Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.446
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum UIR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JOURNAL EQUITABLE Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Law Research Review Quarterly Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of Law and Economics Review Borneo Student Research (BSR) Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Lentera:Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Education Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Bacarita Law Journal Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Masyarakat Madani Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology JURNAL RETENTUM ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Journal of Innovative and Creativity Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Padamu Negeri Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Jurnal Cendekia Ilmiah Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Elviandri, Elviandri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Legislasi di Era Transformasi Digital Elviandri, Elviandri; Putri, Ona Monisca; Azqmi, Ulul; Hayuningtyas, Wilda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4870

Abstract

Pesatnya transformasi digital telah memunculkan pacing problem, yakni kondisi ketika perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum untuk beradaptasi. Fenomena ini berdampak signifikan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait mekanisme partisipasi publik yang semakin terdigitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas konstitusional partisipasi publik digital dalam proses legislasi serta urgensi pengembangan model legislasi adaptif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Fokus kajian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya meaningful participation dalam pembentukan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi publik berbasis digital yang saat ini diterapkan masih bersifat prosedural dan rentan terjebak pada fenomena click-activism, di mana keterlibatan publik hanya diukur dari kuantitas interaksi tanpa jaminan kualitas deliberasi. Ketiadaan mekanisme verifikasi identitas yang memadai serta tidak adanya kewajiban pemberian umpan balik dari pembentuk undang-undang menyebabkan hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang kaku turut menciptakan Collingridge Dilemma, yang menghambat kemampuan hukum untuk merespons inovasi teknologi secara tepat waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi proses legislasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan harus diarahkan pada pemenuhan substansi demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pelembagaan konsep Regulatory Sandbox dalam sistem hukum nasional serta revisi ketentuan partisipasi publik agar mencakup mekanisme umpan balik terverifikasi yang bersifat wajib, guna memastikan hukum tetap adaptif, responsif, dan demokratis di era digital.
Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia Ario, Dion; Situngkir, Swandi Aliverchan; Situngkir, Fernandes; Elviandri
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 7 No 1 (2025): Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v7i1.13426

Abstract

The recognition of living law in Indonesia’s 2023 Criminal Code (KUHP 2023) has sparked significant debate regarding its compatibility with the principle of legality and human rights protection. Existing studies largely approach this issue descriptively, leaving a gap in normative analysis concerning the transformation of legality and its constitutional limits. This study critically examines the incorporation of living law in the KUHP 2023 by analyzing its implications for the shift from formal legality toward material legality and the resulting tension between legal certainty, human rights, and communal justice. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and philosophical approaches, drawing on theories of material legality, legal pluralism, and constitutionalism. The analysis focuses on relevant provisions of the KUHP 2023, legal doctrines, and international human rights principles to assess the conditions and limits of applying living law within criminal law. The findings reveal that the recognition of living law represents a deliberate move toward a socially responsive criminal justice system. However, this shift also generates inherent human rights challenges, particularly concerning the foreseeability of criminal norms and the risk of arbitrary enforcement. This study argues that such tensions cannot be eliminated but must be managed through constitutional interpretation, judicial restraint, and human rights–based oversight. The study contributes a normative framework for balancing legality, human rights protection, and communal justice within Indonesia’s plural legal system, offering guidance for legislators, judges, and law enforcement authorities.
Analisis Implementasi Hukum Kepemiluan dan Kepartaian dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas di Indonesia Taufiq, Muhammad; Suparno, Achmad; Elviandri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3560

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam upaya mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memastikan legitimasi kekuasaan, sehingga kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan keberadaan partai politik memegang peranan strategis. Kajian ini menelaah efektivitas regulasi seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan pelaksana dari KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis landasan hukum, praktik penyelenggaraan, serta berbagai putusan lembaga peradilan pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, potensi konflik kepentingan elite partai, dan praktik politik uang. Selain itu, kualitas pendidikan politik dan tata kelola partai turut mempengaruhi efektivitas hukum kepemiluan dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta reformasi internal partai untuk membangun pemilu yang benar-benar demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.
Hegemoni Positivistik Dan Involusi Local Wisdom: Menata Pembangunan Hukum Di Indonesia Maulidha Eka Pratiwi; Reny Oktaviani Paturu; Tiya Manikam Sariayana; Elviandri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4134

Abstract

Pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup, otonom, dan terlepas dari nilai moral serta realitas sosial masyarakat. Dominasi tersebut berdampak pada praktik penegakan hukum yang formalistik dan prosedural, sehingga sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif dan menjauhkan hukum dari kebutuhan masyarakat yang majemuk. Selain itu, pendekatan positivistik turut memarginalkan living law dan local wisdom yang sejatinya merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan paradigma positivistik dalam pembangunan hukum nasional serta menawarkan kerangka konseptual pembangunan hukum keindonesiaan melalui perpaduan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis konseptual dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori hukum pembangunan memberikan dasar struktural bagi hukum sebagai sarana pembaruan sosial yang tertib dan terarah, sementara hukum progresif berfungsi sebagai koreksi etis dan humanistik untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif. Dengan demikian, hukum keindonesiaan dapat dirumuskan sebagai sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila serta mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kearifan lokal. Hukum keindonesiaan berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial yang humanistik, kontekstual, dan berkeadaban, sehingga relevan untuk menjawab tantangan pembangunan hukum nasional dalam masyarakat Indonesia yang plural.
Local Wisdom and Justice Principles in Musyarakah Mutanaqisah Financing Law at Sharia Bankaltimtara Herman, Akhmad Sobyan; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri; Surahman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i2.8007

Abstract

This study aims to analyze the integration of local wisdom and the principle of substantive justice in the financing practice of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) in Bankaltimtara Syariah, East Kalimantan. The central problem is the empirical-normative gap between formal sharia compliance (Sharia Compliance) and the effectiveness of integrating local wisdom (deliberation, cooperation) as an instrument of social law. Using a socio-legal approach (sociological jurisprudence with a descriptive qualitative method), this study is supported by the triangulation of data from in-depth interviews, observations, and document studies. The theoretical significance confirms that Islamic banking practices operate within a legal pluralist framework, demonstrating that the integration of local wisdom serves as a social mechanism of compliance, thereby strengthening the legitimacy of Islamic law. Results show that the integration of local values has been proven to strengthen customer compliance and realize distributive justice through proportional risk sharing and contract transparency. Substantive justice is achieved through dialogue-based dispute resolution and flexible payment options. Effective MMQ governance requires an adaptive and contextual model that prioritizes the principles of raḥmah and adl, ensuring the well-being of customers (hifz al-nafs and hifz al-māl) and the sustainability of partnerships, going beyond formal compliance.
FEMINIST LEGAL THEORY: PERJUANGAN KESETARAAN DALAM STRUKTUR HUKUM Indah Ratnanun; Turnip Mega Marta; Zahrah Khan; Khairunnisa Zain Dzakiyah; Elviandri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1882

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi mengkritisi klaim netralitas hukum yang dalam praktiknya kerap mereproduksi ketimpangan gender, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan genealogi dan ragam aliran Feminist Legal Theory (FLT)—liberal, sosialis/Marxis, kultural, interseksional, postkolonial, dan postmodern—serta relevansinya bagi filsafat hukum; dan (2) merumuskan kerangka konseptual penerapan perspektif feminis dalam pembaruan hukum nasional menuju keadilan gender yang bersifat substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kritis-filosofis, deskriptif dan reflektif-kritis, berbasis studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui kerangka analisis sosio-kritis. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa klaim netralitas hukum bersifat semu karena kategori, bahasa, dan praktik penegakan hukum dibentuk oleh “male norm” yang mengabaikan pengalaman konkret perempuan dan kelompok rentan. Kedua, berbagai aliran FLT menyediakan perangkat konseptual untuk menggeser orientasi dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif melalui analisis interseksional, kritik terhadap positivisme hukum yang ahistoris, serta dekonstruksi terhadap doktrin dan konsep hukum yang tampak universal. Ketiga, dalam konteks Indonesia, perspektif feminis dalam filsafat hukum membuka dasar normatif bagi sejumlah agenda reformasi, antara lain: gender impact assessment dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perluasan definisi dan instrumen perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, pengakuan kerja reproduktif dan perawatan dalam kebijakan ketenagakerjaan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Feminist Legal Theory ke dalam wacana dan praksis hukum Indonesia merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif yang inklusif dan berperspektif gender.
DESAIN TATA KELOLA PENDANAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN KEPERCAYAAN PUBLIK Sulistafando, Ravidan Maheer; Sanda, Aditya Nur Tio; Elviandri, Elviandri
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.108

Abstract

Pendanaan partai politik menjadi simpul kritis bagi kualitas demokrasi karena memengaruhi independensi partai, legitimasi publik, dan mutu representasi. Praktik pendanaan yang tertutup, ketergantungan pada donor besar, lemahnya audit, serta fragmentasi aturan menggerus public trust dan menghambat terwujudnya demokrasi substantif; kenaikan bantuan negara (PP No.1/2018) semakin menegaskan kebutuhan akan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan merumuskan desain tata kelola pendanaan partai politik yang operasional berbasis prinsip Good Party Governance yang mampu memperkuat demokrasi substantif dan memulihkan kepercayaan publik melalui pengaturan regulatif, kelembagaan, mekanisme transparansi, dan penguatan kapasitas internal partai. Penelitian merupakan studi hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kajian teori Good Governance, Good Party Governance, demokrasi substantif, akuntabilitas publik. Hasil menunjukkan bahwa reformasi komprehensif diperlukan dalam empat bidang terintegrasi: (1) Model Regulatif-Integratif harmonisasi norma dan standardisasi pelaporan; (2) Model Kelembagaan Independen pembentukan otoritas pengawas pendanaan politik yang berwenang dan profesional; (3) Model Transparansi-Digitalisasi sistem pelaporan elektronik real-time dan rekening resmi untuk ketertelusuran; dan (4) Model Pemberdayaan dan Kapasitas pelatihan akuntansi politik, SOP internal, dan unit audit partai. Implementasi simultan keempat formulasi ini diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik kepentingan donor, memulihkan public trust, serta memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.
GREEN LEGAL CONSCIOUSNESS: SEBUAH KERANGKA EPISTEMIK MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERBASIS EKOLOGI Elviandri, Elviandri; Gunawan, Predy; Dwi Edisam, Kuswandi; Firdaus, Andi
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.109

Abstract

meningkatnya bencana ekologis menunjukkan kegagalan paradigma hukum antroposentris yang masih dominan dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai peristiwa, termasuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta kebakaran hutan lintas provinsi, mengonfirmasi bahwa pendekatan hukum yang normatif–reaktif tidak memadai untuk merespons kerusakan ekologis yang bersifat sistemik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan rekonstruksi paradigma kesadaran hukum menuju ekosentrisme serta pengembangan Green Legal Consciousness (GLC) sebagai kerangka epistemik untuk membangun kesadaran hukum berbasis ekologi. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat profetik-transendental serta analisis deskriptif–dialektik–interpretatif. Metode ini digunakan untuk menembus batas positivisme hukum, menafsirkan kembali hubungan manusia–alam, dan mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas konstitusional ekologis dan praktik kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan syarat epistemik bagi keberlanjutan hukum. GLC ditemukan sebagai kerangka transformasi melalui model Epistemic 3D: De-centering (mengurangi dominasi manusia dan mengakui nilai intrinsik alam), Deepening (mengintegrasikan pengetahuan ekologi dan etika lingkungan dalam hukum), dan Delegitimizing (mengoreksi rasionalitas hukum yang bersifat ekstraktif). Kerangka ini memperkuat efektivitas regulasi, membentuk subjek hukum ekologis, dan mendorong terciptanya ekokrasi serta keadilan ekologis di Indonesia.
Corporate Environmental Responsibility Model Based on Indonesian Ecocentric Principles Taufik, Taufik; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri; Hasmiati, Ayu
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.477

Abstract

Abstract Corporate environmental responsibility (CER) is an increasingly significant concept in the modern era, especially in Indonesia, which has abundant natural resources but is vulnerable to exploitation. CER is not only understood as a legal and ethical obligation, but also as a new paradigm that places ecological awareness at the core of business activities. This study aims to analyse a model of corporate environmental responsibility based on ecocentric principles that emphasise balance and harmony between humans and nature. The ecocentric approach requires corporations to go beyond a profit-only orientation by considering the social and environmental impacts of their operational activities. Through normative analysis and case studies in the mining and plantation sectors in Indonesia, this study explores how ecocentric values can be integrated into sustainable business strategies. The results show that the implementation of ecocentric CER has the potential to enhance corporate reputation, strengthen social relations with local communities, and support sustainable environmental conservation. Furthermore, the effectiveness of CER implementation is greatly influenced by government policies and regulations, such as incentives for the application of environmentally friendly technologies and the enforcement of sanctions for environmental violations. Collaboration between the government, corporations, and the community is key to building a business ecosystem that is ecologically just and oriented towards sustainability. In conclusion, CER is not only a moral responsibility, but also a business strategy that is adaptive to market demands and global awareness of environmental issues. Integrating ecocentric values into corporate governance is a strategic step in realising sustainable development that is in line with the principles of ecological justice and shared prosperity. [Tanggung jawab lingkungan korporasi (CER) merupakan konsep yang semakin penting di era modern, terutama di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap eksploitasi. CER tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum dan etika, tetapi juga sebagai paradigma baru yang menempatkan kesadaran ekologis sebagai inti dari aktivitas bisnis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis model tanggung jawab lingkungan korporasi berdasarkan prinsip-prinsip ekosentris yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Pendekatan ekosentris mengharuskan perusahaan untuk melampaui orientasi profit semata dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Melalui analisis normatif dan studi kasus di sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ekosentris dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CER ekosentris berpotensi meningkatkan reputasi korporasi, memperkuat hubungan sosial dengan komunitas lokal, dan mendukung konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, efektivitas implementasi CER sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah, seperti insentif untuk penerapan teknologi ramah lingkungan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Kerja sama antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun ekosistem bisnis yang adil secara ekologis dan berorientasi pada keberlanjutan. Kesimpulannya, CER bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang adaptif terhadap permintaan pasar dan kesadaran global terhadap isu lingkungan. Mengintegrasikan nilai-nilai ekosentris ke dalam tata kelola korporasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip keadilan ekologis dan kemakmuran bersama.] 
Revitalisasi Hukum Progresif Analisis Filsafat Atas Paradigma dan Dinamika Perubahan Hukum Anita Audina; Siti Hawa Ainul; Marjan Marjan; Oki Sadewo Setyo; Elviandri Elviandri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6710

Abstract

Post-reform law enforcement in Indonesia continues to face serious challenges in the form of stagnation due to the dominance of a rigid and procedural legal positivism paradigm (legal-formalistic). This condition often causes the law to fail in delivering substantive justice, turning humans merely into objects of legislation. This study aims to revitalize Satjipto Rahardjo's progressive legal theory through a comprehensive philosophy of science approach, encompassing ontology, epistemology, and axiology, to offer a solution to the deadlock in the national legal system. The research method employed is normative juridical with philosophical and conceptual approaches, analyzing primary legal materials from Satjipto Rahardjo's works and related secondary literature. The findings indicate that ontologically, progressive law rejects the status quo and views law as a fluid institution (law in the making) intended to serve human beings. Epistemologically, legal validity is derived not only from regulatory texts (law in the books) but also from social reality, spiritual intelligence, and the conscience of law enforcers (law in action). Axiologically, the orientation of law is shifted from formal certainty toward human happiness and welfare. The conclusion of this study confirms that integrating the progressive paradigm is essential to reforming the mentality of law enforcement officials, encouraging them to courageously undertake rule-breaking when facing formal deadlocks, for the sake of realizing a legal state based on conscience and social justice.
Co-Authors Abdul Syahib Absori Absori Achmad Nazril Ade Putra Amanda Adelya, Eka Ahmad Yogi Setiawan Aidil Aidil Aidil, Aidil Akhmad Qadar Ramadhan Aksar Aksar Aksar Aldi Pebrian Ananda Dwi Indriyani Andayani, Ana Andi Fratiwi Andi Umirtang Andi Wibowo Andi Wibowo Andrean, Fisaka Wahyu Anita Audina Annisa Salsabila Aprilyani Ikra, Putri ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ardiansyah Nurshah Putra Arif Pratama, Rio Ario, Dion Asrizal Saiin Aswin Zulfahmi Asya Noor Adha Atala Syahlina Saputri Aulia Vivi Yulianingrum Ayu Wulandari Ahmad Azqmi, Ulul Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo, Bayu Cindi Aulia Cindy Eka Amalia Clara Ridha Nur Sinta Daffin Ramadhan Pradiza Dana, Robin Darlis Pattalongi, Muhammad Demitha selvira amellia Demitha selvira amellia Desi Sommaliagustina Devi Mustika Dewi Triesta Nabila Diana Rosmawati Dwi Edisam, Kuswandi E. Nur Ashfiya Elshanda Revalia Arisandy Erlyando Saputra Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani, Farkhani Fazratul Aulia M Fiqri Abdillah Firdaus, Andi Fitrah Ramadhan Gabriella Shalisha Mualim Gilvina Grace B.A. Gunawan, Predy Gustiawan, Putra Chusnul Hafied Zen Hasana Ina Gorang Hasmiati, Ayu Hayuningtyas, Wilda Herman, Akhmad Sobyan Imro'atul Azizah Indah Ratnanun Indah Ratnanun Indra Perdana Iranda Nadya Febianty Iranda Nadya Febianty Juono, Agustinus Arif Kevin Okta Zakin Khairunnisa Zain Dzakiyah Khairunnisa Zain Dzakiyah Kholik, Sadam Kholil Muhammad Khudzaifah Dimyati Kintan Artari Kusumastuti, Binarida Larassati, Aura Dara Lathifah Alya Larasati Lilis Lisa Anggraini Lisa Anggraini LUKMAN, LUKMAN Lusiawati Dwimega Utami M. Hendriazh Arnas Mardiah Mastur Rahmah Marjan Marjan Maulidha Eka Pratiwi Meisa Purnama Ayu Muh Zuhri Muhammad Adrian Abdillah Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ardi Samsudin Nur Muhammad Arif Yoga Paratama Muhammad Hanafi Muhammad Hanafi Muhammad Imam Ramadhani Muhammad Kholil Muhammad Miftah, Muhammad Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Ridho Gunawan Muhammad Taufiq Munir Anshory Munir Anshory Nabila Pasya Aisyah Nabila Ratu Adelia Nasywa Kayla N.A Nazrin, Mohamad Nazwa Anabella Alya Irawan Anuhu Neneng Lestari Nila M aulida Ningsih, Linda Setia Noor, Andreyan Norrafika Safitri Novyra Fitriany Karno Nugroho, Sigit Sapto Nur Rahmayani Mukhlis Nurcholis, Muhammad Nurul Amin Octaviani, Simalango Juita Oki Sadewo Setyo Oktareza, Dwi Olivia Nurul Utami Panggalih Husodo Pattalongi, Muhammad Darlis Putri, Merin Ananda Putri, Ona Monisca Putriani Meylinda Rachmat Ragil Iskandar Rahmatullah Ayu Hasmiati Raihana Raihana Raihana Raihana Raja Desril Rama Afriza Laksana Putra Reny Oktaviani Paturu Reynathan maulana resi Ricky Indrawan safutra Ricky Indrawan safutra Riduan Riduan Rifki Hidayat Rio Arif Pratama Riska Dwi Sagita Rinjani Risna Risna Riza, Wahyu Friyonanda Rizal Effendie Sadam Kholik Safira Dina Fakhirah Safira Nur Apriliani Sahbila Sahbila Salas, Jevi Sanda, Aditya Nur Tio Shaleh, Ali Ismail Shella Finly Sherly Kartika Devi Sigit Sapto Nugroho Siti Hawa Ainul Situngkir, Fernandes Situngkir, Swandi Aliverchan Sobyan Akhmad Suhadi, Nainuri Sukma Ayuningsih Sulistafando, Ravidan Maheer Sunariyo Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Suparno, Achmad Surahman Surahman Surahman Surahman Surya Indra Danuarta Suswadi Sutag Harsie Sutag Harsie Syarief Hidayatullah Tasya Urmila Taufik Taufik Tiya Manikam Sariayana Tri Adi Saputra Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari Turnip Mega Marta Turnip Mega Marta Ulul Azqmi Uut Rahayuningsih Wijoseno, Taufik Yulianingrum, Aullia Vivi Yuniarti Wijinarko Zahrah Khan Zahrah Khan Zen, Hafied