Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.314
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Yustisia Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Spektrum Hukum AL-Daulah Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Hukum Novelty LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum JURNAL MAHKAMAH Unram Law Review International Journal of Artificial Intelligence Research Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Yuridika Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Substantive Justice International Journal of Law Lex Scientia Law Review Jambe Law Journal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran DE'RECHTSSTAAT International Journal of Supply Chain Management JURNAL ILMIAH LIVING LAW KERTHA WICAKSANA Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Volkgeist Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Simbur Cahaya Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Media Iuris University Of Bengkulu Law Journal Notaire International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Mulawarman Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Suara Hukum Majalah Hukum Nasional Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Judicial Review Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Legislatif Jurnal Ketenagakerjaan Yuridika JIPRO : Journal Of Intellectual Property Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Ilmu Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) RechtIdee LamLaj Mizan: Journal of Islamic Law Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Nugraha, Xavier
Faculty Of Law Of Airlangga University, Surabaya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 104 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 104 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
PEMBANGUNAN DESA MANDIRI ENERGI MELALUI BUM DESA: UPAYA MENCAPAI AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY DARI GRASROOT MOVEMENTS Winarsi, Sri; Nugraha, Xavier; Wibisono, Angelica Milano Aryani
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.1023

Abstract

Terdapat badan hukum baru, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang didirikan unuksebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu pemanfaatan terhadap BUM Desa ini adalah pemanfaatan energi terbarukan terhadap kegiatan BUM Desa ini, tetapi ternyata UU 30/2007 yang dikenal hanyalah desa, bukan BUM Desa, sehingga berarti ada kekosongan hukum terkait hal ini. Adapun rumusan masalah di dalam artikel ini pertama, ratio legis pemanfaatan energi bersih oleh BUM Desa dan kedua formulasi pengaturan pemanfaatan energi bersih oleh BUM Desa. Metode penelitian di dalam artikel ini adalah penelitian hukum (legal research).Adapun hasil artikel ini, pertama, Ratio legis pemanfaatan energi bersih oleh BUM Desa adalah agar dapat digunakannya energi bersih oleh desa secara efektif dan efisien, mengingat, desa menjadi ujung tombak pembangunan masyarakat pada level akar rumput, yang notabene dengan digunakannya energi terbarukan dari tingkat desa, sehingga desa menjadi desa mandiri energi akan menyebabkan efek domino ke kabupaten, kota, provinsi, bahkan menuju pengunaan mandiri energi secara nasional. Kedua, dalam membuat formulasi pengaturan pemanfaatan energi bersih oleh BUM Desa, maka ada 6 (enam) hal yang harus diperhatikan, yaitu Bentuk pengaturan, klasifikasi energi bersih,  kriteria BUM Desa, insentif, pengawasan, dan sanksi.
FORMULASI PENEGAKAN HUKUM YANG SISTEMATIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN E-COMMERCE TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA JANJI OLEH PELAKU USAHA: SEBUAH UPAYA MEWUJUDKAN PERFECT PROCEDURAL JUSTICE Anand, Ghansham; Nugraha, Xavier; Putri, Dita Elvia Kusuma
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i2.1262

Abstract

Permasalahan sengketa konsumen e-commerce salah satunya berkaitan tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha, dan tercermin dalam Pasal 8 huruf f, Pasal 9 huruf k, Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 16 UU 8/1999.  Pada umumnya tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Tetapi, dalam Pasal 62 UU 8/1999 terdapat pengaturan khusus sebagai perlindungan konsumen, yang memuat adanya sanksi pidana. Hal demikian menyebabkan permasalahan berupa kekaburan hukum upaya hukum perdata yang dapat dilakukan, dan kekosongan hukum terkait tata urutan prosedur hukum yang dapat digunakan secara sistematis. Rumusan masalah di dalam artikel ini pertama, karakteristik penyelesaian sengketa konsumen e-commerce terkait tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha, dan kedua formulasi penyelesaian sengketa konsumen e-commerce yang sistematis terkait tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha. Metode penelitian di dalam artikel ini adalah penelitian hukum (legal research), dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan fokus artikel ini. Hasil temuan artikel ini adalah pertama, karakteristik penyelesaian sengketa konsumen e-commerce terkait tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara non-litigasi yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta secara litigasi, melalui upaya hukum pidana, maupun upaya hukum perdata, berupa gugatan perbuatan melanggar hukum. Kedua, formulasi penyelesaian sengketa konsumen e-commerce yang sistematis terkait tidak dipenuhinya janji oleh pelaku usaha dalam konstruksi ius constituendum adalah wajib melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, yaitu BPSK, baru kemudian dapat melalui mekanisme litigasi, baik perdata atau pidana, tetapi sebaiknya menggunakan mekanisme pidana terlebih dahulu agar putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sempurna dalam gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.
Optimization of Environmental and Defense of the New Capital City "Nusantara" Based on Pancasila and SDGs Xavier Nugraha; Krisna Angela; Natasha Caecilia Lisanggraeni Rositaputri; Amilah Fadhlina
Journal of Judicial Review Vol. 24 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v24i2.7214

Abstract

The development and industrialization of the new capital city "Nusantara" which aims to realize equitable development, has an impact on reducing forest and marine sustainability, related to environmental rights and rights to the environment as mandated in Article 28H of The 1945 Constitution. In addition, this development also threatens national defense because the archipelago is adjacent to international borders, thus triggering territorial disputes between countries. The research uses normative legal research methods with the statute and conceptual approach. This research purposed to analyze the preservation of forests and seas, security, and defense as a result of the development and industrialization of the new capital city "Nusantara" based on the Sustainable Development Goals (SDGs). The result showed that implementing the development and automation of the new capital city "Nusantara" must pay attention to the values of Pancasila and the 1945 Constitution. In addition, the management and conservation of forests and seas need to refer to the 15th SDGs goal and the 16th SDG related to defense. and national security.
Kedudukan Rumah Tinggal Anak Sebagai Objek Gugatan Harta Bersama dalam Hukum Islam: Perspektif Kepentingan Terbaik Budi, Kukuh Pramono; Anand, Ghansham; Septiningrum, Shintya Yulfa; Rahmat, Nur Ezan; Nugraha, Xavier
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 23 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v23i2.12278

Abstract

Children hold a very important role in the development of a country. However, children are generally vulnerable; hence, protecting and ensuring children's rights must be a priority. One example of a condition where children’s rights are put at risk is when a child's residence becomes the object of a joint property lawsuit. In this case, the principle of the best interests of the child needs to be the main consideration in all matters of decision. This study aims to determine the characteristics of the best interests of the child principle in Islamic law and analyze the formulation of the judge's decision regarding the position of the child's residence, which is the object of a joint property lawsuit. This research is normative legal research, using primary and secondary legal materials. The result of this research shows that the principle of the best interests of the child initiated at the Convention on the Rights of the Child has become an important consideration in various laws and regulations in Indonesia, including the Compilation of Islamic Law to the Supreme Court Circular Letter (Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA). As an important principle to be applied in the joint property lawsuit, this study provides three views of the judge's decision formulation, namely: 1) The lawsuit is admissible as there is no explicit norm; 2) It is inadmissible as it is waiting for the child to enter adult age; and 3) It is admissible; however, the distribution is postponed till the child enters adult age. Through this study, the author agreed that the lawsuit is admissible by postponing the distribution until the child reaches adulthood. However, there needs to be some refinement regarding the position of SEMA and the clarity of adult age.
Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Akibat Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik terhadap Perseroan Terbatas Anand, Ghansham; Putri, Dita Elvia Kusuma; Nugraha, Xavier
Notaire Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v7i2.57309

Abstract

This article aims to analyze the systematic legal framework in terms of law enforcement against alleged defamation through electronic media. law enforcement in the event of alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, considering that in the event of defamation against a Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used. Limited Liability Company, there are generally 2 (two) legal remedies that can be used: 1) Criminal legal remedies, through a complaint as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) Lawsuit for the unlawful act (onrechtmatige daad) due to defamation as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; and/or 2) defamation regulated in Article 1372 Burgerlijk Wetboek (BW). This research is legal research with a statutory approach (statute approach), conceptual approach, and case approach. approach, and case approach. approach). The findings of this article are in the use of legal remedies and legal remedies against alleged defamation through electronic media against a Limited Liability Company, it must use legal remedies. against a Limited Liability Company, then it must use criminal legal remedies first because civil judges cannot use criminal legal remedies. criminal remedies first, because civil judges cannot seek material truth and are only bound to formal truth, so that civil judges cannot seek material truth. bound to the formal truth, so that civil case judges cannot judge whether there is assess whether or not there is defamation of a Limited Liability Company through electronic media. electronic media. The implication of this article is to resolve legal issues, related to legal vagueness regarding the systematic law enforcement order of defamation through electronic media against Limited Liability Companies. Limited Liability Company. This article is qualified, as an original article, because in Similar articles have not been discussed: 1) Qualification of PT as a legal subject that can be defamed through electronic media; and 2) electronic media; and 2) The systematic order of law enforcement against against defamation through electronic media against Limited Liability Companies. Limited Liability Company.
Third Parties’ Legal Protection over Agreed Authorized Capital Amount by Founders in Limited Liability Companies Nugraha, Xavier; Murti, Krisna; Putri, Saraswati
Lentera Hukum Vol 6 No 2 (2019): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v6i1.9676

Abstract

On July 14, 2016, the Government enacted the Government Regulation Number 29 of 2016 regarding Amendments in Authorized Capital of a Limited Liability Company (LLC). Article 1 paragraph (3) of the regulation showed that the amount of authorized capital was submitted to the agreement of the LLC founders. This regulation was issued in order to increase Indonesia’s ‘ease of doing business’ rank, especially in ‘starting a business.’ This article aims to examine the legal protection for the third party over the amount of authorized capital based on the agreement of the LLC founders using the study of dogmatic law. Regulations referenced are Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies and Government Regulation Number 29 of 2016 regarding Amendments in Authorized Capital of LLC. Based on the results of this study, it was found that the determination of authorized capital based on the agreement of LLC founders has neglected the protection of the third parties. This manifested particularly in protecting minority investors and resolving insolvency. Through the enactment of authorized capital based on the agreement of the founders, the mechanism of preventive and repressive legal protection to the third parties are assumed to be eliminated. Keywords: The Authorized Capital, Limited Liability Company, Agreement, Legal Protection.
GAGASAN PENGATURAN AUDITOR HUKUM DI DALAM UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN RULE OF LAW INDEX INDONESIA Anand, Ghansham; Nugraha, Xavier; Wibisono, Berardus Bilyarto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1608

Abstract

In Indonesia, there are legal auditors whose job is to conduct legal audits, so that they can improve Indonesia's RoL indicators, considering that one of the indicators is Regulatory Enforcement. However, it turns out that there is a legal vacuum (leemten in het recht) related to this legal auditor in Indonesia, so it is necessary to regulate this legal auditor in the law to fill the legal vacuum. The formulation of the problem in this article: First, what is the urgency of regulating legal auditors in law? Second, how is the formulation of legal auditor arrangements in statutory regulations? This legal research is a legal research with a statutory and conceptual approach. The legal data of this research is secondary data with primary and secondary legal materials. The results of this research. As for the results of this study, first, the urgency of regulating legal auditors in law, there are at least 4 (four):  1) Improving the Rule of Law Index (RoI) in Indonesia; 2) The realization of the function of law as a tool of social control (law as a tool of social engineering); 3) Provide standardized standards and criteria for auditors; and 4) Provide legal protection and realize legal certainty for business actors. Related to the formulation of legal auditor arrangements in this law is qualified into 2 (two), namely in terms of material and formal.
A Chance to Defend Regional Heads in The Procedure of Regional Head Dismissal as A Manifestation of The Proportionality Principle Mohammad Syaiful Aris; Iqbal Fauzurrahman; Bagus Oktafian Abrianto; Xavier Nugraha; Stefania Arshanty Felicia
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.2.2023.241-266

Abstract

The existence of regional autonomy in Indonesia is implemented through regional leaders who have the authority to run local government. When carrying out their duties, regional leaders are supervised by other state institutions as a form of checks and balances in government power. Hence, the procedure to dismiss regional leaders regulates to involve the Regional People's Representative Assembly, the Supreme Court, and the President through the Minister of Home Affairs as a form of right to dismiss. However, the existence of the proportionality principle in the procedure to dismiss regional leaders, through the right given to regional leaders to defend themselves, has yet to be regulated in the law. This article talks about two things: first, the procedure to dismiss regional leaders, and second, the legal consequences and the position of a chance to summon regional leaders to explain and defend themselves in the procedure to dismiss regional leaders. This article aims to find the importance of proportionality principles in the procedure to dismiss regional leaders. The method used in this article is legal research, with statutes, conceptual, and case approaches. The results of this research show that although the procedure to dismiss regional leaders has been regulated in law, applying the proportionality principle only exists in jurisprudences. Hence, an ius constituendum is needed to determine legal consequences and certainty regarding the procedure to dismiss regional leaders.
Constitutional Internet Blocking: Sebuah Upaya Preemtif terhadap Digital Authoritarian dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Nugraha, Xavier; Regita Nathalia, Angeline; Emely Laurentius, Melva
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsh.v5n2.p149-176

Abstract

The government have issued numerous internet blocking when there are no explicit rules regarding them, such as sources of authority, criteria, deadline, Legal attempt, and so forth. Based on that, the formulation of the problems in this article are first, how is the internet blocking in a perspective of the state of democratic law? Second, how is the constitutional internet blocking mechanism? As for the purposes in this article are first, analyzing internet blocking in the perspective of the state of democratic law and second, describing the constitutional internet blocking mechanism. The research method used in this article is a doctrinal research method with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The analysis results for this article are first, internet blocking in the state of democratic law are permissible but must not against the constitution, that is, should not against with the 1945 Constitution and the constitutional court ruling, and in accordance with the principle of human rights protection regulated in International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Second, as for the constitutional internet blocking mechanisms are formally expressed in the legal products of laws and materially will be regulated in conjunction with internet blocking procedures, legal subjects who can legally enforce internet blocking, Governments that can specifically implement internet blocking, criteria for internet blocking, deadline of internet blocking, and legal attempt against internet blocking. Keywords: Constitutional Internet Blocking, Digital Authoritarian, Human Rights, State of Democratic Law.
PENATAAN ULANG KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAM BERAT Ramadhan, Febriansyah; Nugraha, Xavier; Felany, Patricia Inge
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 1 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i1.3514

Abstract

This article discusses the problems encountered in the preliminary court proceeding of gross human right violation cases in Indonesia.  Identified are two state institutions, i.e. the National Human Right Commission and the Attorney General, who possess the authority to initiate investigation and subsequent successful prosecution of gross human right violation cases. Good cooperation and relation between these two agencies is therefore a must.  This article looks into the problems encountered by these two institutions in doing the preliminary process and discusses possible redistribution of these two state agency authorities. To do this a doctrinal approach will be used.
Co-Authors Adelina, Alya Adiwinata, Gianina Elizabeth Agus Widyantoro Ahmad Ardhiansyah Ahmad Ardhiansyah Ahmad Muzakki Alam Subuh Fernando Aldi, Jihan Anjania Alfredo, Juan Maulana Alip Pamungkas Alip Pamungkas Raharjo Alya Adelina Alya Anira Amilah Fadhlina Angelia, Alissa Angelica Milano Angelica Novia Walasondakh Ani Munirah Mohamad Answendy, Putri Riska Ardhana Christian Noventri Ardhana Christian Noventri Arinni Dewi Ambarningrum Aris, Mohamad Syaiful Aristyawan, Patricia Anais Arjuna, Gio Atiqoh Farhan Maulani Ave Maria Frisa K Ave Maria Frisa Katherina Bagus Oktafian Abrianto Bryan Owen Soeprapto Budi, Kukuh Pramono Budianto, Anneta Cornelia Christina Ella Yonatan Citi Rahmati Serfiyani Dania Shofi Maziyah Daniel Julian Tangkau Danmadiyah, Shevierra Darmawan, Monica Caecilia Desak Ayu Gangga Sitha Dewi Dinda Ajeng Puspanita Dinda Silviana Putri Dinda, Giovanni Dita Elvia Kusuma Putri Dwiana Martanto Eka Widi Astuti Eko Budisusanto Elma Putri Tanbun Emely Laurentius, Melva Enrick, Michael Ezra Tambunan Faizal Kurniawan Farid Ibrahim Fariz Rachman Iqbal Febrian Dirgantara Felany, Patricia Inge Felicia, Stefania Arshanty Fernando, Alam Subuh Firmansyah, Ridho Fuady, Muhammad Ikram Nur Ghansham Anand Gianina Elizabeth Adiwinata Gio Arjuna Putra Gio Arjuna Putra Giovanni Dinda Cahyawati Grace Sharon Gwyneth Eugenia Keisya Howard Hadiwidjayanti, Rizky Haidar Adam Hartono, Julienna Heru Irianto Heru Irianto Insiyah, Sayyidatul Iqbal Fauzurrahman Iqbal, Fariz Rachman Izzah Khalif Raihan Abidin Izzaty, Risdiana Izzaty, Risdiana Jeniffer Avrillya Wibisono Jeniffer Avrillya Wibisono Jennifer Moniq Sutanto John Eno Prasito Putra Joni Eko Waluyo Juan Maulana Alfedo Julienna Hartono Julienna Hartono Kadek Anda Gangga Putri Kartika Widya Utama Kexia Goutama Kosuma, Indah Permatasari Krisna Angela Krisna Darari Hamonangan Putra Krisna Murti Kusuma Wardani Raharjo Kusuma Wardani Raharjo Lorenzo Nieuwenburg Luisa Srihandayani Luisa Srihandayani M Imron Rosyadi M. Adib Akmal Hamdi M. Syaiful Aris Marchethy Riwani Diaz Marzul Afiyanto Mas Rahmah, Mas Maulia Madina Melati Ayu Pusparani Melva Emely Laurentius Moch. Marsa Taufiqurrohman Moch. Marsa Taufiqurrohman Mohamad, Ani Munirah Mohammad Syaiful Aris Muhammad Mashuri Muhammad Rizky Febrianto Nasri Nadya Eka Amalia Al’Azza Natasha Caecilia Lisanggraeni Rositaputri Nathanael Grady Nina Amelia Novita Sari Nina Amelia Novita Sari Patricia Anais Aristyawan Patricia Inge Felany Patricia Inge Felany Peter Jeremiah Setiawan Peter Jeremiah Setiawan Pradnya Wicaksana Prawitra Thalib Prihandono, Yoga Purnamawadita, Baiq Elma Putri Saraswati Putri, Annida Aqiila Putri, Annida Aqiila Putri, Dita Elvia Kusuma Putri, Dita Elvia Kusuma Qona’aha Noor Maajid Rahmat , Nur Ezan Rahmat, Nur Ezan Ramadhan, Febriansyah Ramadhanti, Syifa Regita Nathalia, Angeline Ridho Firmansyah Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Risdiana Izzaty Rizki Firmansyah Rizki Istighfariana Achmadi Rosa Ristawati Rosyadi, Julianda Rr. Herini Siti Aisyah S., Bryan Owen Sabdo Adiguno Safira Noor Ramadhanty Sapta Aprilianto Sayyidatul Insiyah Sayyidatul Insiyah Septiningrum, Shintya Yulfa Serfiyani, Citi Rahmati Shevierra Danmadiyah Shevierra Danmadiyah Shintya Yulfa Shintya Yulfa Septiningrum Sigmawati Widyaningrum Simamora, Yohanes Sogar Siti Latifah Sri Winarsi Stefania Arshanty Felicia Stefania Arshanty Felicia Sudirman Sudirman Sumardji Suparto Wijoyo Syifa Ramadhanti Syifa Ramadhanti Tambunan, Ezra Tanbun, Elma Putri Taufiqurrohman, Moch. Marsa Thoriq Mulahela Toni Harmanto Tonic Tangkau Trisadini Prasastinah Usanti Ulfa Septian Dika Vincentius Sutanto Wahyu Purnomo Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Berardus Bilyarto Wibisono, Jeniffer Avrillya Wibowo, Widyanti Wicaksana, Pradnya Widyanti Wibowo Wijaya Sahadewa, Anak Agung Gede Ananta Windy Agustin Windy Agustin Yoga Prihandono Yohana Apriliani Christianta Silaen Yohanes Sogar Simamora Yulida, Devi Yuni Lathifah Yunia Utami Indah Haloho