Claim Missing Document
Check
Articles

KEBIJAKAN PEMBINAAN PENDIDIKAN KARAKTER STUDI TENTANG KETARUNAAN DI SMK NEGERI 6 KOTA MALANG Armansyah Ghalib Muzakhi; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 5 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.489 KB)

Abstract

ABSTRAKKebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat. Salah satu upaya pelaksanaan kebijakan dalam bidang tertentu adalah kebijakan dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia merdeka. Pendidikan merupakan proses ataupun tahapan dalam pengubahan sikap serta etika maupun tata laku seseorang dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pembinaan serta perbuatan yang mendidik. Berbicara tentang pendidikan, ada suatu materi yang mengajarkan tentang bagaimana siswa harus memiliki karakter baik. Dalam upaya penerapan pembinaan karakter, SMK Negeri 6 Kota Malang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menerapkan  kebijakan-kebijakan dalam sebuah lembaga pendidikan dalam bentuk peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kondisi siswa SMK sebelum adanya kegiatan pembinaan karakter (2) kondisi siswa SMK sesudah adanya kegiatan pembinaan karakter, Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang kondisi siswa SMK sebelum dan sesudah adanya pembinaan karakter berbasis ketarunaan. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yaitu antara lain : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan dalam teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik keabsahan data.Hasil penlitian ini menunjukkan bahwa (1) kondisi siswa SMK sebelum adanya kegiatan pembinaan karakter di SMK Negeri 6 Kota Malang yakni untuk mengfokuskan pada kurangnya sikap pemimpin dan jiwa kepemimpinan dan memfokuskan pada rendahnya sikap kedisiplinan. (2) kondisi siswa SMK sesudah adanya kegiatan pembinaan karakter, yakni memfokuskan menghadapi Era Industri 4.0. dan membangun karakter dan mental yang pada siswa di SMK Negeri 6 Kota Malang. Kata Kunci : Kebijakan, Pembinaan Pendidikan Karakter, SMK Negeri 6 Kota Malang
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI (Studi Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial oleh Dinas Sosial di Kampung Wisata Topeng Lokasi Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang) Kunti Fadaliyah; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 14, No 3 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.29 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk program desaku menanti, (2) Kondisi Gelandangan dan Pengemis sebelum Program Desaku Menanti, (3) Kondisi Gelandangan dan Pengemis Setelah Program Desaku Menanti.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh. Peneliti juga menggunakan kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga komponen yakni antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program Desaku Menanti merupakan program pengentasan kemiskinan dengan membuat sebuah perkampungan baru dengan sasaran utama Gelandangan dan Pengemis. (2) Kondisi Gelandangan dan Pengemis sebelum program Desaku Menanti banyak diantara mereka tinggal ditempat layak huni dan hanya sebagian dari mereka yang mengemis, selain itu mereka memulung dan juga mengamen. (3) Kondisi Gelandangan dan Pengemis setelah program Desaku Menanti, banyak diantara mereka yang sudah berhasil miliki pekerjaan dan pengahasilan tetap dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan kondisi sosial.Kata Kunci : Pengentasan kemiskikinan, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK Kikin Aviandani; Yaqub Cikusin; Sunariyanto Sunariyanto
Respon Publik Vol 16, No 6 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.739 KB)

Abstract

Penelitian Ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 dalam mengatasi dan mencegah pencemaran air limbah domestik di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Air Limbah Domestik dan  apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Air Limbah Domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 sudah memenuhi beberapa unsur menurut Tachjan (2006) yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan George C. Edward III dalam Agustino (2016) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2017 berdasarkan Bambang Sunggono (1994) yaitu informasi dan dukungan. Kata Kunci: Air Limbah Domestik, Implementasi Kebijakan, Faktor pendukung, Faktor Penghambat.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP MASYARAKAT PEMBUAT AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus pada Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo) Halim Arifin; Yaqub Cikusin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 13, No 3 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.222 KB)

Abstract

Proses Pelayanan khususnya di bidang Akta Kelahiran terhadap masyarakat cukup memperhatikan, apalagi disini akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk identitas anaknya.Tetapi Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih kurang baik, karena terlalu lamanya menunggu dan tidak keteraturan dalam hal pencatatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif  (Interactive model) dari Milles and Hubberman (1992). Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu isu kebijakan di era reformasi birokrasi saat ini.Hal ini menjadi sangat penting mengingat kualitas pelayanan publik sejak reformasi birokrasi digulirkan sudah ada perbaikan tapi belum meningkat secara signifikan.Kinerja birokrasi pemerintah secara sederhana dapat diukur dengan menilai baik buruknya kualitas pelayanan public.Pengukuran kinerja pelayanan public merupakan aspek yang sangat penting untuk melihat pencapaian pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Penelitian tentang pelaksanaan pelayanan akta kelahiran ini penting untuk dilakukan, dikarenakan masyarakat sebagai custumer service belum merasa puas baik dari segi waktu, prosedur dan mutu pelayanan yang selama ini diberikan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan maupun kendala yang dijumpai dalam upaya peningkatan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Untuk meningkatkan kualitas layanan di Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, peneliti memberi saran agar:.Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo sebaiknya menambah fasilitas pendukung pelayanan atau sarana prasarana layanan,  Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Akta Kelahiran.
PERAN GANDA WANITA DI TEMPAT KERJA DI KELURAHAN DINOYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG (Studi Pada Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Megawati Megawati; Yaqub Cikusin; Taufiq Rahman Ilyas
Respon Publik Vol 15, No 4 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.536 KB)

Abstract

ABSTRAKPeran ganda di Kelurahan dinoyo sudah tidak asing lagi maka dari itu peneliti bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan pelaksanaan peran ganda, (2) mendeskripsikan alasan pekerja wanita memetuskan untuk bekerja (3) mendeskripsikan pelaksanaan peran ganda, (4) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatan (5) serta mendeskripsikan cara mengatasi permasalahan pekerja wanita di Kelurahan Dinoyo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah Pekerja wanita yang menjadi peran ganda dan bekerja di sektor publik. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.   Peneliti merupakan instrumen utama. Teknik analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, display data, dan penarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data Perpanjangan waktu pengamatan, Mengingat kecermatan, Triangulasi, Diskusi dengan teman sejawat, Analisis kasus negatif. Hasil penelitian menujukan : (1) Peran ganda dalam melakukan pekerjaan, bekerja dengan profesional, mematuhi peraturan yang berlaku. (2) faktor pendukung, jumlah tanggungan yang banyak, membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga manfaat ilmu yang di miliki, dukungan dari suami keluarga dan anak, sebagai orang tua tunggal atau single parent, ibu bekerja dalam mengatasi permasalahan peran ganda. (3) Penghambat, kurangnya waktu bersama keluarga terutama anak, kurangnya pembagian kerja dirumah, interaksi dengan masyarakat berkurang Kata Kunci: Peran Ganda Perempuan, Ibu Bekerja Di Sektor Publik, Pelaksanaan
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Pemerataan Infrastruktur Fasilitas Kesehatan di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep) Moh. Ibrahim; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 15, No 2 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.105 KB)

Abstract

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, seperti halnya pemerataan pembangunan. Namun terkadang banyak pemerintah daerah lalai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah, seakan menjadi wacana belaka otonomi daerah. Seperti halnya yang terjadi dikepulauan kangean kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) meningkatkan kualitas failitas kesehatan, akreditasi puskesmas (2) pembangunan rumah sakit (3) program-program dinas kesehatan kabupaten sumenep yang sudah terealisasi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan pokok permasalahan apa yang mempengaruhi berhasilnya kebijakan otonomi daerah  dalam hal pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan di kepulauan kangean antara lain, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur kesehatan, distribusi tenaga medis serta alokasi anggaran yang masih kecil untuk kepualaun. Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan, Fasilitas Kesehatan, Evaluasi kebijakan
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH NO. 12 PASAL 21 TAHUN 2013 TENTANG TRANSPORTASI LAUT (Studi Pada Kebutuhan Transportasi Laut Masyarakat Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep) Emy Fatmawati; Yaqub Cikusin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 13, No 5 (2019): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.086 KB)

Abstract

Transportasi sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Tempat asal dapat merupakan daerah produksi, dan tempat tujuan adalah daerah konsumen (atau pasar). Tempat asal dapat pula merupakan daerah perumahan (permukiman), sedangkan tempat tujuannya adalah tempat bekerja, kantor, sekolah, kampus, rumah sakit, pasar, toko, pusat perbelanjaan, hotel, pelabuhan, Bandar udara, dan masih banyak sekali lainnya, ataupun dalam arah sebaliknya, yaitu tempat tujuan merupakan tempat asal dan tempat asal merupakan tempat tujuan. Secara umum, transportasi laut adalah Suatu Sistem pemindahan Manusia dan Barang yang beroperasi dilaut dengan menggunakan Alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin untuk menggerakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif  (Interactive model) dari Milles and Hubberman (1992). Kebijakan transportasi laut secara umum diantaranya adalah diterbitkan Peraturan   Presiden  Nomor  106  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan    Kewajiban   Pelayanan Publik   untuk angkutan barang   dalam  rangka Pelaksanaan Tol Laut, yang diikuti dengan terbitnya    beberapa ketentuan, di   antaranya   adalah   Peraturan   Menteri Perhubungan   Nomor   PM.   161   Tahun 2015  tentang  Penyelenggaraan  kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di Laut, yang menugaskan BUMN PT Pelni (Persero) untuk melayari trayek yang telah ditetapkan.   Berikut,   Peraturan   Menteri Perhubungan   Nomor   168   Tahun   2015 tentang   tarif   angkutan   barang   dalam Negeri  dan  bongkar  muat  dalam  rangka Pelaksanaan Tol Laut. Juga,  Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan   Laut   Nomor   AL.108/6/2/DJPL-15    tanggal 26   Oktober    2015 tentang  Jaringan  Trayek  Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan     Publik untuk  angkutan barang dalam  rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan Pemerintah, Transportasi Laut, Kepulauan Kangean
INOVASI PROGRAM URBAN FARMING DALAM MENJAGA STABILITAS KETAHANAN PANGAN DI KOTA MALANG (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Di Kota Malang) Deni Adi Burohman; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 16, No 7 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.395 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya program Urban Farming di Kota Malang khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang terkait dengan konversi lahan atau penyempitan lahan, program ini telah di angkat langsung oleh pemerintah Kota Malang yang mana menjadi sebuah inovasi bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan program Urban Farming di Kota Malang (2) Faktor pendukung dan penghambat dari program Urban Farming dan yang paling utama adalah Inovasi Program Urban Farming Dalam Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara spesifik, rinci dan mendalam mengenai suatu permasalahan dengan mencari informasi sebanyak mungkin tentang “Inovasi program Urban Farming dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Kota Malang”. Pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tipe komponen yaitu antara lain : Reduksi Data, Penyajian data, kesimpulan atau Verifikasi.  Kemudian teknik pemeriksaan peneliti menggunakan teknik keabsahan data.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sangat beragam bentuk inovasi terkait Urban Farming (1) Bakti Inovasi Ex Vitro dan Budidaya Hidroponik (2) Drip Irrigation Sytem (3) QR Code (4) P2L(Pekaranan Pangan Lestari) (5) Petani Milenial (6) Kolam Terpal dan Budikdamber (7) Bantuan Saprodi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari program Urban Farming diantaranya yaitu (1) didukung langsung oleh Pemkot (2) minset masyarakat cinta dengan lingkungan (3) program Urban Farming sesuai dengan Perda (4) kerja sama dengan berbagai elemen. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui yaitu keterbatasan waktu dan kurang berkesinambungan antar kader lingkungan. Kata Kunci: Inovasi, Urban Farming, Ketahanan Pangan.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM FRAME GOOD GOVERNANCE (Studi Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT. Rosneft di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban) Ainun Harir; Yaqub Cikusin; Khoiron Khoiron
Respon Publik Vol 16, No 9 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.809 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan faktor-foktor yang menghambat kesejahteraan masyrakat. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik yang digunakan dalam peneliti ini adalah purposive sampling, purposive sampling merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti apabila terdapat pertimbangan dalam pengambilan sampel. Pertimbangan tersebut erat kaitannya dengan informasi yang hendak digali oleh peneliti dari narasumber penelitian. Lokasi yang dijadikan setting penelitian oleh peneliti adalah di Kecamtan Jenu Kabupaten Tuban, dari setting penelitian peneliti memperoleh fakta lapang bahwasananya Desa Wadung merupakan Ring 1 dari pada proyek pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina Persero.Penelitian ini menunjukkan Dalam pembangunan industry oleh PT.Pertamina menimbulkan dampak  negatif berupa penuruan kesejahteraan masyarakat Desa Wadung. Pemerintah Desa Wadungdalam pembuatan kebijakannya tidak memperhatikan asas keadilan dan keterbukaan. Faktor yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat Desa Wadung adalah 1.) Hilangnya mata pencaharian. 2.)Kompensasi yang hanya cukup untuk membeli rumah baru dan bertahan hidup. 3.) Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak dapat membuka mata pencaharian baru dan menyebabkan terlambatnya penyaluran. Kata kunci : Kesejahteraan Masyarakat,Frame good  Governance
KIPRAH NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM BINGKAI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA (Studi di Malang Corruption Watch /MCW Sebagai Sosial Kontrol Hukum di Malang Raya) Zulfatul Arin; Yaqub Cikusin; Agus Zainal Abidin
Respon Publik Vol 14, No 5 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.691 KB)

Abstract

ABSTRAKKasus korupsi yang belum mereda, di Indonesia berdiri Organisasi non Government atau NGO yang berfokus pada monitoring kegiatan pemrintahan terutama terkait proses anggaran belanja dan pembangunan yang didalamnya rentan akan tindak korupsi. ICW adalah salah satu NGO yang berdiri yang berfokus pada pengawasan terhadap tindak korupsi yang terus terjadi didalam badan pemerintah. Karena kasus korupsi sudah merebak luas di Indonesia, tidak hanya pada sector pusat sector daerah pun terdapat kasus korupsi. MCW pun berdiri sebagai wujud ICW dalam sector daerah Malang raya. MCW sendiri merupakan organisasi non profit dan non government yang dibentuk untuk menyuarakan dan mewakili kepentingan public. Keterbukaan pemerintah yang kurang serta pengawasan public yang minim membuat tindak korupsi tidak akan mudah berakhir. Dari situlah MCW hadir sebagai penjembatan anatara kepentingan public dengan pemerintah.  Kata Kunci : Korupsi, NGO, Publik
Co-Authors Abdurrohman, Abdurrohman Adilah, Nandis Afifuddin Afifuddin Afifuddin Afifuddin, Afifuddin Afifudin Afifudin Agus Zainal Abidin Agus Zainal Abidin Aina Nafisatul Khilmiah Ainun Harir Ainun Nisa Kamila alfiana rizky ramadhany Alvin Nur Chahya Rahman Ana Silviana Andita Niken Anggraeni Anggraeni, Andita Niken Aniyatum Mashfiyah Armansyah Ghalib Muzakhi Aurellia Chintia Deby Ayu Aprilia Ayu Fajarwati Bachtiar Fachry Affandi Bahrul Ulum Citra Ayu Rahmanda Dadang Krisdianto, Dadang Deni Adi Burohman Djunaedy Ghony Elsa Maharani Emy Fatmawati Fita Mustafida Fitri Katri Nuryanti Ganis Anjar Cahyani Halim Arifin Harnadi, Alfianta Dwi Hasrilah Hasrillah Hasrillah Hasrillah Hasrillah Hasrillah Hayat Hayat Hendra Hafid Risalbi Hutama Taufiq Rizqi Igul Igul Ilham Satrio Aji Ilma Kholida Imam Bukhori Indri Dwi Cahyanti Intan Rizqita Ningtihana Iska Arina Khairina Nainggolan Khairina Nainggolan, Khairina Khoiron Khoiron khoiron khoiron Khoiron Khoiron Kikin Aviandani Kunti Fadaliyah Langgeng Rahmatullah Putra Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah Lulu Shobihatun Naqibah Luluk Nur Faizah Lutfi Hilman Mangesti, Yovita Arie Maulidiyah, Risti Fitri Megawati Megawati Mirin Primudyastutie Moh. Ibrahim Mohammad Rifyal Adam Muhammad Tang Mukhamad Ifan Fauzi Nada, Fairoh Aida Qothrun Nandis Adilah Nur Syarifuddin Nuraehan Nuraehan Nuryana Visi Firdaus Pradila Agatha, Yoke Putra, Achmad Nowenta Rahmawati, Septina Dwi Ramadina, Savela Arthamevia Resti Ramadani Retno Wulan Retno Wulan Sekarsari Rizki Ahmad Fauzi Roni Pindahanto Widodo Roni Pindahanto Widodo Roni Pindahanto Widodo Rosichin Mansur Roudhotul Angelika Wibowo Rulam Ahmadi Ruslan Putra Rustam Dirgantara Putra Suharto S Endang Prasetyawati Safitri, Selvi Dian Saifuddin Saifuddin Selvi Dian Safitri Shohib Muslim Siti Latifatul Imama Slamet Hidayat Turohman Slamet Muchsin Slamet Slamet Slamet Slamet Slamet Suhartono Sunariyanto Sunariyanto Sunariyanto, Sunariyanto Suryani Suryani Taufiq Rahman Ilyas Tauhidiah Sinansari Tiffany Heruveradita Uyyun Regia Fatva Wandra Wandra Wandra Wandra Wandra, Wandra Yandri Radhi Anadi Yaqub Yesi Nur Agustina Yoke Pradila Agatha Zainal Abidin Zulfatul Arin