Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.119
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Awang Long Law Review Unes Law Review Jurnal Ilmiah Raad Kertha Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Jurnal Kolaboratif Sains IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JUDGE: Jurnal Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Asian Journal of Social and Humanities Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Hajairin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kritik Positivisme Hukum: Memisahkan Hukum Dari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia Mahisa Mareati; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3628

Abstract

Positivisme hukum telah lama menjadi paradigma dominan dalam arsitektur hukum Indonesia, sebuah warisan dari tradisi Civil Law kolonial yang menekankan pada kepastian tekstual di atas nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pemisahan antara hukum dan keadilan, yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, berimplikasi pada praktik peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan filsafat hukum, kajian ini menemukan bahwa sistem peradilan Indonesia sering kali terjebak dalam "penjara legalistik-formalistik," di mana hakim bertindak sekadar sebagai corong undang-undang (bouche de la loi). Kasus-kasus fenomenal seperti Nenek Minah dan fenomena kontemporer "No Viral, No Justice" menunjukkan kegagalan positivisme dalam merespons rasa keadilan masyarakat. Sebagai antitesis, Hukum Progresif yang digagas Satjipto Rahardjo menawarkan paradigma bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Revitalisasi sistem peradilan memerlukan pergeseran dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif melalui penguatan integritas hakim dan perluasan mekanisme Restorative Justice dalam kerangka hukum nasional yang lebih humanis dan responsif.
Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia Abbas; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3803

Abstract

Penelitian ini mengkaji relasi antara hukum dan politik dalam perspektif sosiologi hukum dengan menelaah pengaruh dinamika politik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan struktur kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal research). Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, literatur akademik, laporan survei, serta sumber daring yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menggunakan kerangka teori sosiologi hukum dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses legislasi, sehingga hukum yang dihasilkan sering kali merefleksikan kompromi elite politik. Dalam penegakan hukum, intervensi politik berdampak pada melemahnya independensi aparat penegak hukum dan memunculkan praktik penegakan hukum yang selektif. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Kesimpulannya, relasi hukum dan politik yang tidak seimbang menjadi tantangan serius bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, sehingga diperlukan penguatan independensi hukum dan budaya politik yang berorientasi pada supremasi hukum.
Rekonstruksi Perlindungan Hak Konstitusional Atas Leingkungan Hidup Dalam Proyek Irigasi Pemerintah: Pendekatan Sosiologi Hukum Berbasis Keadilan Lingkungan Rusdin; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3806

Abstract

Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk proyek irigasi pemerintah. Dalam praktiknya, pembangunan irigasi sering kali lebih menekankan pada aspek teknis dan ekonomi, sementara perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat terdampak belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis sosiologi hukum dan keadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis normatif dan sosio-legal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terkait pembangunan irigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek irigasi menimbulkan dampak multidimensional berupa degradasi lingkungan, perubahan sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat dan beban pembangunan. Ditemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pelaksanaan proyek, di mana hukum lebih berfungsi sebagai legitimasi kebijakan pembangunan daripada sebagai instrumen perlindungan hak lingkungan hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup memerlukan integrasi prinsip keadilan lingkungan, penguatan partisipasi masyarakat, dan orientasi pembangunan yang berkelanjutan.
PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS(Studi Pada Pengembangan Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten BimaTahun) Anggaran 2020 Gufran Sanusi; Hajairin, Hajairin
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/8gtewh38

Abstract

Pembangunan dan pengembangan pasar desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, pengembangan pasar desa melalui penggunaan dana desa untuk tahun 2020 menjadi sangat penting untuk di perhatikan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bima, salah satunya pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Penggunaan dana yang tepat sasaran seperti pengembangan pasar desa harus menjadi program prioritas bagi pemerintah desa, meski dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, memberikan pilihan untuk menentukan pilihan program prioritas pada masingmasing desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hanya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pasar desa pada aspek kebersihan, atau anggaran kebersihan, sehingga sampai penelitian ini dilakukan hanya sampai pada batasan perbaikan tempat dan kebersihan pasar desa, Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Atas pengembangan pasar desa tersebut, maka ada banyak masyarakat desa yang bisa di perdayakan dan masyarakat desa juga bisa mengurangi kemiskinan melalui perputaran ekonomi pada pasar desa terus berjalan.
Sosiologi Penegakan Hukum Lingkungan: Respons Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Oleh Industri Di Wawo Mardiah, Radiatam; Puspita, Nuris; Jumhuriah, Erlauli; Sari, Novita; Ihlas; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4283

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum lingkungan dari perspektif sosiologi hukum dengan menitikberatkan pada respons masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri pembukaan lahan jagung di wilayah Wawo. Penelitian menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dilakukan berdasarkan legalitas administratif, namun tetap menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti perubahan iklim mikro, krisis air bersih, dan peningkatan risiko banjir. Penegakan hukum lingkungan cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh perlindungan lingkungan secara substantif. Respons masyarakat menunjukkan sikap ambivalen antara kepentingan ekonomi dan kesadaran ekologis, di mana masyarakat lebih memilih strategi adaptasi dibandingkan tuntutan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, dan ketergantungan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Legitimasi Sosial Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri di Tengah Lemahnya Supremasi Hukum Nur Mutmainnah; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4705

Abstract

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan fenomena sosial yang terus berulang dalam masyarakat Indonesia dan mencerminkan relasi problematis antara hukum, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlanjutan praktik ini menunjukkan adanya pergeseran legitimasi sosial dari hukum formal menuju praktik sosial berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri serta menjelaskan pengaruh lemahnya supremasi hukum terhadap penerimaan sosial atas praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis melalui kajian norma hukum, praktik sosial, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memperoleh pembenaran moral dan penerimaan kolektif akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lemahnya supremasi hukum memperkuat legitimasi sosial terhadap kekerasan kolektif dengan mengurangi otoritas hukum formal. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum, peningkatan kesadaran hukum, penerapan keadilan restoratif, dan perbaikan komunikasi hukum menjadi langkah penting dalam menekan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri.
THE CONSTRUCTION OF THE DECIDENDI RATIO AND THE SIGNIFICANCE OF DISSENTING OPINION IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL JUDICIAL SYSTEM Sulaiman; Taufik Firmanto; Hajairin
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 3 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i3.2053

Abstract

This study examines the construction of the ratio decidendi and the significance of the dissenting opinion in the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XXIII/2025 which states that the prosecutor's immunity rights as regulated in Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia are conditionally unconstitutional. Through a juridical-normative approach with the decision analysis method, this study aims to describe the legal arguments that form the basis of the majority decision and analyze the contribution of the dissenting opinion delivered by Constitutional Justices Arief Hidayat and M. Guntur Hamzah in enriching the discourse of constitutional law. The results of the study indicate that the ratio decidendi of this decision is built on the basis of the principle of equality before the law as guaranteed by Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes that legal protection for prosecutors must not be transformed into absolute immunity. The Court constructed a conditional constitutional interpretation by providing exceptions in cases of red-handed arrest, sufficient preliminary evidence, or specific criminal offenses. Meanwhile, the dissenting opinion offered an alternative perspective, viewing the provision as a functional protection mechanism for prosecutors in carrying out their duties and authorities and as part of strengthening the principle of checks and balances in the judicial system. This study concludes that the dissenting opinion has strategic significance as a living document that can serve as a reference for future legal developments, while also demonstrating the deliberative dynamics in the Constitutional Court's decision-making as the guardian of the constitution.
Problematika Hukum Pidana dalam Era Digital di Indonesia Herman; Hajairin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i10.2273

Abstract

Perkembangan teknologi digital menimbulkan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia, seperti meningkatnya kejahatan siber, keterbatasan regulasi yang adaptif, serta rendahnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hukum berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum serta tantangan dan peluang penegakan hukum di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, dan analitis melalui kajian terhadap regulasi dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum di era digital menghadapi berbagai tantangan, digitalisasi sistem peradilan dan pemanfaatan teknologi informasi memberikan peluang strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar penegakan hukum di era digital dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.
Co-Authors Abbas Agus Awaluddin Aman Ma'arij Aman Ma’arij Aman Ma’arij Apriliani Rahmalillah Atika, Sri Chairul Fatihin Chandra, Tofik Yanuar Dediansyah Dzul Fadli Firmanto, Taufik Gufran Gufran Gufran Sanusi Gufran Sanusi Hadijah Hendra Purwanto Hendra Purwanto Herman Ihlas, Ihlas ILHAM Ilham Ilham Jairin Abdullah Jumhuriah, Erlauli Kandriana, Muhammad Kasmar Kasmar, Kasmar Ma'arij, Aman Mahisa Mareati Mardiah, Radiatam Maria Alberta Liza Quintarti Mery Rohana Lisbeth Sibarani Muchamad Taufiq Muhamad Ajrin Muhammad Mustofa Muhammad Wildan MUSLIMIN Ndapa, Damianus Wanda Novita Sari Nur Mutmainnah Nuryani Puspita, Nuris Ramadhan, Sahrul Ridwan Rusdin Sanusi, Gufran Sarbini, Ilyas Subhan Suherman Sukirman Sukirman Sulaiman Sulaiman Syahrul Syaifuddin Syamsuddin Syamsuddin Syamsuddin Taufik Firmanto Tofik Yanuar Chandra Tofik Yanuar Chandra Yanuar Chandra, Tofik