Claim Missing Document
Check
Articles

Changes in Coconut Water Quality (Cocos nucifera L) During the Storage Process Andini, Nurlisa; Muhidong, Junaedi; Haerani; Intan Permata Hati, Febriana
Salaga Journal Volume 02, No. 2, December 2024
Publisher : Program Studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70124/salaga.v2i2.1786

Abstract

Coconut water (Cocos nucifera L.) is a natural beverage widely recognized for its high nutritional and health benefits. It contains essential electrolytes such as potassium, magnesium, and calcium, along with various vitamins and antioxidants; however, the quality deteriorates over time during storage. This study compares changes in the quality of young and mature coconut water stored at cold and ambient temperatures over a specific period of time. The research method includes measuring turbidity levels, pH, and total dissolved solids (TDS). The results indicate that both young and mature coconut water experience degradation in quality during storage, although at different rates. Storage at ambient temperature leads to a more rapid decline in quality than cold storage for both maturity types. Additionally, microbial growth is more frequently detected in coconut water stored at ambient temperature, particularly in mature coconut water. This study summarises that the quality of young and mature coconut water is influenced by storage temperature, with mature coconut water deteriorating at a higher rate. These findings can be recommended for storing coconut water at cold temperatures and consuming it shortly after opening it.
GAMBARAN PENGETAHUAN IBU NIFAS TENTANG BABY BLUES Haerani; arfiani; Wulandari, Sri Mita
Journal Of Midwifery And Nursing Studies Vol. 6 No. 1 (2024): Edisi Mei 2024
Publisher : Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57170/jmns.v6i1.126

Abstract

Baby blues adalah gangguan suasana hati yang bersifat sementara, terjadi pada ibu pasca bersalin yang disebabkan oleh prubahan fisik dan perubahan emosional. Di Indonesia angka kejadian baby blues atau postpartum blues sangat tinggi, hal demikian diakibatkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang sindrom baby blues. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu nifas tentang baby blues Di wilayah kerja puskesmas Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskritif dengan menggunakan desain pendekatan cross sectional dengan sampel semua ibu bersalin dari bulan februari hingga april sebanyak 18 orang. Penelitian dilakukan pada bulan februari hingga april 2021 Di Puskesmas Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden dalam klasifikasi kurang yaitu sebanyak 8 orang (44,4%), umur responden yaitu 20-35 tahun 13 orang (72,2%), mayoritas pendidikan responden yaitu SD 7 orang (38,9%) dengan mayoritas pekerjaan responden yaitu IRT 17 orang (94,4%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu nifas tentang baby blues di wilayah kerja Puskesmas Bontobahari Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba paling banyak dalam kategori kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor usia yang mayoritas berusia 20-35 tahun, faktor pendidikan yang mayoritas berpendidikan SD dan pekerjaan mayoritas sebagai ibu rumah tangga.
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF DAN TANTANGAN GURU DI SMPN 21 MATARAM Haerani; Rispawati; Basariah
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 03 (2025): Volume 10 No. 3 September 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i03.33819

Abstract

This study aims to explore teachers’ perspectives and challenges in integratinglocal wisdom into Civics Education (PPKn) learning at SMPN 21 Mataram. Using aqualitative descriptive method, the research involved four informants: a Civicsteacher, the principal, the vice principal of curriculum and students. Data werecollected through interviews, observation and documentation and analyzed usingMiles, Huberman and Saldana’s interactive model. The findings indicate thatteachers perceive local wisdom as essential for contextualizing PPKn learning andstrengthening students’ character values. Local traditions such as Bau Nyale andPeresean were integrated as learning resources to internalize Pancasila values.However, challenges include limited teaching materials, time constraints and thedifficulty of aligning all PPKn topics with local cultural contexts. The studyconcludes that integrating local wisdom enriches Civics Education but requiresadequate support, innovative strategies and collaborative efforts.
Peran Syahbandar Dalam Pengawasan Pengangkutan Barang Khusus Atau Berbahaya: (Studi Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar) Sahabudin Alfarisi; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya dan bagaimana tanggung jawab Syahbandar terhadap pengangkutan barang berbahaya melalui laut.Untuk menjawab permasalahan ini digunakan pendekatan hukum empiris melalui data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini serta dengan cara survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Syahbandar di Kantor KSOP Kelas III Lembar dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan barang khusus atau berbahaya yaitu memiliki peran dalam memegang komando untuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan Pelabuhan Lembar. Tanggung jawab Syahbandar dalam pengangkutan barang berbahaya melalui laut adalah Pihak Operator Kapal wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar dan wajib mencarter kapal untuk memuat barang khusus atau berbahaya tersebut (tidak boleh memuat penumpang atau kendaraan lain).
Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat) M. Abdul Ajis; Haerani; Novi Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 4 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i4.160

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali dalam perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di desa Dasan Tereng, Kecamatan, Narmada Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian Dalam perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, hukum adat tetap berperan sebagai hukum yang hidup dan dilaksanakan sesuai dengan aturan perkawinan hukum adat, meskipun dilakukan oleh orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur. Pelaksanaan hukum adat terhadap perkawinan di bawah umur di desa Dasan Tereng kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat, tetap dilaksanakan perkawinan sesuai dengan urutan-urutan sebagaimana hukum formal akan tetapi dilakukan juga beberapa hukum adat yang memang di anggap tidak bisa ditinggalkan seperti Sejati, Selabar, Nyongkolan bahkan samapai Sorong serah kemudian hingga bejango, sampai pelaksanaan perkawinan selesai.
Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Inklusif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Rois Hadianto; Haerani; Fathur Rauzi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokus pada membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini di lakukan untuk mngetahui mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif yang ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas?. Dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian adalah 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam memenuhi hak pendidikan inklusif dapat dikategorikan menjadi dua bentuk perlindungan, pertama perlindungan hukum dalam konsep berbagai peraturan yakni mulai dari Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta aturan turunanya dan Kedua perlindungan hukum dalam bentuk atau konsep Hak Asasi Manusia yang merupakan konsep yang mencerminkan bahwa manusia adalah seorang makhluk sosial yang didalamnya ada hak-hak yang harus dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi, yang bersifat mendasar (Fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat kerana hakikat dan kodratnya sebagai manusia. 2) Dukungan dari dalam diri anak penyandang disabilitas merupakan faktor pendukung yang berperan besar terhadap keberhasilan dalam pemenuhan pendidikan anak penyandang disabilitas yakni dengan kemampuan penyesuaian sosial. Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Pendidikan Inklusif; dan Hak Asasi Manusia.
Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Sebagai Ahli Waris Pengganti Orang Tua Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Irwansyah, Yuhani; Haerani; Aswadi, Khairul
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.214

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait kejelasan dan jaminan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata serta perbandingan dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti orang tua ditinjau dari KHI dan KUHPerdata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan konpseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan dan kepastian dalam penerapan hak waris anak sebagai ahli waris pengganti disebabkan meninggalnya orang tua terlebih berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata lebih terjamin. Sedangkan di dalam Pasal 185 KHI ketentuan mengenai penerapan Ahli Waris Pengganti sampai dengan saat ini masih bersifat kasuistik dan/atau tentatif. Adapun persamaannya bahwa Ahli Waris Pengganti (pengganti tempat) hanya dapat terjadi setelah adanya kematian. Perbedaannya, yakni ketentuan dalam Pasal 185 KHI pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Sedangkan, di dalam KUHPerdata yang berhak menggantikan tersebut ada dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Sebagaimana yang terkandung pada Pasal 842 KUHPerdata. Kemudian, pada sistem kewarisan KHI, besarnya bagian yang harus diterima ahli waris yang digantikan, dan membedakan ahli waris pengganti perempuan. Ahli waris pengganti laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris pengganti perempuan. Sedangkan, dalam hukum kewarisan KUHPerdata, besarnya bagian ahli waris pengganti yang harus diterimanya adalah sama dengan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikan, dan dalam kewarisan KUHPerdata tidak membedakan ahli waris pengganti perempuan semua berhak dengan kedudukan yang sama besar.
Peran Bale Mediasi Provinsi NTB Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan (Studi Di Bale Mediasi Provinsi NTB) Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo; Haerani; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.243

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan Bale Mediasi Provinsi NTB sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama, biaya tinggi, serta berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mediator dan pihak terkait, serta studi dokumen terhadap peraturan dan kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui Bale Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Mediasi Provinsi NTB berperan penting dalam penyelesaian sengketa perdata dengan memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan mengutamakan prinsip perdamaian. Peranan Bale Mediasi Provinsi NTB tidak hanya melakukan mediasi tentang sengketa saja tetapi Bale Mediasi Provinsi NTB juga melakukan pembinaan kepada desa maupun daerah Kabupaten/Kota untuk mendorong adanya Perbup/Perwalkot di daerah tersebut, dan juga memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di daerah.Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Bale Mediasi Provinsi NTB. Mekanisme yang pertama adalah alur mediasi. Alur mediasi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di antaranya pengajuan permohonan mediasi,penunjukan mediator dan sebagainya. Berikutnya proses mediasi dimana para pihak memulai proses mediasi di bantu oleh pihak ke3 yang bernama mediator.
Upaya Penerapan Hukum Pasal 378 Kuhp Terkait Penipuan Dalam Industri Pariwisata : (Studi Di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Kota Mataram) Muhammad Irfan Maulana; Muhammad Ikhsan Kamil; Haerani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.251

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Bagaimana Bentuk Bentuk modus operandi penipuan yang terjadi dalam industri pariwisata dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan bagaimana Upaya penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum untuk menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini ialah ditemukan bahwa Modus operandi penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani mencakup berbagai cara yang dapat merugikan wisatawan, seperti penyediaan paket wisata palsu, penyalahgunaan identitas pemandu, penawaran akomodasi yang tidak sesuai, biaya tersembunyi, dan informasi menyesatkan. Cara-cara ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi terhadap agen perjalanan, serta memanfaatkan sumber informasi yang terpercaya untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan menyenangkan.Penerapan Pasal 378 KUHP oleh penegak hukum merupakan langkah krusial dalam menanggulangi kasus penipuan di Taman Nasional Gunung Rinjani. Dengan menindak tegas pelaku penipuan, penegak hukum dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan wisatawan dan menjaga integritas industri pariwisata. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya memberikan perlindungan kepada wisatawan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) Junaedin; Haerani; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.254

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 08 dan 09 Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012. Penelitian ini menggunakan gabungan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dipakai untuk menganalisis dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur. Sedangkan metode empiris digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara, observasi di Kantor Pertanahan, dan dokumentasi, Berdasarkan analisis yuridis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012 membatalkan Sertifikat HPL milik PT. BTDC karena terbukti cacat hukum dan administratif, sekaligus mengukuhkan kepemilikan sah Nurhuda yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan ini final, pelaksanaannya terhambat oleh birokrasi terpusat yang lambat, resistensi PT. BTDC, dan ketidakpatuhan pejabat Kantor Pertanahan terhadap perintah pengadilan. Hambatan ini menyoroti kelemahan struktural dalam administrasi pertanahan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga, yang pada akhirnya merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Co-Authors Abdul Azis Abdul Aziz Abdul Aziz Abdul Waris Ahmad Munir AHMAD MUNIR Ahmad Zulfakar Ali Akhfar, Kurniati Aminuyati Andini, Nurlisa Anggi Ashari Aninda Astriana Safitri Anugrah Feri Hermanto Apri Sunadi Arfiani Ariani Ariani Ariani Arta, Sri Aryati Aswadi, Khairul Auni Islihatin Diniati Baiq Nasipah Basariah Bohari, Nurul Hidayah Dahlia Melandani Daniel Useng Dedianto Pasomba Diyah Yumeina Dua Lembang, Aldino Purwanto Dzakiyah Adila Eka Hastuti Eka Puspitasari Erniawati Farid Al Rizky Fatahilah Fatmawati Fatmawati Febriana Intan Permata Hati Femi Febrianty Firman Gemala Hardinasinta Hadawiyah Hamidah Suryani Hasmidar Hidayah Bohari, Nurul Hijrawati Hulwa Rizki Maulidianti Husnul Khatima, Husnul Husnul Khatimah Husnul Khatimah Husnul Mubarak Ikhsan Ali, Muhammad Ikhsan Kamil, Muhammad Ilham, Nur Anisafauziah Intan Febriana iqbal salim Irma Istihara Zain IRWANSYAH Irwansyah, Yuhani Jamal Jamilatul Hasanah Jannatul Laili Oktavia Jumiaty, Andi Asri Junaedi Muhidong Junaedin Jusni Jusni Jusni Kadir, Nur Fadhilah Khaeril Azmi Khansa Ummu Syahidna Kurnia Septi Ariska Kurniati Akhfar Lale Ajeng Khalifatun Wardani Lilik Apriani M. Abdul Ajis M. Asyari M. Azizul Mahaqi M.Tahir Sapsal Mahmud Achmad, Mahmud Mangesa, Riana T Marhatang Mayo Elsa, Destriana Muhammad Azhar Muhammad Irfan Maulana Muhammad Rizal Muhammad Tahir Sapsal Mursalim Muslehudin Nadia Rizki Nadiah Safitri, Lailatif Ni Kadek Widianthari Novi Afif Mauludin Novie Afif Mauludin Nur Khayati, Yulia Nurdewi Sulymbona Nurhalisa Nurhijrah Nursyawani Nurul Hidayah Bohari Nurul, Nurul Hidayah Bohari Nurwahidah Ofan, Hilky Olly S.Hutabarat Olly Sanny Hutabarat Purwoko, Agus Rama Pien, Muh Ramadhan, Muh. Reza Ramadhani, Adhella Rasmawati Rika Agustina, Rika Rispawati Rissa Megavitry Risyantyo, Muhammad Ghaffari Risyantyo Rois Hadianto Sabril , Aulia Sahabudin Alfarisi Salengke, Salengke Samsuar, Samsuar Sebba, Ade Kartikasari Serli Ekawati Sitti Harma Sitti Nur Faridah Slamet Mardiyanto Rahayu Sri Mita Wulandari Sri Mulyani Sri Ningsih Sriyani, Endang Suhardi Sulvahrul Amin Sumarni SUMARNI Suryana, Syarifah Syahrir, Rezky Syatriana, Eny Usmia, Sitti Veftisia, Vistra Wahyu Aprilyaningsih Wulandari, Sri Mita Yuliana Yeni