-Regional Work Agreements) requires Indonesian migrant workers to be more careful in selecting companies that will send them as Indonesian migrant workers and to understand the provisions of laws and regulations related to employment law, as they regulate their rights and obligations, thereby ensuring legal certainty. This research is crucial for developing legal protection for Indonesian migrant workers. It serves as a scientific study that can be referenced by other researchers conducting similar research. It can also serve as a resource for the public to learn about Indonesian labor law.
Penerapan Hak Pesangon dan Hak Penghargaan Bagi Buruh dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst) Nurul Ramadhani; Endeh Suhartini; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 3 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i3.23409

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan hubungan kerja di Indonesia, khususnya terkait praktik pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif pekerja. Dalam praktiknya, banyak buruh dirumahkan tanpa kepastian status hukum, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak pesangon dan penghargaan masa kerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, diterapkan dalam situasi krisis pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan menganalisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst sebagai studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang merumahkan pekerja tanpa kejelasan status dan tanpa pemenuhan hak normatif dapat dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja terselubung (constructive dismissal). Pengadilan menegaskan bahwa kondisi pandemi tidak menghapus kewajiban hukum pengusaha terhadap pekerja. Penelitian ini terbatas pada satu putusan pengadilan dan menggunakan pendekatan normatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi praktik di lapangan. Namun demikian, temuan penelitian ini menegaskan keberlakuan norma hukum ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan berimplikasi pada penguatan kepastian hukum serta perlindungan hak pekerja, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan perbandingan putusan.
Co-Authors -, Riki Nova Nugraha Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adi Sujarwo Agung Rohmadi Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Andri Brawijaya Angga Kurniawan Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Bastyan, Rico Agistra Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Galang Adi Saputra Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Husain, Saddam I, M.Dikdik Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Imantaka, Balvas Indhira, Maya Iwan Wahyudi Ju naidi Jumani, Jumani Kusumah, Akhmad Hadi Larasti, Diva Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Matin, Muhamad Akbar Maulani, Surya Ahmad Maya Indhira Medita Pratiwi Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nur Fitri Melnia Nurul Ramadhani Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Rico Agistra Bastyan Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Sabila PM, Nurfajrina Saprudin Saprudin, Muhamad Asep Saputra, Aries Barlian Saputra, Galang Adi Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman Siregar, Togar Natigor SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Suryani, Danu Syahputra, Roby Firlyando Syaiful aditya saputra Ujang Bahar Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yumarni, Ani