Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum UIR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JOURNAL EQUITABLE Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Law Research Review Quarterly Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Borneo Student Research (BSR) Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Education Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Bacarita Law Journal Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Masyarakat Madani Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum JURNAL RETENTUM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum J-CEKI Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Elviandri, Elviandri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls Saputra, Erlyando; Elviandri, Elviandri; Yulianingrum, Aullia Vivi; Alhadi, Muhammad Nurcholis
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3362

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mengalami perubahan metode konversi suara dari Kuota Hare pada pemilu sebelumnya menjadi metode divisor Sainte-Laguë murni dalam Pemilu 2019 dan 2024. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan keadilan representasi di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat bias keterwakilan yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut, apakah menghasilkan keterwakilan tinggi (over-representation) atau rendah (under-representation), serta menilai dampak mekanis konversi suara terhadap distribusi kursi. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian masing-masing metode dengan prinsip keadilan dalam teori Justice as Fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Simulasi dilakukan terhadap hasil Pemilu Legislatif 2024 secara nasional dan lima daerah pemilihan (dapil) sebagai sampel, menggunakan metode Kuota Hare dan Sainte-Laguë murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kuota Hare menghasilkan derajat proporsionalitas dan distribusi representasi yang lebih adil dibandingkan metode Sainte-Laguë murni. Dari perspektif teori keadilan Rawls, Kuota Hare lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif, khususnya asas perbedaan (difference principle) dan pemerataan manfaat politik.
Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia Kholik, Sadam; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3415

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum positif serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam praktik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deduktif dan teori kepastian hukum Hans Kelsen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersedia, sifat putusan yang deklaratif, ketiadaan administrative enforcement, dan lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh menyebabkan rendahnya tingkat eksekusi. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait hubungan antara norma eksekusi dan efektivitas kelembagaan dalam menjamin legal compliance. Gagasan yang ditawarkan berupa reformulasi sistem eksekusi PTUN melalui pembentukan unit pelaksana di bawah Mahkamah Agung dengan kewenangan struktural dan sanksi administratif, sebagai solusi untuk memperkuat daya paksa hukum dan melindungi hak warga negara secara substantif. Rekomendasi yuridis dan kebijakan menyarankan pada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan reformulasi terhadap Pasal 116 UU PTUN dengan menambahkan ketentuan pemaksaan hukum (executorial force) yang jelas dan mengikat.
Model of Swamp and Peat Area Protection Policy Based on Justice and Local Community Empowerment Wijoseno, Taufik; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i2.6239

Abstract

Peatland management in Kutai Kartanegara faces major challenges, especially due to the expansion of the coal mining industry. Regional Regulation No. 1 of 2016 is designed to protect peat swamp ecosystems and support the welfare of local communities, but its effectiveness is questionable amid the rapid exploitation of natural resources. This study aims to evaluate the effectiveness of the 2016 Regional Regulation in maintaining ecological and social balance through normative juridical law analysis that includes related laws and John Rawls' distributive justice theory approach. The Normative Juridical Citation Method and data are collected from primary legal sources, including Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, as well as Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 1 of 2016 itself and secondary legal sources in the form of relevant literature, such as books, journals, articles and internet sources as well as mass media, both print and online and allow data triangulation to be carried out. The study results show that weak supervision and the absence of strict sanctions for mining companies hinder the optimal implementation of the Regional Regulation, causing adverse impacts on the environment and community welfare. The analysis shows that these regulations are not entirely fair to local communities that are vulnerable to the negative impacts of the mining industry. This study recommends the revision of the Regional Regulation to add strict environmental sanctions provisions and strengthen community participation in peatland management to achieve ecological justice that is in line with regional economic development.
Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Transaksi Bisnis Online pada Aspek Privasi Data dan Keamanan Konsumen Putri, Merin Ananda; Elviandri, Elviandri; Pratama, Rio Arif
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5439

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam transaksi bisnis online, khususnya terkait privasi data dan keamanan konsumen. AI telah meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan e-commerce, namun juga menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam perlindungan data pribadi. Dengan metode yuridis-normatif, studi ini mengkaji regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan PP No. 80 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kekosongan dan kelemahan hukum dalam penerapan serta pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem bisnis online yang aman dan bertanggung jawab. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum terkait AI serta mendukung perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia.
Misapplication of the Concept of Actual Losses in Pretrial Decision No.113/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel Dana, Robin; Alhadi, Muhammad Nurcholis; Surahman, Surahman; Elviandri, Elviandri
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i2.45648

Abstract

Corruption is a special crime that is different from general crimes because it requires state financial losses as a basic element. Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 emphasizes that corruption must be viewed as a material crime, so that the element of real and definite state losses (actual loss) must be proven investigatively. This concept requires an accurate and final calculation of state losses as part of at least two valid pieces of evidence as specified in Article 184 of the Criminal Procedure Code. This study aims to examine the judge's error in the Pretrial Decision No. 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, which does not make actual loss a valid piece of evidence in the application of coercive measures against corruption suspects. Using normative research methods through a legal approach and case studies, as well as qualitative analysis, it was found that pretrial judges still use a formal crime approach and accept evidence that does not meet the actual loss standard. This error has implications for legal uncertainty and has the potential to harm the suspect's rights in the criminal process.
Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence (AI) Dalam Transaksi Bisnis Online pada Aspek Privasi Data dan Keamanan Konsumen Putri, Merin Ananda; Elviandri, Elviandri; Pratama, Rio Arif
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.5439

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam transaksi bisnis online, khususnya terkait privasi data dan keamanan konsumen. AI telah meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan e-commerce, namun juga menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam perlindungan data pribadi. Dengan metode yuridis-normatif, studi ini mengkaji regulasi seperti UU ITE, UU PDP, dan PP No. 80 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kekosongan dan kelemahan hukum dalam penerapan serta pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem bisnis online yang aman dan bertanggung jawab. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum terkait AI serta mendukung perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia.
Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE Sunariyo, Sunariyo; Elviandri, Elviandri; Rahayuningsih, Uut; Prasetyo, Bayu
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/s6yw8h91

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa mengenai sistem pembuktian tindak pidana siber di Indonesia. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya pemahaman terkait validitas alat bukti elektronik dan disharmoni antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berakibat pada lemahnya tindak lanjut hukum terhadap laporan kejahatan siber. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, diikuti oleh 30 orang mahasiswa dan 20 orang dari mayarakat umum dengan metode ceramah normatif-yuridis, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman tentang validitas alat bukti digital dari sisi formil dan materiil, serta pentingnya dokumentasi forensik dalam proses penyidikan. Diskusi juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi dan pendampingan hukum bagi korban kejahatan siber agar proses pelaporan tidak terhambat karena kekurangan alat bukti. Kesimpulannya, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi cybercrime, dan mendorong reformasi hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2019/PN PDP DAN 172/PID.SUS/2020/PN SBS Gustiawan, Putra Chusnul; Prasetyo, Bayu; Elviandri, Elviandri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.755

Abstract

Indonesia, as a state based on law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, is obliged to guarantee the protection of human rights, including the rights of children as a vulnerable group. Child protection is reinforced through Article 28B of the 1945 Constitution and Law No. 35 of 2014 in conjunction with Law No. 17 of 2016, which explicitly prohibit all forms of sexual violence against children. Philosophically, child protection reflects respect for human dignity; juridically, it is a constitutional mandate and statutory obligation; while sociologically, it is necessary to prevent the destruction of future generations caused by sexual violence. The urgency of this research arises from the increasing number of sexual violence cases against children and the presence of sentencing disparities, as reflected in Decision No. 21/Pid.Sus/2019/PN Pdp and Decision No. 172/Pid.Sus/2020/PN Sbs. This study aims to analyze judicial considerations in both decisions and identify their implications for victims, perpetrators, and society. The research applies a normative juridical method with statutory and case approaches, supported by primary and secondary legal materials analyzed descriptively and analytically. The findings show that judges based their rulings on Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Law, taking into account trial evidence, psychological impacts on victims, and violated social values. However, disparities emerged: six years’ imprisonment with an IDR 800 million fine in the Pdp case, and seven years’ imprisonment with only an IDR 60 million fine in the Sbs case. Such inconsistencies undermine legal certainty and judicial legitimacy. In conclusion, although sentencing has reflected criminal accountability, a balance between retributive and restorative aspects is lacking. Clear sentencing guidelines and stronger protection and recovery measures for child victims are therefore recommended to realize substantive justice.
Analysis of Court Decisions Regarding In Persona Claims in Credit Agreement Cases: Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (In Persona) pada Perkara Perjanjian Kredit Adelya, Eka; Elviandri; Arif Pratama, Rio
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i2.3726

Abstract

This study examines the legal reasoning employed by judges in resolving civil cases involving insufficient parties (in persona) within credit agreement disputes, and evaluates the consistency of judicial considerations across three levels of the court system: District Court, High Court, and the Supreme Court. The issue arises due to the absence of clear standards regarding which parties must be included in civil lawsuits, particularly in credit agreements that often involve more than two parties. Using a normative juridical method with a statutory and case approach, this research analyzes three decisions: No. 30/Pdt.G/2022/PN WNG, No. 133/PDT/2023/PT SMG, and No. 469 K/Pdt/2024. The findings reveal differing judicial orientations: the District Court prioritizes the substance of default, the High Court emphasizes formal completeness of parties, and the Supreme Court seeks a balance between both. The study concludes that there is no uniformity in judicial assessment concerning party sufficiency in credit agreement disputes, indicating the need for the Supreme Court to issue clear guidelines to ensure legal certainty and the protection of all parties involved.
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: Analisis Yuridis Pembatalan Keputusan Kpu Kabupaten Mahakam Ulu Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/Phpu.Bup-Xxiii/2025 Miftah, Muhammad; Prasetyo, Bayu; Elviandri
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 15 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v15i2.3729

Abstract

This study examines Constitutional Court Decision No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, which annulled the results of the 2024 Mahakam Ulu Regency Regional Head Election due to proven serious violations of the principle of neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) and abuse of authority by the incumbent regent in supporting his biological child’s candidacy for regional head. Employing a normative juridical method and a case study approach, the research focuses on analyzing the Constitutional Court’s legal reasoning and the juridical implications of annulling the decision of the Mahakam Ulu General Election Commission (KPU). The findings indicate that the actions of the public official in question met the criteria for structured, systematic, and massive (TSM) violations, significantly undermining electoral integrity and fairness. The Constitutional Court’s ruling is regarded as a form of constitutional protection of voters’ rights as well as a reinforcement of the rule of law and substantive democracy. This study underscores the urgency of reforming the electoral oversight system and strictly enforcing the principle of bureaucratic neutrality in the conduct of regional elections in Indonesia.
Co-Authors Abdillah, Fiqri Absori Absori Adelya, Eka Aidil Aidil Aidil, Aidil Aksar Aksar Aksar Andayani, Ana Andi Fratiwi Andi Wibowo Andrean, Fisaka Wahyu Aprilyani Ikra, Putri ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arif Pratama, Rio Asrizal Saiin Aswin Zulfahmi Bayu Prasetyo, Bayu Dana, Robin Darlis Pattalongi, Muhammad Darmawan, Aman Demitha selvira amellia Desi Sommaliagustina Devi Mustika Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani, Farkhani Gilvina Grace B.A. Gustiawan, Putra Chusnul Hafied Zen Indra Perdana Iranda Nadya Febianty Juono, Agustinus Arif Kholik, Sadam Khudzaifah Dimyati Kusumastuti, Binarida Larassati, Aura Dara Lisa Anggraini LUKMAN, LUKMAN Muh Zuhri Muhammad Amin Muhammad Hanafi Muhammad Kholil Muhammad Miftah, Muhammad Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Taufiq Munir Anshory Nazrin, Mohamad Ningsih, Linda Setia Noor, Andreyan Norrafika Safitri Nugroho, Sigit Sapto Nurcholis, Muhammad Octaviani, Simalango Juita Oktareza, Dwi Pattalongi, Muhammad Darlis Pebrian, Aldi Putri, Merin Ananda Rahayuningsih, Uut Rahmatullah Ayu Hasmiati Raihana Raihana Raihana Raihana Raja Desril Ricky Indrawan safutra Ridwan, Agusriansyah Rifandi, Andri Rifki Hidayat Rio Arif Pratama Riza, Wahyu Friyonanda Ryan Tan Hui Salas, Jevi Saputra, Erlyando Shaleh, Ali Ismail Sigit Sapto Nugroho Suhadi, Nainuri Sulistafando, Ravidan Maheer Sunariyo, Sunariyo Surahman Surahman Surahman Surahman Surahman Suswadi Sutag Harsie Syarief Hidayatullah Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari Wijoseno, Taufik Yulianingrum, Aullia Vivi Zen, Hafied