p-Index From 2021 - 2026
7.332
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tiket dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hanifah Purnamasari; Neni Sri Imaniyati; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4938

Abstract

Abstract. Music is widely used by business people as a business prospect in the field of entertainment through a performance or music concert, which is held in various places / cities because they see a promising business opportunity and provide enormous profits. In these activities, various parties are involved, namely promoters as business actors and concert ticket buyers as consumers. The relationship between the promoter and the ticket buyer occurs since the agreement in the sale and purchase. But the buying and selling relationship does not always go as planned. This study aims to determine the legal protection mechanism and the form of responsibility of the promoter as a business actor for ticket buyers at the Kv Fest concert based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research uses normative juridical research methods with descriptive analysis research specifications. Data collection through literature study or library research on related laws and regulations by collecting secondary data. The data is described in the form of narrative text systematically. The data analysis method used is qualitative normative method. The results of this study indicate that the legal protection mechanism for ticket buyers in organizing music concerts is in the form of internal and external protection. However, in this case the Consumer Protection Law against concert ticket buyers as consumers in organizing music concerts has not been able to fully provide protection. The form of responsibility carried out by business actors is contractual liability, namely civil responsibility on the basis of agreements or contracts from business actors, both goods and services, for losses suffered by consumers. Abstrak, Musik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai prospek usaha di bidang hiburan melalui suatu pertunjukan atau konser musik, yang diadakan di berbagai tempat/kota karena melihat adanya sebuah peluang bisnis yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang sangat besar. Dalam kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak yaitu promotor sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan antara promotor dan pembeli tiket terjadi sejak adanya kesepakatan dalam jual-beli. Tetapi dalam hubungan jual beli tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab dari promotor sebagai pelaku usaha terhadap pembeli tiket dalam konser Kv Fest berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau library research terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara mengumpulkan data sekunder. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli tiket dalam penyelenggaraan konser musik berupa perlindungan internal dan eksternal. Namun, dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen terhadap pembeli tiket konser sebagai konsumen dalam penyelenggaraan konser musik belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tanggung jawab contractual liability atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam Sukabumi yang Dananya Disalahgunakan oleh Pengurus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Arifah Hidayat; Diana Wiyanti; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5034

Abstract

Abstract. Cooperatives or co-ops are business entities consisting of individuals or legal entities with activities based on cooperative principles and refer to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. Sharia Cooperative, or Baitul Maal Wat Tamwil, carries out its business activities by adhering to sharia principles. Presently, cooperatives still do not have institutions that can ensure fund safety for cooperative members. The lack of legal protection results in fund embezzlement by the BMT Rindu Alam cooperative management, Sukabumi Regency. This study aims to determine the legal protection of cooperative members and the responsibilities of cooperative management in this case by referencing the Code of Civil Law, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research used a juridical-normative approach and qualitative method and collected secondary and tertiary legal data. The results found no legal protection for cooperative members whose funds have been misused by the management. Moreover, the management of the BMT Rindu Alam cooperative, Sukabumi Regency, who misused cooperative member's funds, has not compensated for the victim's losses. Abstrak. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi dengan merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Syariah yang dikenal dengan istilah Baitul Maal Wat Tamwil merupakan sebuah koperasi yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Koperasi sampai saat ini belum memiliki lembaga penjamin simpanan yang diperuntukkan kepada anggota koperasi, dengan minimnya perlindungan hukum ini mengakibatkan terjadinya kasus penggelapan dana oleh pengurus koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini diteliti mengenai perlindungan hukum anggota Koperasi dan bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh pengurus dalam kasus ini dengan merujuk pada KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum anggota koperasi dan tanggungjawab pengurus koperasi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diambil dari pengumpulan data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hasil penelitian diketahui bahwa belum ada perlindungan hukum bagi para anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus. Di pihak lain, pengurus yang melakukan perbuatan menyalahgunakan dana anggota koperasi tidak bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita oleh anggota koperasi yang dananya disalahgunakan oleh pengurus koperasi BMT Rindu Alam Kabupaten Sukabumi.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Coklat Silverqueen Hasil Daur Ulang yang Dijual secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Reza Sri Astriyana; Neni Sri Imaniyati; Makmur
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5986

Abstract

Abstract. The development of internet technology in the current era certainly brings many changes in the social environment, especially in buying and selling that is done online. Buying and selling recycled silverqueen chocolate is of course much-loved by consumers, but in selling these products there are several problems that can harm consumers, including lack of information and incompatibility of information provided to consumers for the product. This study aims to find out how the legal protection of consumers who buy recycled silverqueen chocolate products and to find out how the sanctions are against business actors who sell recycled silverqueen chocolate products that are sold online based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999 concerning Consumer protection.This research includes normative juridical research which is legal research using literature review in which the approach is taken by examining legal regulations relating to the object under study.The results of the analysis in this case show that consumer protection for recycled silverqueen chocolate is the fulfillment of the consumer's right to know correct, clear and honest information about purchasing the chocolate product. In addition, if consumers feel disadvantaged as a result of buying or consuming chocolate, consumers can ask for compensation from business actors, namely by returning money or replacing goods and/or services of similar or equivalent value, or health care and/or providing compensation in accordance with the provisions applicable laws and regulations in accordance with article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak. Perkembangan teknologi internet di era sekarang tentunya membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam jual beli yang dilakukan secara online. Jual beli coklat silverqueen yang di daur ulang ini tentunya banyak digemari oleh para konsumen, akan tetapi dalam penjulan produk tersebut terdapat beberapa masalah yang dapat merugikan konsumen antara lain yaitu kurangnya informasi serta ketidak sesuaian infromasi yang diberikan kepada konsumen terhadap produk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen yang membeli produk coklat silverqueen yang di daur ulang serta untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual produk coklat silverqueen hasil daur ulang yang dijual secara online berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini termasuk peneletian yuridis normatif yang merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan kajian pustaka yang dimana pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil analasis dalam kasus ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terhadap coklat silverqueen yang didaur ulang yaitu adanya pemenuhan hak bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur menegenai pembelian produk coklat tersebut. Selain itu apabila konsumen merasa dirugikan akibat membeli maupun mengonsumsi coklat tersebut maka konsumen dapat meminta konpensasi dari pelaku usaha yaitu dengan cara pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 19 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Co-Authors A. Fitriani Abdullah, Muhammad Arafat Adawiah, Roudatul Ahmad Syafiq Akriandi Amin Amiruddin Andi Serlina Anisa Anggraeni, Anisa Anita Yuliati Anton Budi Pranata Anugraha jaya, Wahyu Anwar Sewang Arfianti Novita Anwar Arifah Hidayat ARIFUDDIN Arisandy, Yosy Arman Bin Anuar Asrul Astriyani A. Papuangan Astuti, Niluh Sari Aulia, Donesta Nova Ayu Marisa Utami Br Simanjuntak, Sri Murtiani Carong, Suparjo Razasli Cengiz Kayacilar Dahniar Demmanaba, Trialdi Desmita Wahyuni Diana Wiyanti Diauddin Ismail Dini Ikayanti Durian Eka Poppi Hutami Eka Sri Wahyuni Ernawati Fajar Pratama Abdillah Fajarudddin Fajaruddin Fathurrahman Wahid Pahlawi Hafizatul’ Ain Hakim, Adil Hanifah Purnamasari Harianto Hasis, Pertiwi Kamariah Hasza, Hasza Jiwanda Ibrahim Ismail Ida Zahara Adibah idwal Ikawati Karim Imam Pribadi Irmawati Ismail Karim, Ikawati Karimuddin Abdullah Lawang Khairiah Elwardah Khoerunisa, Fahra Lusiana, Nisa Maddo, Irwan Mahfuddin, Muhammad Mardiah, Radiatan Marsyam, Abdul Waris Mawar Mifta Fadhli As’ad Mochamad Nurdin Mochamad.Nurdin Muh Amar Muh. Amar Muhammad Amar MUHAMMAD LUTFI MUHAMMAD YUSUF Muhlis Hajar Adiputra Muhsin, Muh Arief Mursalin, Supardi Muzakir Muhammad Amin Neni Sri Imaniyati Ni Kadek Sukriasih Ningsih Kusumawati Nirfayanti, Nirfayanti Nugraha, Herdiana Nur Abdi, Muhammad Nur Amin Nur Murdan, Muhammad Nur Wahid Nurfadillah Nurhaliza Nurlaela Nurqadriani Pratama, Muhamad Ilham Qaizar Rahmadani, Andi Ramadhan Rasyid, Muhammad Dirman Ratna Dewi Reskiani, Anugrah Reza Sri Astriyana Ricardo, Rado Romi Adetio rusdiana Sabani, Fatmaridah Seprini Setiawan, Romi Adetio Sitti Fatimah Sofia Rahmadani Toana Sofyang Suarno Sudi Raharjo Sukarman Sukarman Sul, Sulkifli Suryani Dewi Suryaningsih, Ita Syarmilah Tamaulina Br Sembiring Tata Ramadhani USWATUN HASANAH Wahyu Trijati Winadia Yuli Yanti Indah Sari Yusuf, Hijrawati Zahra, Shahira Fasfa Zaitun