p-Index From 2021 - 2026
11.113
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum UIR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI JOURNAL EQUITABLE Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Law Research Review Quarterly Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indonesian Journal of Law and Economics Review Borneo Student Research (BSR) Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Lentera:Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Education Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Bacarita Law Journal Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Masyarakat Madani Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology JURNAL RETENTUM ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Journal of Innovative and Creativity Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Padamu Negeri Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Jurnal Cendekia Ilmiah Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Local Wisdom and Justice Principles in Musyarakah Mutanaqisah Financing Law at Sharia Bankaltimtara Herman, Akhmad Sobyan; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri; Surahman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i2.8007

Abstract

This study aims to analyze the integration of local wisdom and the principle of substantive justice in the financing practice of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) in Bankaltimtara Syariah, East Kalimantan. The central problem is the empirical-normative gap between formal sharia compliance (Sharia Compliance) and the effectiveness of integrating local wisdom (deliberation, cooperation) as an instrument of social law. Using a socio-legal approach (sociological jurisprudence with a descriptive qualitative method), this study is supported by the triangulation of data from in-depth interviews, observations, and document studies. The theoretical significance confirms that Islamic banking practices operate within a legal pluralist framework, demonstrating that the integration of local wisdom serves as a social mechanism of compliance, thereby strengthening the legitimacy of Islamic law. Results show that the integration of local values has been proven to strengthen customer compliance and realize distributive justice through proportional risk sharing and contract transparency. Substantive justice is achieved through dialogue-based dispute resolution and flexible payment options. Effective MMQ governance requires an adaptive and contextual model that prioritizes the principles of raḥmah and adl, ensuring the well-being of customers (hifz al-nafs and hifz al-māl) and the sustainability of partnerships, going beyond formal compliance.
FEMINIST LEGAL THEORY: PERJUANGAN KESETARAAN DALAM STRUKTUR HUKUM Indah Ratnanun; Turnip Mega Marta; Zahrah Khan; Khairunnisa Zain Dzakiyah; Elviandri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1882

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi mengkritisi klaim netralitas hukum yang dalam praktiknya kerap mereproduksi ketimpangan gender, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki. Tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan genealogi dan ragam aliran Feminist Legal Theory (FLT)—liberal, sosialis/Marxis, kultural, interseksional, postkolonial, dan postmodern—serta relevansinya bagi filsafat hukum; dan (2) merumuskan kerangka konseptual penerapan perspektif feminis dalam pembaruan hukum nasional menuju keadilan gender yang bersifat substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kritis-filosofis, deskriptif dan reflektif-kritis, berbasis studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui kerangka analisis sosio-kritis. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa klaim netralitas hukum bersifat semu karena kategori, bahasa, dan praktik penegakan hukum dibentuk oleh “male norm” yang mengabaikan pengalaman konkret perempuan dan kelompok rentan. Kedua, berbagai aliran FLT menyediakan perangkat konseptual untuk menggeser orientasi dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif melalui analisis interseksional, kritik terhadap positivisme hukum yang ahistoris, serta dekonstruksi terhadap doktrin dan konsep hukum yang tampak universal. Ketiga, dalam konteks Indonesia, perspektif feminis dalam filsafat hukum membuka dasar normatif bagi sejumlah agenda reformasi, antara lain: gender impact assessment dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perluasan definisi dan instrumen perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, pengakuan kerja reproduktif dan perawatan dalam kebijakan ketenagakerjaan, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Feminist Legal Theory ke dalam wacana dan praksis hukum Indonesia merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif yang inklusif dan berperspektif gender.
DESAIN TATA KELOLA PENDANAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN KEPERCAYAAN PUBLIK Sulistafando, Ravidan Maheer; Sanda, Aditya Nur Tio; Elviandri, Elviandri
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.108

Abstract

Pendanaan partai politik menjadi simpul kritis bagi kualitas demokrasi karena memengaruhi independensi partai, legitimasi publik, dan mutu representasi. Praktik pendanaan yang tertutup, ketergantungan pada donor besar, lemahnya audit, serta fragmentasi aturan menggerus public trust dan menghambat terwujudnya demokrasi substantif; kenaikan bantuan negara (PP No.1/2018) semakin menegaskan kebutuhan akan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan merumuskan desain tata kelola pendanaan partai politik yang operasional berbasis prinsip Good Party Governance yang mampu memperkuat demokrasi substantif dan memulihkan kepercayaan publik melalui pengaturan regulatif, kelembagaan, mekanisme transparansi, dan penguatan kapasitas internal partai. Penelitian merupakan studi hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kajian teori Good Governance, Good Party Governance, demokrasi substantif, akuntabilitas publik. Hasil menunjukkan bahwa reformasi komprehensif diperlukan dalam empat bidang terintegrasi: (1) Model Regulatif-Integratif harmonisasi norma dan standardisasi pelaporan; (2) Model Kelembagaan Independen pembentukan otoritas pengawas pendanaan politik yang berwenang dan profesional; (3) Model Transparansi-Digitalisasi sistem pelaporan elektronik real-time dan rekening resmi untuk ketertelusuran; dan (4) Model Pemberdayaan dan Kapasitas pelatihan akuntansi politik, SOP internal, dan unit audit partai. Implementasi simultan keempat formulasi ini diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik kepentingan donor, memulihkan public trust, serta memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.
GREEN LEGAL CONSCIOUSNESS: SEBUAH KERANGKA EPISTEMIK MEMBANGUN KESADARAN HUKUM BERBASIS EKOLOGI Elviandri, Elviandri; Gunawan, Predy; Dwi Edisam, Kuswandi; Firdaus, Andi
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.109

Abstract

meningkatnya bencana ekologis menunjukkan kegagalan paradigma hukum antroposentris yang masih dominan dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai peristiwa, termasuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta kebakaran hutan lintas provinsi, mengonfirmasi bahwa pendekatan hukum yang normatif–reaktif tidak memadai untuk merespons kerusakan ekologis yang bersifat sistemik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan rekonstruksi paradigma kesadaran hukum menuju ekosentrisme serta pengembangan Green Legal Consciousness (GLC) sebagai kerangka epistemik untuk membangun kesadaran hukum berbasis ekologi. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat profetik-transendental serta analisis deskriptif–dialektik–interpretatif. Metode ini digunakan untuk menembus batas positivisme hukum, menafsirkan kembali hubungan manusia–alam, dan mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas konstitusional ekologis dan praktik kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan syarat epistemik bagi keberlanjutan hukum. GLC ditemukan sebagai kerangka transformasi melalui model Epistemic 3D: De-centering (mengurangi dominasi manusia dan mengakui nilai intrinsik alam), Deepening (mengintegrasikan pengetahuan ekologi dan etika lingkungan dalam hukum), dan Delegitimizing (mengoreksi rasionalitas hukum yang bersifat ekstraktif). Kerangka ini memperkuat efektivitas regulasi, membentuk subjek hukum ekologis, dan mendorong terciptanya ekokrasi serta keadilan ekologis di Indonesia.
Corporate Environmental Responsibility Model Based on Indonesian Ecocentric Principles Taufik, Taufik; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri, Elviandri; Hasmiati, Ayu
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 4 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i4.477

Abstract

Abstract Corporate environmental responsibility (CER) is an increasingly significant concept in the modern era, especially in Indonesia, which has abundant natural resources but is vulnerable to exploitation. CER is not only understood as a legal and ethical obligation, but also as a new paradigm that places ecological awareness at the core of business activities. This study aims to analyse a model of corporate environmental responsibility based on ecocentric principles that emphasise balance and harmony between humans and nature. The ecocentric approach requires corporations to go beyond a profit-only orientation by considering the social and environmental impacts of their operational activities. Through normative analysis and case studies in the mining and plantation sectors in Indonesia, this study explores how ecocentric values can be integrated into sustainable business strategies. The results show that the implementation of ecocentric CER has the potential to enhance corporate reputation, strengthen social relations with local communities, and support sustainable environmental conservation. Furthermore, the effectiveness of CER implementation is greatly influenced by government policies and regulations, such as incentives for the application of environmentally friendly technologies and the enforcement of sanctions for environmental violations. Collaboration between the government, corporations, and the community is key to building a business ecosystem that is ecologically just and oriented towards sustainability. In conclusion, CER is not only a moral responsibility, but also a business strategy that is adaptive to market demands and global awareness of environmental issues. Integrating ecocentric values into corporate governance is a strategic step in realising sustainable development that is in line with the principles of ecological justice and shared prosperity. [Tanggung jawab lingkungan korporasi (CER) merupakan konsep yang semakin penting di era modern, terutama di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam namun rentan terhadap eksploitasi. CER tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum dan etika, tetapi juga sebagai paradigma baru yang menempatkan kesadaran ekologis sebagai inti dari aktivitas bisnis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis model tanggung jawab lingkungan korporasi berdasarkan prinsip-prinsip ekosentris yang menekankan keseimbangan dan harmoni antara manusia dan alam. Pendekatan ekosentris mengharuskan perusahaan untuk melampaui orientasi profit semata dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Melalui analisis normatif dan studi kasus di sektor pertambangan dan perkebunan di Indonesia, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ekosentris dapat diintegrasikan ke dalam strategi bisnis berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CER ekosentris berpotensi meningkatkan reputasi korporasi, memperkuat hubungan sosial dengan komunitas lokal, dan mendukung konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, efektivitas implementasi CER sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah, seperti insentif untuk penerapan teknologi ramah lingkungan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan. Kerja sama antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat merupakan kunci dalam membangun ekosistem bisnis yang adil secara ekologis dan berorientasi pada keberlanjutan. Kesimpulannya, CER bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang adaptif terhadap permintaan pasar dan kesadaran global terhadap isu lingkungan. Mengintegrasikan nilai-nilai ekosentris ke dalam tata kelola korporasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip keadilan ekologis dan kemakmuran bersama.] 
Revitalisasi Hukum Progresif Analisis Filsafat Atas Paradigma dan Dinamika Perubahan Hukum Anita Audina; Siti Hawa Ainul; Marjan Marjan; Oki Sadewo Setyo; Elviandri Elviandri
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6710

Abstract

Post-reform law enforcement in Indonesia continues to face serious challenges in the form of stagnation due to the dominance of a rigid and procedural legal positivism paradigm (legal-formalistic). This condition often causes the law to fail in delivering substantive justice, turning humans merely into objects of legislation. This study aims to revitalize Satjipto Rahardjo's progressive legal theory through a comprehensive philosophy of science approach, encompassing ontology, epistemology, and axiology, to offer a solution to the deadlock in the national legal system. The research method employed is normative juridical with philosophical and conceptual approaches, analyzing primary legal materials from Satjipto Rahardjo's works and related secondary literature. The findings indicate that ontologically, progressive law rejects the status quo and views law as a fluid institution (law in the making) intended to serve human beings. Epistemologically, legal validity is derived not only from regulatory texts (law in the books) but also from social reality, spiritual intelligence, and the conscience of law enforcers (law in action). Axiologically, the orientation of law is shifted from formal certainty toward human happiness and welfare. The conclusion of this study confirms that integrating the progressive paradigm is essential to reforming the mentality of law enforcement officials, encouraging them to courageously undertake rule-breaking when facing formal deadlocks, for the sake of realizing a legal state based on conscience and social justice.
Juridical Analysis of the Duality of Cryptocurrency Status as a Payment Instrument and Investment Commodity in Indonesian Regulation Gilvina Grace B.A.; Muhammad Nurcholis Alhadi; Surahman Surahman; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1998

Abstract

Cryptocurrency has emerged as a global innovation since the launch of Bitcoin in 2009, underpinned by blockchain technology that offers enhanced efficiency and transparency. Despite its potential, cryptocurrency presents complex legal challenges, particularly concerning its regulatory status. In Indonesia, cryptocurrency faces a dual regulatory framework: it is prohibited as a means of payment by Bank Indonesia pursuant to Law No. 7 of 2011 on Currency, yet simultaneously recognized as a tradable investment commodity by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). This study aims to analyze the implications of this duality for Indonesia’s national regulatory system. Using normative legal research and a statutory approach, the study reveals significant legal uncertainty arising from institutional regulatory inconsistencies. Such uncertainty may impede innovation and compromise consumer protection. Therefore, regulatory harmonization is essential to ensure legal certainty and adaptability, drawing on the theories of legal certainty and progressive law.
Juridical Analysis of Violation of Core-Plasma Partnership Agreement of Palm Oil Plantation Between PT Hardaya Inti Plantation and Plasma Amanah Farmers Cooperative (Case Study of KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023) Syarief Hidayatullah; Surahman Surahman; Muhammad Nurcholis Alhadi; Elviandri Elviandri
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 1 (2025): April : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i1.1999

Abstract

The inti-plasma partnership scheme in the oil palm plantation sector aims to create a mutually beneficial relationship between large companies (nucleus) and smallholders (plasma). However, in practice, there are often inequalities that cause plasma farmers to lose control over their businesses. This research analyzes the violation of the partnership agreement between PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) and Koperasi Tani Plasma Amanah as decided in KPPU Decision No. 02/KPPU-K/2023. The focus of the analysis includes the forms of juridical, financial, and operational control that PT HIP exercised over the cooperative, as well as the legal implications based on Jeremy Bentham's theories of civil law, competition, and justice. The results show that PT HIP has abused its dominant position by fully controlling the partnership agreement, limiting cooperatives' access to decision-making, and implementing non-transparent financial practices. KPPU has imposed administrative sanctions in the form of an agreement addendum obligation, an independent audit, and a fine of Rp1,000,000,000.00. However, an evaluation of this decision indicates that the sanction has not fully provided substantive justice for plasma farmers, given the absence of a direct compensation mechanism. Therefore, there is a need to strengthen regulations and implement more effective monitoring and law enforcement mechanisms to ensure fairer and more sustainable partnership relationships in the oil palm plantation industry in Indonesia.
Disrupsi Quo Vadis Sistem Proporsional Terbuka terhadap Legitimasi Rakyat dan Fragmentasi Politik Sobyan Akhmad; Kholil Muhammad; Putriani Meylinda; Elviandri Elviandri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3148

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi disrupsi sistem proporsional terbuka terhadap legitimasi rakyat, mengevaluasi kelemahan regulasi dan praktik politik elektoral, serta merumuskan arah reformasi hukum dan kelembagaan guna memperkuat representasi demokratis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doctrinal yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum positif, teori hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks sistem pemilihan umum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disrupsi terhadap sistem proporsional terbuka telah menimbulkan paradoks demokrasi, dimana keterbukaan partisipasi rakyat yang luas yang awalnya memiliki cita-cita dalam memberikan kesempatan legitimasi rakyat justru tergantikan oleh dominasi oligarki partai dan praktek politik transaksional. Realitas tersebut, melemahkan representasi substantif dan memperburuk keberadaan fragmentasi politik yang berdampak pada stagnasi konsolidasi demokrasi sesuai amanat konstitusi negara Indonesia, serta berkurangnya efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan secara transparan maupun berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi progresif yang berkelanjutan dan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan partai politik, transparansi pendanaan kampanye, serta rekonstruksi regulasi pemilu yang menegaskan kembali nilai-nilai keadilan representatif pada sistem proporsional terbuka. Reformasi tersebut, diharapkan mampu mengembalikan sistem proporsional terbuka pada esensinya, yakni menjamin kedaulatan rakyat melalui proses politik yang lebih akuntabel, inklusif, dan berintegritas tinggi, sehingga dapat memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia
A Legal Review of the Protection of Civil Servants Regarding the Annulment of Dismissal Without Honor Decisions by the Administrative Court: Tinjauan Yuridis Perlindungan Pegawai Negeri Sipil Atas Pembatalan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Safira Dina Fakhirah; Bayu Prasetyo; Elviandri Elviandri
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i3.1580

Abstract

General Background Civil servants hold a central position in public administration, yet dishonourable discharge decisions must comply with legality, justice, and good governance principles. Specific Background This study examines the annulment of State Administrative Decisions concerning dishonourable dismissal of Civil Servants by the State Administrative Court in Decisions Number 45/G/2018/PTUN.SMD and 65/G/2019/PTUN.SMD. Knowledge Gap Previous studies have largely discussed the normative basis of civil servant dismissal, while limited attention has been given to legal protection, legal certainty, justice, and the nonretroactivity principle in annulled dismissal decisions. Aims The study aims to analyze the forms of legal protection for Civil Servants following the annulment of dishonourable dismissal decisions and to assess whether such annulment reflects legal certainty and justice within administrative law. Results The findings show that both dismissal decisions contained procedural and substantive defects because they were issued without careful consideration of the plaintiffs’ prior administrative status, including reinstatement, continued employment, salary recognition, and promotion. Novelty This study specifically links the annulment of dishonourable dismissal decisions with preventive and repressive legal protection, the General Principles of Good Governance, and the prohibition of retroactive administrative decisions. Implications The findings underline the need for clearer technical guidelines, careful administrative examination, and consistent personnel governance to prevent legally defective decisions and future employment disputes. Highlights: KTUN PTDH contained procedural and substantive defects in both examined cases. AAUPB requires careful, proportional, and consistent decision-making by personnel authorities. Prior reinstatement, continued employment, and promotion must be considered before PTDH issuance. Keywords:  Legal Protection, State Administrative Decisions, Dishonorable Dismissa, State Administrative Court, Civil Servants.
Co-Authors Abdul Syahib Absori Achmad Nazril Ade Putra Amanda Adelya, Eka Adi Gunawan GN Ahmad Yogi Setiawan Aidil Aidil Akhmad Qadar Ramadhan Aksar Aksar Aksar Aldi Pebrian Ananda Dwi Indriyani Andayani, Ana Andi Fratiwi Andi Umirtang Andi Wibowo Andi Wibowo Andrean, Fisaka Wahyu Andreyan Noor Anita Audina Annisa Salsabila Aprilyani Ikra, Putri Ardiansyah Nurshah Putra Arif Pratama, Rio Ario, Dion Asrizal Saiin Aswin Zulfahmi Asya Noor Adha Asyisytri, Mannissa Sannia Atala Syahlina Saputri Aulia Vivi Yulianingrum Ayu Wulandari Ahmad Azqmi, Ulul Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo, Bayu Cindi Aulia Cindy Eka Amalia Clara Ridha Nur Sinta Clerine Clarisa Daffin Ramadhan Pradiza Dana, Robin Darmawan, Aman Demitha selvira amellia Demitha selvira amellia Desi Sommaliagustina Dewi Triesta Nabila Diana Rosmawati Dwi Edisam, Kuswandi Dwi Oktareza E. Nur Ashfiya Eka Wati Elshanda Revalia Arisandy Erlyando Saputra Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani, Farkhani Fazratul Aulia M Fiqri Abdillah Firdaus, Andi Fitrah Ramadhan Gabriella Shalisha Mualim Gilvina Grace B.A. Gunawan, Predy Gustiawan, Putra Chusnul Hafied Zen Hasana Ina Gorang Hasmiati, Ayu Hasna Hasna Hayuningtyas, Wilda Herman, Akhmad Sobyan Imro'atul Azizah Indah Ratnanun Indah Ratnanun Indra Perdana Insan Nur Rahmanda Putra Iranda Nadya Febianty Iranda Nadya Febianty Juono, Agustinus Arif Kevin Okta Zakin Khairunnisa Zain Dzakiyah Khairunnisa Zain Dzakiyah Kholik, Sadam Kholil Muhammad Khudzaifah Dimyati Kintan Artari Kusumastuti, Binarida Larassati, Aura Dara Lathifah Alya Larasati Lilis Lisa Anggraini LUKMAN, LUKMAN Lusiawati Dwimega Utami M. Hendriazh Arnas Mardiah Mastur Rahmah Marjan Marjan Marsetina, Lola Naury Maulana Maulana Maulidha Eka Pratiwi Meisa Purnama Ayu Merin Ananda Putri Muh Zuhri Muhammad Adrian Abdillah Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ardi Samsudin Nur Muhammad Arif Yoga Paratama Muhammad Darlis Pattalongi Muhammad Hanafi Muhammad Hanafi Muhammad Imam Ramadhani Muhammad Kholil Muhammad Miftah, Muhammad Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Ridho Gunawan Muhammad Taufiq Munir Anshory Munir Anshory Nabila Pasya Aisyah Nabila Ratu Adelia Nainuri Suhadi Nasywa Kayla N.A Nazrin, Mohamad Nazwa Anabella Alya Irawan Anuhu Neneng Lestari Nila M aulida Ningsih, Linda Setia Noor, Andreyan Norrafika Safitri Novyra Fitriany Karno Nugroho, Sigit Sapto Nur Rahmayani Mukhlis Nuralifah Tasya Nurcholis, Muhammad Nurul Amin Oki Sadewo Setyo Oktareza, Dwi Olga Luthfia Andani Olivia Nurul Utami Panggalih Husodo Pattalongi, Muhammad Darlis Pirmasyah A B, Narendra Putri Delfyrah Putri, Merin Ananda Putri, Ona Monisca Putriani Meylinda Rachmat Ragil Iskandar Rahma, Paramita Rahmatullah Ayu Hasmiati Rahmatullah Ayu Hasmiati Raihana Raihana Raihana Raihana Raja Desril Rama Afriza Laksana Putra Ramadhannia, Rosnila Nur Reny Oktaviani Paturu Reynathan maulana resi Ricky Indrawan safutra Ricky Indrawan safutra Riduan Riduan Ridwan, Agusriansyah Ridwan, Salwa Salsabila Aulia Rifandi, Andri Rifki Hidayat Rio Arif Pratama Riska Dwi Sagita Rinjani Risna Risna Riyan Riyan Riza, Wahyu Friyonanda Rizal Effendie Rizky Amelia Ryan Tan Hui Sadam Kholik Safar Nasa Safira Dina Fakhirah Safira Nur Apriliani Sahbila Sahbila Salas, Jevi Sanda, Aditya Nur Tio Saputra, Dhimas Shaleh, Ali Ismail Shella Finly Sherly Kartika Devi Sigit Sapto Nugroho Siti Hawa Ainul Situngkir, Fernandes Situngkir, Swandi Aliverchan Sobyan Akhmad Suhadi, Nainuri Sukma Ayuningsih Sulistafando, Ravidan Maheer Sunariyo Sunariyo Sunariyo, Sunariyo Suparno, Achmad Surahman Surahman Surahman Surahman Surya Indra Danuarta Suswadi Sutag Harsie Sutag Harsie Syarief Hidayatullah Tasya Urmila Taufik Thahirah, Berliana Ath Tiya Manikam Sariayana Tri Adi Saputra Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari Turnip Mega Marta Turnip Mega Marta Uut Rahayuningsih Wijoseno, Taufik Yulianingrum, Aullia Vivi Yuniarti Wijinarko Zahrah Khan Zahrah Khan