Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.632
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah Jurnal Studi Agama dan Masyarakat SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Ilmu Hukum Prima Journal of Islamic Law MAQASHID : Jurnal Hukum Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Bulletin of Community Engagement AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Journal of Law, Poliitic and Humanities Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Innovative: Journal Of Social Science Research Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research LANCAH Jurnal Inovasi dan Tren
Surya Sukti, Surya
Dosen STAIN Palangka Raya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Efektifitas Semu Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Widaryanto, Widaryanto; Syaikhu, Syaikhu; Sukti, Surya
Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 1 (2024): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v4i1.1093

Abstract

The purpose of this study is to enalysis the effectiveness of the implementation of Law Number 16 of 2019 which amends Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This law revision hopes that the goal of marriage that promotes a happy and sustainable home by the teachings of Islam can be realized. This research uses qualitative methods by conducting field observations. The results showed that increasing the minimum age limit for women in marriage from sixteen years to nineteen, by the changes in Law Number 16 of 2019, brought new legal impacts in society. Although administratively the number of child marriages recorded at the District Religious Affairs Office in West Kotawaringin Regency has decreased, in reality on the ground, unregistered child marriages are increasing. Keywords: Pseudo-Effectiveness of Law, Amendments to Law Number 1 of 1974
Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah Ahmidi, Ahmidi; Alhamdani, Alhamdani; Sukti, Surya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11500

Abstract

Pada masa Ibnu Taimiyah, dunia Islam sedang mengalami keruntuhan. Ia melihat tanda-tanda keruntuhan politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak. Artikel ini bertujuan untuk menggali paradigma yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam memberikan pandangan tentang konsep negara dan pemimpin. Penggunaan metode kepustakaan juga dilakukan dalam mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Ibu Taimiyah berpendapat bahwa untuk menegakkan agama dan dunia harus ada pemerintahan, yang tentu didalamnya ada negara dan pemimpin sebagai wakil tuhan di bumi. konsep negara dalam perspektif Ibnu Taimiyah menekankan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan yang ada, ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai paradigma integralistik, di mana agama dan negara tidak dapat diisahkan dan merupakan satu-kesatuan yang utuh.
Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Siyasah Khatimah, Khusnul; Jamilah, Jamilah; Azzahra, Atiqah Amalya; Otaviani, Diva Fitaloka; Sukti, Surya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11501

Abstract

Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib berdasarkan Pancasila. Gagasan fikih siyasah dapat dijadikan landasan utama bagi semua hukum yang berkaitan dengan urusan negara agar sesuai dengan cita-cita syariah. Dengan berlandaskan fikih siyasah dapat dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan mengenai konsep negara pancasila perspektif fikih siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Negara Pancasila dari perspektif fikih siyasah, yaitu cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan politik. Penulis menggunakan metode penulisan library research dan internet searching. Dengan tujuan para pembaca dan juga para peneliti selanjutnya dapat memahami secara mendalam mengenai negara pancasila dalam perspektif fikih siyasah.
Perbandingan Pemikiran Ketatanegaraan dalam Islam: Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais Aulia, Ajeng Hijriatul; Wiraganti, Risna Wendy; Fatmawati, Yuliana; Sugiyarti, Anita; Sukti, Surya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11502

Abstract

Dalam era kontemporer, sejarah Islam dicirikan oleh dua peristiwa penting: dekolonisasi negara-negara Muslim dan gelombang migrasi ke Barat pasca Perang Dunia II. Perubahan ini juga mencerminkan dinamika kompleks antara Islam dan prinsip-prinsip sekuler dalam politik negara-bangsa modern. pemikiran tokoh-tokoh Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdurrahman Wahid, dan Muhammad Amien Rais menjadi penting. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan Library Research serta Internet Searching untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais tentang ketatanegaraan dalam konteks kontemporer. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Islam, Muslim kontemporer, dan ketatanegaraan dalam zaman modern. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fazlur Rahman dan Muhammad Amien Rais memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan antara Islam dan negara serta konsep demokrasi. Rahman menekankan bahwa Islam tidak secara eksplisit mewajibkan pembentukan negara Islam, sementara Amien Rais memperjuangkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam struktur pemerintahan modern.
Judges and Ethics: Understanding the Limits of Authority in Law Enforcement Khadijah, Lussy Putri; Mariani, Mariani; Sukti, Surya
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.6796

Abstract

This study examines the ethical boundaries of judicial authority and their impact on law enforcement and public trust. The role of judges extends beyond merely applying legal principles; it also involves ethical considerations that ensure fairness, impartiality, and integrity in judicial decisions. This research employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing legal documents, academic writings, and court rulings to explore the intersection of judicial ethics and the limits of authority. The findings reveal that ethical violations, such as conflicts of interest and abuse of power, significantly affect public perception of judicial credibility. Weak ethical supervision, personal interests, and ineffective accountability mechanisms contribute to these issues. To address these concerns, this study recommends stronger ethical training, enhanced oversight mechanisms, and institutional reforms to uphold judicial integrity. Implementing these measures is crucial for strengthening public confidence in the judiciary and ensuring the fair application of the law.
Analisis SWOT Mutu Pendidikan di SMKS Karsa Mulya Palangka Raya Mufarridun, Mufarridun; Ikhwansyah, Muhammad Fuad; Warman, Taufik; Sukti, Surya
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 8, No 2 (2023): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v8i2.5344

Abstract

Era modern mendorong munculnya berbagai bentuk lembaga pendidikan yang berbasis Islam semakin bermunculan dengan tujuan mengembangkan moral atau akhlak peserta didik, SMKS Karsa Mulya adalah suatu lembaga..pendidikan menengah atas kejuruan yang berada di kota Palangka Raya. Meski sebagai sekolah swasta SMKS ini tidak kalah bersaing jika dibandingkan oleh sekolah Negeri. Hal ini menjadikan sekolahan tersebut menjadi sangat menarik untuk dikaji khususnya mengenai analisis SWOT guna sebagai referensi sekolah lain sekaligus masukan kepada SMKS Karsa Mulya itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan..metode observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian analisis SWOT SMKS Karsa Mulya Palangkaraya ini yaitu faktor berupa kesesuaian jurusan dengan keperluan zaman, sumber daya pengajar yang mengumpuni, penanaman nasionalisme, spiritualisme dan pengembangan karakter siswa. Faktor kekurangan yaitu kurangnya sarana pembelajaran seperti LCD proyektor. Faktor kesempatannya adalah letak posisi sekolah yang strategis yaitu tepat di sisi jalan G. Obos, tidak adanya saingan sekolah Kejuruan lain dalam satu kecamatan, dan kesempatan pekerjaan bagi para lulusan. Faktor resiko yaitu terbatasnya minat para orang tua dan kurangnya pendanaan bagi keperluan sekolah SMKS Karsa Mulya Palangka Raya. 
PRINSIP-PRINSIP ETIKA ISLAM DALAM KEBIJAKAN IMPOR Merdiana, Nadia; Sukti, Surya
MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2025): Edisi Januari
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mutlaqah.v5i2.10761

Abstract

Artikel ini membahas penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam kebijakan impor, dengan fokus pada integrasinya ke dalam tata kelola ekonomi untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menyoroti pentingnya menyelaraskan regulasi impor dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa keadilan (adl), transparansi (shafafiyyah), dan kemaslahatan (maslahah) adalah elemen penting untuk mencapai hasil ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Selain itu, kerangka kebijakan harus memastikan barang impor sesuai dengan nilai-nilai Islam serta melindungi industri lokal dari persaingan tidak adil. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan impor sebagai alat pembangunan nasional yang berlandaskan pada pedoman moral dan etika Islam.
Masa Depan Budaya Hukum Keluarga di Indonesia Suminah, Vivi; Sukti, Surya
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 6 No. 01 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v6i01.283

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, but on the other hand, Indonesia is also a country with a diverse indigenous community. So the existence of these two aspects creates a diversity of laws that apply to society. In Indonesia itself, family law has a very important role, it is an integral part of regulating the family life of Indonesian society with diverse cultures, religions, and traditions. Family law in Indonesia faces major challenges to remain relevant and fair. The writing method used by the author in making this paper is library research through several literatures such as books, articles, journals, library searches, and internet site searches. The results of this discussion include. The development of Islamic family law culture in Indonesia is a debate between conservatives who maintain the old legal discourse and modernists who offer laws that are in accordance with the demands of the times. In the Enforcement of Family Law in Indonesia, there are also challenges. One of them is the rampant practice of underage marriage which is widely practiced in Indonesian society, this is due to the very large influence of customs and religious factors that exist in the requirements. In realizing the values ​​of justice, society plays a role in instilling its values ​​through legal awareness in the family, as well as encouragement that is carried out such as caring about gender equality and justice in the household. The role of the government is also very large in ensuring that the policies that are made can be appropriate and effective.
Sharia Cryptocurrency Regulations and Fatwas: A Maqasid Shariah Analysis Regulasi dan Fatwa Kripto Syariah: Analisis Maqasid Syariah Ramadhan, Ahmad Syauqi Azmi; Sukti, Surya
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2468

Abstract

Abstract: The growing use of cryptocurrency has triggered debates about its compatibility with Islamic law, especially in countries with a strong commitment to sharia economics. This study seeks to compare the legal regulations and religious fatwas on cryptocurrency in Indonesia and Malaysia, evaluated through the Maqasid Shariah framework. Using a normative-comparative legal approach, this research relies on statutory analysis, conceptual reviews, and cross-country comparisons. Key sources include DSN-MUI Fatwa No. 140/2021, Bappebti regulations, the Securities Commission Malaysia’s Guidelines on Digital Assets, and resolutions from the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia. Findings indicate that Malaysia shows stronger sharia governance through mandatory audits and public literacy initiatives, while Indonesia provides clearer legal certainty by codifying fatwas and regulations. These findings suggest that each country can learn from the other: Indonesia may strengthen governance, and Malaysia may enhance legal certainty. The contribution of this paper lies in its novelty of applying Maqasid Shariah to a comparative legal study of cryptocurrency, offering relevant implications for policymakers and sharia authorities.
An Analysis of Islamic Business Ethics Among Muslim Business Actors in the Shopee Marketplace in Palangka Raya Alfia, Siti; Sukti, Surya
JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Vol. 8 No. 02 (2025): JIMEK Vol 08 No 02 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jimek.v8i02.7138

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to the trading system, including the emergence of marketplaces such as Shopee, which is widely utilized by Muslim businesses in Palangka Raya City. This ethics study aims to analyze how Islamic business values are applied in online buying and selling practices by these businesses. The study used a descriptive qualitative approach using observation and in-depth interviews with active Muslim sellers on Shopee. The data were analyzed through stages of reduction, presentation, and drawing conclusions based on Islamic ethical principles such as the prohibition of usury (riba), the avoidance of gharar (unlawful activity), and the application of justice, honesty, and benefits (maslahat). The results show that Muslim businesses generally strive to maintain their business activities in accordance with sharia. In terms of transactions, most avoid interest-bearing loans and choose cash payment methods, Islamic bank transfers, or cash on delivery (COD) to reduce the possibility of usury. Clarity of product descriptions and price transparency are maintained to avoid gharar (unlawful activity), while speculative promotions such as sweepstakes or "mystery boxes" are avoided to avoid elements of maysir. Furthermore, they are committed to upholding fairness in pricing and service, behaving honestly with customers, and making their business a means of social welfare that benefits the surrounding community. This study concludes that Muslim business owners in Palangka Raya generally reflect Islamic business ethics, despite still facing technical obstacles and limited sharia literacy. Islamic ethics has proven relevant in facing the dynamics of the modern digital economy and serves as an important moral foundation for realizing blessings, consumer trust, and a balance between profit and social benefit.      
Co-Authors Ababil, Muhammad Thoriq Abda Abda Abdul Khair Ahmidi, Ahmidi Alfia, Siti Alhamdani, Alhamdani Ananda, Dea Putri Andriano, Beni Ardiansyah, Mawar Arifin, Imam S Ash-Saudah, Shofia Aulia, Ajeng Hijriatul Aulia, Sidiq Azzahra, Atiqah Amalya Basithul Arzaq, Farid Wajdi Bidin, Bidin Emzaed, Ali Murtadho Erliana, Mila Fatmawati, Yuliana Fauzianor, Fauzianor Firdaus , Muhammad Fadhil Habibah, Mar'atul Helmi Helmi Istiqomah Jamilah Jamilah Jubba, Hasse Kasih, Bella Mutiara Kausar, Ira Khadijah, Lussy Putri Khatimah, Khusnul Lisa Wahyuni Mariani Mariani Mastawiyah, Mastawiyah Merdiana, Nadia Mualimin Mualimin Mufarridun, Mufarridun Muhammad Fuad Ikhwansyah Mustar Mustar, Mustar Muzakki, Muhammad Nabil Norhadi, Muhammad Nur‘ain, Siti Otaviani, Diva Fitaloka Pamungkas, Danu Prastika, Yurika Ramadhan, Ahmad Syauqi Azmi Ramadhani, Lutfia Eka Rosadhillah, Valencia Kirana Salsabila M, Meilinda Saputra , Aggi Sari, Rini Novita Sari, Windi Komala Septi, Nurmala Sugiyarti, Anita Suminah, Vivi Syahroni, Akhmad Syaikhu Syaikhu, Syaikhu Tulus Warsito, Tulus Warman, Taufik Widaryanto, Widaryanto Wiraganti, Risna Wendy Zuly Qodir