Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Awang Long Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Surakarta Law and Society Journal Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Madani Legal Review JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Discovery : Jurnal Ilmu Pengetahuan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum FOCUS: Journal of Social Studies Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum IBLAM Law Review JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Jurnal Hukum Pelita Jurnal Smart Hukum (JSH) Joong-Ki Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Humaniorum Journal Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Joong-Ki Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Miharja, Marjan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : IBLAM Law Review

 1 
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi kasus putusan pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo) Tunggal, Agung; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.470

Abstract

Kejahatan dan pelanggaran hukum masih sering terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanpa hak, atau penggunaan tanah tanpa izin oleh individu atau kelompok terhadap tanah milik orang lain, dapat diartikan sebagai tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara ilegal, yang bertentangan dengan hak atau melanggar peraturan hukum yang ada. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak? Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim Pengadilan negeri limboto dalam mejatuhkan putusan nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo?. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode penelitian di mana hukum. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di antaranya yaitu Pasal 167 KUHP. Selain sudah diatur dalam KUHP penyerobotan hak atas tanah milik orang lain juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 52 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya Pasal 6 ayat (1) butir a dan b. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana turut serta melakukan penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo, Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Menurut penulis penerapan sanksi pidana bagi para pelaku telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa. hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa. Atas dasar hal tersebut Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif kesatu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis yang dapat meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.
Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr) Tanjung, Bitus; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.471

Abstract

Kemajuan ilmu dan teknologi ikut membuat jenis dan bentuk kejahatan semakin canggih, ragam, rumit, dan sulit di pecahkan. Tak hanya itu, kejahatan yang sering terjadi juga makin mengabaikan batas-batas negara. fenomena kejahatan siber (cybercrime) yang sedang berkembang saat ini adalah peretasan (hacking). Peretasan (hacking) adalah suatu proses menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer maupun jaringan komputer baik untuk memperoleh keuntungan maupun dimotivasi oleh tantangan. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peretasan dan bagaimana Analisa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam menjatuhkan putusan 515/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode penelitian di mana hukum dikonsepkan sesuai dengan yang tertulis di dalam undang-undang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teoriteori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu tindakan peretasan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana hacking diatur dalam pasal 30 ayat (1), (2), (3). Mengenai sanksi pidana yang diterapkan tertuang dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-Undang ITE juga melakukan pemberatan penjatuhan pidana atas tindakan peretasan, yaitu sesuai dengan objek dan subjek tindakan peretasannya. Berdasarkan objek peretasannya diberatkan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu pemberatan penjatuhan hukuman pidana apabila objek diretas adalah sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah atau sistem yang dipergunakan untuk pelayanan publik.
PERANAN SAKSI AHLI DALAM HUKUMAN RICHARD ELIEZER SEBAGAI “JUSTICE COLLABORATOR” ATAS PEMBUNUHAN JOSUA HUTABARAT Manullang, Sihol; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.448

Abstract

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf, yang dituntut dalam perkara terpisah, menimbulkan perhatian masyarakat. Bahwa, Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah eksekutor dalam pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Josua Hutabarat. Richard melakukan penembakan atas perintah Ferdy Sambo. Meskipun terdakwa Richard Eliezer merupakan eksekutor, ia mendapatkan hukuman paling ringan di antara semua terdakwa. Dalam posisi sebagai Justice Collaborator, Tim Pengacara dan Richard berhasil menghadirkan para Saksi Meringankan yang pas, rohaniawan Pastor Von Magnis Suseno, psikolog Liza Marielly Djaprie dan psikolog forensik Reza Idragiri Amriel, ahli hukum pidana Dr Albert Aries. Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Richard) “mencuri” rasa keadilan masyarakat. Apa yang selama ini hilang dari sanubari masyarakat, ditemukan dalam diri Richard. Yaitu: Kejujuran. Kalau tak ada Richard, pembunuhan Josua bisa-bisa lewat begitu saja, menjadi dark number (kasus yang hilang). Bersamaan dengan ini, Richard Eliezer menjadi Justice Collaborator, dia mengungkap segala sesuatu dengan jujur. Tindakan ini mengundang simpati kepada Richard, sebagaimana terlihat dari pemberitaan media massa. Bukan hanya para saksi meringankan. Kemudian, 122 akademisi mengangkat diri mereka sendiri sebagai “Sahabat Pengadilan.” Karena Richard membunuh berdasarkan perintah, mereka meminta agar Richard dihukum seringan-ringannya. Richard, hanya dihukum selama 18 bulan. Penyidikan Richard Eliezer sejak awal memang laksana drama, mempermainkan emosi masyarakat. Pengaduan Richard Eliezer semula menyangkal, kemudian menjadi Justice Collaborator. Unik. Bahkan, ada pula pendukung Richard yang selalu hadir dalam sidang, menyebut nama diri sebagai “Richard Angel.” ***
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DANA PERUSAHAAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST Rosiyati, Rosiyati; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.453

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt.Pst. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan serta Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/Pn. Jkt.Pst. Menggunakan metode normative yang bersifat deskriptif analisis. Kesimpulannya Penyebab penggelapan seringkali terkait dengan teori kriminologi tentang motif kejahatan. Dalam putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menerapkan hukuman pidana berdasarkan unsur-unsur pidana yang terkait dengan penggelapan dana perusahaan. Oleh karena itu, Majlis hakim pada Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst menerapkan hukuman pidana terhadap terdakwa berdasarkan unsur-unsur pidana yang muncul dalam penggelapan dana perusahaan, sesuai dengan pasal 374 KUHAP dengan hukuman 1 tahun 6 bulan.
POLITIK HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA FOREIGN TERRORIST FIGHTERS Afif, Abrar; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.548

Abstract

Kekalahan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) atas Pasukan Demokrat Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika Serikat menimbulkan sejumlah polemik, salah satunya terkait dengan pemulangan eks ISIS atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan official letters agar setiap negara memulangkan warga negaranya yang berada di kamp-kamp pengungsian Suriah. Namun, setiap negara merespon permasalahan ini dengan cara yang berbeda-beda pula. Menurut data, terdapat 553 orang WNI eks ISIS yang masih berada di tempat pengungsian yang diantaranya terdapat anak-anak. Pemerintah Indonesia saat ini hanya mempertimbangkan kesempatan untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di bawah usia 10 tahun dan atas izin keluarga, Pertimbangan tersebut tentunya didasarkan atas adanya polemik di masyarakat terkait dengan isu pemulangan terhadap WNI eks ISIS atau FTF yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan baru di masyarakat, yaitu penyebaran paham radikalisme. Artikel ini mengelaborasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana FTF. Studi ini juga menjelaskan upaya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak korban tindak pidana FTF. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana FTF, sehingga diperlukan adanya perumusan kebijakan komprehensif melalui regulasi yang efektif.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Narkotika Jenis Ganja sebagai Pengobatan Secara Darurat untuk Mempertahankan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg) Sitompul , Michael; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.626

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dan apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Kpg. Pengaturan mengenai penggunaan tanaman ganja demi kesehatan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa atas nama Reyndhart Rossy N. Siahaan dalam perkara nomor 83/Pid.Sus/ 2020/Pn.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana penjara tanpa memperhatikan hak asasi Reyndhart Rossy N. Siahaan yang membutuhkan peningkatan kesehatan setelah upaya pengobatan yang dilakukan ke beberapa rumah sakit tidak berhasil menyembuhkan penyakit saraf yang dideritanya.
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF A PARTICULAR TIME AGREEMENT BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING MANPOWER Bunadi, Bunadi; Miharja , Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.221 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i01.10

Abstract

Industrial relations disputes are common in many companies. The dismissal process is often not in accordance with the provisions of labor regulations, one of which is regarding the dismissal of PKWT / contract workers. The formulation of the problems that the author discusses in this thesis are (1) What is the role of trade unions in fighting for dismissal disputes with PKWT / Contract workers? (2) Is the Application of a Fixed Time Work Agreement (PKWT) in accordance with the provisions of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower? The research method used in this research is juridical normative, namely looking at the law as a written norm made and promulgated by an authorized official or institution, the nature of descriptive analytical research is a study to obtain an overview of the main object of the problem being researched. The results showed that, the role of trade unions in companies in fighting for dismissal disputes against PKWT / Contract workers in accordance with Law no. 2 of 2004 concerning PPHI article 6 in conjunction with article 8 in conjunction with article 81, namely by conducting a bipartite effort between the labor union and the company, because the bipartite effort failed, then submitted a mediation request to the Manpower Office. The mediation attempt still failed and subsequently filed a lawsuit for dismissal disputes at the Industrial Relations Court, although it was unsuccessful. The application of a fixed-term employment agreement (PKWT) is contrary to the provisions of Law number 13 of 2003 concerning Manpower Article 59 paragraphs (1), (2), and (7). In addition, the PHI Judge in deciding the case did not reflect a sense of justice and ignored the evidence presented by the plaintiff (the worker). This problem should not have occurred, if the company obeyed and understood the labor regulations regarding workers who could be promised under a non-permanent contract or PKWTT.
Strategi Hukum dan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Era Perubahan Iklim Nancy, Nancy; Miharja, Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.652

Abstract

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, di mana penggunaan energi fosil secara masif menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan ketergantungan tinggi pada batu bara, menghadapi tantangan besar untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan secara berkeadilan, yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi tetapi juga menjamin perlindungan sosial, keadilan ekonomi, dan inklusivitas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi hukum dan kebijakan publik yang efektif dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan di era perubahan iklim, dengan menekankan integrasi antara perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi rendah karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji peraturan perundang-undangan nasional, komitmen internasional, dokumen kebijakan publik, dan praktik terbaik di negara lain seperti Jerman dan Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi berkeadilan memerlukan reformasi regulasi untuk mengakomodasi prinsip just transition, harmonisasi hukum nasional dengan komitmen global, penguatan mekanisme penegakan hukum, pembentukan instrumen pembiayaan khusus, serta kebijakan publik yang memberikan insentif dan melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan sinergi antara kerangka hukum yang adaptif dan kebijakan publik yang progresif, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Abdillah Umar Lubis Achmad Zahruddin Adam Mahdi Elrahma Rosyady Adi Prasetiyo, Ricky Affandi, Sodri Afif, Abrar Agung Ardiansyah Ahmad Ahmad Akbar, Sultan Akmal Ridho AL-Qamar S. Sangadji Ali Aridi Amanda Lestari Putri Lubis Ambarsari, Ningrum Andri Sutrisno Anggoro Hendrawan Anggoro Hendrawan Arby Hermawan Arief Fahmi Lubis Arif Awangga Beato Dionisius L. Bionda Johan Anggara Bram B Baan Budi, Arrum Budi, Leman Setia Bunadi Bunadi Chabib Susanto Dadang Herli Deden Adith Fauzan Dezonda R. Pattipawae Dian Arifni, Esa Didik Suhariyanto Didik Suhariyanto Dimas Widya Pradana Djajadisastra, Arip Nugraha Dolfries Jakop Neununy Eko Agus S. Emil Salim Emil Salim Emilio Raynaldi Porwayla Esa Dian Arifni Fahim Achmad Rizaldi Fahim Achmad Rizaldi Fakhlur , Fakhlur Fandy Lucky S. Faoso F. Telaumbanua Farah Januati Fatih Fauzan Zulfa R. Ferdinanto, Tonny Fitryantica, Agnes Gerry Lesmana Grenaldo Ginting Gugus Atmoko Gunawan Gunawan Gunawan Nachrawi Gunawan Nachrawi Gunawan Nahrawi H. Pesik, Hendrio H.E. Rakhmat Jazuli Hadi R, Luqman Hafidzun Sat Febrian Hamka, Vinoti Hardian Hardian Hasan Hasan Hendrikus Lermatin Henny Saida Flora Heri Setiawan Heru Mahendra Ica Karina Irsan Irsan Irsan Irsan Jamiatur Robekha Jazuli, H.E. Rakhmat Jean Magtel Pah Jean Magtel Pah Johan Johan Joni Sudarso Juwita S Katarina Salona Kemala, Ratih Kurnia S, Satriya Leman Setia Budi Lilis Purba Linda Agustina Lisda Purwanti Lubis, Amanda Lestari Putri Lucy Lidiawati Santioso M. Khoerul Anam M. Kholilurrahman Manullang, Sihol Mariana Harahap Mayang Maharani Yahya B. Mayang Maharani Yahya Bayan Meydi Nabillah Misbahul Huda Misbahul Huda Mugiyono Mugiyono Muhammad Mursid Muhammad Sofyan Hidayat Mustajab, Wahyu myharto, Wiend Sakti Nancy Nancy Neununy, Dolfries Jakop Ngurah Agung, I Gusti Agung Nimbrod Henukh Ningrum Ambarsari Novariyadi Putra Ardhana Noviyanto, Tri Arief Nugraha, Sandi Nur Alam B. Nurul Hasanah Nurwijayanti Panji Adela Paternus Alvian L. Paternus Ndruru Polii, Johanis L. S. S. Prasetiyo, Wahyu Prasetyo, Dwi Aji Pujantini Pujantini Putra, Irman R. Pattipawae, Dezonda Rachmat Dwi Putranto Rahmat Dwi Putranto Rahmawati, Dyah Rani Yuwafi Yuwafi Ridho, Akmal Riki Andreas S. Riyanta Riyanta Rizal Apriyanto Rizaldi, Fahim Achmad Robekha, Jamiatur Ronal Saut Rosiyati Rosiyati Rosiyati, Rosiyati Ruben Alexander Hutagalung Rusma, Yasmin Noor Hanan Rusnandi Rusnandi Ryan Hidayat Ryan Hidayat Salamat Martua Sandi Nugraha Sandi Nugraha Sanjaya M, Andy Saparuli Saparuli Sardjana Orba Manullang Sari, Asmila Septya Rizky Sihotang, Rismauli Dahliana Sitompul , Michael Sonia Yekti H. Sonia Yolla Viqwan Sri Setiawati Sri Setiawati, Sri Sri Sudono Saliro Suhendar Sulis Setyowati Sultan Akbar Suparmin, Entol Syafari, Herdin Syahruddin, Erwin Syarif Hidayatullah Tamrin Muchsin Tanjung, Bitus Taufik Tri Alpiansyah Tunggal, Agung Valentino Brostito Veni Florence Lakie Viktor Agung Pratama Wiend Sakti Myharto Wiend Sakti Myharto Windyastuti, Feny Wira Agustian Tri H. Yasmin Noor Hanan Yasmin Noor Hanan Rusmana Yastuty Handalya Yastuty Handalya Yudianto Yudianto Yudianto Yudianto Yulius Alfredo Yuwafi, Rani Zaini, Abdullah Zaka Mubarok Zuhdi, M