Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Peran Komunikasi Terpadu dalam Membangun Loyalitas Konsumen Larasati, Ayu; Cahyani, Nani; Roring, Franky P.; Heriyanti, Heriyanti; Rachmadany, Lianda
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 9 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i9.7001

Abstract

Di era persaingan pasar yang semakin kompleks dan dinamis, loyalitas konsumen telah menjadi aset kritis bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Namun, tantangan utama yang dihadapi perusahaan adalah fragmentasi saluran komunikasi dan ketidakkonsistenan pesan yang dapat melemahkan identitas merek serta mengurangi efektivitas upaya pemasaran dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran komunikasi pemasaran terpadu dalam membangun loyalitas konsumen yang berkelanjutan. Komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communications/IMC) merupakan pendekatan strategis yang menyatukan berbagai bentuk komunikasi, termasuk iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, serta media digital, dengan tujuan menyampaikan pesan merek yang konsisten dan sinergis kepada konsumen. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada penciptaan pengalaman merek yang kohesif dan relevan. Loyalitas konsumen sendiri menjadi aspek krusial dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Konsumen yang loyal cenderung memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian berulang, menunjukkan komitmen terhadap merek, dan bahkan secara sukarela merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa penerapan komunikasi pemasaran terpadu secara efektif mampu meningkatkan kesadaran merek (brand awareness), memperkuat citra dan persepsi merek di benak konsumen, serta membangun hubungan emosional yang kuat antara merek dan konsumen. Faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan dan penguatan loyalitas konsumen dalam jangka panjang.
SAMPAH PLASTIK POLYETHYLENE ETILENE TEREPHALATE DAN LOW DENSITY POLYETHYLENE SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF DAN PAVING BLOCK Rahmi, Rahmi; Marlinda, Lenny; Permana, Edwin; Heriyanti, Heriyanti; Zahar, Wahyudi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Pinang Masak Vol. 1 No. 1 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jpm.v1i1.9148

Abstract

Perumahan Griya Indah Blok D No.344 Kel.Penyengat Rendah Kec.Telanaipura merupakan lokasi yang berdekatan dengan pasar rakyat. Semakin tingginya aktivitas masyarakat di pasar dan sekitarnya menyebabkan semakin tinggi pula jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah itu sendiri tergolong ke dalam dua jenis yaitu sampah yang dapat diuraikan dan sampah yang tidak dapat diuraikan. Jenis sampah yang tidak dapat diuraikan ini seperti sampah plastik dari botol air minuman dan plastik kemasan pembungkus makanan. Sampah plastik tidak termasuk jenis sampah yang berbahaya, namun apabila dibiarkan secara terus-menerus maka akan menumpuk dan menjadi limbah padatan. Sementara masyarakat sekitar belum memiliki pengetahuan dalam penanganan dan pengolahan sampah plastik yang baik.Tim Pengabdian masyarakat memberikan sebuah solusi penanganan sampah plastik yakni dengan metode pirolisis. Metode ini mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar cair dan hasil sampingnya dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan paving block. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan lingkungan yang ada di masyarakat dan hasil yang diperoleh berupa produk dan menambah nilai jual bagi masyarakat.
Pengenalan ecoprint guna meningkatkan keterampilan siswa dalam pemanfaatan bahan alam Susanto, Nindita Clourisa Amaris; Latief, Madyawati; Puspitasari, Ratih Dyah; Bemis, Restina; Heriyanti, Heriyanti
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v4i1.8974

Abstract

Ecoprint is a technique for printing colors and shapes on fabric using natural materials. Ecoprint techniques have been introduced to junior high school students because they can capture the material and teacher's instructions independently, think critically and creatively. The purpose of the ecoprint introduction activity is to provide knowledge about ecoprint and students' skills in utilizing local potential through natural materials or plants around the school. The methods used are lectures, demonstrations, practice, and evaluation. The questionnaires and direct observations on ecoprint products were used as evaluations for this activity. Students have been able to print motifs and colors from leaves and flowers on a cloth to produce ecoprint products according to their respective creativity. 
TINJAUAN YURIDIS PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN ATAS AKAD PEMBIAYAAN/KREDIT DIBAWAH TANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Singkil) Heriyanti, Heriyanti; Isnainul, O.K.; Julianda, Riski
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.157

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan hukum pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit pada perbankan syariah, pelaksanaan dalam pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah, serta akibat hukum terhadap pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis (yuridis empiris), yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa ketentuan hukum pengikatan hak tanggungan pada perbankan syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam perbankan syariah, umumnya pelaksanaan pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit dibawah tangan pada perbankan syariah memiliki beberapa akibat hukum yang penting diantaranya adanya pengikatan hak tanggungan yang dibuat melalui dokumen hukum yang sah, pihak bank syariah memiliki keabsahan dan kepastian hukum terhadap jaminan yang diikatkan. Pengikatan hak tanggungan memberikan prioritas klaim terhadap objek jaminan dalam hal terjadi wanprestasi atau gagal bayar dari pihak pemohon pembiayaan. Jika terjadi sengketa terkait pengikatan hak tanggungan, pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum yang berlaku. Hendaknya pemerintah dalam membuat perundang-undangan dengan lebih menyerasikan antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan fasilitas yang mendukung agar dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan yang diatur oleh pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Sebaiknya Bank Syariah membuat akad pembiayaan yang didasarkan pada akta autentik untuk mengantisipasi risiko apabila ada perselisihan dikemudian hari.
The Legal Responsibilities of A Notary as A General Official for Authentic Deeds related to the Criminal Action of Forgery Heriyanti, Heriyanti; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Jeriko Tumanggor, Togap
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.39747

Abstract

The Notary's Code of Ethics is a guideline for the attitude and behavior of a notary. It is necessary to maintain the quality of legal services to the public. In carrying out his duty, aside from referring to the Law of Notary, a Notary must also obey and act in accordance with the moral principles of notary practice in Indonesia. The supervision of notaries by the Notary Supervisory Board is to ensure that notaries always act in accordance with the legal principles that underlie their authority and can avoid abuse of the authority or trust given. This empirical research aims to determine the number of public complaints received by the Regional Notary Supervisory Council in Medan regarding alleged violations of the ethics code committed by Notaries, the effectiveness of supervision implementation and prevention of violations of the Notary ethics code by the Notary Supervisory Council during the last 4 (four) years of from 2018 to 2021. The research results of this study show that in 2018 there were 8 (eight) complaints, in 2019 there were 12 (twelve) complaints, in 2020 there were 24 (twenty four), and in 2021 there were 10 (ten). Notary Supervision by the Notary Supervisory Council is based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.PR.08.10 of 2004, Ministerial Decree Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.39-PW.07.10. 2004 and the role of the Regional Supervisory Board includes preventive purposes, namely reflecting on the position of the Notary Ethics Code in order to provide material related to the implementation of the position of Notary, participating in seminars, and checking Notary protocols.
THE SEVERAL UNLAWFUL ACT AFTER NUPTIAL AGREEMENT IN INDONESIA Heriyanti, Heriyanti; Pakpahan, Elvira Fitriyani; Diana, Diana
International Journal of Law Reconstruction Vol 5, No 2 (2021): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v5i2.16291

Abstract

The rule of Constitutional Court has eased on the essential interpretation inherent in the prevailing prenuptial agreement. The prenuptial agreement is understood no longer as the one drawn up prior to the marital process but thereafter as well, as long as it is not against the norms of religion, public order, morals, and third parties. Essentially, it is in accordance Act on Marriage and seemingly more comprehensive than the interpretation of marital agreement of inherence at civil law. The approach method used is a normative juridical approach, the research results obtained state that the implication that the marital agreement can be drawn up either after or before the nuptial execution. The nuptial agreement is compulsory to be legalized on the notarial deed before the execution. The nuptial agreement before or at the moment of marital execution process under the terms that it does no harm to the third part
Legal Analysis of Investor Protection in Corporate Green Bond Issuance Pakpahan, Elvira Fitriyani; Heriyanti, Heriyanti; Tanjaya, Willy; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Rizal, Said; Leonard, Tommy
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The global climate crisis has driven countries, including Indonesia, to adopt sustainable financing mechanisms that channel capital into environmentally responsible projects. One prominent instrument is the green bond—debt securities issued by corporations or institutions to finance projects with measurable environmental benefits, such as renewable energy, sustainable transport, and climate change mitigation. In Indonesia, green bonds are regulated by the Financial Services Authority (OJK) through Regulation No. 60/POJK.04/2017, which sets administrative requirements for issuance. While this framework marks an important step, it remains inadequate to guarantee strong investor protection. Current provisions do not establish clear enforcement mechanisms or effective sanctions against fund misallocation or project deviation, leaving investors vulnerable to risks such as greenwashing. The absence of mandatory third-party verification and the lack of supporting jurisprudence further undermine transparency, accountability, and the legal standing of investors. This research analyzes the extent of legal protection for investors in Indonesian corporate green bond issuances and evaluates the adequacy of existing regulations. It also proposes reforms—such as mandatory independent verification, explicit liability provisions, and the integration of national standards—to enhance safeguards for investors and strengthen market credibility. In the context of global momentum toward ESG-based investment and Indonesia’s commitments under the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs), establishing a more comprehensive and enforceable legal framework is essential. Such a framework would not only ensure genuine environmental impact but also build investor confidence in Indonesia’s growing green finance market.