Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.303
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Yudisial MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Simulacra El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Aceh Anthropological Journal SYARIAH: Journal of Islamic Law Jurnal Cahaya Mandalika Kafa’ah: Journal of Gender Studies Jurnal Hukum dan Peradilan Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Abdurrauf Journal of Community Service Journal of Dual Legal Systems Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)
Mansari, Mansari
Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandar Muda Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Jejaring Komunikasi Collaborative Governance: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh Mahmuddin, Mahmuddin; Mansari, Mansari
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 16, No 2 (2022)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v16i2.25906

Abstract

This article aims to examine the communication model developed in three regions in Aceh in the context of children's social protection and welfare, namely Banda Aceh City, Lhokseumawe City, and West Aceh District. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation review. This study confirms that the existing cases of violence against children show that the handling and protection of children can no longer be carried out using a pragmatic paradigm model or by each institution partially, but must be carried out in an organized, integrated, and sustainable manner. Interactional communication models can help cross-sectoral institutional networks become role models in efforts to reduce the number of violent acts against children. The way forward is striving for collaborative governance in the form of integrated services that emphasize integrity, communicativeness, and continuity, which can provide justice for children both as victims and perpetrators. Strengthening institutional communication networks based on the functions of informing, regulating, persuading, and integrating is an important part of getting different agencies to work together on violence and the social welfare of children in a comprehensive way.AbstrakArtikel ini bertujuan mengkaji model komunikasi yang dikembangkan di tiga wilayah di Aceh dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan sosial anak, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Kajian ini menegaskan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan anak tidak lagi dapat dilakukan dengan menggunakan model paradigma pragmatis atau oleh masing-masing lembaga secara parsial tetapi harus dilakukan secara terorganisir, terpadu, dan berkelanjutan. Model komunikasi interaksional dapat membantu jaringan kelembagaan lintas sektor untuk menjadi role model dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak. Caranya adalah dengan mengupayakan tata kelola kolaboratif dalam bentuk pelayanan terpadu yang mengedepankan integritas, komunikatif, dan kontinuitas agar dapat memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Memperkuat jaringan komunikasi kelembagaan berdasarkan informatif, regulatif, persuasif maupun fungsi integratif adalah bagian penting untuk membuat lembaga yang berbeda bekerja sama menangani kekerasan dan kesejahteraan sosial anak secara komprehensif.
SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Harianti, Hanik; Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupaan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca percerain.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar’iyahtelah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunaka dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut’ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.kedua perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.
Joint Property in Polygamous Marriages: Practical Experience in Religious Courts Mansari, Mansari; Khairizzaman, Khairizzaman; Devy, Soraya; Wahyudani, Zulham; Sahara, Siti; Jusoh, Mohammad Kori bin
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.101

Abstract

Regulations on joint property in polygamous marriages are not specifically addressed in legislation. This legal vacuum creates legal consequences and uncertainty for the community. This study aims to analyze the regulations related to the mechanism for dividing joint property acquired in marriage and the essence of separating joint property in polygamy applications. This research uses normative legal research. The primary legal materials used are the Marriage Law, Court Decisions, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The secondary legal materials include reference books, journals, and research results. Data analysis was conducted qualitatively. The results of the study show that the mechanism for dividing property in polygamous marriages is not specifically regulated in legislation. Existing regulations only stipulate that joint property is divided between widows and widowers, whether the marriage ends due to divorce or death. In practice, the division of joint property in Religious Courts can be categorized into two types: the separation of property directly stipulated in the decision on the application for polygamy and after the occurrence of divorce or the death of one party, based on the general principles in the Marriage Law and KHI. There is a need for the reconstruction of the Marriage Law to ensure legal certainty in the context of the division of joint property. [Abstrak: Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak diatur secara spesifik pembagiannya dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum ini menimbulkan konsekuensi hukum serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait dengan mekanise pemilihan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan hakikat pemilahan harta bersama dalam permohonan poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UU Perkawinan, Putusan Pengadilan dan KHI. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku referensi, jurnal dan hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pembagian harta poligami belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang ada hanya menentukan harta bersama di bagi kepada janda dan duda baik putusnya perkawinan maupun karena terjadinya perceraian. Pengalaman praktik pembagiannya harta bersama di Pengadilan Agama dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pemilahan harta yang langsung dipilah dalam penetapan permohonan izin poligami dan pasca terjadinya perceraian maupun meninggal salah satu pihak dengan berpedoman pada prinsip umum dalam UU Perkawinan dan KHI. Perlunya rekonstruksi UU Perkawinan yang berdimensi kepastian hukum dalam konteks pembagian harta bersama.]
Crown Witness: Analysis of Position and Justice in Islamic Criminal Law Mansari, Mansari; bin Muhammaddiah, Muhammad Rusdi
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.108

Abstract

Crown Witness has an important role in revealing a case. On the other hand, because the crown witness comes from the perpetrator of a crime, in Islamic law, they cannot serve as a witness because a criminal can be considered a fasik (immoral person). This study aims to analyze the position of the crown witness in Islamic law and the form of punishment for them. The research method used is normative legal research. Data were obtained by examining literature available in the library. Data analysis was conducted qualitatively. The research results show that in Islam, the term crown witness is not recognized. Islamic teachings emphasize the importance of just witnesses in revealing criminal cases. A crown witness can be used as a witness if there is indeed an emergency condition in revealing the case because there are no other witnesses who saw it. This is because the information provided by the crown witness can optimally handle the case. If the emergency condition ceases, for instance, if there are other witnesses who saw it, the crown witness cannot be used Saksi Mahkota memiliki peran penting guna mengungkapkan sebuah kasus. Pada sisi lain, karena saksi mahkota ini berasal dari pelaku tindak pidana secara hukum Islam tidak dapat menjadi saksi karena pelaku kejahatan dapat dikatan sebagai orang fasik. Kajian ini bertujuan menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam hukum Islam dan bentuk hukuman kepadanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Data diperoleh dengan cara menelaah literatur yang terdapat di perpustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam tidak mengenal istilah saksi mahkota. Ajaran Islam menenkankan pentingnya saksi yang adil dalam mengungkapkan kasus pidana. Saksi mahkota dapat digunakan sebagai saksi jika memang kondisi darurat dalam mengungkapkan kasus, karena tidak ada saksi lain yang melihatnya. Hal ini dikarenakan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi mahkota dapat ditangani kasus secara optimal. Jika kondisi darurat hilang, misalnya ada saksi lain yang melihatnya, saksi mahkota tidak dapat digunakan.
PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh / CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN DECISION NUMBER 07/JN/ 2016/MS.Aceh Mansari, Mansari; Melayu, Hasnul Arifin
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.425-440

Abstract

Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar’iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut ‘uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuatkan pelaku menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep mashlahah murshalah dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan masa depannya.Judge of the Court of Syar'iyah of Aceh through its verdict Number 07 / JN / 2016 / MS.Aceh annulled the verdict of the Court of Justice of Syar'iyah Langsa which imposed a whip for the perpetrators of child sexual abuse. The decision of the Court of Syar'iyah is different from that of the Public Prosecutor demanding 'uqubat (punishment) of imprisonment for 90 months to the perpetrator for violating Article 47 Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. This study aims to determine the judge's consideration of cancellation of punishment for child abuse perpetrators and review the decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh related to the best interests of the child or not. This study includes normative juridical research that examines the principles, legal rules according to theories contained in the science of law. The result of the research shows that judge consideration cancels the caning punishment in decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh because the decision of MS Langsa has not given deterrent effect to the perpetrator, so that children do not meet with the perpetrator because high judge punish by prison sentence, and make the perpetrator become converted when in prison. The judge's decision has taken into account the best interests of the child, for making the perpetrators convert them away from the children, in accordance with the concept of masshlahah murshalah and the recognition of the rule of law based on Qanun Aceh Number 7 of 2013 on the Law of Jinayat and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. It is expected that the judge who hears cases of sexual harassment, and rape on the child in order to aggravate the sentence and prioritize the best interest of the child and the future.
ENFORCEMENT OF JINAYAT LAW FOR NON-MUSLIMS IN ACEH Mahmuddin, Mahmuddin; Mansari, Mansari; Khairuddin, Khairuddin; Oslami, Ahmad Fikri; Irawan, Mul
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.11.1.2022.21-42

Abstract

Law enforcement against non-Muslims who commit violations of jinayat law tends to use the penalties stipulated in the Qanun Hukum Jinayat compared to other criminal statutory provisions. This phenomenon is interesting to study because non-Muslims who commit criminal acts (Jarimah) are given the choice of choosing to use Qanun or other Criminal Law which is regulated outside the Qanun. This study aims to analyze how the enforcement of jinayat law against Jarimah is carried out by non-Muslims, why non-Muslims are more likely to choose jinayat law than the provisions of other criminal laws and regulations outside of the Qanun and which penalties are imposed more dominantly by syar'iyah court judges. The author uses the empirical juridical research method with the aim of describing concrete facts about jinayat law enforcement for non-Muslims. The primary legal materials used are Qanun Hukum Jinayat Qanun Hukum Procedural Jinayat. Secondary legal materials, namely through books, journals and research results. Primary data was obtained through interviews with non-Muslims who had been sentenced according to qanun, judges and Wilayatuh Hisbah (WH). The results showed that enforcement of jinayat law for non-Muslims must first seek approval from the suspect to use qanuns or criminal laws other than qanuns. Then the investigator takes action according to the choice set by the suspect. Non-Muslims tend to choose qanuns due to several factors: first, the punishment is more instantaneous than the KUHP which carries a prison sentence. Second, the people who witnessed the execution of the caning were not all citizens who knew him. The more dominant punishments handed down by judges were ta'zir flogging and actions in the form of revoking their business license.
Eksistensi Peradilan Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Indonesia Muhibbuthabry, Muhibbuthabry; Mansari, Mansari; Dina, Diva
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3465

Abstract

Peradilan Agama di Indonesia, yang juga dikenal sebagai Peradilan Islam, memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara keluarga di kalangan umat Islam. Penelitian ini mengkaji eksistensi dan kewenangan Peradilan Islam dalam menangani perkara perceraian serta pola penyelesaian kasus keluarga yang dipraktikkan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kewenangan Peradilan Agama mencakup bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Perkembangan hukum mengakibatkan perluasan kewenangan dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 yang menambahkan kewenangan di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan pola penyelesaian perkara keluarga di Peradilan Islam, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan perkara keluarga, meskipun tantangan masih dihadapi dalam implementasinya, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat tentang proses hukum perceraian.
Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam Mansari, Mansari; Erha Saufan Hadana; Rahmad Hidayat
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 1 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i1.127

Abstract

Keadilan dalam ilmu hukum umum dan keadilan dalam ilmu hukum Islam merupakan dua aspek yang memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Penelitian ini mendiskusikan tentang konsepsi keadilan dalam perspektif hukum dan keadilan dalam menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif untuk membandingkan kedua perspektif hukum tersebut. Dalam ilmu hukum umum, keadilan dikaitkan dengan prinsip-prinsip egalitarianisme, hak asasi manusia, dan aturan hukum yang berlaku universal. Sedangkan dalam ilmu hukum Islam, keadilan lebih diartikan sebagai penegakan syariat berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yang berfokus pada keseimbangan, tanggung jawab moral, dan kewajiban individu serta komunitas kepada Tuhan. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pemahaman dan penerapan keadilan antara kedua sistem hukum tersebut, keduanya berusaha mencapai tujuan yang sama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini mengartikan dan menerapkan konsep keadilan serta implikasinya terhadap praktik hukum dan kehidupan sosial.
Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong terkait Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat Mansari, Mansari; Rizkal, Rizkal; Hadana, Erha Saufan; Nurjannah, Via; Irwansyah, Irwansyah; Hakim, Lukman; Haikal, Muhammad; Ruslaini, Ruslaini; Isa, Muhammad; Hidayat, Rahmad; Bahri, Samsul; Ikhsan, Ikhsan; Fitriliana, Fitriliana
Abdurrauf Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Journal of Community Service
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/ajcos.v2i2.459

Abstract

This community service program was carried out to strengthen the capacity of Lam Lumpu Village officials in resolving disputes through customary justice, which has long been the main mechanism for maintaining social harmony. The identified issues include limited understanding of the legal foundations regulated in the qanun and national legislation, case resolution procedures, mediation techniques, and weaknesses in systematically preparing case documents. Through participatory training, field observations, and intensive mentoring, the program focused on improving the technical skills and professional conduct of village officials in handling various types of customary disputes.  The results of the program show a significant improvement in the understanding of customary law as regulated in the Qanun, as well as in the ability to apply mediation techniques supported by effective communication, thereby providing better solutions for the community. [Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas aparatur Gampong Lam Lumpu dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang selama ini menjadi mekanisme utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Permasalahan yang diidentifikasi yaitu pemahaman terhadap dasar hukum yang diatur dalam qanun dan peraturan perundang-undangan, prosedur penyelesaian perkara, teknik mediasi, serta lemahnya kemampuan dalam menyusun dokumen perkara secara sistematis. Melalui pendekatan pelatihan partisipatif, observasi lapangan, pendampingan intensif, kegiatan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan sikap profesional aparatur dalam menangani berbagai bentuk sengketa adat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada aspek pemahaman hukum adat yang diatur dalam Qanun, kemampuan menerapkan teknik mediasi berbasis komunikasi efektif sehingga memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat.]
Isbat Nikah among Muslim Communities in Aceh: Legal Compliance or Reactive Administrative Necessity Mansari, Mansari; Hasballah, Khairuddin; Devy, Soraya; Fauziati, Fauziati; Sahara, Siti
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v9i1.470

Abstract

 This study analyzes the implementation of isbat nikah (marriage legalization) among Muslim communities in Aceh, examining whether it is driven by genuine legal awareness or merely administrative necessity—often used reactively to obtain birth certificates, inheritance rights, or access to social assistance. The central issue arises when isbat nikah is perceived merely as a shortcut to legalize previously unregistered marriages, rather than as a legal process reflecting compliance with the state’s normative legal framework. The purpose of this research is to examine the meaning of isbat nikah in the context of legal consciousness within society and to identify its legal position as an instrument for resolving socio-religious problems. The research employs a normative juridical method with both conceptual and statutory approaches to examine the legal basis of isbat nikah as regulated in the Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the procedural provisions of the Religious Courts. Data analysis was conducted descriptively and analytically through the examination of legal norms and the interpretation of empirical practices evolving within society. The findings reveal that the practice of isbat nikah is predominantly motivated by administrative needs rather than genuine legal awareness. Muslim communities tend to interpret isbat nikah as a legal mechanism to obtain state recognition for marriages already valid under religious law, with its primary function serving administrative purposes. The legal position of isbat nikah plays a crucial role in resolving socio-religious issues stemming from unregistered marriages and in providing legal protection for women and children. However, public compliance with isbat nikah remains reactive and administrative in nature, driven by practical needs rather than a normative understanding of legal obligation. [Penelitian ini menganalisis pelaksanaan isbat nikah di kalangan masyarakat Muslim di Aceh yang dilakukan atas dasar kesadaran hukum atau kepentingan administratif sebagai respons reaktif untuk pengurusan akta kelahiran anak, warisan, atau kepentingan administrasi lainnya. Permasalahan utama muncul karena isbat nikah dimaknai semata sebagai jalan pintas legalisasi perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, bukan sebagai proses hukum yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna isbat nikah dalam konteks kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi posisi hukum isbat nikah sebagai instrumen penyelesaian masalah sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum isbat nikah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan peradilan agama. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis melalui penelaahan norma hukum dan interpretasi terhadap praktik empiris yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pelaksanaan isbat nikah lebih didorong oleh kebutuhan administratif daripada kesadaran hukum yang sejati. Isbat nikah dimaknai masyarakat sebagai sarana hukum untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinan yang telah sah secara agama, dengan fungsi utama sebagai pemenuhan kebutuhan administratif. Posisi hukum isbat nikah berperan penting dalam menyelesaikan problem sosial keagamaan akibat perkawinan tidak tercatat serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ketaatan masyarakat terhadap isbat nikah masih bersifat reaktif dan administratif, dipengaruhi oleh kebutuhan praktis, bukan oleh kesadaran hukum yang lahir dari nilai normatif.]
Co-Authors Ahmad Fikri Oslami Azhari Yahya Azharuddin bin Muhammaddiah, Muhammad Rusdi Dahlan Ali Dahlan Dahlan Dedy Sumardi Dina, Diva Eka Januar Elidar Sari Faizah Faizah Fatahillah, Zahrul Fauziati Fauziati, Fauziati Fitriliana Fitriliana Hadana, Erha Saufan Hanik Harianti Harianti, Hanik Hasnul Arifin Melayu Haspan Yusuf Ritonga Hendrawan Sofyan Hidayana, Muhammad Irvan Ikhsan, S.Sy., MH Ilham, Ajhatul Iman Jauhari Irwansyah Jusoh, Mohammad Kori bin Khairizzaman Khairizzaman Khairuddin - Khairuddin Hasballah Khairuddin khairuddin Lukman Hakim M. Ridha M. Yogi Riyantama Isjoni Mahmuddin Mahmuddin Mahmuddin Mahmuddin Martunis - Maulana Fickry Albaba Moriyanti, Moriyanti muhammad haikal Muhammad Haikal Muhammad Isa Muhammad Natsir Muhibbuthabry Muhibbuthabry Mul Irawan Mul Irawan, Mul Muslim Zainuddin Muslim Zainuddin Muzakir Muzakkir Zakaria Nadhilah Filzah nurjannah, via Nyak Umar, Mukhsin Oslami, Ahmad Fikri Rahmad Hidayat Reza Maulana Rizkal Rizkal Rizkal, Rizkal Rizkal, Rizkal Rizkal, Rizkal Rizkal Salman Abdul Muthalib Samsul Bahri Samsul Bahri Siti Sahara Siti Sahara Soraya Devy Suhaimi Suhaimi Yuliati Yuliati Yusuf, Darmawi Zakki Fuad Khalil Zuleha, Zuleha ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM