Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Kebijakan Aplikasi Pendaftaran Online Pada Pasien Rawat Jalan RSUD Waled Kabupaten Cirebon Istinaroh, Titin; Khumayah, Siti; Permana, Ipik
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 11 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i11.2993

Abstract

Upaya meningkatkan pelayanan pasien secara optimal terhadap public RSUD Waled berusaha untuk memperbaiki segi pelayanannya diantaranya adalah pada saat akan mendaftar yaitu adanya Pendaftaran Online Mobile JKN. Aplikasi MJKN ini bertujuan untuk mempermudah ketika pasien akan berkunjung ke RSUD Waled. Namun kenyataan dilapangan Masyrakat belum banyak yang menggunakan aplikasi pendaftaraan Online MJKN. Penelitian bertujuan Untuk dapat mengetahui implementasi kebijakan aplikasi pendaftaran Online Mobile JKN pada Pasien Rawat jalan di RSUD Waled. Serta untuk mengetahui hambatan -hambatan dalam penggunakan aplikasi pendaftaran Online Mobil JKN pada Pasien Rawat Jalan. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam penggunaan Aplikasi Pendaftaran Online Mobile JKN Pasien Rawat Jalan. Metodelogi yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancra, obserfasi dan dokumentasi. Sedangkan teori yang di gunakannya teori Implementasi Kebijakan Publik Menurt Charles O. Jones yang terdiri dari 3 aspek yaitu organisasi, interpretasi,aplikasi. Banyak Masayarakat yang masih menggunakan pendaftaraan Offline ini dikarenakan ada 2 sebab, pertama sebelum mendapat Nomor antrian diantaranya tidak memiliki Hp android,merasa aplikasinya terlalu ribet bagi pengguna yang sudah berusia lanjut,kuota dokter habis,tanggal control yang sudah lewat, loding lama. Kedua setelah mendapat Nomor antrian diantaranya tidak dapat untuk print SEP, tidak dapat melakukan Verifikasi muka atau sidik jari, perubahan data pasien di MJKN.
Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Dalam Program Kemitraan Tebu di PT PG Rajawali II Cirebon Priyonggo, Wahyu Sakti; Permana, Ipik; Hidayat, Moh. Taufik
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 12 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i12.3086

Abstract

Tujuan   penelitian   ini   adalah  untuk mengetahui Implementasi Kebijakan  Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon, termasuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan mengetahui upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Teori  yang  digunakan  untuk mengkaji Implementasi Kebijakan adalah teori Edward III,  yaitu dengan melakukan analisa aspek  komunikasi,  sumber  daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian dilakukan  dengan menggunakan metode kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian dilakukan secara  purposive  sampling, meliputi Ketua DPD, DPC APTRI Jawa Barat, General Manager Pabrik Gula, Kepala Bidang Tanaman dan Akuntansi Keuangan, Staf Tanaman dan Petugas Perbankan.  Analisa data dilakukan dengan analisa deskriptif dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil Penelitian   ini   menunjukkan   Implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat di PT PG Rajawali II Cirebon belum berjalan secara optimal sebagaimana terlihat dari empat aspek dimensi utama masih terdapat dua aspek dimensi tidak efektif yaitu pada aspek sumber daya anggaran dan Struktur Birokrasi. Petani mitra masih kesulitan dalam hal pemenuhan pembiayaan budidaya tebu di awal waktu musim tanam dan SOP PT PG Rajawali II tentang pengajuan kredit petani belum dilakukan pembaharuan. Hambatan terkait anggaran dan upaya yang dilakukan PT PG Rajawali II harus diperbaiki agar program kemitraan tebu berjalan dengan optimal.  
Implementasi Sistem Pengendalian Internal Revitalisasi Pasar Desa Mertapada Permana, Ipik; Siswoyo, Mukarto; Ma’rifat , Ifa Elmu
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 5 No 4 (2022)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v5i4.2771

Abstract

The Internal Control System is a system designed to achieve organizational goals effectively and efficiently, the reliability of presenting financial reports, and compliance with government regulations. This research aims to obtain an overview of the internal control system in the revitalization of the Mertapada Kulon village market, to find out the obstacles faced in the internal control system for the revitalization of the Mertapada Kulon village market, and to find out the appropriate strategy in the internal control system for the revitalization of the Mertapada Kulon village market in Cirebon Regency. This study uses a qualitative method. The research strategy in the qualitative approach that the author uses is a case study strategy. The research was carried out at the Mertapada Kulon Village Market, which is located on Jalan Wahid Hasyim, Mertapada Kulon, Astana Japura District, Cirebon Regency. Interview collection techniques, observations, and interviews Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that overall, the internal control system in the revitalization of the Mertapada Kulon village market is in accordance with its implementation. Obstacles in the form of internal factors are the limited government budget, the fact that there are several traders who want to revitalize the market with only one floor, and the lack of firmness on the part of the revitalization committee in arranging the layout. kiosk on the first floor. The external factors that hindered this were natural factors (rainy weather), there were several community parties who did not approve of the revitalization program, and the processing of permit documents from the relevant agencies took up to 4 months. By using SWOT analysis, the diversification strategy is able to optimize the internal control system for revitalizing the Mertapada Kulon village market by maximizing strengths and opportunities while simultaneously minimizing the weaknesses and threats faced.  
The Implementation of National Health Insurance Policy in Rural Health Center Mulyadi, Hendi; Darmawan, Arif Budy; Yulyani, Nani; Sutrisno, Endang; Permana, Ipik
Jurnal Health Sains Vol. 5 No. 7 (2024): Journal Health Sains
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jhs.v5i7.1329

Abstract

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat pemerintahan mempunyai kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Pedesaan. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi keperpustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Puskesmas Desa dan Masyarakat yang mengikuti program JKN. Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Pedesaan belum maksimal dan masih terdapat kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Penataan sumber daya manusia seharusnya berjalan dengan maksimal agar program dapat terus berjalan, penggunaan sarana prasarana masih terjadi kesenjangan dalam memperoleh pelayanan di pukesmas pedesaan, dan masih terdapat masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan pelayanan yang baik. Puskesmas Pedesaan sebagai pelaksana program JKN diharapkan untuk lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan gratis, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pemasangan spanduk sehingga informasi tentang program Pelayanan JKN bisa sampai ke pelosok-pelosok desa.
Implementation of the Child-Friendly City Policy through the Family Learning Center (Puspaga) Program in the City of Surabaya Khotimah, Aas Nur; Wijayanti, Nurrul Fahmi Maulida; Permana, Ipik; Lestari, Aghnia Dian
Indonesian Journal of Advanced Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijar.v3i11.12378

Abstract

Children are often vulnerable to violence due to their limited knowledge and physical strength. The family, the environment, and the state must be responsible for the fulfillment of children's rights and child protection. The purpose of this study is to determine the suitability between the Family Learning Center (PUSPAGA) program and beneficiaries, the suitability between the PUSPAGA program and the implementing organization, and the suitability between beneficiaries and implementing organizations in an effort to implement the Child-Friendly City policy in the city of Surabaya through the PUSPAGA program. Through a descriptive qualitative method, this study provides an overview of the implementation of a program. This analysis is based on the indicators of the program implementation suitability model introduced by David C. Korten. The results of this study show that the PUSPAGA program has supported the implementation of the Child-Friendly City policy relatively well, but there are obstacles experienced due to the limitations of professional psychologists at PUSPAGA Balai RW (Rukun Warga) and the participation of the beneficiary community.
Policy Implementation of Government Regulation Number 12 of 2021 on Housing and Settlement Area Management Hamirul, H; Elsyra, Nova; Permana, Ipik; Poiran, P
Proceedings International Conference on Education Innovation and Social Science 2023: Proceedings International Conference on Education Innovation and Social Science
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Government Regulation Number 12 of 2021 on housing and settlement area management, Article 17, paragraph 5 explains that the technical standards for implementing housing construction must be met, which consist of standard facilities, infrastructure, and utilities to make housing development livable. This research aims to determine the implementation of Government Regulation Number 12 of 2021 on managing housing and settlement areas in the Bungo Regency. The research method was a descriptive method with a qualitative approach. The research population consisted of the Housing and Settlement Areas (Perkim) Office of Bungo Regency, the developer, and the people living in the housing, with a total sample of 11 people using incidental and purposive samplings. The research results revealed that the implementation of housing and settlement areas in the Bungo Regency had been carried out by related parties, in this case, the Bungo Regency housing and settlement service and the developer. However, they have not been optimal yet because the implementation of housing development was still related to providing facilities, infrastructure, and utilities that had not been fulfilled. It was because there was still a lack of public knowledge regarding technical standards for housing management, irresponsible or indifferent attitudes from developers after many people lived in the housing area, and a lack of socialization and application of sanctions for developers who violated housing development regulations.
Effectiveness of Material Compliance Supervision to Improve Tax Compliance at The Cirebon Satu Primary Tax Service Office Andi Alimudin Zaen; Moh Taufik Hidayat; Ipik Permana
International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol. 7 No. 2 (2026): International Journal of Business, Economics, and Social Development (IJBESD)
Publisher : Rescollacom (Research Collaborations Community)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijbesd.v7i2.1185

Abstract

Tax revenue plays a vital role in supporting national development, particularly in countries implementing a self-assessment tax system such as Indonesia. Under this system, effective tax oversight is crucial to ensure taxpayer compliance, particularly material compliance, which relates to the substantive accuracy of tax reporting. This study aims to analyze the effectiveness of Material Compliance Oversight (PKM) in improving taxpayer compliance at the Cirebon Satu Primary Tax Service Office (KPP Pratama Cirebon Satu) and to identify factors influencing its implementation. This study adopted a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with Public Accountant Representatives, supervisory officials, and tax consultants, supported by direct observation and documentation analysis. Data were analyzed using qualitative analysis stages, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with triangulation techniques applied to ensure data validity. The results indicate that Material Compliance Oversight has contributed to improving taxpayer compliance, although its effectiveness remains at a moderate level. Economic deterrence, particularly through administrative sanctions and perceived tax audit risk, was found to be the most influential factors in driving compliance. Conversely, normative motivation alone did not consistently lead to higher material compliance. Taxpayers' perceptions of the tax system, including administrative simplicity, service quality, and legal certainty, positively influence the acceptance of supervision results. Perceptions of fairness and equality strengthen the legitimacy of supervisory actions and encourage cooperative compliance behavior. Factors supporting the effectiveness of PKM include data- and risk-based supervision, increased digitalization of tax administration, and enhanced human resource competency. However, limited data quality, variations in communication skills among supervisors, taxpayer financial constraints, and frequent changes in performance indicators were identified as inhibiting factors. This study concludes that optimizing Material Compliance Supervision requires strengthening data quality, enhancing supervisory competency, and integrating law enforcement with educational and service-oriented approaches to support sustainable taxpayer compliance and state revenue performance. Keywords: Material compliance supervision, tax compliance, account representative, tax administration, taxpayer behavior
Kualitas Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach dalam Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Ratinah Ratinah; Moh Taufik Hidayat; Ipik Permana
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i12.7024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) dengan pendekatan Risk Based Approach dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS dalam pembuatan NIB telah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi para pelaku usaha. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap sistem ini dan kebutuhan pelatihan bagi petugas. Kualitas pelayanan juga dipengaruhi oleh kecepatan respon, transparansi proses, dan aksesibilitas informasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah meneliti sistem pelayanan online single submission risk based oproach yang digunakan untuk pembuatan NIB lalu menemuka permasalahan dan jalan keluar agar proses perizinan pembuatan NIB dapat meningkat, NIB ini sebagai bukti legalitas para UMKM sehingga menemukan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan yang mencakup peningkatan sosialisasi mengenai OSS, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan pelayanan perizinan yang lebih baik di Kabupaten Majalengka.Adapun hasil Penelitian adalah : Pertama Kualitas pelayanan dalam dimensi system,strategy,people, dan contomer belum sepenuhnya optimal sehingga jumlah pembuat NIB belum optimal, Kedua Kualitas pelayanan didukung oleh faktor-faktor pendukung dan menghadapi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab Majalengka, ketiga berbagai upaya telah dilakukan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan perizinan di kab Majalengka untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih optimal
Efforts And Strategies For Implementing Policies To Combat Begging In Cirebon City Kasanah, Silviyatun; Permana, Ipik
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 4 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i4.493

Abstract

Despite Cirebon City Regional Regulation No. 13 of 2019, which regulates public order and public safety, beggars still exist in public spaces in Cirebon City, particularly around the traffic lights of Kanggraksan, Rajawali, and Jabang Bayi. This indicates a discrepancy between policy formulation and implementation in the field. This study aims to examine the efforts and strategies used to implement the begging policy in Cirebon City and identify factors that influence its success. This study was conducted using a qualitative approach and case studies. By involving the Social Service, Public Order Agency (Satpol PP), beggars, and the surrounding community, data were collected through field observations, interviews, and documents. Data were analyzed descriptively, referring to George C. Edwards III's 1980 policy implementation model, which includes communication, resources, implementer attitudes, and bureaucratic structure. The study shows that policy implementation has not been fully implemented, primarily due to a lack of resources, poor communication of the policy to the public, and a lack of ongoing policy evaluation. Policy implementers, on the other hand, demonstrated a supportive attitude and sufficient commitment. This study shows that stronger, integrated, and sustainable implementation policies that focus on social empowerment are needed to address begging in Cirebon City.
The Implementation of the Core Values of “AKHLAK” and their Impact on Service Quality at PT. Taspen Cirebon Lavenia, Nesha; Permana, Ipik
Athena: Journal of Social, Culture and Society Vol. 4 No. 3 (2026): July 2026
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/athena.v4i3.621

Abstract

The role of state-owned enterprises (SOEs) in public service is quite complex. This is because, in addition to pursuing profitability, SOEs are also required to provide high-quality services to the public. To support efforts to ensure quality public service, the Ministry of State-Owned Enterprises issued Circular Letter No. SE-7/MBU/07/2020 in 2020 regarding the Core Values of SOE Human Resources. The objective of this study is to explore the implementation of these values in depth and analyze their implications for service quality. The research methodology is descriptive qualitative, utilizing data triangulation from observation, interviews, and documentation. The “AKHLAK” values are implemented into employees’ daily work; for instance, the value of Integrity is demonstrated by employees through high precision and caution when calculating pension benefits and claims, the value of Competence is applied by allocating budgets from headquarters to conduct employee training and education, the value of Harmony is realized through the principle of equality, the value of Loyalty is manifested in compliance with regulations, the value of Adaptability is realized through the digitization of services, and the value of Collaboration is realized through establishing cooperation with various parties. The conclusion drawn is that the “AKHLAK” values have comprehensive implications for the five dimensions of service quality in the SERVQUAL model by Zeithaml et al. Each “AKHLAK” value does not stand alone but is interconnected and reinforces one another in creating quality service.
Co-Authors A, M. Nasir A. Yusuf Rifa'i Abdurrazaq, Muhammad Nurkholis Abu Bakar Aghnia Dian Lestari Agus Susanto Alisah, Siti Amalia, Hikmatul Aminulloh, Ali Andi Alimudin Zaen Andre Herdiansyah Arief Prayitno Ariyanto M Awaludin, Jeni Azzahra, Septiyani Badriah, Elis Bambang Heru Purwanto Bambang Heru Purwanto Chaerunisa, Gusti Najwa Cornelia, Ayu Darmanto Darmanto Darmawan, Arif Budy Deden Deden, Deden Dewi Muliasari Diah Nurjanah Dinar Tisnawati Elis Badriah Elsyra, Nova Endang Sutrisno Feni Yuliyanti Fitria, Dwi Meilisa Fitriandini, Nadiah Dwi Gumanti, Lulu Halimatussa’diyah Halimatussa’diyah Hamiru Hamiru Hamirul Hamirul Hamirul Hamirul, H Hardiawan, Iwan Ridwan Haryo Bharoto, R. Mahendra Herdiansyah, Andre Hery Nariyah Heryanto, Yanto Hidayat, Moh. Taufik Hidayat, Moh.Taufik Hidayat, Nanang Al Iis Susiawati Irvan, Maulana Istinaroh, Titin Jaya, Tosa Median Joko Snaryo Joko Sunaryo Kasanah, Silviyatun Khoirunnisa, Anis Khotimah, Aas Nur Lavenia, Nesha Lia Yulia lia yulia Linda Afriani Lulu Gumanti M. Nasir A M. Taufik Hidayat Mahendra Haryo Bharoto Ma’rifat , Ifa Elmu Mila Kemaladewi Moh Sutarjo Moh Sutarjo Moh Taufik Hidayat Moh Taufik Hidayat Moh Taufik Hidayat Moh. Taufik Hidayat Moh. Taufik Hidayat Moh. Taufik Hidayat Moh. Taufik Hidayat Mukarto Siswoyo Mulyadi, Hendi Nana Diana Nanang Supriyanto Nova Elsyra Nur Badriah, Irna Nursahidin . Nurwulan, Rahma Poiran Poiran Poiran, P Priyonggo, Wahyu Sakti Purnama Sari Puspita Ningrum, Setia Devi Putri, Amelia Regita Cahyani R. Mahendra Haryo Bharoto Ratinah Ratinah Reinaldi, Muhamad Fariz Restita, Dede RR. Ella Evrita Hestiandari Rurry Wiharsetyanti Saepurrohman, Saepurrohman Safi'i, Muhammad syamsul Saputra, Nicholas Bintang Sasmita Rusnaini Setia Devi Puspita Ningrum Siti Anisah Siti Khumayah Suhenda, Enda Susi Susilawati Sutarjo, Moh Syah Amin Albadry Syahwami, Syahwami Triono Triono Tyas Ayuning Putri Vina Nushrotul Jannah Wahyu Sakti Priyonggo Warsudi Warsudi Warsudi, Warsudi Widya Pratiwi Wijayanti, Nurrul Fahmi Maulida Wiwin Setianingsih Yanto Sugianto Yanto Suharyanto Yuliana Yuliana Yuliyanti, Feni Yulyani, Nani Z, Zahlimar Zulkifli Zulkifli