Claim Missing Document
Check
Articles

LEGAL STUDY OF DEFENSE STRATEGIES IN CRIMINAL CASES BASED ON ELECTRONIC EVIDENCE Muhammad Rusdi; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir Rahman; Bakhtiar Tijjang; Aksah Kasim
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20482579

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal qualifications in the Criminal Procedure Code and the ITE Law regarding electronic evidence in criminal cases in Indonesia and effective defense strategies in facing electronic evidence-based criminal cases by adapting to the new criminal law system. This study uses a Normative research type with a Legislative Approach and a Conceptual Approach. The types of legal material sources use Primary legal materials, Secondary legal materials and Tertiary legal materials. Legal analysis will be studied in a qualitative prescriptive manner. The results of this study are the legal qualifications in the Criminal Procedure Code and the ITE Law regarding electronic evidence in criminal cases in Indonesia, namely the Legal Qualification of Electronic Evidence based on Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, namely formally recognized as evidence, obtained legally and authentically (original and not changed/manipulated) and materially related to the crime and the identity of the perpetrator. While the legal qualifications according to the 2024 ITE Law are Valid as evidence, Obtained legally. and Obtained from a secure and tested electronic system, Electronic evidence must be original (authentic), unchanged (integrity) and trustworthy (reliability) and Must be related to the case and Effective defense strategies in facing electronic evidence-based criminal case evidence by adapting to the new criminal law system, namely Delegitimization of electronic evidence, Reclassification of evidence, Testimonium de Auditu Digital attacks, Analysis of evidence linkages, psychological attacks and suggestions and Alternative narratives.
Enhancing Bawaslu’s investigative authority in electoral crime enforcement Herman Balla; Wiwin Wiwin; Muh. Akbar Fhad Syahril; Phireri Phireri; Sunardi Purwanda; Yuspita Syawaliah
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 6 (2026): June 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i6.1896

Abstract

This study examines the urgency of expanding the investigative authority over electoral crimes to the Election Supervisory Body or Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) in response to the persistent ineffectiveness of the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). This ineffectiveness is reflected in the high rate of case dismissals due to insufficient evidence and institutional discrepancies in legal interpretation, ultimately undermining the realization of electoral justice. This study adopts a normative (doctrinal) legal approach, employing statutory, conceptual, and case-based analyses. The data were analyzed qualitatively using descriptive, evaluative, and prescriptive methods. The findings demonstrate that expanding Bawaslu’s investigative authority is a philosophical, sociological, and juridical imperative. From a philosophical and sociological perspective, strengthening Bawaslu’s role is essential to ensure electoral justice and enhance public accountability, supported by the institution’s substantive expertise in electoral matters and a relatively high degree of public trust. Juridically, the Indonesian legal system provides a basis for granting investigative powers to Bawaslu’s Civil Servant Investigators or Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) through an integrated law enforcement framework and the application of meritocratic principles, in line with existing practices in handling special criminal offences. This study recommends that such authority be explicitly regulated (expressis verbis) within electoral legislation through an omnibus law. Furthermore, it proposes a distribution of powers model in which the National Bawaslu is granted authority over national elections, while the Provincial and Regency/City Bawaslu oversee local elections under the coordination of the Indonesian National Police. This framework is expected to provide a legal policy solution for achieving a more effective and efficient system of electoral law enforcement in Indonesia.
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG KESEHATAN DAN KUHP NASIONAL Sakir, Nurul Sapitri; Purwanda, Sunardi; Phireri, Phireri; Musran, Andi
UIR Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(1).16165

Abstract

Tindakan aborsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturanperundang-undangan di Indonesia. Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, atau disingkat UU Kesehatan. Selain UU Kesehatan, pengaturan mengenai aborsi jugaterdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atauyang dikenal dengan sebutan KUHP. KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaanpengaturan terkait aborsi terhadap korban perkosaan menurut UU Kesehatan dan KUHP Nasional. KitabUndang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif. hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalahpendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. pendekatan perundang-undangan danpendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa persamaan danperbedaan mengenai pengaturan hukum mengenai aborsi khususnya terhadap korban perkosaan. aborsikhususnya terhadap korban perkosaan. Perbuatan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan diatur dalamPasal 75, 76, 77 dan 194 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyakRp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sedangkan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadiatur dalam pasal 463, 464 dan 465 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Perjanjian Elektronik dalamTransaksi E- Commerce menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang ITE: Tinjauan Komparatif Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad; Muhammad Sabir Rahman; Aksah Kasim; Sunardi Purwanda; Baktiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2091

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce, dan menentukan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan teori perjanjian kepercayaan, teori hukum perbandingan, dan teori perilaku terencana. Analisis data akan dipelajari secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan perlindungan hukum terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce hanya tercantum secara lebih spesifik dalam Undang-Undang ITE dan perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian elektronik dalam transaksi E-Commerce tercantum secara luas dan spesifik dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.
Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Pada Perkara Pidana Di Kabupaten Wajo (Lbh. Keadilan Nusantara Wajo) Andi Muhammad Zulkifli Walinono; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Muhammad Sabir Rahman; Rafika Nur
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana oleh lembaga bantuan hukum dan Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian Normatif dan Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data mengunakan Data Primer dan Data Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasinal dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Hasil Penelitian ini adalah ketentuan yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Bantuan Hukum, dan PP Nomor 42 Tahun 2013. Regulasi tersebut mewajibkan pendampingan hukum bagi korban, saksi, dan terutama tersangka/terdakwa yang terancam pidana di atas 5 tahun. Bantuan hukum menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana dan harus diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sesuai syarat dan prosedur yang berlaku.dan Faktor pendukung dan non-hukum yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum keadilan nusantara kepada masyarakat tidak mampu pada perkara pidana yaitu faktor pendukung, yaitu regulasi, akreditasi, pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selain itu, terdapat faktor non-hukum yang turut memengaruhi, seperti dukungan pemerintah daerah, tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi geografis dan lapangan, serta faktor budaya dan sosial.
Problematika Kejahatan Siber: Kajian Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Sobis) di Kabupaten Sidrap Eka Novianty Wahyuni; Muhammad Sabir Rahman; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Bakhtiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2621

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi telah meningkatkan kejahatan siber, khususnya penipu online (sobis) yang menimbulkan dampak hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika penipuan online (sobis) di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melalui pendekatan kriminologis dengan fokus pada modus operandi, faktor pendorong, dan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan kombinasi pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap warga binaan pelaku penipuan online (sobis) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan Facebook untuk menawarkan penjualan kendaraan bermotor fiktif dan Whatsapp untuk membangun kepercayaan korban melalui komunikasi intensif, penggunaan dokumen pengiriman palsu, serta penyamaran identitas. Pelaku bekerja secara berkelompok dengan pembagian peran yang jelas dan sistem pembagian keuntungan. Keterlibatan pelaku dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, kebutuhan ekonomi, dan keinginan memperoleh keuntungan secara cepat. Perbuatan tersebut dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan literasi digital sebagai upaya pencegahan kejahatan siber.
Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Batas Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn No.21 Tahun 2020 Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Haeria; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Muhammad Sabir; Khaerul Mannan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2653

Abstract

Sengketa batas tanah merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang sering terjadi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik sosial di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengatur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosial. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 melalui tahapan pengaduan, klarifikasi, pengumpulan data, penelitian lapangan, dan mediasi. Mediasi terbukti menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif karena mampu mendorong tercapainya kesepakatan para pihak tanpa melalui proses litigasi. Hambatan yang ditemukan meliputi sertipikat lama yang belum memiliki koordinat, kesulitan menemukan warkah, hilangnya tanda batas, tumpang tindih bidang tanah, serta ego dan rendahnya kesiapan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kualitas data pertanahan, peran mediator, dan kemauan para pihak untuk bermusyawarah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keharmonisan sosial.
Tindak Pidana Korupsi Kejahatan Jabatan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Mokhammad Syahruddin Syamzah; Muhammad Sabir; Khaerul Mannan; Bakhtiar Tijjang; Sunardi Purwanda
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2671

Abstract

Korupsi dalam kejahatan jabatan ( ambtsdelicten ) merupakan bentuk otoritas otoritas oleh pejabat publik yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada kejahatan jabatan serta merumuskan model pencegahan melalui pendekatan komparatif dengan negara berintegritas tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur subjek pejabat, kewenangan sebagai actus reus , adanya dolus specialis sebagai mens rea , serta kerugian keuangan negara yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XXI/2023. Sistem pembuktian mengacu pada KUHAP yang diperkuat pembuktian terbalik parsial dan pengakuan alat bukti elektronik. Temuan juga menunjukkan bahwa sistem pencegahan di Indonesia masih didominasi pendekatan represif, lemahnya deteksi dini, dan fragmentasi kelembagaan. Dibandingkan dengan negara berintegritas tinggi menekankan pentingnya transparansi, digitalisasi, dan integritas budaya. Penelitian ini menawarkan model Triangle Comparative Framework (TCF) sebagai solusi pencegahan yang integratif dan berkelanjutan.
Konflik Norma Antara Kebijakan Vasektomi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hak Reproduksi sebagai Hak Konstitusional Putri Ajeng Burhan; Aksah Kasim; Khaerul Mannan; Sunardi Purwanda; Baktiar Tijjang
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2672

Abstract

Vasektomi sebagai pilihan dalam layanan kesehatan reproduksi berhadapan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membatasi tindakan tersebut karena berpotensi mengakibatkan pemandulan permanen. Artikel ini menganalisis hubungan kedua kerangka norma dan menawarkan model akomodasi konstitusional. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konstitusional, konseptual, dan analitis dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, regulasi HAM, kependudukan, kesehatan, aturan pelaksana kesehatan reproduksi, serta Fatwa Ijtima Ulama MUI Tahun 2012. Kajian menemukan bahwa perbedaan tersebut bukan antinomi formal antarperaturan karena fatwa tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Persoalan yang muncul adalah ketegangan substantif antara layanan kesehatan berbasis hak dan norma agama yang berpengaruh secara sosial. Harmonisasi perlu menjamin pilihan sukarela, persetujuan tindakan tertulis, keselamatan klinis, informasi transparan mengenai sifat permanen dan rekanalisasi, perlindungan dari insentif yang memaksa, serta penghormatan terhadap keyakinan agama.
Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/Etle Mobile di Satlantas Parepare Lis Setiawati; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan pihak Satuan Lalu Lintas Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare telah memberikan dampak positif terhadap modernisasi penegakan hukum lalu lintas, khususnya dalam meningkatkan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, efektivitas penerapan ETLE belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan, serta masih ditemukannya kendaraan tanpa plat nomor. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, hambatan tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas serta budaya hukum masyarakat masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas pengawasan, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan guna mendukung optimalisasi penerapan ETLE Mobile di Kota Parepare.
Co-Authors A, Andi Fadli. Ahmad, Agil Akmal, Fikri Aulia Aksah Aksah Aksah Kasim Aksah Kasim Aksah Kasim Aksah Kasim Alvin Alvin Anatolijs Krivins Andi Harahap Andi Herman Yusuf Andi Muh. Fadli A Andi Muhammad Zulkifli Walinono Andi Musran Andi Musran Andi Sri Rezky Wulandari Andi Sri Rezky Wulandari Anisah Daeng Tarring Anugra Soraya Ardiyanti Aris Ardiyanti Aris Aris, Ardiyanti Arkam Musa Arni Asfendi Wijaya Abubakar Ashari, Rosa Ayu Asriadi Zainuddin Asriel Bigtan Auliah Ambarwati Ayu, Ikra Azis, Muh Alfikram Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Bakhtiar Tijjang Baktiar Tijjang Betaubun, Restu Monika Nia Binti Abdul Jabar, Nurul Asyikeen Bustamin Daeng Kunu Delvi Paluaran Dermawan Tamir Diana Sri Susanti Dwi Indrawan Mustapa Eka Novianty Wahyuni Elvi Susanti Syam Elvi Susanti Syam Elvi Susanti Syam Elvi Susanti Syam Fadlan Fatimah, Dian Haeria Hamid, Abd. Haris Hamidah T Hamidah T Handar Subhandi Bakhtiar Hartawati, Andi Herman B Herman Balla Herman, Andi Herul Herul Johamran Pransisto Jumadi Jumadi Jumardin Jumardin Jumardin Jumardin Kairuddin Kairuddin . Kairuddin Kairuddin Kairuddin Karim Kairuddin Karim Kairuddin Karim Kamaruddin Kamaruddin Khaerul Mannan Khaerul Mannan Lilis Suryani Lis Setiawati Manga Patila Mannan, Khaerul Mira Nila Kusuma Dewi Mokhammad Syahruddin Syamzah Muh. Akbar Fhad Syahril Muh. Darwis Muhammad Darwis Muhammad Darwis Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Rusdi Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Rahman Muhammad Sabir Rahman Muhammad Sabir Rahman Muhammad Sabir Rahman Muhammad Taufik Musran, Andi Mustawa, Mustawa Mutmainna Mutmainna Nafilah Amalia Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad Nurhayati Mardin Nurul Asyikeen Binti Abdul Jabar Nurul Miqat Nurul Sapitri Sakir Pasande, Jhon Franklin Phireri Phireri Phireri Phireri Phireri Phireri Phireri, Phireri Pransisto, Johamran Prasisto, Johamran Prayudi Prayudi Prayudi Putri Ajeng Burhan Rafika Nur Rafika Nur Rafika Nur Rakhmat Alfian Abdillah Rezky Wulandari, Andi Sri Rudini Hasyim Rado Saharuddin Sahlan Sakir, Nurul Sapitri Saputra, Iswandy Rani suardi suardi Sukamto, Ika Sumiyarsi Syafrizal Syafrizal Tijjang, Bakhtiar Tri Astuti Ttriawan, Agung Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin Wiwin, Wiwin Yunus, Asrial Yunus, Muhammad Kemal Yuspita Syawaliah