Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Solusi Walisongo Law Review (Walrev) LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia SCLS International Journal of Global Sustainable Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Activa Yuris: Jurnal Hukum Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Journal Of Law And Social Society Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Mizan: Journal of Islamic Law Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Journal of Golden Generation Legal Science Khazanah Hukum Marwah Hukum
Serlika Aprita
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat Sarah Qosim; Serlika Aprita; Mona Wulandari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27491

Abstract

This study aims to find out the reasons for the judges of the Bandung Religious Court to the high judges of the Supreme Court who canceled the decision of the Religious High Court which stated that there was no will of all assets. Article 174 paragraph 1 KHI stipulates that the wife or widow who is left behind has got a share as a legal heir, if the heir does not leave a child, 1/8 if the heir leaves a child. Article 209 of the KHI states that the adopted child receives 1/3 of the mandatory wasiah from the inheritance and the exception in Article 195 paragraph (2) of the KHI will is allowed as much as 1/3 of the inheritance unless all heirs agree. The results of the study state that there is a legal disparity from the decision of the first court to the cassation. The decision of the Religious Court was annulled by the High Court of Religion, but was taken over by the high judge of the Supreme Court by determining the inheritance by first dividing it in half with his wife. Then the part that dies is an inheritance that must be distributed to the heirs.Keywords: Wasiah Obligatory; Heirs; Substitute Heirs Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Bandung hingga hakim tinggi Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan tidak ada Wasiat seluruh harta. Pasal 174 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa istri atau janda yang ditinggalkan sudah mendapatkan bagian sebagai ahli waris yang sah, ¼  apabila pewaris tidak meninggalkan anak, 1/8 apabila pewaris meninggalkan anak. Pasal 209 KHI menyatakan bahwa anak angkat menerima bagian 1/3 wasiah wajibah dari harta warisan dan pengecualian dalam Pasal 195 ayat (2) KHI wasiat diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa terdapat disparitas hukum dari putusan Pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Putusan Pengadilan Agama dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun diambil alih oleh hakim tinggi Mahkamah Agung dengan menetapkan harta peninggalan dengan terlebih dahulu dibagi dua dengan istrinya. Kemudian bagian yang meninggal merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.Kata Kunci: Wasiah Wajibah; Ahli Waris; Ahli Waris Pengganti
SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA DI INDONESIA Hasanal Mulkan; Serlika Aprita
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.255 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1645

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas ultimum remedium, mengandung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan perlu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan secara nasional dan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Metodenya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa hukum lingkungan secara nasional, dan hukum lingkungan internasional belum dapat berjalan secara maksimal dalam upaya penegakan hukumnya karena tidak ada sinergi yang baik dan itu dapat dilihat dari ketidakselarasan pemangku kebijakan dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PERANAN ETIKA PROFESI HUKUM TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Serlika Aprita; Hasanal Mulkan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.191 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1646

Abstract

Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif. Dengan demikian perbedaan kepentingan antara pasien dengan dokter dasarnyaan kepentingan ini jika tidak memenuhi titik temu yang memuaskan kedua belah pihak, akan menyebabkan timbulnya konflik kepentingan.
Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Akibat Pandemi Covid-19: Default of a Specific Time Work Agreement Due to the Covid-19 Pandemic Fatma Meria; Serlika Aprita; Heni Marlina
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i2.7512

Abstract

The purpose of this study will be to discuss the cancellation of a certain time work agreement due to covid-19 in terms of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and the legal consequences of canceling a certain time work agreement due to the covid-19 pandemic. The research method uses normative juridical research, where this type of research discusses doctrines or principles in legal science aimed at written regulations. The results showed that the cancellation of a certain time agreement as a result of the Covid-19 pandemic, including for reasons of termination of employment, seen from Law no. 13 of 2003 concerning Manpower Article 1 number (25) “Termination of employment is the termination of employment relations due to a certain matter which results in the termination of rights and obligations between workers or workers and employers. The reasons for termination of employment during the pandemic are of course various, but it cannot be denied that many entrepreneurs interpret the Covid-19 outbreak as a natural disaster as a force majeure reason for terminating workers to reduce losses due to the Covid-19 pandemic. 19. The legal consequences of canceling work agreements for a certain time during the Covid-19 pandemic, namely termination of employment by employers during the Covid-19 pandemic. The Covid-19 pandemic is used as an excuse for Force Majeure for employers to terminate employment. Force Majeure can legally be used as an excuse by business actors to lay off their workers, as has been explained in Article 164 Paragraph (1) of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.
Tinjauan Yuridis Bukti Ilmiah Penyelesaian Perkara Kebakaran Hutan dalam Persfektif Hukum Lingkungan Octa Vera; Serlika Aprita; Kurniati Kurniati
Wajah Hukum Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i2.915

Abstract

Exploration of the natural world is becoming more and more popular since it is seen as being for human benefit. One illustration of how certain reckless elements inflict damage is forest fires. The Kalimantan and Sumatra forest fires had a significant negative impact on ecosystems, society, and the economy. In this journal, the problem of forest fires will be studied from the perspective of environmental ethics theory, namely Anthropocentrism and Biocentrism, where the two views contradict each other related to exploitation that should not be carried out by humans as kholifatul fil Ard. This journal uses the library method using scientific article journals and theses. From the second paradigm on environmental ethics, this study will produce the right perspective in this era regarding the relationship between humans and nature, so that the perspective of society in general can change and can take advantage of this nature according to its portion. Because in the Qur'an it has been explained that some of the damage that exists on earth comes from humans.
HARMONISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Serlika Aprita; Mutiara Paramitha; Fira Rahmawati
The Juris Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v6i2.587

Abstract

Harmonization of law is an important part of Indonesian law. the characteristics of justice based on Pancasila are values in the form of principles of justice or principles based on the One Godhead. Upholding justice based on justice from God, justice, and humanity as principles of justice that upholds to create an atmosphere that supports justice for Indonesian citizens. Pancasila is used in the formation of law or becomes the main milestone in forming laws and regulations that are in accordance with the spirit of the Indonesian nation which humanizes just and civilized humans and is socially just for all Indonesian people.
Criminal Liability of the Curator for Illegal Acts in the Independence Principle Serlika Aprita; Mona Wulandari; Sarah Qosim
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i2.27801

Abstract

An entity or individual bankruptcy statement can occur if the debtor fulfills the elements of bankruptcy where the application is submitted to the commercial court by an advocate. The appointment of a curator in one of the contents of a commercial court decision will determine a person or more curators who originate at the request of the bankruptcy applicant, either by the creditor applicant or the debtor applicant himself. This study aims to determine the form and mechanism of the curator's criminal liability to the law based on the principle of independence in managing and settling bankrupt assets. This study uses a prescriptive normative legal research method with a statutory approach. The results of the study state that the recommendation of a curator by the bankruptcy applicant will tend to have a conflict of interest if there is no independent curator in carrying out the obligations mandated to him in Article 15, paragraph (3) of the PKPU UUK. The applicable criminal threat remains based on the source of criminal law in force in Indonesia following the actions of the curator as an individual who is not immune to the law.
Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Serlika Aprita
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i3.27513

Abstract

The Islamic economic system is growing quickly in Indonesia right now. Even traditional banks have opened many branches of Islamic banks, which is one of the things that shows the growth of Islamic banks in Indonesia. Islamic law says that financial institutions should act as middlemen between people who have too much money and people who don't have enough money for business and other activities. With the creation of Government Regulations that govern Islamic Banking, the number of disputes between parties is increasing because Islamic banks are becoming more popular. In this study, a qualitative research method called "literature approach" was used. The study's results show that breaking the law means doing or not doing something that violates the rights of others, goes against the legal obligations of the person who does or doesn't do it, or goes against morals or common sense when dealing with other people or things.
Bankruptcy Moratorium Plan and Suspension of Debt Payment Obligations Reviewed From Legal Protection of Creditors Serlika Aprita
Syiar Hukum Volume 20, No 1 (2022) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v20i1.9679

Abstract

The formulation of a bankruptcy moratorium policy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is not an urgent matter to be enacted in the form of a Perppu because it has been regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. If this policy is enforced, then legally the legal authority for the application for filing for bankruptcy and the application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is in the hands of the Government. And the tendency of this which initially aims to provide opportunities for debtors to be able to resolve debt problems within a certain period of time will actually lead to losses experienced by other parties, such as the banking industry. It is not only a loss, but this pattern also leads the interested parties to use this as a momentum to benefit themselves through the moral hazard mode.
Sistem Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Sumatera Selatan Hasanal Mulkan; Serlika Aprita
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 22, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v22i3.2425

Abstract

Law enforcement carried out by law enforcement officers in the criminal justice system is one of the efforts that can protect the public from various forms of criminal acts that violate the provisions of the regulations that have been made. In relation to law enforcement against perpetrators of clearing plantation land using the burning method, which often occurs in Indonesia, especially in the province of South Sumatra, the police have a very important role in enforcing the law so as to create fair law enforcement. Based on these reasons, law enforcement should indeed be on the perpetrators of clearing individual plantation lands that result in forest fires. Forests are natural resources that occupy a very strategic position because they contain abundant natural resources. Forest damage that causes the most severe impact is forest fires. In South Sumatra, every year forest fires are frequent. Law enforcement of the crime of forest burning is needed to reduce the occurrence of forest fires caused by human activities. to find out about law enforcement against the crime of forest burning that occurred in South Sumatra and the obstacles in law enforcement against the crime of forest burning in South Sumatra. The research specification used in this research is descriptive analytical, which describes all the symptoms and facts and analyzes the current problems related to law enforcement against the crime of forest burning. Law enforcement against the crime of forest burning in South Sumatra is running from the process of investigation, investigation, prosecution and court decisions has not been maximized. In enforcing the law against the crime of forest burning in South Sumatra, law enforcers encountered several obstacles, namely: the location of forest burning that was difficult to reach, the condition of peatlands that were easily burned, dry weather and strong winds that made fires grow and spread, and difficult to find evidence and witnesses.
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Abdul Roni Absi, Warmiyana Zairi Adhitya, Rio Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Afriza, Rifky Surya Ahmad Muadzdzib Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Anisah, Lilies Ardiana Hidayah Ardiana Hidayah Ariansyah, Diky Arisandy Permana Paza Arisandy Permana Paza Asmara, Bima Sena Putra Atika Ismail Cayo, Putri Sari Nilam Chindy Aldhini Desia Rakhma Banjarani Desni Raspita Devi Sri Astuti Diah Pitaloka Harin Dian Puspa Iwari Dian Puspa Iwari Diky Ariansyah Erisa Ardika Prasada Evi Purnama Wati Evy Febryani Evy Febryani Fatma Meria Febryani, Evy Ferindi Ramadan Pratama Fernando Fernando Fira Rahmawati Fitri Antisa Hambali Yusuf Hanif, Wangmayum Hasanal Mulkan Hasyim, Yonani Helmi Ibrahim Helwan Kasra Hendri Hendri Heni Marlina Heni Marlina Heriyono Tarjono Idris, Martini Idrus, Soleh Iim Saputra Noptabi Ilham Mahar Khuluqi Iwari, Dian Puspa Jeni Anggita Khalisah Hayatuddin Kurniati Kurniati Ledy Wila Yustini Lulu Larasari M. Andres Arta Al Fajri M. Novrianto Novrianto Martini Idris Martini Martini Meirina Nurlani Mohammad Maulana Kusumawardhana Mona Wulandari Muhamad Fakhri Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani Mutiara Paramitha Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin Neisa Angrum Adisti Noptabi, Iim Saputra Nuriah, Syahdila Nurlani, Meirina Octa Vera Perli Prahasta Putra, M. Aidil Reny Okprianti Rillo Waskitha Sandi Wiyata Rio Adhitya Rizadatul Qolbun Robi Alkaromah Robi Alkaromah Roni, Abdul Sanusi, Muhamad Sarah Qosim Serli Margareta Shalihah, Nawatus Siti Mardiyati Siti Mardiyati Siti Sarah Susiana Kifli Syahdila Nuriah Syahriati Fakhriah Syamsul Syamsul Syamsul Syamsul Tiara Puspita Sari Tiara Sahda Utami, Shafa Nabila Wulan Purnama Sari Wulandari, Mona Yonani Hasyim Yonani Yonani Yonani Yonani Yonani, Yonani Yudistira Zainuddin, Cholidi Zairi Absi, Warmiyana