Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Solusi Walisongo Law Review (Walrev) LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Collegium Studiosum Journal The International Journal of Politics and Sociology Research Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia SCLS International Journal of Global Sustainable Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Activa Yuris: Jurnal Hukum Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law Journal Of Law And Social Society Karya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa Mizan: Journal of Islamic Law Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Journal of Golden Generation Legal Science Khazanah Hukum Marwah Hukum
Serlika Aprita
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 94 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 94 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG) Mohammad Maulana Kusumawardhana; Helwan Kasra; Serlika Aprita
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3493

Abstract

Suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi tujuan dalam hukum adalah mendapatkan keadilan, yaitu sama rata dalam mencapai hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan, justru apabila tetap memaksakan aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di masyarakat tersebut maka para pihak tersebut akan dirugikan tujuan, Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan yang diambil yaitu, pendekatan filsafat (Philosophy Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), jenis dan sumber hukum lainnya dihubungkan dasar hukum dan keterangan para ahli maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Akibat hukum jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama perkara perdata maka gugatan Penggugat gugur hal ini sesuai dengan Pasal 124 HIR. Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya tidak hadir setelah pada waktu sidang yang ditentukan sedangkan Relaas penggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya.
The Role of Syariah Banking in Strengthening Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Indonesia Serlika Aprita; Erisa Ardika Prasada
International Journal of Global Sustainable Research Vol. 1 No. 2 (2023): October 2023
Publisher : MultiTech Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59890/ijgsr.v1i2.656

Abstract

Islamic banks have the opportunity to realize the government's expectations as stated in the policy of regulatory changes with the priority of cooperatives, micro, small and medium entrepreneurs or the people's economic system that provides opportunities to all levels of society without discrimination. The axiological content that underlies the operation of Islamic banks is also a separate force in efforts to develop the overall economy of the community. This research aims to examine the role of Islamic banking as a social institution in strengthening micro, small and medium enterprises (MSME or known as UMKM in Indonesia). The type of legal research used in this legal writing is normative legal research with a statutory approach. The statutory approach is carried out by examining all laws and regulations related to the role of Islamic banking in strengthening MSMEs.  The results of the research found that Islamic banking must be able to act as a social institution in addition to being a commercial institution. Acting as a social institution that can maximally improve the economy of MSMEs through al-qardh and al-qardh al-hasan financing. Both of these financing models are based on non-profit lending contracts.
Analisis Kepailitan PT Istaka Karya Sebagai Badan Usaha Milik Negara Ledy Wila Yustini; Serlika Aprita; M. Andres Arta Al Fajri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34622

Abstract

Overlapping regulations regarding SOE bankruptcy have resulted in inconsistencies in Judges' decisions in deciding SOE bankruptcy cases. The bankruptcy case that befell PT Istaka Karya (Persero) was due to debts in the form of promissory notes that had not been paid. In the Cassation Decision, PT Istaka was declared bankrupt, but in the Judicial Review Decision, PT Istaka's bankruptcy statement was canceled. The writing of this law is intended to find out the legal consequences of canceling a bankruptcy statement at a State-Owned Enterprise (Persero) for paying off its debts to creditors and to find out the reasons for the Supreme Court Review Decision canceling the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka Karya (Persero). Based on the results of the study, the cancellation of a bankruptcy statement at BUMN (Persero) does not eliminate the obligation of BUMN (Persero) to pay its debts to creditors. Debtor debt problems to creditors after the cancellation of the bankruptcy decision were resolved in a way outside the bankruptcy institution which was agreed upon by both parties. The reasons for the Supreme Court Review decision annulled the Cassation Decision in the bankruptcy case of PT. Istaka is the elimination of the element "there is one debt that has matured and can be collected" in the submission of PT Istaka's bankruptcy application so that PT Istaka's bankruptcy statement was canceled by the Panel of Judicial Review Judges.Keywords: Legal Consequences; Cancellation; Bankruptcy; BUMN (Persero) AbstrakPengaturan mengenai kepailitan BUMN yang masih tumpang-tindih mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN. Kasus kepailitan yang menimpa PT Istaka Karya (Persero) disebabkan karena adanya utang berupa surat sanggup yang belum terbayar. Pada Putusan Kasasi PT Istaka dinyatakan pailit, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pernyataan pailit pada Badan usaha Milik Negara (Persero) terhadap pelunasan hutang-hutangnya kepada para Kreditur serta untuk mengetahui Alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan pernyataan pailit pada BUMN (Persero) tidak menghapuskan kewajiban BUMN (Persero) dalam membayar utang-utangnya kepada para Kreditor. Permasalahan utang Debitor kepada para Kreditor pasca dibatalkanya putusan pailit diselesaikan dengan cara diluar lembaga kepailitan yang disepatkati oleh kedua belah pihak. Alasan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan PT. Istaka adalah hapusnya unsur “adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” dalam pengajuan permohonan pailit PT Istaka sehingga pernyataan pailit PT Istaka dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali. Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan; Pailit; BUMN (Persero)
Criminal Liability of the Curator for Illegal Acts in the Independence Principle Serlika Aprita; Mona Wulandari; Sarah Qosim
Jurnal Cita Hukum Vol 10, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v10i2.27801

Abstract

An entity or individual bankruptcy statement can occur if the debtor fulfills the elements of bankruptcy where the application is submitted to the commercial court by an advocate. The appointment of a curator in one of the contents of a commercial court decision will determine a person or more curators who originate at the request of the bankruptcy applicant, either by the creditor applicant or the debtor applicant himself. This study aims to determine the form and mechanism of the curator's criminal liability to the law based on the principle of independence in managing and settling bankrupt assets. This study uses a prescriptive normative legal research method with a statutory approach. The results of the study state that the recommendation of a curator by the bankruptcy applicant will tend to have a conflict of interest if there is no independent curator in carrying out the obligations mandated to him in Article 15, paragraph (3) of the PKPU UUK. The applicable criminal threat remains based on the source of criminal law in force in Indonesia following the actions of the curator as an individual who is not immune to the law.
Legal Analysis of the Disparity Between Indonesia's Legal Basis and Its Implementation in Protecting Human Rights Idrus, Soleh; Aprita, Serlika; Asmara, Bima Sena Putra; Putra, M. Aidil
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v4i2.5555

Abstract

The power that is held by human rights might be described as fundamental or basic in nature. People are able to more readily violate the rights of others since many people still do not understand how violation cases work. As a result, there are cases of violations that occur at the present time. A qualitative research method that takes an approach based on statutory regulation is the one that was used for this study. According to the findings presented in the conclusion, the protection and maintenance of human rights within the national institutional framework are established in institutions such as the National Women's Commission (Komnas Perempuan), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the Commission on Truth and Reconciliation. These institutions include the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and the Commission on Truth and Reconciliation (TRC). Despite this, the KKR was dissolved because it was seen to be incapable of performing its duties in an adequate manner.
Solusi Islam dalam Menuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aprita, Serlika; Afriza, Rifky Surya
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2023): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v5i2.7960

Abstract

Lingkungan merupakan suatu yang tidak luput dari manusia karena manusia sendiri itu termasuk dalam lingkungan, dengan lingkungan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan dengan lingkungan juga manusia bisa berinteraksi sosial antara satu dengan yang lainnya, tinggal bagaimana manusia menyikapi dan menjaga atau melestarikan lingkungan apa yang sesuai dengan anjuran agama Islam tanpa merusak apa yang telah Allah ciptakan untuk manusia.Agama sebagai sumber nilai dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif (manfaat) maupun negatif (madarat). Sebagian ahli pikir mencoba menggunakan Islam sebagai sistem nilai dan norma untuk memecahkan masalah kehidupan seluruh makhluk di bumi ini sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sanagat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan dan kebesaran Allah. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah manusia, maka amar ma’ruf nahi mungkar adalah cara terbaik untuk menanggulangi hal tersebut dengan tinjauan secara teologis dan fenomenologis.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEBAGAI DAMPAK PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI AKIBAT PAILIT Evy Febryani; Dian Puspa Iwari; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1173

Abstract

In practice, it is very difficult to determine whether there is or is not a fault in a corporation. It turns out that in developments, especially regarding corporate criminal liability, it is known that there is a new view or let's say a slightly different view, that specifically the responsibility of legal entities, the principle of fault does not absolutely apply, so that criminal liability is refers to the doctrine of strict liability (absolute responsibility) and vicarious liability (responsibility imposed on another person) which in principle is a deviation from the principle of fault. This research was created and compiled using a narrative descriptive research method. This research typology is descriptive-narrative, emphasizing the use of secondary data obtained through literature study. In Article 59 of the Criminal Code, corporate criminal liability is borne by its management. Therefore, the subject of corporate criminal law is attached to the actions of the management themselves. The meaning of the claim in this case must be interpreted as a civil prosecution because the corporation loses the right to manage its assets which are entered into bankruptcy. Apart from that, if all of the corporation's assets are entered into bankruptcy, this will have an impact on the liquidation process. As stated in Article 71 POJK Number 28/POJK.05/2014, as well as Article 142 UUPT, it is possible for the liquidation process or the cause of liquidation to occur because of the bankruptcy decision.
Perubahan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang–Undang Cipta Kerja Aprita, Serlika
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i2.1108

Abstract

Sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja aturan hukum mengenai lingkungan hidupterutama dalam hal perizinan masi berorientasi pada perizinan berbasis izin, sedangkan sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat penyederhanaan izin lingkungan dengan berbasis risiko. Kebijakan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai menguntungkan bagi para investor, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan proses perizinan dan dinilai lebih efisien. Akan tetapi dengan di tetapkannya perizinan berbasis risiko bukan berarti tidak akan memberikan akibat hukum dibelakangnya. Terdapat pula dampak-dampak yang mungkin timbul, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai bersifat terlalu umum dan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah dalam pelaksanannya sehingga menimbulkan banyak gesekan antara pusat dengan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sehingga hematnya, kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup. Implikasi kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah izin yang sesungguhnya, namun hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha. Perubahan tersebut membawa pelemahan instrumen lingkungan hidup yang merupakan perwujudan penyimpangan terkait keadilan lingkungan yaitu seperti simplikasi perizinan, disorientasi strict liability, dan pembatasan hak lingkungan: pembatasan hak lingkungan ini berupa pembatasan derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.
KAJIAN FILSAFAT HUKUM ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM Aprita, Serlika Aprita; Mulkan, Hasanal
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3421

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas.  Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut Hak asasi manusia dalam perspektif moralitas filosofis adalah dipercaya untuk menemukan argumen yang benar atau setidaknya memperdalam untuk memahami kebenaran hak asasi manusia.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir Serlika Aprita; Hasanal Mulkan; Yonani Hasyim; Desni Raspita; Syahriati Fakhriah; Ahmad Muadzdzib; Ilham Mahar Khuluqi; Anela Intan Putri; Fitri Antisa
Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/karunia.v3i1.2035

Abstract

The rise of online gambling, which is mostly carried out by lower middle class people, can have a negative impact on the economic development of Indonesia. One of the direct negative impacts of online gambling on the country's economy is that online gambling can reduce state income. This is because the government does not receive taxes from illegal online gambling activities. Apart from that, online gambling can also cause economic losses for society. This legal research aims to find out the factors and how the law is enforced against online gambling players. The type of legal research carried out in this research is normative legal research, namely where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in the books). ) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. Based on the research results, it is understood that the factors that cause a person to commit a criminal act of online gambling are influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors come from within the perpetrator while external factors come from outside the perpetrator, such as the perpetrator's social environment.
Co-Authors Abdul Latif Mahfuz Abdul Roni Absi, Warmiyana Zairi Adhitya, Rio Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Afriza, Rifky Surya Ahmad Muadzdzib Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Anisah, Lilies Ardiana Hidayah Ardiana Hidayah Ariansyah, Diky Arisandy Permana Paza Arisandy Permana Paza Asmara, Bima Sena Putra Atika Ismail Cayo, Putri Sari Nilam Chindy Aldhini Desia Rakhma Banjarani Desni Raspita Devi Sri Astuti Diah Pitaloka Harin Dian Puspa Iwari Dian Puspa Iwari Diky Ariansyah Erisa Ardika Prasada Evi Purnama Wati Evy Febryani Evy Febryani Fatma Meria Febryani, Evy Ferindi Ramadan Pratama Fernando Fernando Fira Rahmawati Fitri Antisa Hambali Yusuf Hanif, Wangmayum Hasanal Mulkan Hasyim, Yonani Helmi Ibrahim Helwan Kasra Hendri Hendri Heni Marlina Heni Marlina Heriyono Tarjono Idris, Martini Idrus, Soleh Iim Saputra Noptabi Ilham Mahar Khuluqi Iwari, Dian Puspa Jeni Anggita Khalisah Hayatuddin Kurniati Kurniati Ledy Wila Yustini Lulu Larasari M. Andres Arta Al Fajri M. Novrianto Novrianto Martini Idris Martini Martini Meirina Nurlani Mohammad Maulana Kusumawardhana Mona Wulandari Muhamad Fakhri Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani Mutiara Paramitha Nahla Jamilie Rahmah Mukhtarudin Neisa Angrum Adisti Noptabi, Iim Saputra Nuriah, Syahdila Nurlani, Meirina Octa Vera Perli Prahasta Putra, M. Aidil Reny Okprianti Rillo Waskitha Sandi Wiyata Rio Adhitya Rizadatul Qolbun Robi Alkaromah Robi Alkaromah Roni, Abdul Sanusi, Muhamad Sarah Qosim Serli Margareta Shalihah, Nawatus Siti Mardiyati Siti Mardiyati Siti Sarah Susiana Kifli Syahdila Nuriah Syahriati Fakhriah Syamsul Syamsul Syamsul Syamsul Tiara Puspita Sari Tiara Sahda Utami, Shafa Nabila Wulan Purnama Sari Wulandari, Mona Yonani Hasyim Yonani Yonani Yonani Yonani Yonani, Yonani Yudistira Zainuddin, Cholidi Zairi Absi, Warmiyana