Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

11.408

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika LAW REFORM Yustisia Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Spektrum Hukum AL-Daulah Arena Hukum Veritas et Justitia LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum JURNAL MAHKAMAH Unram Law Review International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT MIZAN International Journal of Supply Chain Management JURNAL ILMIAH LIVING LAW KERTHA WICAKSANA Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Volkgeist Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Media Iuris University Of Bengkulu Law Journal Notaire International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Mulawarman Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Majalah Hukum Nasional Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Mizan: Journal of Islamic Law Journal of Judicial Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Legislatif Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Jurnal Ketenagakerjaan Yuridika JIPRO : Journal Of Intellectual Property Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) RechtIdee LamLaj

Nugraha, Xavier

Faculty Of Law Of Airlangga University, Surabaya

Author-ID : 1152135

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 99 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

3 4 5 6 7

Digital Supply Chain Mechanism in Indonesian Society and Industrialization Suparto Wijoyo; Bagus Oktafian Abrianto; M. Syaiful Aris; Xavier Nugraha; Ave Maria Frisa K
International Journal of Supply Chain Management Vol 9, No 4 (2020): International Journal of Supply Chain Management (IJSCM)
Publisher : International Journal of Supply Chain Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract— The electronics industry has been a key driver of economic growth and employment in many developing countries, including Indonesia. Participating in global electronics supply chains can have several benefits, including the growth of domestic industries as competitors and suppliers, and increasing exports. This study uses a normative legal research method with the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the digital supply chain in Indonesian society and industry for implementing DSCM in Indonesia, namely, First, it does not violate the principle of direct, general, free, confidential, honest, and fair. Second, the regions that apply the DSCM method are ready in terms of technology, financing, human resources and software, the readiness of the people in the area concerned, as well as other requirements needed

PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH: SEBUAH KOMPARASI DENGAN PEMILIHAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT Sayyidatul Insiyah; Xavier Nugraha; Shevierra Danmadiyah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

The purpose of this research is to compare the direct election of regional heads by the people and the election of regional heads through the Regional House of Representatives, and the aspects that must be improved, which certainly is not only improvements to political parties. This study uses a normative legal research method, with the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the discussion of the weaknesses and strengths of the two regional head election mechanisms that have been carried out in Indonesia, the best regional head election mechanism is still to maintain the direct election mechanism by the people. Elections are the best way to carry out the process of changing positions in government.Keywords: Comparison; Direct-election; People; Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi antara pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dan aspek-aspek yang harus dilakukan perbaikan, yang pasti tidak hanya perbaikan terhadap partai politik saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan atas kekurangan dan kelebihan kedua mekanisme pemilihan kepala daerah yang pernah dilakukan di Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah yang terbaik adalah masih dengan tetap mempertahankan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan umum merupakan cara yang terbaik untuk melakukan proses penggantian jabatan dalam pemerintahan.Kata Kunci: Komparasi; Pemilihan-Langsung; Rakyat;

Analisis Penerapan No First Use Policy Dalam Penggunaan Senjata Nuklir: Sebuah Tinjauan Yuridis Yunia Utami Indah Haloho; Xavier Nugraha; Atiqoh Farhan Maulani
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 12 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v12i2.2770

The preservation of the stability of world peace became one of the wishes of the entire international community. But these expectations seemed to be a sense of concern in the event of a war between countries using nuclear weapons. International law governs the nuclear weapons of international treaties, one of which is the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 1968. In addition to providing a guarantee of a sense of security was formed No First Use Policy to ensure the country owners of nuclear weapons are not the first party to use nuclear weapons in the event of a conflict with other countries. The purpose of this research is to learn about the implementation of No First Use Policy on the use of nuclear weapons by the countries that have them and the international security of the world. The method used in the study is normative juridical is supported by data obtained by library research. Regarding the implementation of the No First Use Policy each country with nuclear weapons has different attitudes about it. Whereas No First Use Policy has had a positive impact on the arrangement of the use of nuclear weapons of the world for security and order.

URGENSI NOTIFIKASI PRATRANSAKSI 3P (PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN) UPAYA PREVENTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Xavier Nugraha; Rizki Istighfariana Achmadi; Nina Amelia Novita Sari
Jurnal Legislatif VOLUME 2 NOMOR 2 2019
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v2i2.10226

Abstrak: Salah satu bentuk pengaturan untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia adalah pengaturan terkait notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (3P). Namun, pengaturan di Indonesia dirasa belum cukup efektif, karena noitifkasi yang diwajibkan adalah pasca transaksi 3P, sehingga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji terkait penerapan kewajiban notifikasi pratransaksi 3P di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan hukum dogmatik. Jenis bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban notifikasi pasca transaksi 3P tidaklah cukup efektif dalam rangka mencegah persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, sehingga harus diubah menjadi notifikasi pra transaksi 3P.Kata Kunci: Kewajiban Pra Notifikasi; Peleburan; Pengambilalihan; Penggabungan; Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Sumberanyar Pasuruan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Haidar Adam; Rosa Ristawati; Syifa Ramadhanti; Xavier Nugraha
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2020): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Dalam rangka meningkatakan kesejahteraan di desa-desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan sebuah instrument bagi Desa untuk melakukan kegiatan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan Badan Usaha Milik Desa kepada masyrakat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dalam rangka meiningkatkan kesejahteraan di desa tersebut. Penelitian di awali dengan Assesement Masalah dan Kebutuhan Desa, Focus Group Discussion, dan diakhiri dengan Legalitas BUMDes. Dari penelitian ini menunjukan, bahwa masyrakat di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa di desa tersebut dan berharap kedepannya terdapat pelatihan-pelatihan terkait dengan pengurusan Badan Usaha Milik Desa tersebut agar pengurus-pengurus yang ada dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik

Exit Plan Terhadap Clerical Eror Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable Ghansham Anand; Xavier Nugraha
Media Iuris Vol. 5 No. 2 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i2.36402

AbstractThis study aims to firstly analyze clerical errors in court decisions that have permanent legal force and secondly analyze related legal remedies for clerical errors in court decisions that have permanent legal force. This research is a doctrinal research with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are that first, a clerical error in a court decision that has permanent legal force is an error that is minor in nature or in the form of an accident and is not related to the substance of the judge’s legal considerations and this error can be corrected by the court, even after the judge makes a decision. . Second, legal remedies that can be filed against typos in decisions that have legal force consist of various kinds, but generally the right one is through an application. It is based on nature, complexity, time, cost, and evidentiary.Keywords: Clerical Eror; Non-Executable Judgement; Legal Action. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk pertama menganalisis kekeliruan pengetikan (clerical eror) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kedua menganalisis terkait permohonan terhadap adanya kekeliruan pengetikan (clerical eror) dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini adalah penelitian hukum (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama kekeliruan pengetikan (clerical eror) pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah kesalahan yang sifatnya ringan atau berbentuk ketidaksengajaan dan tidak berkaitan dengan substansi pertimbangan hukum hakim dan kesalahan ini dapat diperbaiki oleh pengadilan, meskipun setelah hakim menjatuhkan putusan. Kedua, exit plan yang dapat diajukan terhadap adanya kekeliruan pengetikan pada putusan yang berkekuatan hukum terdiri dari beraneka ragam, namun umumnya yang tepat adalah melalui permohonan. Hal ini didasarkan pada hakikat, kompleksitas, waktu, biaya, dan pembuktian. Kata Kunci: Clerical Eror; Putusan Non-Executable; Exit Plan.

Analysis on Non Muslim Heir Position Towards the Inheritance of Muslim Testator in Indonesia Tonic Tangkau; Daniel Julian Tangkau; Prawitra Thalib; Xavier Nugraha; Windy Agustin
Yuridika Vol. 35 No. 2 (2020): Volume 35 No 2 May 2020
Publisher : Universitas Airlangga

Article 171 section c the Compilation of Islamic Law which was ratified through the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 stressed that one of the conditions for heirs in Islamic inheritance law is Mulsim. In its development, the requirement of the Islamic religious obligation is deemed not to provide justice, this can be seen from the many complaints filed by the community to the court. Based on this background, the formulation of the problem in this study is Firstly position of Non-Muslim Inheritance of Islamic Inheritance Inheritance according to positive law in Indonesia Secondly, to find out the position of Non-Muslim Inheritance Against Islamic Inheritance Inheritance from various court decisions in Indonesia. This research is a juridical research, with a statutory, conceptual, and case approach. The results of this study indicate, that First, according to positive law in Indonesia, Non-Muslim Heirs are not entitled to Islamic Inheritance. Secondly, in its development, to fulfill the sense of justice in the community, the judge in Indonesia, decided that the Non-Muslim heirs, although not entitled to become heirs, were still entitled to the inheritance of the Islamic heirs through the obligatory wills. This can be seen from the various court decisions that exist, such as Supreme Court Decision Number 368 K/AG/1995, Supreme Court Decision Number 51 K/AG/1999, Supreme Court Decision Number 16 K/AG/2010, and Supreme Court Decision No. 331 K/Ag/2018

Analysis on the Legal Force of Copyright Registration Document as Evidence of Ownership of Indigenous Land Christina Ella Yonatan; Xavier Nugraha
Yuridika Vol. 36 No. 1 (2021): Volume 36 No 1 January 2021
Publisher : Universitas Airlangga

Registration of copyright patent or registration is a letter approved and issued by the Ministry of Law and Human Rights for copyright. To protect the rights to indigenous land, the Moi tribal community has registered 2 (two) registrations that have been issued by the Ministry of Law and Human Rights, including 1) Registration of copyright with types of creation: Database and title of work: Results of the Open and Close Tribe Meeting with the head of the Tribe Council of Malamoi Sorong and Indigenous Peoples of the Moi Tribe on the Status of Indigenous Land Ownership in the Sorong City Government Area on behalf of the Malibela Klawalu clan, the Kalagison Milo clan, the Mubalus clan, the Kalawaisa clan, the Bawela Mubalus clan, the Osok Malaimsimsa clan. , Marga Kalami Klaglas Klaglas On 10 April 2013. 2). Letter of Registration of copyright with the type of copyrights: Map of the 7 Boundary of the Moi Indigenous Land Owners in the Sorong City Area. Based on the document, the Moi tribal community used it as a basis to claim the lands in the Sorong City government territory were the indigenous land belonging to the Moi tribe. This study uses a statutory and conceptual approach. The results of this study are that the registration document does not have legal force as evidence to prove ownership of indigenous land rights. A letter of registration remains important if there are legal issues with copyright in the future. The document can be used as initial evidence to determine who has the rights to the subject or the copyright holder or ones who is more entitled to the subject.

THE EXISTENCE OF REQUEST CIVIL OF REGIONAL OFFICERS WHOSE SCOPE OF DECISONS ARE APPLICABLE IN THE REGIONAL AREA Siti Latifah; Rr. Herini Siti Aisyah; Xavier Nugraha
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 5, No 3 (2021): IJEBAR : Vol. 05, Issue 03, September 2021
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v5i3.3289

From Article 45A paragraph (1) jo. Paragraph (2) of Law 5/2004, it can be understood that a state administrative case whose object of lawsuit is a decision of a regional official whose decision range is valid in the region concerned cannot be filed for cassation, but things that are not regulated are related about request civil. Based on the background above, it can be understood that the formulation of the problem in this article are: 1) Limitation of legal remedies against state administrative cases where the object of the lawsuit is a regional official's decision whose range of decisions applies to regional areas; and 2) Legal remedies to review state administrative cases where the object of the lawsuit is a decision by a regional official whose decision range is valid in a regional area. This research is legal research with statute approach and conceptual approach. Based on this research, it was found that Firstly The limitation of legal remedies against state administrative cases where the object of the lawsuit is in the form of a regional office's decision whose range of decisions applies to regional areas is that an appeal cannot be filed and Secondly there is no prohibition at all regarding legal remedies for request civil

Analisa Yuridis Potensi Overlapping Antara Merk Tiga Dimensi (Three Dimensional Marks) dengan Desain Industri dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Xavier Nugraha; Ezra Tambunan
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO , Vol. 3. No. 2, 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol3.iss2.art1

One of the things that can make it easier for consumers to be able to distinguish products from one another is the presence of a brand that is a marker of the existence of a product. In this case the Law No. 15 of 2001 concerning brands, precisely in Article 1 describes the definition of the brand itself as a sign in the form of images, names, words, letters, numbers, color arrangements, or a combination of these elements which has a distinguishing power and is used in trade or service activities. As time goes on and the development of technology increases, new concepts are called non-traditional marks or non-traditional brands. These non-traditional brands are further divided into two types, namely non-traditional visual brands (including three-dimensional brands, colors, holograms, slogans, film and book titles, multimedia signs, positions, and gesture) and non-visual non-traditional brands (including sounds, aroma, taste, and texture). Speaking about the Three Dimensional Brands in Indonesia, it turns out that there is no clear concept regarding the Three-Dimensional Brand itself even though in Law No. 20 of 2016 replaced the 2001 Trademark Law has provided protection for Three-Dimensional Brands as well as through the Law Minister Regulation and Ham (Pemenkuham) No. 67 of 2016 that Three-dimensional Brands can be registered. From this, the question arises, "Does the existence of the Three Dimennsi Brand have the potential to overlap with other types of intellectual property rights?" To answer these questions, the Research Method used is normative legal research, namely research that analyzes legal norms.Keywords: Tradermars; Three-Dimensional Marks; Overlapping

Co-Authors Abidin, Izzah Khalif Raihan Adelina, Alya Agus Widyantoro Ahmad Ardhiansyah Ahmad Muzakki Alam Subuh Fernando Alfredo, Juan Maulana Alip Pamungkas Alip Pamungkas Raharjo Alya Adelina Alya Anira Al’Azza, Nadya Eka Amalia Amilah Fadhlina Angelia, Alissa Answendy, Putri Riska Ardhana Christian Noventri Ardhana Christian Noventri Arinni Dewi Ambarningrum Arjuna, Gio Atiqoh Farhan Maulani Ave Maria Frisa K Ave Maria Frisa Katherina Bagus Oktafian Abrianto Budi, Kukuh Pramono Budianto, Anneta Cornelia Budisusanto, Eko Christina Ella Yonatan Citi Rahmati Serfiyani Dania Shofi Maziyah Daniel Julian Tangkau Danmadiyah, Shevierra Darmawan, Monica Caecilia Desak Ayu Gangga Sitha Dewi Dinda Ajeng Puspanita Dinda Silviana Putri Dinda, Giovanni Dita Elvia Kusuma Putri Dita Elvia Kusuma Putri Dwiana Martanto Eka Widi Astuti Elma Putri Tanbun Elma Putri Tanbun Emely Laurentius, Melva Ezra Tambunan Ezra Tambunan Faizal Kurniawan Farid Ibrahim Fariz Rachman Iqbal Febrian Dirgantara Felany, Patricia Inge Felicia, Stefania Arshanty Fernando, Alam Subuh Firmansyah, Ridho Ghansham Anand Gio Arjuna Putra Gio Arjuna Putra Giovanni Dinda Cahyawati Hadiwidjayanti, Rizky Haidar Adam Harmanto, Toni Hartono, Julienna Heru Irianto Heru Irianto Indah Permatasari Kosuma Insiyah, Sayyidatul Iqbal Fauzurrahman Iqbal, Fariz Rachman Izzaty, Risdiana Izzaty, Risdiana Jennifer Moniq Sutanto Jihan Anjania Aldi John Eno Prasito Putra Joni Eko Waluyo Juan Maulana Alfedo Julienna Hartono Kadek Anda Gangga Putri Kartika Widya Utama Kexia Goutama Krisna Angela Krisna Darari Hamonangan Putra Krisna Murti Kusuma Wardani Raharjo Luisa Srihandayani Luisa Srihandayani M Imron Rosyadi M. Adib Akmal Hamdi M. Syaiful Aris Marchethy Riwani Diaz Marzul Afiyanto Mas Rahmah Maulia Madina Melati Ayu Pusparani Melva Emely Laurentius Michael Enrick Moch. Marsa Taufiqurrohman Moch. Marsa Taufiqurrohman Moch. Marsa Taufiqurrohman Mohamad Syaiful Aris Mohammad Syaiful Aris Muhammad Mashuri Nasri, Muhammad Rizky Febrianto Natasha Caecilia Lisanggraeni Rositaputri Nathanael Grady Nina Amelia Novita Sari Nina Amelia Novita Sari Patricia Inge Felany Patricia Inge Felany Peter Jeremiah Setiawan Peter Jeremiah Setiawan Pradnya Wicaksana Prawitra Thalib Purnamawadita, Baiq Elma Putri Saraswati Putri, Annida Aqiila Putri, Annida Aqiila Putri, Dita Elvia Kusuma Putri, Dita Elvia Kusuma Qona’aha Noor Maajid Rahmat , Nur Ezan Rahmat, Nur Ezan Ramadhan, Febriansyah Ramadhanti, Syifa Regita Nathalia, Angeline Ridho Firmansyah Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Rizki Firmansyah Rizki Istighfariana Achmadi Rosa Ristawati Rosyadi, Julianda Rr. Herini Siti Aisyah S., Bryan Owen Sabdo Adiguno Safira Noor Ramadhanty Sahadewa, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sayyidatul Insiyah Sayyidatul Insiyah Septiningrum, Shintya Yulfa Serfiyani, Citi Rahmati Shevierra Danmadiyah Shevierra Danmadiyah Shintya Yulfa Shintya Yulfa Septiningrum Silaen, Yohana Apriliani Christianta Siti Latifah Sri Winarsi Stefania Arshanty Felicia Stefania Arshanty Felicia Sudirman Sudirman Sumardji Suparto Wijoyo Syifa Ramadhanti Syifa Ramadhanti Tanbun, Elma Putri Taufiqurrohman, Moch. Marsa Thoriq Mulahela Tonic Tangkau Trisadini Prasastinah Usanti Ulfa Septian Dika Vincentius Sutanto Wahyu Purnomo Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Berardus Bilyarto Wibowo, Widyanti Wicaksana, Pradnya Widyaningrum, Sigmawati Widyanti Wibowo Windy Agustin Windy Agustin Yulida, Devi Yuni Lathifah Yunia Utami Indah Haloho

Title

Found 99 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 99 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 99 Documents
Search