Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Potensia Diponegoro Law Review Jurisprudence Law and Justice Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Health Notions AL-ATHFAAL : JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Abdimas Dewantara Khairun Law Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Mitra PGMI: Jurnal Kependidikan MI Madani : Indonesian Journal of Civil Society Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JHCLS Jurnal Abdimas Bina Bangsa KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Jurnal Dedikasi Hukum International Journal of Education and Teaching Zone Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Lokomotif Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Teori dan Hasil Pendidikan Dasar Law and Justice Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Punyimbang Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Moh. Indra Bangsawan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengaturan Kepemilikan Tanah sebagai Rangka Objek Penetapan Reforma Agraria Agusti Prayoga; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak guna lahan di kawasan hutan diklaim oleh negara atas. Konfrontasi akan pertanahan dalam lingkungan hutan timbul dikarenakan adanya perselisihan buah pikiran mengenai penguasaan, penggunaan dan penggunaan tanah dan sumber daya lain dalam lingkungan hutan, baik oleh masyarakat dengan pejabat atau pemangku kepentingan lainnya yang memiliki status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Upaya pengaturan hak guna lahan dalam lingkungan hutan bukan hal yang sepele, dikarenakan kendala akan kebijakan serta peraturan area kehutanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konflik pertanahan di kawasan hutan timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai penguasaan dan penggunaan lahan serta SDA lain dalam lingkungan hutan baik antar masyarakat dengan penguasa atau pemangku kepentingan lainnya status hukum untuk mengelola kawasan hutan. Di lain sisi, meskipun menuai polemik, dengan munulnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan yang berkaitan peningkatan beberapa ketentuan sebagaimana dalam industri kehutanan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui betapa besarnya pengaruh hukum kehutanan yang baru terhadap pemenuhan aneksasi sumber daya tanah dalam lingkungan hutan.
Persoalan Hukum Penyelesaian Sengketa Agraria di Bidang Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Engine Kubota; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan dalam ranah hukum agrarian sangatlah beragam sehingga dibutuhkan sebuah konstitusi yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini hadir guna menjadi solusi jika terjadi sengketa. Akan tetapi pada kenyatannya ada beberapa permasalahan yang justru kian dipersulit penyelesaiannya. Dengan itu, penulisan yang diperoleh lewat metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari berlakunya undang-undang ini supaya menjadi jelas perihal apa saja yang membutuhkan perhatian oleh pemerintah agar bisa diupayakan perbaikan dan penyempurnaan baik terhadap materi atau substansi lainnya dalam undang-undang yang akhirnya akan mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang sejahtera.
Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan Ulfah Dwi Rahmawati; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan lahan di Indonesia belum sepenuhnya menemui titik terang. Terlebih permasalahan ini berawal dari peta yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan diadakannya Kebijakan Satu Peta berupa kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Kebijakan Satu Peta ini dalam menyelesaikan permasalahan lahan serta mewujudkan tata Kelola ruang yang baik guna memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji suatu permasalahan dari sudut pandang hukum serta mencari data dengan bahan bacaan. Sehingga dapat diketahui bahwa Kebijakan Satu Peta adalah salah satu alternatif dan kebijakan yang penting untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Jalan Tol (Tax on Location) dalam Pengaruh Ekosistem Lingkungan Lingkup Hukum Agraria Anissa Nur Zahrani; Saffa Abdullah Abdad; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia hidup di dunia selalu berhubungan dengan tanah dalam berkegiatan. Tanah tersebut dijadikan tempat yang ditinggali serta dibangun guna menunjang kegiatan. Dahulu di Indonesia masih menggunakan peraturan agraria dari hukum barat. Namun dirasa masih mengandung dualisme hukum, maka diperlukan Reformasi agraria ini memiliki tujuan untuk masyarakat. Tujuannya untuk menumpaskan permasalahan agraria, mensejahterakan masyarakat melalui sektor pangan, mengentaskan kemiskinan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi yang mendorong pemerintah membuat undang-undang agraria. Di tahun 1960, dibentuklah UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Untuk memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan kegiatan agar mendapatkan upah sebagai bayaran dari pekerjaannya. Dalam kegiatan masyarakat, diperlukan kemudahan guna pendistribusian dan mengurangi jarak tempuh waktu yang diperlukan. Maka dari itu dibangun jalan tol yang dirasa memudahkan masyarakat. Namun dalam pembangunan jalan tol ini menimbulkan dampak di masyarakat seperti dampak terhadap lingkungan maupun lalu lintas di masyarakat.
Analisis Reforma Agraria dalam Pembangunan Ibukota Nusantara Safira Hafis Pradina; Alisa Zahra Sakdiya; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengetahui bagaimana hubungan reforma agraria yang membahas tentang pemerataan bagi masyarakat dengan dibangunnya Ibukota Nusantara. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Keefektifan pembangunan ini akan sangat berdampak kepada keadilan serta pemerataan pada tiap aspek pada reforma agraria. Hubungan antara reforma agraria dengan pembangunan ibukota negara ini tidak dapat dipisahkan.
Tinjauan Yuridis Konversi Lahan Pertanian di Indonesia pasca Disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Muhammad Gilang Pratama; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia berfungsi utama sebagai negara agraris, dengan sebagian besar perekonomiannya berakar pada sektor pertanian. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki perubahan status tanah di seluruh Indonesia. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terkait transformasi lahan pertanian di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang. Metodologi penelitian hukum-normatif diterapkan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta penilaian literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terkait dengan lahan pertanian, pengelolaan masalah lahan dan perubahan status lahan pertanian erat kaitannya dengan perkembangan hukum agraria. Undang-Undang PA telah menetapkan peraturan mengenai hak atas penggunaan lahan, jaminan hukum, dan ketahanan pangan, serta pedoman mengenai reklasifikasi "status tanah" untuk kawasan pertanian. Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang, menimbulkan berbagai implikasi berdasarkan doktrin "lex superior derogat legi inferiori".
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Studi Kasus Kenakalan Remaja Endhico Prima Ardilaga; Moh. Indra Bangsawan; Bambang Sukoco
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks kenakalan remaja serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fenomena kenakalan remaja seperti pencurian, tawuran, dan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan, sehingga memerlukan penanganan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap berhak mendapatkan perlakuan khusus melalui penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini telah memberikan ruang pembinaan dan rehabilitasi bagi anak, namun masih ditemukan kendala di lapangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya fasilitas pendukung. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan koordinasi antarlembaga menjadi penting agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap anak. Penegakan hukum terhadap anak harus selalu menjunjung tinggi asas keadilan, perlindungan, dan pemulihan sosial.
Welfare‐Based Land Conversion Policy in Maqoshid Syariah Perspective Alex Teguh Prastyo; Moh Indra Bangsawan
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land conversion is a government effort to provide environmental governance. Land conversion is regulated in Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. Land conversion can have both positive and negative impacts. The conversion of agricultural land to non‐agricultural uses is a very important discussion because it can have an impact on food production and security from an economic perspective. Conversion of agricultural land will also affect environmental issues. This condition can be studied more deeply actually, seen from the perspective of Islamic economics, the conditions of land conversion carried out by the government from agricultural land to settlements and industries without providing new land for farmers to continue to grow crops and make food security, there are elements that are not fulfilled, namely the attitude of justice and maslahat. This perspective will appear as in the current condition that occurs is the conversion of land as much as possible which results in farmers losing their livelihoods and food security decreasing, so in this case the conversion of land carried out has not been able to prioritize the principles of justice and maslahat and in the view of maqoshid sharia is also considered unable to embody and realize welfare. The type of research is Normative legal research. The approach method used in this research uses qualitative methods.
Juridical Review of Traffic Violations Committed by School Children (Case Study of High Schools in Surakarta City) Candra Nur Alim; Moh Indra Bangsawan
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to conduct a juridical review of traffic offenses committed by school children, with a focus on high school students in Surakarta City. Traffic violations committed by school children can have serious consequences, such as traffic accidents and physical injuries, as well as have a negative impact on legal awareness and compliance with traffic regulations among the younger generation. The research method used is normative legal research with a case study approach. The data obtained was collected through literature research, analysis of laws and regulations, and field observations related to traffic violations committed by high school students in Surakarta City. The results of this study provide a clear picture of the types of offenses often committed by high school students, as well as the legal consequences they may face. The research findings show that traffic violations committed by schoolchildren include using motorcycles without helmets, going against the flow of traffic, violating traffic signs, and using cell phones while driving. The possible legal consequences faced by high school students include prosecution by police officers, payment of fines, and revocation of driving licenses.
UMKM Cooperation Agreement with The Retail System (Case Study on MSME Bakti Indonesia with PT. Indomarco Prosmatama/Indomaret Salatiga) Hilham Fatiha; Moh Indra Bangsawan
Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of the research is to find out how the implementation of cooperation agreements and dispute resolution occurs in the event of default between UMKM BAKTI INDONESIA and PT. Indomarco Pristmatama/INDOMARET. Research uses normative legal research, namely research on legal rules, principles, concepts or doctrines. Involves careful systematic exposition, analysis, and critical evaluation of legal rules, principles or doctrines related to the formulation of the problem. Implementation of the Cooperation Agreement Between UMKM BAKTI INDONESIA and PT. Indomarco Pristmatama/INDOMARET is in accordance with Article 1338 of the Civil Code concerning the principle of freedom of contract and Article 1320 of the Civil Code concerning the legal terms of buying and selling but in practice it still encounters obstacles. The form of settlement in the event of default is as described in 1276 of the Civil Code and through litigation through the District Court. Dispute Resolution If There Is a Default in the Agreement Between UMKM BAKTI and PT. Indomarco Pristmatama/INDOMARET actually did not regulate in writing the form of settlement, but if in the future it does occur it should be resolved in non‐litigation when one party still cannot find an agreement.
Co-Authors Absori Achmadi Aeni, Nur' Agusti Prayoga Agustian, Muhammad Dhani Ahiruddin Ahiruddin Ahmad Mushlih Al Farabi, Muhammad Ramdhan Fathin Alex Teguh Prastyo Alisa Zahra Sakdiya Alvian Tresna Chariza Amanda Khoirun Nisa Aminuddin Mustaffa ANDRIANSYAH Anissa Nur Zahrani Annisa Annisa Antonio, Marites Del Prado Arief Budiono Arnold Tri Hantoro Bambang Sukoco Binar Sapto Nugroho Boby Syefrinando Budi Santoso Candra Nur Alim Clarizze Yvoine Mirielle Dewi Eko Wati Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Dewi Kusuma Diarti Disemadi, Hari Sutra Eka Yektiningsih Endah Pujiastuti Endhico Prima Ardilaga Engine Kubota Esmara Sugeng Fadila Fais Alim Fadlilah Fadlilah Fahmi Fairuzzaman Fitriani Nur Damayanti Fortunasari, Fortunasari Fransisko Chaniago Ganadi, Yusse Putri Habibi, M. Fadly Hamdan Hamdan Harun Harun Hayati Hayati Hazairin Habe Hilham Fatiha Huda Huda Husin Husin Husin, Husin Iksan Iksan Ipmawan Muhammad Iqbal Istani, Istani Jan Alizea Sybelle Juanda Yuviant Hafiidh Kelik Wardiono Khansa Adelia Labibah Kukuh Ari Febrianto Layla Qodri Ani Lisa, Hendro Lukman Yusudin Luthfia Nurhaliza Wirawan M Junaidi Mariska Jasiaat Marjanah, Iramadya Dyah Michel Lee Tranh Muh. Ikbal, Muh. Muhamat Farera Syahbria Hutama Muhammad Farrel Haristyanto Muhammad Gilang Pratama Muhammad Ridwan Murtiyanto Muhammad Safrizal Nanik Rumiati Napratilora, Martina Natangsa Surbakti Nazari Nazari Nazurty Nazurty Nuria Siswi Enggarani Osila Rama Sagita R Rahmawani R Ramadani Raditya Bagus Pradana Ragilia Putri Wandansari Ramli, Michrun Nisa Ridwan, Ridwan Rika Maya Rika Yunita Hardiyati Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini Ririn Anggraini Rizka Saffa Abdullah Abdad Safira Hafis Pradina Sandya Mahendra Sandya Mahendra Sandya Sandya Mahendra Sanjaya, Budi Siti Mariah Ulfah Sjahruddin, Herman Sri Utari. S, Maria Theresia Suci Fitriani, Suci Syaifuddin Zuhdi Tegar Wahyudi Tiara Dwiyanti Tirie, Frilita Bernadette Tranh, Michel Lee Trias Hernanda Trias Hernanda Ulfah Dwi Rahmawati Utami, Sapriya Utami, Supriyana Valisher Sapayev Via Puja Laksana Wafda Vivid Izziyana Wardah Yuspin Wida Daning Mulia Yuli Prasetyo Tri Pamungkas Yulian Dwi N yusse putri ganadi