Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum UIR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JOURNAL EQUITABLE Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Law Research Review Quarterly Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Borneo Student Research (BSR) Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Bacarita Law Journal Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Masyarakat Madani Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum JURNAL RETENTUM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum J-CEKI Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Elviandri, Elviandri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IDEAL REGULATIONS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST MEDICAL MALPRACTICE TRADITIONAL HEALTH WORKERS Oktareza, Dwi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Elviandri; Suhadi, Nainuri
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1410

Abstract

Traditional health services in Indonesia play an important role in maintaining public health, but the increasing cases of malpractice in this practice can endanger patient safety. The main challenges are the lack of supervision and the lack of legality that exacerbate the potential for malpractice. Therefore, strict legal protection is needed to ensure that traditional medicine is safe, effective, and meets standards, as well as to protect patients and traditional health workers. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and case study approach. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively to understand the legal protection for patients of traditional health services. This study proposes strengthening supervision of traditional health practices through the establishment of a Traditional Health Worker Supervisory Board and non-litigation dispute resolution mechanisms such as mediation or arbitration. In addition, strict law enforcement against malpractice through administrative, civil, and criminal law will increase the accountability of traditional health workers, improve the quality of services, and provide a sense of justice for patients. Thus, it is hoped that a balance will be created between preserving tradition and effective legal protection to create a safe and fair health system in Indonesia.
THE IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING THE LIMITATION OF REGIONAL HEADS' TERMS ON THE CONSTITUTIONALITY OF REGIONAL HEADS' NOMINATIONS Noor, Andreyan; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1419

Abstract

The limitation of regional heads' terms in Indonesia is basically related to two things, the first is to avoid abuse of authority, and the second is to regenerate leadership in the regions, therefore the limitation of the regional heads' terms is very important. This research is normative legal research with a statute approach and a case approach, by analyzing the decisions of the Constitutional Court such as Decision Number 22/PUU-VII/2009, Number 67/PUU-XVIII/2020, and Number 2/PUU-XXI/2023. This study examines how the Constitutional Court interprets the term limits of regional heads, including the calculation of the term of office for regional heads who do not complete their term of office. The results of this study show that the Constitutional Court emphasizes that a term of office that is served for half of the term or more is counted as one full term, both for definitive officials and temporary officials. This interpretation aims to ensure legal certainty and prevent abuse of power, by providing protection for the constitutional rights of citizens who wish to run for re-election. The Constitutional Court's decision also confirms that the norm of term limits for regional heads is in line with the principles of justice, proportionality, and legal certainty guaranteed in the 1945 Constitution. Thus, this term limit is not only served to prevent the dominance of power, but also to encourage the regeneration of healthy leadership in the Indonesian democratic system. The implications of this Constitutional Court decision are very important for the implementation of the 2024 Simultaneous Regional Head Elections, where the KPU and Bawaslu must ensure the consistent implementation of this norm, to ensure the creation of fair, transparent, and quality elections.
POLITIK HUKUM PENATAAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNMENT Ardiansyah, Ardiansyah; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198

Abstract

Koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia berperan penting dalam stabilitas politik dan pembentukan pemerintahan yang efektif. Namun, koalisi yang terbentuk sering kali berlandaskan pragmatisme kekuasaan, bukan kesamaan visi jangka panjang, yang dapat mengancam demokrasi dan melemahkan fungsi oposisi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implikasi koalisi partai politik terhadap good government dan clean government. Dalam konteks ini, koalisi yang ideal harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan elit partai. Penataan koalisi yang tepat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, bersih, dan berfokus pada pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan oposisi yang kuat dan transparansi dalam kebijakan koalisi menjadi kunci untuk menjaga demokrasi dan mencegah oligarki politik. Selain itu, perlu dibentuk lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan koalisi serta menciptakan dana khusus untuk mendukung program-program koalisi yang berdampak langsung pada rakyat. Penelitian ini menyarankan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme koalisi untuk memastikan koalisi yang stabil dan bertanggung jawab. Dengan koalisi yang berkomitmen pada prinsip-prinsip good government dan clean government, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.
REPOSISI EKSISTENSI DPD RI: MENEGUHKAN POSISI IDEAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Elviandri, Elviandri; Juono, Agustinus Arif; Kusumastuti, Binarida; Ningsih, Linda Setia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4822

Abstract

DPD lahir dengan semangat untuk mengangkat kesetaraan dan kepentingan daerah, memperkuat kesatuan nasional dan local wisdom serta fungsi cheksand balances sebagai bentuk penguatan kehidupan demokrasi. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan, ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Penelitian ini bertujuan untuk meneguhkan posisi ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem perwakilan bertujuan untuk mewakili unsur kedaerahan, dengan harapan dapat memperkuat integrasi bangsa yang mungkin terganggu akibat ketegangan antara pusat dan daerah akibat sentralisasi kekuasaan. Namun, harapan akan peran ideal DPD sebagai representasi konstituen daerah tampaknya terhambat, mengingat dalam konstitusi, kedudukan DPD terkait dengan fungsi legislasi lebih terbatas dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kehadiran DPD sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pengembilan keputusan di tingkat nasional (pusat) akan kehilangan maknanya yang hakiki jika tidak segera mereposisi eksistensi DPD RI dan meneguhkan posisi ideal DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ada tiga upaya yang bisa dilakukan yaitu melaui: konvensi ketatanegaraan, perubahan konstitusi dan penguatan institusional. Penguatan institusional DPD dapat dimulai dengan aktifnya Anggota DPD dalam penyelesaian permasalahan kedaerahan (bukan sekedar pencitraan) sehingga keberadaan DPD dapat dirasakan lansung kemanfatannya oleh masarakat, ini menjadi titik awal dari meneguhkan eksistensi dan posisi ideal DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
Analisis Kesiapan Polisi dan Hakim dalam Memberikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Samarinda Andayani, Ana; Nurcholis, Muhammad; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Journal of Education Research Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v6i1.2182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kesiapan aparat kepolisian dan hakim dalam memberikan perlakuan yang adil kepada penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, terutama saat berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis melakukan wawancara dengan aparat kepolisian dan hakim di Kota Samarinda serta mengumpulkan data dari dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan hukum yang mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran aparat hukum terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas terutama bagi tunanetra, tunarungu, dan tunawicara yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan menyampai keterangan pada proses peradilan. Sehingga perlunya pelatihan dan pembentukan aturan khusus mengenai hak-hak dan cara penanganan yang khusus pula bagi penyandang disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunawicara) menjadi rekomendasi utama oleh penulis agar keadilan dapat tercapai secara inklusif.
POLTIK HUKUM PENGATURAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI BERBASIS E-GOVERNANCE DAN DYNAMIC GOVERNANCE Suswadi, Suswadi; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5199

Abstract

Transportasi online berkembang pesat di era disrupsi, membawa tantangan besar dalam sektor kebijakan publik, terutama dalam pengaturan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Di tengah pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi, terdapat kesenjangan dalam regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik. Pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan adil. E-governance dan dynamic governance dipandang sebagai solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online dan tawaran model regulasi hukum transportasi berbasis e-governance dan dynamic governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Kajian ini mengusulkan desain model regulasi hukum transportasi online berbasis e-governance dan dynamic governance yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konsumen serta pekerja. Pemerintah, dalam hal ini, harus memperbaharui regulasi yang mengatur sektor transportasi online, seperti tarif, keselamatan, hak-hak pengemudi, serta transparansi operasional perusahaan aplikator. Sinergi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga penting untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang lebih adil dan jelas, diharapkan sektor transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Analisis Yuridis Tentang Threshold Pilkada Berdasarkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Salas, Jevi; Elviandri, Elviandri; Prasetyo, Bayu
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.143

Abstract

This study aims to analyze the juridical aspects of the threshold provisions in the Pilkada by referring to the decision. The research method used is a normative research method with a case approach that focuses on analyzing the Constitutional Court Decision Number 60/PUUXXII/2024. The results of the analysis show that the Constitutional Court's decision provides a new interpretation of the threshold provisions, which has the potential to affect the constitutional rights of political parties and independent candidates in the Pilkada contestation. The implication of this decision is a significant change in the regional head nomination mechanism in Indonesia. The General Elections Commission (KPU) revised KPU Regulation Number 8 of 2024 to KPU Regulation Number 10 of 2024 to adjust the nomination regulations with democratic principles and applicable laws. Thus, this decision ensures the legality of regional head candidacy and increases the value of democracy in the 2024 simultaneous regional elections in Indonesia.
Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur Lukman, Lukman; Surahman, Surahman; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Elviandri, Elviandri
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8907

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Implementasi PHK Dihubungkan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di Kalimantan Timur”. Melihat kenyataan (das sein) yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (das sollen), maka penting kiranya dilakukan penelitian untuk mengungkap permasalahan yang menjadi penyebab Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak diimplementasikan pekerja/buruh dan pengusaha. Dari penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan penalaran deduktif yaitu penalaran dari yang luas ke yang lebih khusus ini, dengan landasan analisis studi kepustakaan dan kasus diharapkan dapat memberikan gambaran penyebab dan kendala dari permasalahan yang masih terjadi tersebut sehingga bisa memberikan solusi. Dalam penelitian yuridis normatif ini, bahan hukum yang mengikat menjadi sumber data sekunder, yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer, hukum sekunder, atau hukum tersier, tergantung pada tingkat kekuatan kewenangannya dalam berbagai perspektif. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis, faktual, dan valid. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung dianalisis secara komprehensif dan terinci untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis dan praktis, sehinga Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerja ini dapat diimplementasikan yang bermuara pada terwujudnya keadilan hukum bagi pekerja/buruh dan pengusaha, serta mewujudkan kesejahteraan secara keseluruhan kepada rakyat Indonesia.
Juridical Analysis of the Duality of Cryptocurrency Status as a Payment Instrument and Investment Commodity in Indonesian Regulation Gilvina Grace B.A.; Muhammad Nurcholis Alhadi; Surahman Surahman; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1998

Abstract

Cryptocurrency has emerged as a global innovation since the launch of Bitcoin in 2009, underpinned by blockchain technology that offers enhanced efficiency and transparency. Despite its potential, cryptocurrency presents complex legal challenges, particularly concerning its regulatory status. In Indonesia, cryptocurrency faces a dual regulatory framework: it is prohibited as a means of payment by Bank Indonesia pursuant to Law No. 7 of 2011 on Currency, yet simultaneously recognized as a tradable investment commodity by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). This study aims to analyze the implications of this duality for Indonesia’s national regulatory system. Using normative legal research and a statutory approach, the study reveals significant legal uncertainty arising from institutional regulatory inconsistencies. Such uncertainty may impede innovation and compromise consumer protection. Therefore, regulatory harmonization is essential to ensure legal certainty and adaptability, drawing on the theories of legal certainty and progressive law.
Juridical Analysis of Violation of Core-Plasma Partnership Agreement of Palm Oil Plantation Between PT Hardaya Inti Plantation and Plasma Amanah Farmers Cooperative (Case Study of KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023) Syarief Hidayatullah; Surahman Surahman; Muhammad Nurcholis Alhadi; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1999

Abstract

The inti-plasma partnership scheme in the oil palm plantation sector aims to create a mutually beneficial relationship between large companies (nucleus) and smallholders (plasma). However, in practice, there are often inequalities that cause plasma farmers to lose control over their businesses. This research analyzes the violation of the partnership agreement between PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) and Koperasi Tani Plasma Amanah as decided in KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023. The focus of the analysis includes the forms of juridical, financial, and operational control that PT HIP exercised over the cooperative, as well as the legal implications based on Jeremy Bentham's theories of civil law, competition, and justice. The results show that PT HIP has abused its dominant position by fully controlling the partnership agreement, limiting cooperatives' access to decision-making, and implementing non-transparent financial practices. KPPU has imposed administrative sanctions in the form of an agreement addendum obligation, an independent audit, and a fine of Rp1,000,000,000.00. However, an evaluation of this decision indicates that the sanction has not fully provided substantive justice for plasma farmers, given the absence of a direct compensation mechanism. Therefore, there is a need to strengthen regulations and implement more effective monitoring and law enforcement mechanisms to ensure fairer and more sustainable partnership relationships in the oil palm plantation industry in Indonesia.
Co-Authors Abdillah, Fiqri Absori Absori Adelya, Eka Aidil Aidil Aidil, Aidil Aksar Aksar Aksar Andayani, Ana Andi Fratiwi Andi Wibowo Andrean, Fisaka Wahyu Aprilyani Ikra, Putri ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arif Pratama, Rio Asrizal Saiin Aswin Zulfahmi Bayu Prasetyo, Bayu Dana, Robin Darlis Pattalongi, Muhammad Darmawan, Aman Demitha selvira amellia Desi Sommaliagustina Devi Mustika Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani, Farkhani Gilvina Grace B.A. Gustiawan, Putra Chusnul Hafied Zen Indra Perdana Iranda Nadya Febianty Juono, Agustinus Arif Kholik, Sadam Khudzaifah Dimyati Kusumastuti, Binarida Larassati, Aura Dara Lisa Anggraini LUKMAN, LUKMAN Muh Zuhri Muhammad Amin Muhammad Hanafi Muhammad Kholil Muhammad Miftah, Muhammad Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Taufiq Munir Anshory Nazrin, Mohamad Ningsih, Linda Setia Noor, Andreyan Norrafika Safitri Nugroho, Sigit Sapto Nurcholis, Muhammad Octaviani, Simalango Juita Oktareza, Dwi Pattalongi, Muhammad Darlis Pebrian, Aldi Putri, Merin Ananda Rahayuningsih, Uut Rahmatullah Ayu Hasmiati Raihana Raihana Raihana Raihana Raja Desril Ricky Indrawan safutra Ridwan, Agusriansyah Rifandi, Andri Rifki Hidayat Rio Arif Pratama Riza, Wahyu Friyonanda Ryan Tan Hui Salas, Jevi Saputra, Erlyando Shaleh, Ali Ismail Sigit Sapto Nugroho Suhadi, Nainuri Sulistafando, Ravidan Maheer Sunariyo, Sunariyo Surahman Surahman Surahman Surahman Surahman Suswadi Sutag Harsie Syarief Hidayatullah Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari Wijoseno, Taufik Yulianingrum, Aullia Vivi Zen, Hafied