Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.01
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling JUSTISI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Journal Of Human And Education (JAHE) Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Student Scientific Creativity Journal Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan Jurnal Cendekia Ilmiah JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) Journal of Law and Nation Humanitis (Jurnal Humaniora Sosial dan Bisnis)
D.W. Rabawati
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum di SMK Negeri 6 Kota Kupang Mary Grace Megumi Maran; Dwityas Witarti Rabawati; Yohanes Leonardus Ngompat; Genoveva Sumanti; Natalia Sylviana Dewi; Yoachina Da Cunha Fernandes; Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i4.2175

Abstract

Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban dan pelaku dalam TPKSpun tidak memandang usia, tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan terjadi juga pada anak-anak. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diundangkan sejak Tahun 2022. Namun tidak semua orang dapat memahami dan menyadari dengan baik mengenai pengaturan dalam UU TPKS. Terdapat permasalahan mendasar yang diselesaikan dalam pengabdian ini, yakni: permasalahan maraknya kekerasan seksual yang pelaku ataupun korbannya berasal dari kalangan pelajar dan permasalahan masih banyak siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang yang belum paham dan mempunyai kesadaran hukum tentang UU TPKS. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dilakukan sosialisasi tentang UU TPKS kepada siswa-ssiwi dan guru SMK Negeri 6 Kota Kupang. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa-siswi dan para guru SMK Negeri 6 Kota Kupang terkait pencegahan dan penanganan TPKS yang telah diatur dalam UU TPKS. Kegiatan ini dibagi kedalam 3 sesi, pada sesi pertama terdapat pemaparan materi dari narasumber yakni dosen dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Materi yang disampaikan yaitu tentang substansi pengaturannya, jenis-jenis TPKS, upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban TPKS, akibat hukum/sanksi pidananya, serta peran lembaga pendidikan dalam mendukung pencegahan TPKS. Pada sesi kedua dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ketiga, tim PKM secara khusus bertemu dan memberikan pendampingan kepada para guru khususnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru BK untuk dapat membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa-siswi SMK Negeri 6 Kota Kupang tentang UU TPKS, serta dapat bermanfaat pula dalam mencegah dan melindungi diri dari terjadinya TPKS di lingkungan sekolah.
PENCEGAHAN KEKERASAN DI KALANGAN PELAJAR SMP NEGERI 15 KOTA KUPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Yohanes Leonardus Ngompat; Dwityas Witarti Rabawati; Filemon Fridolino Ngebos; Eka Cahyo Saputra; Alexander Jorgi; Petrus Faot
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 5 No. 2 (2026): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, June 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v5i2.6551

Abstract

Violence in school settings remains a common problem, whether in the form of physical, verbal, or digital (cyberbullying) violence. This phenomenon runs counter to the goals of national education, which aim to create a safe and conducive learning environment. This community service activity aims to enhance the legal understanding and awareness of students at SMP Negeri 15 Kota Kupang regarding the prevention of violence from a criminal law perspective. The method employed involves legal outreach through the stages of preparation, implementation, and evaluation using an educational outreach approach. The material presented covered forms of violence, their impact on victims, and legal consequences based on the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The activity was evaluated through interactive discussion sessions to measure students’ level of understanding before and after the activity. The results of the activity showed that most students previously did not understand that actions such as hitting, teasing, threatening, and bullying could constitute illegal acts. Through the students’ active participation in the discussion sessions, there was an increase in their understanding of the impacts of violence, legal consequences, the importance of respecting others’ rights, and peaceful conflict resolution. This activity demonstrates that an educational and preventive approach through legal awareness campaigns is effective in building students’ legal awareness and supporting the creation of a safe, comfortable, and violence-free school environment.
Sosialisasi tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pada Orang Muda Katolik (OMK) St. Petrus TDM Maria Fransiska Owa da Santo; Dwityas Witarti Rabawati; Filemon Fridolino Ngebos; Yustinus Pedo; Teresia Din; Ernesta Uba Wohon
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 3 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v10i3.39463

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual di kalangan anak muda kerap tidak disadari karena rendahnya literasi hukum dan kuatnya budaya permisif dalam pergaulan sehari-hari. Anggota Orang Muda Katolik (OMK) St. Petrus Rasul TDM, Kota Kupang, teridentifikasi memiliki pemahaman terbatas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan literasi hukum peserta melalui sosialisasi partisipatif yang dilaksanakan pada 7 Februari 2026, melibatkan 22 anggota OMK. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, sesi tanya jawab interaktif, dan refleksi lisan sebagai evaluasi kualitatif. Berdasarkan hasil refleksi dan observasi partisipasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap bentuk kekerasan seksual yang sering tidak disadari, meliputi pelecehan nonfisik, kekerasan berbasis elektronik, dan pemaksaan seksual dalam hubungan pacaran. Sosialisasi berbasis pendekatan partisipatif terbukti efektif membangun literasi hukum kaum muda terkait UU TPKS. Kata kunci: sosialisasi hukum; UU TPKS; kekerasan seksual; literasi hukum; OMK. Abstract Sexual violence among youth often goes unrecognized due to low legal literacy and permissive social norms. Members of the Catholic Youth Organization (Orang Muda Katolik/OMK) of St. Petrus Rasul TDM Parish, Kupang City, were identified as having limited understanding of sexual violence offenses under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This community service activity aimed to improve participants' legal awareness through participatory socialization conducted on February 7, 2026, involving 22 OMK members. Methods included material presentation, interactive discussion, and verbal feedback as qualitative evaluation. Based on reflections and participation observation, participants showed improved understanding of commonly unrecognized forms of sexual violence, including non-physical harassment, electronic-based violence, and sexual coercion in romantic relationships. The participatory approach proved effective in building youth legal literacy regarding UU TPKS. Keywords: legal socialization; sexual violence law; sexual violence; legal literacy; youth community.
The Implications Of Customary Law Norms In National Criminal Law On Values Of Criminal Justice By Indigenous Peoples Yohanes Leonardus Ngompat; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol. 10 No. 02. (2026): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v10i02..258

Abstract

The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is an important step in the decolonization of law in Indonesia while also providing recognition of the laws that exist within society. This recognition is reinforced through Government Regulation Number 55 of 2025 concerning Procedures and Criteria for Determining Laws that Exist within Society. This study aims to analyze and critically examine the normativization of customary law in national criminal law and assess its implications for the values underlying the handling of criminal acts in indigenous communities. This study is a normative legal study using secondary data consisting of primary and secondary legal materials and employing a regulatory and sociological approach to law. The results of the study show that the recognition of living law or customary law in the National Criminal Code reflects efforts to harmonize national law and customary law. However, through Government Regulation No. 55 of 2025, living law or customary law must go through a formalization process, starting from the administrative recognition of customary law communities, the formation of regional regulations, to verification by the central government. This mechanism places the state as the party that determines the validity of customary norms as customary criminal acts. As a result, customary law, which was previously based on material legality, has shifted towards formal legality that depends on state legitimacy. In addition, restrictions on customary criminal acts so as not to conflict with the Criminal Code and the standardization of fines have the potential to reduce the flexibility and character of customary law and open up the possibility of overlapping authority between customary institutions and state law enforcement agencies.
Co-Authors A. Saba, Excel Adean Elisabeth Berti Bano Adhyantara Saba , Excel Albertus Papu, Fransiskus Alexander Jorgi Alexander Reynaldi Koli Alexander Reynaldi Koli Allesandro Patricio Quinaldy Ragat Anastasia Wijono, Maria Anrolan Hello, Grendi Antonia I. Putri Seran Antonius Padua Untung Aradoni, Emanuel Bryan Atamuking, Filipus Rinaldi S S Bahy Frederick J Eryansan Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay Benediktus Peter Lay Bernabas Poto Bernadus Febryanto Betekeneng , Kristina Biola Tukan, Christian Andryan Bondi, Adipapa Jefrianto Bukifan, Francisco Tolentino Bukifan Carmo, Jacinta Da Reissureicao do Chendy A. Tode Delpiero Manafe, Alesandro Dewi, Nataly Do Carmo, Jacinta Da Reissureicao Egidius Taimenas Eka Cahyo Saputra Engelbertus Tobu Erly Grizca Boelan Ernesta Uba Wohon Ernesta Uba Wohon Ernestha Uba Wohon Fachry Abda El Rahman Faot, Petrus Ferdinandus Lobo Fernanda Maia, Ledythria Filemon Fridolino Ngebos Finsensius Samara Finsensius Samara Finsensius Samara Firgilius Kandro Mego Asman Genoveva Sumanti J. Ulumando, Jainudin Kalistus Gaudensius Wayong Huler Kandro Mego Asman , Firgilius Kelen, Rosalia Martha Jawa Kenneth R.M Anakottapary Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudayati Kirania Manu Bulu , Penta Konstantinus Soo, Yakobus Lay, Benediktus Peter Lobo, Ferdinandus Ngau Luchiany Bau, Ivena O. Mabilani , Godeliva M.G. Maran, Mary Grace Megumi Maria Fatima Kartika Mao Foju Maria Fransiska Owa da Santo Maria Martha Yasri Purek Maria T.Geme Maria Viviana Ero Payon Mario Pignateli Milo, Derryl Yosef Marry Louisa Henukh Ledoh, Putry Mary Grace Megumi Maran Melaniati Suharni Melkhior Romualdus Yofa Efo Mericiana Yulita Fin Tae Mikael Feka Moata, Shelomita Firsty Naif, Maria Yovita Nandito S. Wadan , Alessandro Natalia Sylviana Dewi Ngompat, Yohanes Leonradus Nikolaus Jeri Alexander Leto Nurwijayanti Oelue, Jeremias Oscar Elu, Januario Oshinta Joni, Maria Hilary Pandong, Elfege Kotoen Patricia Abigail Martha Leba Petrus Faot R. Y. Ego, Melkior Rade, Stefanus Don Rangga, Pregrinus Ratu, Juan Margin Recon Dopo Due, Ferdinandus Mario Rek, Januarius Fransiskus Keo Rica De Araujo, Rojalia Rudolfus Talan Samane, Kristiani Samara, Finsensius Samuel Ngahu, Ariel Santo, Maria Fransiska Owa da Servasius T. Seran Servasius T. Seran Silviana Dewi, Nataly Siwemole, Louose M. N. Artono Snak, Stefanus Stanislaus Defretin Parlan Stefanus Don Rade Temaluru, Thermuthis Teresia Din Tobu , Engelbertus Ulumando, Zainudin J Umar, Sonya Prisilia Vinsensius Falo Vinsensius Tamelab Waiwurin Safrianus Wura, Hilarius Horo Yoachina Da Cunha Fernandes Yohanes Arman Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Leonardus Ngompat Yohanes Umbu Sogara Yohannes, Paula Nirwana Nojo Zigha Nanga, Antonia Alfiayu