Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN) TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Tanjungpura Acta Borneo Journal Tanjungpura Legal Review
Aktris Nuryanti, Aktris
Universitas Tanjungpura
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG RUANG HAK ATAS TANAH ATAS PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH Adi, Dwi Laksono; Nuryanti, Aktris; Asikin, Uti
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i1.58927

Abstract

Abstract  Utilization of underground space is the fulfillment of public interest needs such as the construction of underground transportation lines such as MRT, shops, parking areas and others. The use of underground space has an influence on the regulation of land rights institutions, if there is no deep thought that will result in the emergence of legal and social problems that become obstacles to development. Utilization of the basement can not be separated from a problem and a constraint. In this case, there are two ownerships of the basement, besides that the party who is disadvantaged is the holder of the land right because there is a use of the underground space that passes through the owner of the land right. protection of land rights holders. The research method used by the author in writing is a normative research method by analyzing secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data were collected using library research techniques and analyzed normatively. The type of approach used is the case and law approach. The results of the study revealed that there was no regulation regarding dungeons. According to PP 18 of 2021, basements as implementing regulations of Number 11 of 2020 concerning Job Creation, basements are land that is structurally or functionally separate from the holder of Land Rights. In other cases, there are two ownerships of the basement so that there is legal uncertainty about the basement, the UUPA states that the bowels of the earth are land rights that we can use. In addition, compensation is an obstacle to the use of the basement, there are parties who are disadvantaged in the use of the basement in terms of law and architecture. Therefore, it is necessary to have a law that regulates basements in order to get clarity on the use of basements. It is necessary to think about the underground space because land is an aspect of every human right.Keywords: compensation; underground space; regulations    Abstrak  Pemanfaatan ruang bawah tanah merupakan pemenuhan kebutuhan kepentingan umum seperti pembangunan jalur transportasi bawah tanah seperti MRT, pertokoan, area parkir dan lain-lain. Penggunaan ruang di bawah tanah membawa pengaruh terhadap pengaturan lembaga hak atas tanah, apabila tidak diadakan pemikiran mendalam yang akan berakibat timbulnya masalah hukum maupun sosial yang menjadi kendala pembangunan. Pemanfaatan ruang bawah tanah tidak terlepas dari suatu masalah dan kendala. Dalam hal ini terdapat dua kepemilikan terhadap ruang bawah tanah selain itu pihak yang dirugikan yaitu pemegang hak atas tanah dikarnakan terdapat suatu pemanfaatan ruang bawah tanah yang melintas pemilik hak atas tanah selain itu masalah lain muncul dalam pemanfaatan tanah adalah perundang-undangan dibidang pertanahan yang tidak memberikan perlindungan pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan adalah metode penelitian normatif dengan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. data tersebut dikumpulkan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kasus dan undang "“ undang. Hasil penelitian mengungkapkan belum terdapat suatu peraturan tentang ruang bawah tanah. menurut PP 18 tahun 2021 ruang bawah tanah sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ruang bawah tanah merupakan Tanah yang secara struktur atau fungsi terpisah dari pemegang Hak Atas Tanah. Dalam hal lain terdapat dua kepemilikan terhadap ruang bawah tanah sehingga terdapat ketidakpastian hukum tentang ruang bawah tanah, UUPA menyebutkan perut bumi merupakan hak milik tanah yang dapat kita gunakan. Selain itu ganti rugi menjadi kendala dari pemanfaatan ruang bawah tanah, terdapat pihak yang dirugikan dalam pemanfaatan ruang bawah tanah dari segi hukum dan arsitektur. Maka dari itu diperlukan undang "“ undang yang mengatur tentang ruang bawah tanah agar mendapat kejelasan terhadap pemfaatan ruang bawah tanah. Perlu dilakukan pemikiran terkait ruang bawah tanah dikarnakan tanah adalah aspek hak setiap manusia.Kata Kunci: ruang bawah tanah; kompensasi; regulasi  
LEGALITAS AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Susilowati, Tri; Nuryanti, Aktris; Purwanti, Evi
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94118

Abstract

Abtsract The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) is preceded by a summons for a GMS to ensure that shareholders know when and where the GMS is held and know what will be discussed or decided in the GMS based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). There are cases where the GMS was held without summoning shareholders, which has an impact on the legality of the deed of minutes of the GMS in this case the GMS-LB made by a Notary. The formulation of the research problem is as follows: 1. How is the legality of the GMS-LB Deed made without the knowledge of one of the shareholders? 2. What are the legal consequences of the GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders? The method used is Normative legal research. The results of this study are that the legality of a GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders is legally valid because it has been stated by a notary in an authentic deed. This applies as long as there is no judge's decision stating it is invalid, based on the case example in Decision No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Based on the Decision, the deed of the RUPS-LB is invalid because it violates the provisions of the applicable laws and regulations. As a result, the deed of the RUPS LB, which originally had perfect evidentiary force, was then degraded into a deed under hand. Abstrak Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didahului dengan pemanggilan RUPS untuk memastikan pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS diselenggarakan dan mengetahui apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terdapat kasus penyelenggaraan RUPS dilangsungkan tanpa melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, sehingga berdampak terhadap legalitas akta berita Acara RUPS dalam hal ini RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris. Adapun rumusan masalah penelian sebagai berikut: 1. bagaimana legalitas Akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? 2. bagaimana akibat hukum terhadap akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini adalah legalitas suatu akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham adalah sah secara hukum karena telah dituangkan oleh notaris ke dalam akta otentik. Hal ini berlaku sepanjang tidak ada putusan hakim yang menyatakan tidak sah, berdasarkan contoh kasus dalam Putusan No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Berdasarkan Putusan tersebut, akta RUPS-LB menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukumnya akta RUPSL-LB tersebut yang semulanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 150/PDT.G/2021/PN.PTK Hermawan, Anggie; Nuryanti, Aktris; Maharani, Chandra
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.66345

Abstract

This thesis is entitled Juridical Analysis of the Sale and Purchase Binding Agreement in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. In the case raised by the author, it was explained that there was an agreement on the binding sale and purchase agreement between the Plaintiff and Defendant I which was made privately and legalized by a Notary and by legal considerations the deed has become an Authentic deed. The formulation of the problem in this study is 1) What are the Legal Considerations (Motivering Vonnis) in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Considering That the Binding Sale and Purchase Agreement Made Underhand and Legalized by a Notary Has Become Authentic Deeds Are Not Fallacy? 2) What are the legal consequences of legal considerations (motivering Vonnis) which constitute fallacy? This research is to analyze legal considerations (motivering vonnis) in the decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk and to analyze the legal consequences of legal considerations (motivering vonnis) in the decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/ 2021/Pn. Ptk. The research method used is normative juridical research method. The research specification used in this research is descriptive analytical research. The results of this study are that in Legal Considerations (Motivering Vonnis) in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Considering that the Sale and Purchase Binding Agreement Made Underhand and Legalized by a Notary Has Become an Authentic Deed is heretical thought (fallacy). Whereas the legal consequences of legal considerations (motivering vonnis) which are fallacies will result in the validity of the verdict which is a conclusion, which can be rescinded. The model that is in accordance with legal considerations (motivering vonnis) which considers that a private deed legalized by a notary becomes authentic is Argumentum ad verecundiam.Tesis ini berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dijelaskan adanya kesepakatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan   Tergugat I yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris dan oleh pertimbangan hukum akta tersebut telah menjadi akta Otentik. Adapun rumasan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Yang Menimbang Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tangan Dan Dilegalisasi Oleh Notaris Telah Menjadi Akta Otentik Bukan Merupakan Sesat Pikir (Fallacy)? 2) Apa Akibat Hukum Dari Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Yang Merupakan Sesat Pikir (Fallacy)?. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum (motivering vonnis) dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk serta untuk menganalisis akibat hukum pertimbangan hukum (motivering vonnis) dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/ Pn.Ptk Yang Menimbang Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tangan Dan Dilegalisasi Oleh Notaris Telah Menjadi Akta Otentik merupakan sesat pikir (Fallacy). Bahwa akibat hukum dari pertimbangan hukum (motivering vonnis) yang merupakan sesat pikir (fallacy) akan berakibat kepada validitas dari amar putusan yang merupakan konklusi, yang dapat dibatalkan. Model yang sesuai dengan pertimbangan hukum (motivering vonnis) yang menimbang bahwa akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris menjadi otentik adalah Argumentum ad verecundiam.  
KEWAJIBAN SINGGAH DI TERMINAL BAGI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TRAYEK BUS ANTARKOTA (Studi Batulayang) Sadewo, Restu; Nuryanti, Aktris; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i2.64958

Abstract

AbstractThis research was conducted at the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and the Batulayang Terminal. This study aims to identify and analyze the causes of public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal, and how to control public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal. This research was carried out using empirical legal research methods, with structured interviews and with an open system, how to obtain data by using direct interviews with informants, both the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and at the Batulayang Terminal. Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: that many inter-city buses within the province do not stop at the Batulayang terminal. This is due to the fact that there is no combination between inter-city buses within the province and urban transportation. The absence of urban transportation has caused inter-provincial inter-city buses to be allowed to enter the city of Pontianak to deliver passengers directly to their destinations within the hours set by Pontianak Mayor Regulation No. 48 of 2016.  AbstrakPenelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan Terminal Batulayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang, dan bagaimana pengawasan terhadap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara terstruktur serta dengan sistem terbuka, cara memperoleh data dengan mengunakan wawancara langsung kepada informan baik itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan di Terminal Batulayang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa banyak Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Hal tersebut disebabkan memang tidak adanya perpaduan antara Bus Antarkota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan. Sudah tidakadanya Angkutan Perkotaan menyebabkan Bus Antarkota Dalam Provinsi diperbolehkan untuk memasuki Kota Pontianak untuk mengantarkan penumpang langsung ke tempat tujuan dengan batas jam yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 tahun 2016.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG RESEP KOPI DI INDUSTRI COFFEE SHOP: KAJIAN PADA NAOTO COFFEE Riyadi, Dera Elvany; Nuryanti, Aktris
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.92335

Abstract

Abstract Trade secrets are a form of Intellectual Property Rights that grant exclusive rights to the owner of business information that has economic value. This study aims to identify the advantages of the "Naoto Coffee" recipe that qualify it for legal protection as a trade secret, as well as the steps taken by the owner to protect this information. The method used in this research is juridical-sociological, with a descriptive-analytical approach and qualitative analysis techniques. The results show that the coffee recipe meets the criteria of a trade secret, including confidentiality, economic value, and adequate protection, through measures such as Non-Disclosure Agreements with employees and controlling access to sensitive information. These steps have proven effective in preventing the leakage of confidential information. The author suggests that Naoto Coffee improve employee training on the importance of maintaining confidentiality, use technology to secure data, and limit access to sensitive information only to employees who need it. Additionally, confidentiality agreements with third parties involved in sourcing raw materials or distribution should be implemented, along with stronger physical security policies at the workplace. Regular evaluations of these policies will ensure that protection remains relevant to technological and organizational developments, enabling Naoto Coffee to safeguard its recipes and maintain a competitive edge. Abstrak Rahasia dagang merupakan bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan resep kopi "Naoto Coffee" yang memenuhi kriteria rahasia dagang, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindunginya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep kopi ini memenuhi syarat kerahasiaan, nilai ekonomi, dan perlindungan yang memadai, termasuk melalui perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan pengelolaan akses informasi. Langkah-langkah ini terbukti efektif mencegah kebocoran informasi. Penulis menyarankan Naoto Coffee untuk meningkatkan pelatihan karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, menggunakan teknologi untuk pengamanan data, dan membatasi akses informasi hanya untuk karyawan yang membutuhkannya. Selain itu, perjanjian kerahasiaan dengan pihak ketiga dan peningkatan kebijakan keamanan fisik di tempat kerja juga perlu diterapkan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini akan memastikan perlindungan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan organisasi, sehingga Naoto Coffee dapat menjaga kerahasiaan resep dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Co-Authors Achmadi Achmadi Ade Elbani Ade Mirza Adi, Dwi Laksono Afrizal - Agustina Listiawati Alhadiansyah Andi Ihwan Arshandi, Aldi Asep Nursangaji Asikin, Uti Aswandi - Awaka, M. Qahar Banjarnahor, David Bistari Dwi Zulfita Edy Suasono Elly Suharlina Erni Djun Astuti Eva Dolorosa Fitri Imansyah Hadary, Ferry Hamdani - Hermawan, Anggie Herry Sujaini Ikhsan, Sy. Muhammad Imam Ghozali Ismawartati - Ismawartati Ismawartati Ismawartati, Ismawartati Karlina, Dina Leksono, Agus Satrio lhadiansyah, Alhadiansyah M. Qahar Awaka Maharani, Chandra MANUEL HUTAPEA, MANUEL Meiran Panggabean Memet Agustiar Mochammad Meddy Danial Muanuddin - Mugiri, Endang Muhammad Qahar Awaka Muhammad Yusuf Muhsin Muhsin Ningsih, Kurnia Nurmainah - Priyo Saptomo Purwaningsih - Purwanti, Evi Puspita Sari, Devina Rachmawati Rachmawati Rachmawati Rahmidiyani - Ratna Herawatiningsih Riduansyah - Riyadi, Dera Elvany Rommy Patra Sadewo, Restu Sari, Devina Puspita Setia Budi Sholva, Yus Silvia Uslianti Siti Hadijah Siti Halidjah Siti Rohani Sri Widyastuti Stepanus Sahala Sitompul Surachman - Sy. Hasyim Azizurrahman Syaifurrahman Syaifurrahman Syamswisna , Tiza Yaniza Tri Susilowati Uti Asikin Uti Asikin Viegri, Muhammad Vivi Bachtiar Wendy Windhu Putra Witarsa - Yohanes Gatot Sutapa Yuline - Yulis Jamiah Zubaidah R