Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
15.013
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Hukum Adigama Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Academia Open Jurnal JURISTIC (JuJUR) Indonesian Journal of Law and Economics Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Tunas Agraria Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Yustitia Interdisciplinary Social Studies Jurnal Konstitusi Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Social Research International Journal of Multidisciplinary Research and Literature (IJOMRAL) Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Semarang Law Review Jurnal Ilmu Multidisplin QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Business, Management and Social Studies Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Tasyri' RechtIdee Jurnal Global Ilmiah Bhinneka Multidisiplin Journal Rechtsvinding Journal of Law and Justice Jurnal Ilmu Multidisiplin Joong-Ki
Djaja, Benny
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 130 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 130 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh) Aisya, Alyaziza; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dan warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Walaupun hukum Islam pada umumnya memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki, pengadilan dalam perkara ini memutuskan pembagian yang setara dengan mempertimbangkan peran ahli waris perempuan serta prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama pernikahan disebut sebagai harta bersama, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama. Ketika salah satu pasangan meninggal, separuh dari harta tersebut menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya dibagikan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku, di mana anak laki-laki umumnya menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta sering kali mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya terkait kesetaraan gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, hakim memutuskan pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa dalam kasus ini terkait warisan berupa saham yang dikuasai salah satu ahli waris. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mengacu pada prinsip hukum Islam, teori hukum, yurisprudensi, dan teori hudud yang menekankan pentingnya keadilan proporsional. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan dan pengembangan aset warisan, sehingga pembagian setara dianggap lebih adil.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kreditur Konkurer) Terhadap Perusahaan Dire Yang Dihapus Pencatatannya Di Bursa Efek Hendry, Hillary; Djaja, Benny
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 11 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i11.539

Abstract

Produk investasi dalam industri jasa keuangan saat ini sangat beragam, termasuk deposito, lembar saham, reksadana, dan surat utang. Namun, produk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Efek Beragun Aset (EBA) kurang dimanfaatkan oleh investor dan korporasi. Padahal, produk ini memiliki potensi hasil tinggi di tengah pembangunan infrastruktur nasional yang gencar. DIRE adalah produk investasi kolektif yang menghimpun dana untuk diinvestasikan pada aset real estate. DIRE memiliki ketentuan investasi minimal 80% ke sektor properti. Pembeli properti berisiko dalam kasus pailit pengembang, karena mereka ditempatkan sebagai kreditor konkuren, yang merugikan mereka. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor konkuren terhadap perusahaan DIRE yang dihapus pencatatannya di Bursa Efek Indonesia.
Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia Aryadewangga, Muhammad Alam; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.6306

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam proses litigasi, termasuk biaya tinggi dan waktu yang lama, yang seringkali menghambat akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana mediasi dapat menyelesaikan sengketa wanprestasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan mediator, hakim, dan pihak-pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan antar pihak setelah sengketa diselesaikan. Namun, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, kesiapan para pihak untuk berkompromi, dan dukungan dari institusi pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun mediasi memiliki tantangan, ia tetap menjadi solusi yang efektif dan bermanfaat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi dan pemahaman masyarakat tentang manfaatnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Pengembalian Down Payment (Analisis Putusan PN Larantuka Nomor 1/Pdt.G.S/PN Lrt dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 826/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel) Kurniawan, Kurniawan; Djaja, Benny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11153

Abstract

Dalam suatu transaksi ekonomi yang terjadi antara para pihak, baik itu debitur dan kreditur, yang biasanya terjadi pada transaksi perjanjian kredit terhadap suatu barang, terdapat mekanisme pembayaran dengan uang muka atau down payment sebagai bentuk tanda jadi, namun seringkali dalam praktik terdapat wanprestasi sehingga penyelesainnya sampai pada tahap litigasi, Mirip dengan kejadian dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lrt dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Bks, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dasar hukum yang mengatur uang muka dalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia serta analisis berbasis hukum dalam keputusan PN Larantuka 1/2019 dan PN Bekasi 395/2021 yang terkait dengan kasus pengembalian uang muka. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai uang muka ada dalam beberapa peraturan, namun prinsip dasarnya tercantum dalam Pasal 1464 KUHPerdata dan secara spesifik dalam PMK 43/2012 serta POJK 35/2018. Dalam kasus Putusan PN Larantuka 1/2019 dan Putusan PN Bekasi 395/2021, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan karena penggugat berhasil membuktikan klaimnya berdasarkan pertimbangan hukum yang ada.
Implikasi Hukum Penolakan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Baubau dan Diskrepansi antara Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA Bb) Prathiwi, Della Hadyanti; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19470

Abstract

Penolakan terhadap gugatan perceraian di Pengadilan Agama seringkali menimbulkan polemic, terutama ketika pasangan suami istri telah kehilangan keharmonisan dan menurut hukum agama perceraian seharusnya dapat terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penolakan tersebut serta menelaah diskrepansi antara hukum positif di Indonesia dan hukum agama yang dianut masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA Bb. . Hasil analisis menunjukkan bahwa penolakan gugatan perceraian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tekanan psikologis bagi pihak yang mengajukan gugatan, serta konflik antara keyakinan agama dan sistem hukum negara. Diperlukan reformasi hukum yang mengedepankan keadilan substantif dan akomodasi terhadap nilai-nilai keagamaan dalam kerangka hukum nasional.
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik Oktavia, Ketut Ria Wahyudani; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19485

Abstract

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta ini sering digunakan dalam berbagai transaksi, seperti jual beli tanah, perjanjian utang piutang, dan pengaturan waris. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, di mana salah satu pihak memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum yang dapat ditanggung oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan praktisi notaris serta ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat muncul dalam bentuk manipulasi informasi, tekanan psikologis, dan ketidaktahuan hukum. Notaris yang terlibat dalam penyalahgunaan keadaan dapat menghadapi sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan, notaris perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, serta menerapkan prosedur standar dalam pembuatan akta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh notaris dan mendorong praktik kenotariatan yang lebih baik dan beretika.
PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Rasji, Rasji; Gazali, Narumi Bungas
Bina Hukum Lingkungan Vol. 4 No. 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata & kuliner.
Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia Earlene, Felishella; Djaja, Benny
Tunas Agraria Vol. 6 No. 2 (2023): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v6i2.223

Abstract

Unbalanced land ownership is an issue that arises due to the basic need for everyone to own land. This imbalance in land ownership not only triggers agrarian conflicts and disputes but also has the potential to violate human rights (HAM). This study aims to examine the relationship between Agrarian Reform and the inequality of land ownership in the context of human rights. Normative legal research methods are used by analyzing secondary data through library research. The research results show that agrarian reform aims to restructure land ownership, use, and utilization with the principle of justice. Nonetheless, the imbalance in land ownership that still exists has the potential to violate human rights. Human rights violations related to land ownership inequality not only cover land rights but also other rights such as employment, a decent standard of living, and others. Agrarian conflicts that arise due to inequality in land ownership can increase poverty and hinder the enforcement of human rights, especially in civil and political aspects. The importance of fair agrarian policies is crucial to preventing human rights violations. Unfortunately, the implementation of agrarian reform is still far from achieving the desired justice and prosperity, especially due to the frequent occurrence of agrarian conflicts related to unequal land ownership.   Kepemilikan tanah yang tidak seimbang menjadi isu yang muncul akibat kebutuhan dasar setiap orang untuk memiliki tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah ini tidak hanya memicu konflik agraria dan sengketa, tetapi juga berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara Reforma Agraria dan ketimpangan kepemilikan tanah dalam konteks HAM. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria bertujuan untuk merestrukturisasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan prinsip keadilan. Meskipun demikian, ketimpangan kepemilikan lahan yang masih ada berpotensi melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang terkait dengan ketimpangan kepemilikan tanah tidak hanya mencakup hak atas tanah, tetapi juga hak-hak lain seperti pekerjaan, standar hidup yang layak, dan lainnya. Konflik agraria yang muncul akibat ketimpangan kepemilikan tanah dapat meningkatkan kemiskinan dan menghambat penegakan HAM, terutama dalam aspek sipil dan politik. Pentingnya kebijakan agraria yang adil menjadi krusial dalam mencegah pelanggaran HAM. Sayangnya, pelaksanaan reforma agraria masih jauh dari harapan dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan, terutama karena sering terjadi konflik agraria terkait dengan ketimpangan kepemilikan lahan.
EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64/POJK.04/2017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA ., Yetmiaty; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1126

Abstract

Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekarang sudah diatur cukup jelas dalamperaturan POJK Nomor 64/POJK.04/2017, namun investasi dengan menggunakaninstrument Dana Investasi Real Estate ini masih belum banyak diterapkan oleh PengusahaProperti di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya kelemahan-kelemahan sepertinaiknya tingkat suku bunga bahkan kurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia.Maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui:1) bagaimana efektivitas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektifdi Indonesia, 2) Bagaimana tata cara perusahaan properti menerbitkan Dana InvestasiReal Estate di Indonesia, dan 3) Bagaimana cara agar Instrument Dana Investasi RealEstate berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisanadalah normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bahwapenerapan atau penerbitan DIRE di Indonesia masih terbilang sangat rendah karenapemintat atau investor untuk melakukan intrusment ini sangat kecil meskipun pemerintahsudah menghapus pajak berganda dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estate. Perlunyapertimbangan untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan dalam menggunakaninstrument DIRE selain Pajak Penghasilan yaitu tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) agar dilakukan penurunanyang sebenarnya menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah agar instrument DIRE inidapat menjadi alternatif investasi oleh masyarakat atau investor.
Kepastian Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Objeknya Dijual Oleh Pemberi Hibah Wasiat Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/Pn.Sby) Siahaan, Debby Flora; Djaja, Benny
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5088

Abstract

Penulisan ini dilakukan dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby yang pokok perkaranya adalah mengenai Akta Jual Beli yang dilakukan dengan objek jual-beli yang telah dijadikan sebagai objek hibah wasiat dan telah dituangkan di dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 119. Pelaksanaan jual-beli yang dilakukan tersebut adalah dengan menggunakan Kuasa Menjual dimana Pihak yang menjadi Penjual adalah seorang wanita lansia yang berusia 78 tahun dan mengidap gangguan memori atau penurunan daya pikir atau yang disebut dengan demensia, sehingga Penjual merasa tidak ingat bahwa ia pernah melakukan transaksi jual-beli dengan objek tanah beserta rumah di atasnya yang telah diberikan sebagai objek hibah wasiat untuk cucunya. Pihak Penjual menandatangani Kuasa Menjual dengan tanpa persetujuan dari ahli warisnya dan Jual-Beli tersebut terjadi dengan tanpa sepengetahuan dari pihak keluarga Penjual. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tentang hibah wasiat dan mengaitkan Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan studi kepustakaan yang berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan hibah wasiat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim telah kurang bijaksana dalam melakukan pertimbangan hukum dalam memutus perkara dengan Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2021/PN.Sby dan Notaris yang membuat Kuasa Menjual untuk dilakukannya Jual-Beli tersebut harusnya menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi sengketa terhadap objek jual-beli tersebut di kemudian hari.
Co-Authors ., Yetmiaty Abdul Azis, Muhamad Adam, Chistopher Kendrick Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Allister, Davin Aprilia, Indah Siti Arifin, Melissa Aryadewangga, Muhammad Alam Brigays, Chintia Ayala Calista , Jessica Calista, Jessica Cardova, Erico Chaterina, Carren Christhopher, Michael Christine Christine Darman Darman Darmansyah, Adimas Gusti Devi Nurjayanti, Florencia Dewi Rositasari, Noviarasta Diana, Fenny riska Dwi Dharmayanthi, Ni Nengah Dwi Yusakawati, Ni Made Arya Dzakirah, Vania Earlene, Felishella Elfriana Saragih, Mei Eling, Eling Elrika, Elrika Esa Prameswari, Rr. Ayu Gayatri Estera, Sanny Fahrani, Ahzaza Faisal Wirawan, Amaltha FamdaIe, Grace NataIia H Farma Rahayu, Mella Ismelia Febrina, Dwi Tiara Fernando, Ricco Fitria, Sindi Gazali, Narumi Bungas Gita Subagia, Fatsya Givanti, Dofana Haryanto, Steven Galileo Hasanah, Himma Hasim, Fitri Hendry, Hillary Hertanto, Sandrarina Hibono, Michelle Hussy, Maharani Millenia Illona, Illona Immanuel Rich, Johannes Izzah , Nurul IZZAH, NURUL Jane, Fara Julianti, Lili Klenten, Bred Koswara, Nur Salsabila Kurniawan Kurniawan Kurniawan, Kevin Hoo Kurniawan, Stanley Kusumadiani Putri, Livia Leriana, Helda Lukita, Hans M Sudirman, M M Sudirman, M Sudirman Mahendra, Martins Izha Margretha, Syelvia Mariana Mariana Marlianti, Selly Matara, Opa Jermias Mohamad, Alwi Rany Monika, Resia Nabilla, Tasya Nabima, Muhammad Nathanael, Moses Nathawira, Emerentia Oktavia, Ketut Ria Wahyudani Panglima, Rubby Aditya Pitaloka, Diah Marla Pramita, Helen Prathiwi, Della Hadyanti Prayogo, Radius Puspita, Lidya Putri Widodo, Syifa Esthiningtyas Qorib, Syarif Facthul Rachmah, Andriana Rafliansyah, Rafliansyah Rahmawan, Evita Nuraini Ramdhan, Daddy Rania, Rania Rasji, Rasji Rumadanu, Friko Samuel, Yoel Savira, Jennyola Siahaan, Debby Flora Siarill, Jonathan Hervine Silalahi, Wilma Simanungkalit, Rosalina Sirait, Gladys Natalie Aurielle Soewito, Rizal Iskandar Sophian, Romy Prameswara Sudirman Sudirman , Maman Sudirman, M. Sudirman, M. Sudirman Sudirman, Maman Susy Tanzil, Ko Tjajaindra, Phinawati Tonny Nurmala Putra Toruan, Daniel Natanael Lumban Traa, I Komang Krisma Bima Triyana Hardi, Zakiyah Ulina Ginting, Tara Vianka, Maria Ibella Wati Purba, Lisna Widjaja, Viona Winarsih Winarsih Yapferonica, Yapferonica Yohanes, Joshua Yudha, Refans Jaka Pratama Yulian, Fransisca Chatharina Yuliska, Nanda Yusli Juliansyah, Muhammad Yuwono Prianto