Claim Missing Document
Check
Articles

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN rohmadi, agung; Agung Rohmadi; Endeh Suhartini; R. Djuniarsono
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 27 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/njd2av13

Abstract

Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.
Preventing the Exploitation of Indonesian Migrant Workers by Illegal Companies Suhartini, Endeh; Defisa; Rumatiga, Hidayat; Brawijaya, Andri; Habib, Yahya
Jurnal Legisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 October 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v3i2.987

Abstract

Exploitation is the excessive, unfair, and unlawful use or exploitation of resources, labor, and other resources for personal or group gain. Legal protection for Indonesian migrant workers employed through AKAN or AKAD must comply with applicable law to ensure legal certainty. Exploitation prevention is achieved by ensuring Indonesian migrant workers' understanding of the procedures and companies sending them. Indonesian migrant workers must work through authorized companies and comply with applicable legal procedures. This study aims to determine the form of legal protection for Indonesian Migrant Workers and recommend efforts that can be made to prevent the exploitation of Indonesian Migrant Workers. This research uses a normative juridical approach, which focuses on analyzing legal texts, legal norms, and applicable legal rules. The research concludes as follows: Preventing the exploitation of Indonesian migrant workers who will enter employment through AKAN (Inter-Country Work Agreements) and AKAD (Inter-Regional Work Agreements) requires Indonesian migrant workers to be more careful in selecting companies that will send them as Indonesian migrant workers and to understand the provisions of laws and regulations related to employment law, as they regulate their rights and obligations, thereby ensuring legal certainty. This research is crucial for developing legal protection for Indonesian migrant workers. It serves as a scientific study that can be referenced by other researchers conducting similar research. It can also serve as a resource for the public to learn about Indonesian labor law.
Penerapan Hak Pesangon dan Hak Penghargaan Bagi Buruh dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus No. 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PNJkt.Pst) Nurul Ramadhani; Endeh Suhartini; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 3 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i3.23409

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan tekanan serius terhadap keberlangsungan hubungan kerja di Indonesia, khususnya terkait praktik pemutusan hubungan kerja dan pemenuhan hak normatif pekerja. Dalam praktiknya, banyak buruh dirumahkan tanpa kepastian status hukum, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak pesangon dan penghargaan masa kerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, diterapkan dalam situasi krisis pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan menganalisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 318/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst sebagai studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan yang merumahkan pekerja tanpa kejelasan status dan tanpa pemenuhan hak normatif dapat dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja terselubung (constructive dismissal). Pengadilan menegaskan bahwa kondisi pandemi tidak menghapus kewajiban hukum pengusaha terhadap pekerja. Penelitian ini terbatas pada satu putusan pengadilan dan menggunakan pendekatan normatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan variasi praktik di lapangan. Namun demikian, temuan penelitian ini menegaskan keberlakuan norma hukum ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan berimplikasi pada penguatan kepastian hukum serta perlindungan hak pekerja, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan perbandingan putusan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bogor Selfiany Goretty; Endeh Suhartini; Muhamad Husein Maruapey
Journal of Golden Generation Multidisciplinary Vol. 2 No. 2 (2026): April 2026: Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggm.v2i2.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor. Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, Bakesbangpol berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberdayakan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk menggali data dari pelaksana kebijakan serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan narkoba di masa depan.
Implementasi Kebijakan Stunting untuk Perlindungan Kesehatan Masyarakat Meifta Fitria Kuntary; Endeh Suhartini; Rusliandy
Journal of Golden Generation Multidisciplinary Vol. 2 No. 2 (2026): April 2026: Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggm.v2i2.656

Abstract

Stunting tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang multidimensional dan penurunannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti koordinasi atau layanan, tetapi jarang menempatkan kebijakan stunting sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan stunting di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan menggunakan kerangka George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sejak November 2025 pada perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan terpilih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan keluarga, dan intervensi berbasis siklus kehidupan. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena pesan kebijakan belum dipahami merata oleh keluarga, sumber daya dan kader terbatas, komitmen pelaksana bervariasi, dan koordinasi antarlembaga masih tumpang tindih. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kebijakan stunting di wilayah perkotaan bekerja sebagai sistem perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi efektivitasnya bergantung pada sinergi kapasitas birokrasi dan partisipasi keluarga.
Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Berbasis Partisipasi di Kabupaten Bogor Vita Septiani Pradipta; Endeh Suhartini; Muhamad Husein Maruapey
Journal of Research and Public Horizons Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026: Journal of Research and Public Horizons
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jrph.v2i1.574

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan pendapatan retribusi pengelolaan sampah dalam mendukung kebersihan lingkungan di Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya realisasi pendapatan retribusi yang masih berada di bawah target meskipun kebutuhan pengelolaan sampah terus meningkat. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kualitas layanan, namun integrasi teknologi dan keterlibatan masyarakat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif serta menganalisis faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan retribusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi unsur Dinas Lingkungan Hidup, UPT pengelolaan sampah, petugas lapangan, dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan, penguatan sistem berbasis teknologi, kemudahan pembayaran, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan infrastruktur menjadi strategi utama. Rendahnya pemahaman masyarakat, sistem penagihan manual, dan keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara manajemen pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem retribusi yang efektif dan berkelanjutan.
Indonesian Migrant Workers After Job Creation Law: A Challenging Problem for Protection Welfare Suhartini, Endeh; Zaini, Mimi Fitriana; Widjojanto, Bambang; Yumarni, Ani
BESTUUR Vol 11, No 2 (2023): Bestuur
Publisher : Administrative Law Departement Faculty of Law Universitas Sebelas Mare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bestuur.v11i2.78442

Abstract

Job Creation Law has severely impacted the protection of foreign workers with changes to the Company Permit for Placement of Indonesian Migrant Workers (SIP3MI). This research aims to analyze changes to SIP3MI and its impact on the licensing mechanism for Indonesian migrant workers, which is related to the implementation of supervision of migrant workers as a juridical-administrative consequence of SIP3MI issuance. The research methodology used in this paper is a normative legal research method with a statue approach and conceptualization of legal protection, licensing, supervision, labour, and social justice to realize the protection of migrant workers when contracting and completing contracts. This research indicates an urgency for the government to protect migrant workers, seeing the increase in the number of migrant workers and complaints. The SIP3MI regulation, degrades the concept of protecting Indonesian migrant workers. The change in providing SIP3MI information from the relevant Ministry to the authority of the Central Government and being equated with Business Licensing thus changes the mechanism for issuing permits, which could severely impact the implementation of supervision and protection of Indonesian migrant workers. Therefore, the protection of migrant workers is no better than before the publication of the Omnibus Law. Legal certainty is needed to provide protection. Equating SIP3MI with business licensing is quite controversial and has the potential to create legal protection for migrant workers who are increasingly being pushed into a corner.
Co-Authors -, Riki Nova Nugraha Abdullah Emile oemar Alamudy Abraham Yazdi Martin Achmad Jaka Santos Adiwijaya Ade Rahmat Ade Rahmat, Ade Adi Sujarwo Agung Rohmadi Agus Surachman Alfarizi, Rinaldi Muhammad Andri Brawijaya Angga Kurniawan Anna Sardiana, Anna Asep Thobibuddin Qolyubi balvas Imantaka Bambang Widjojanto Bastyan, Rico Agistra Cayla Dadang Suprijatna danang wijayanto dani purwanto Dede Kania Defisa Destiana, Suhendri Zikri Devi Aprianti Devisa, Devisa Dewi Sulastri Dodi Dwiagustini, Dwiagustini Edy Santoso Eka Suprihatiningsih Euis Hertiani Fajrian, Algi Muhammad Fallahudin, Nouval Yustiar Galang Adi Saputra Gilalo, Jerymianus Habib, Yahya Habib, Yahya Abdul Haerudin . Haikal Ikram Arya Ranggana Haqqi, Abdurrahman Raden Aji Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Hermawan, Danang Prasetyo Hertiani, Euis Husain, Saddam I, M.Dikdik Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Imantaka, Balvas Indhira, Maya Iwan Wahyudi Ju naidi Jumani, Jumani Kusumah, Akhmad Hadi Larasti, Diva Luthfiani, Siti Hanifah Ma'arif, Rizal Syamsul Maha Arjiana, I Wayan Maruapey, M. Husein Matin, Muhamad Akbar Maulani, Surya Ahmad Maya Indhira Medita Pratiwi Meifta Fitria Kuntary Muhamad Husein Maruapey Muhammad Aminulloh Muhammad Taufich Hidayat MULYADI Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Munandar, Andra Septia naidi, Ju Nanak , Nanak Sukron Nova Shintia Maulani Nur Fitri Melnia Nurul Ramadhani Nurwati Nurwati Nurwati Nuwarti Nyi Mas Gianti B. Erbiana Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana Omon Remen Poppy Pujiono Pratama, Aldi Fajar Pratiwi, Lia Indah Pribadi, Rian Putri Romadonna R. Yuniar Anisa Ilyanawati Raden Djuniarsono Raditya, I Ketut Nanda Raditya Rahayu Nuraeni Rahmah, Alya Baetu Rahmi Aprilia, Erina Rajamanickam, Ramalinggam Ramalinggam Rajamanickam Remen, Omon Rico Agistra Bastyan Rizal Syamsul Ma’arif Roestamy, Martin Rohmadi, Agung Roni Ismail Rosadi Rudi Avianto Rumatiga, Hidayat Rusliandy, Rusliandy Sabila PM, Nurfajrina Saprudin Saprudin, Muhamad Asep Saputra, Aries Barlian Saputra, Galang Adi Selfiany Goretty Sidik, Adi Permana Sihotang, Sudiman Siregar, Togar Natigor SITI MARYAM Sogio Sujarwo, Adi Sulastri, Dewi Suryani, Danu Syahputra, Roby Firlyando Syaiful aditya saputra Ujang Bahar Vita Septiani Pradipta Wahyudi, Tony Agus Wicaksono, Tunggul Yumarni, Ani Zaini, Mimi Fitriana