Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Model Pembelajaran Make A Match Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV MIN 1 Sinjai Ramadani, Risky; Takdir, Takdir; Nurhasanah, Nurhasanah
Pedagogy: Journal of Multidisciplinary Education Vol. 2 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/pedagogy.v2i1.256

Abstract

Model pembelajaran make a match  merupakan model pembelajaran kooperatif yang mengutamakan pengembangan sosial, khususnya keterampilan bekerja sama, berkomunikasi, serta berpikir cepat saat bermain kartu untuk mencari pasangan. Motivasi belajar dapat didefenisikan sebagai dorongan yang mendorong seseorang untuk memulai suatu proses dan mempertahankan perilaku tersebut sampai tujuan tersebut tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran make a match terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran tematik kelas IV MIN 1 Sinjai. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan One Group Pretest Posttest Design dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini terdiri dari peserta didik kelas IV MIN 1 Sinjai yang berjumlah 23 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik statistik inferensial. Hasil penelitian didasarkan pada analisis dari uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan spss versi 25 Paired Sample T-test, data yang diuji adalah hasil pretest dan posttest yang diolah dengan aplikasi spss versi 25. Didapatkan nilai sig. (2 tailed) untuk nilainya sebesar 0,021 dengan menggunakan taraf signifikansi α = 0,05. Karena sig (2 tailed) < α = 0,05 (0,021 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Atau dengan kata lain, bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran make a match efektif terhadap motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran tematik kelas IV MIN 1 Sinjai. 
Efektivitas Penggunaan Metode Socratic Circles terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Pembelajaran IPAS Kelas IV di SD Negeri 3 Sinjai Arianti, Dewi; Takdir, Takdir; Ningsih, Diarti Andra
Pedagogy: Journal of Multidisciplinary Education Vol. 2 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Lontara Digitech Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/pedagogy.v2i1.259

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode socratic circles terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada pembelajaran IPAS Kelas IV di SD Negeri 3 Sinjai. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest-Posttest Design dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini terdiri dari peserta didik kelas IV di SD Negeri 3 Sinjai yang berjumlah 41 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian ini didasarkan pada analisis t-test (paired sample t-test) dengan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0.000. Nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 atau 0.000 < 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode socratic circles efektif digunakan terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada pembelajaran IPAS Kelas IV di SD Negeri 3 Sinjai.
Hambatan Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno dalam Melaksanakan Tugas Perlindungan Hutan Hannang, Abd. Hannang; Takdir, Takdir; Tahmid, Muhammad Tahmid Nur
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 3 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i3.398

Abstract

ABSTRAKKepolisian Kehutanan dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disebut UPTD KPH Kambuno, bertugas menjaga dan melestarikan hutan lindung di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berawal dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 371 tanggal 17 September 2020 diikuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui kewajiban tugas dan hambatan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam menjaga hutan lindung. Penelitian ini memperhatikan kinerja aparat kepolisian kehutanan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat, mengkaji, mengamati aktivitas Polisi Kehutanan melalui sudut pandang hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa belum optimalnya efektivitas pelaksanaan perlindungan hutan karena mengalami berbagai tantangan, termasuk kekurangan personel, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan dana operasional, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat serta menemui berbagai hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.Kata kunci: hutan lindung, efektivitas polisi hutan; pengawasan hutan. ABSTRACTThe Forestry Police were delegated to the Regional Technical Implementation Unit of the Forest Management Unit (UPTD KPH Kambuno), tasked with guarding and preserving protected forests in Seko District, North Luwu Regency, South Sulawesi Province. This decision stemmed from Decree of the Minister of Environment and Forestry Number 371 dated September 17, 2020, which was then followed by Regulation of the Governor of South Sulawesi Number 19 of 2023 concerning the Organization and Work Procedures of Regional Technical Implementation Units. This study aims to determine the duties and obstacles faced by the Forestry Police in guarding protected forests. This study examines the performance of forestry police officers using empirical legal research methods to observe, review, and observe Forestry Police activities from a legal perspective. This study used data collection techniques through direct observation and interviews. The results of this study found that the effectiveness of forest protection implementation is less than optimal due to various challenges including a shortage of personnel, inadequate infrastructure, limited operational funds, weak coordination between institutions, and low public awareness, as well as encountering various obstacles in carrying out their duties.Keywords: protected forests; forest police effectiveness; forest monitoring.
Pertanggungjawaban Pihak Maskapai Terhadap Kehilangan dan Kerusakan Bagasi Menurut Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Azis, Fadilah Abd; Abdain, Abdain; Takdir, Takdir
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.2496

Abstract

This research is motivated by the relatively high level of aircraft and passenger security, but it is not comparable to the security of baggage services. The purpose of this research is to describe the form of airline responsibility at Makassar Sultan Hasanuddin International Airport in resolving disputes over loss and damage to passenger baggage, the factors that hinder airline baggage protection, as well as the views of Islamic law in resolving problems regarding forms of airline protection for goods. is lost. passenger baggage. Based on the type of data in this study the authors used an empirical approach with qualitative research data types. The types of materials in this study are primary data and secondary data. Data analysis techniques use three stages of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study show that the form of air transport legal responsibility for the loss of damaged passengers is recorded in air transport operated by airlines, namely the airline must provide compensation of IDR 200 thousand per kilogram. , a maximum of IDR 4 million. The inhibiting factors for this protection are the acceptance factor of officers in the field, the engine factor, the negligence factor of the officers, and even the negligence factor of air passengers. In Islamic law, responsibility is known as Mas'uliyyah or Accountability, and the concept of responsibility in Islam is Ta'widh. Ta'widh in language is compensation or compensation.
A Inauspicious Month in Javanese Wedding Tradition in Luwu Utara, South Sulawesi: Perspective of Islamic Law Rahmawati, Rahmawati; Takdir, Takdir; Muhajir, Muhammad Nur Alam; Abdain, Abdain
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): Vol. 7, No. 2, April 2024
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jua.v7i2.36725

Abstract

Determining inauspicious days in Javanese marriage traditions is significant. Sometimes, this leads to debates and controversies from various perspectives as it is considered contrary to Islamic law. This research aims to examine the determination of inauspicious days in Javanese marriage traditions during the month of Muharram (Suro). This study employs an empirical juridical approach using theories of social change and Islamic legal theory, particularly social tradition ('urf) and public interest (maslahah). Data is collected through interviews and literature reviews. Subsequently, the data is analyzed using these theories through data reduction, data presentation, and conclusion drawing processes. The research results reveal that the determination of inauspicious days in marriage traditions is based on the societal belief in the existence of inauspicious days for couples marrying in the month of Suro. This belief is grounded in experiences and stories passed down through generations. On the other hand, the concept of maslahah refers to the welfare or benefit for humans. In the context of inauspicious days for marriage, maslahah refers to efforts to prevent conflicts between couples and families. Furthermore, from the perspective of Islamic law, prohibiting marriage in the month of Suro in North Luwu Regency is permissible because there are no prohibitions in the Quran or hadith against it. Such traditions in Islamic law are referred to as ‘urf shahih, which are good and permissible customs as long as they do not contradict sharia. The prohibition is valid if it is based on the motivation to obey parental advice (birr al-walidayn) and as a form of respect for deceased parents, and linking everything that happens to the will of Allah SWT. However, if the tradition contradicts sharia and harms faith, then the tradition cannot be practiced.
Akidah Akhlak Teachers’ Strategies to Mitigate Students’ Learning Boredom Irma, Irma; Rahman, Patur; Anto, Anto; Takdir, Takdir; Salam, Rufaidah
Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme Vol. 6 No. 3 (2024): Geographical Coverage: Indonesia
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/scaffolding.v7i3.7954

Abstract

This study explores the causes of students’ learning boredom in Akidah and Akhlak lessons and examines how teachers address it within a pesantren context. This qualitative descriptive case study was conducted at MA Pondok Pesantren Nurul Falah Borongganjeng. The study utilized two main types of data: (1) data concerning the factors that cause students’ boredom in learning Akidah and Akhlak, and (2) data describing the strategies employed by Akidah and Akhlak teachers to overcome such boredom. These data were obtained through interviews, classroom observations, and document analysis involving selected teachers and students. The analysis revealed five key sources of boredom: excessive workload, monotonous teaching routines, low learning motivation, limited classroom dynamics, and the absence of refreshing activities. In response, teachers applied a set of adaptive strategies such as brief icebreakers, segmented lectures, storytelling with prophetic models, rotating collaborative methods, and flexible classroom arrangements. These efforts effectively enhanced engagement by increasing students’ perceived value and sense of control, aligning with the principles of Control-Value Theory. The study contributes to Islamic education research by demonstrating that simple pedagogical adjustments rather than additional resources can meaningfully reduce learning fatigue and sustain motivation in faith-based subjects.
PENGEMBANGAN MEDIA ANIMASI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS VI MIN ALEHANUAE KAB. SINJAI Takdir, Takdir
Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Vol 9 No 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 Juni 2017
Publisher : LP2M Universitas Islam Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-qalam.v9i1.258

Abstract

Diperlukan variasi media dalam mempelajari keterampilan berbahasa untuk meningkatkan minat belajar siswa, terutama siswa pada usia MI/SD. Dengan adanya media yang menarik, maka siswa akan lebih bersemangat dalam belajar. Tujuan penelitian ini adalah (1) menghasilkan dan mendeskripsikan produk media animasi pembelajaran bahasa Arab kelas VI MI, (2) mendeskripsikan kelayakan produk sebagai media pembelajaran bahasa arab kelas VI MI, dan (3) mendeskripsikan model penggunaan produk dalam pembelajaran kelas VI MI. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada model pengembangan Research and Development (R&D) Borg and Gall yang telah dimodifikasi Sugiyono. Untuk menyingkat waktu penelitian, maka peneliti menyederhanakan model Research and Development Sugiyono menjadi beberapa langkah: (1) analisis potensi dan masalah, (2) mendesain produk, (3) mengumpulkan materi, (4) membuat produk awal, (5) melakukan uji ahli, (6) merevisi produk, dan (7) melakukan uji lapangan. Data dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil angket untuk ahli media, ahli materi, dan subjek penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pengembangan media pembelajaran ini adalah instrumen berbentuk angket terstruktur dan penilaiannya menggunakan skala bertingkat. Sedangkan untuk mendapatkan data kualitatif pada tahap uji lapangan peneliti menggunakan metode observasi. Penelitian ini menghasilkan sebuah produk media CD video animasi yang berisi media pembelajaran bahasa Arab tentang jam untuk kelas VI MI. Berdasarkan uji ahli, media ini termasuk dalam kategori layak dan berdasarkan uji lapangan, media ini termasuk dalam kategori sangat layak. Media ini bisa digunakan secara mandiri dan kelompok. Penggunaan secara mandiri dapat dilakukan di rumah setelah siswa mendapatkan materi tentang jam di sekolah, sedangkan penggunaan berkelompok dapat dilakukan dengan bantuan dan arahan dari guru.
Eksistensi Kantor Pertanahan Kota Palopo dalam Mengatasi Konflik Kepemilikan Tanah Sumarni M.; Bahtiar, Bahtiar; Abdain, Abdain; Takdir, Takdir
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 20 No. 2 (2024): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v20i2.5224

Abstract

This study aims to examine the forms of land ownership conflicts in Palopo City. This research was conducted using qualitative method with the type of field research. Data collection in the form of primary data and secondary data through observation, interview and documentation techniques and literature studies through 4 stages, namely reduction (data is filtered/selected), connection (data is connected), interpretation (data is translated/explained) and conclusions (data is concluded). The results showed that: (1) land conflicts occurring in Palopo City are categorised into 4 categories, namely: land boundary conflicts, land ownership conflicts, inherited land conflicts, and conflicts between the government and the community/legal entity; (2) factors causing ownership conflicts, namely unclear land boundaries, incomplete land ownership documents, landowners do not manage their own land, land is not physically controlled, land is abandoned, undivided inherited land, dishonesty of heirs, multiple and overlapping certificate claims, and infrastructure development; (3) The Palopo City Land Office is an institution that has an important role in managing and regulating land aspects in its area by making efforts to minimise the occurrence of land conflicts.
Legal Implications of APHT Registered by PPAT More Than 7 (Seven) Working Days Martini, Martini; Takdir, Takdir; Muhammad Arif, Firman
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1431

Abstract

This research aims to analyze the legal implications of APHT registered by PPAT for more than 7 (seven) working days at the Luwu Regency Land Office. This research was conducted using Normative research methods. The data obtained, both primary data and secondary data, are categorized according to the type of data. The results of this research show that late registration of the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) will affect the birth time of the Mortgage Rights thereby causing losses for the parties, based on Article 23 paragraph (1) Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, Officials Land Deed Makers (PPAT) will be subject to administrative sanctions, in the form of: verbal warning; written warning; temporary dismissal from office; dismissal from office. The guarantee itself provides legal protection for creditors. 4) Late registration of the Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) does not cause the deed to be null and void.
Studi Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Dalam Undang-Undang dan Fiqh Siyasah Takdir, Takdir; Syahruni, Devi Shinta
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 3 No 1 (2022): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v3i1.2586

Abstract

This thesis discusses a comparative study of the presidential election system in Indonesia in Islamic law and law.This study aims: to find out the provisions of the presidential election in Islamic law, tofind out the provisions of the presidential election in Islamic law, to find out the  provisions of the presidential election in Islamic law, to find ou the mechanism of the presidential election in Indonesia in Fiqh Siyasah. The type of research used is library research using a normative juridical approach. Data collection techniques in this study are data collection by means of searching, reading and recording activities from written works in the form of books or sources related to the discussion. The results of the research from this thesis that the presidential election system in Indonesia in the laws and Islamic law contained in Law No. 7 of 2017 explained that the presidential and vice presidential election system is a series with the general election of members of the people’s representative council which is held once every five years, the presidential andvice presidential election system is conducted in a direct, public, free, secret, honest and fair manner The election of the president obtains strong support from the people so that they are able to carry out the functions of state government power in the context of achieving national goals. It is also explained that general elections in Islam are contained in Q.S An-Nisa Verse 59, it is explained that Allah obliges Muslims to obey ulil amri from among them. Ulim amri is a leader and commands to obey a leader. So, this shows that the obligation to appoint a leader for Muslims is obligatory, even the basic principles used in general elections already exist and are recognized by Islam. In the rules of Islamic law, the election of a fair leader is the goal, while the general election of a fair leader is the goal, while the general election is wasilah. As for the mechanism of the presidential election system in Indonesia and Islamic law, boh use deliberation as a method to elect a president. If in Islam deliberation to elect a president. If in  Islam deliberation to elect the President, in Indonesia the model of Presidential election by the DPR is replaced by direct election by the people. In Islam also when a. When the president is elected, all the people must make a promise.