Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.875
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Prasada Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Diversity: Disease Preventive of Research Integrity Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA Usman, Alifia Michelle Aisyah; Agustanti, Rosalia Dika
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.811

Abstract

Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara online, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya non-consensual pornography meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana non-consensual pornography. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas non-consensual pornography. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban.During the COVID-19 pandemic, where almost all human activities have turned online, social media platforms have become a huge force. Through interactions on social media, internet users can establish nearly unlimited relationships without being limited by distance and time. As a result, with all activities carried out online, cyber gender-based violence, one of which is non-consensual pornography, has increased dramatically. Therefore, efforts are needed to combat this case. This effort is carried out by further reviewing how law enforcement is carried out against perpetrators of non-consensual pornography crimes. This article aims to examine the handling and government policies in eradicating non-consensual pornography. This study was structured using normative juridical research method, by analyzing existing data and reviewing these data. The result of this study is that the regulations that have been in force are considered not to have a victim perspective and are comprehensive. There are still many pornography law enforcement officers who are incompetent. Thus, the ratification of RUU PKS is believed to be the main way to provide legal certainty and provide justice for victims.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS COVID-19 Agustanti, Rosalia Dika; Nasution, Ali Imran; Pratiwi, Dian Khoreanita
Perspektif Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.848

Abstract

Limbah infeksius Covid-19 yang tidak ditangani dengan benar dikhawatirkan menjadi sumber penularan baru Covid-19. Beberapa regulasi yang ada, diantaranya UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 telah memberikan pedoman cara mengelola sampah dan/atau limbah, baik itu dari rumah tangga ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui cara pengelolaan yang benar sehingga limbah yang seharusnya ditangani dengan cara khusus justru bercampur dengan limbah rumah tangga. Sehingga, diperlukan adanya aturan hukum mengenai kewajiban pengelolaan limbah infeksius Covid-19 disertai sanksi pidana, sanksi administrasi dan penambahan fasilitas pengelolaan limbah. Akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah infeksius Covid-19 dapat diwujudkan jika terjalin hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, salah satunya pemerintah menyediakan tempat pembuangan limbah infeksisus Covid-19 yang aman. Covid-19 infectious waste that is not handled properly is feared to become a new source of transmission of Covid-19. Several existing regulations, including the PPLH Law, the Waste Management Law, and the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.56/Menlhk-Setjen/2015 have provided guidelines on how to manage waste or waste, both from households and facilities. Health services. Statutory regulations must carry out the management of Covid-19 infectious waste. Still, the public needs to know how to manage it properly, so waste that should be handled specially is mixed with household waste. Thus, it is necessary to have legal regulations regarding the obligation to manage Covid-19 infectious waste accompanied by criminal sanctions, administrative sanctions, and additional waste management facilities. Finally, law enforcement against perpetrators of contamination of Covid-19 infectious waste can be realized if there is a good cooperative relationship between the community and the government, one of which is the government providing safe disposal sites for Covid-19 infectious waste.
Penataan Tata Ruang dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Tanjung Burung, Telukanga, Kabupaten Tangerang Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.44955

Abstract

Manusia dan lingkungan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun bumi telah mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan seperti deforestasi, erosi, tsunami, dan dampak manusia seperti pemanasan global, menimbulkan masalah serius yang memengaruhi seluruh planet. Undang-Undang Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan fisik atau biologis tanpa mendukung pembangunan berkelanjutan. Lingkungan mencakup dua jenis, biotik dan abiotik, dan masalah lingkungan dapat digolongkan sebagai dampak alam atau campur tangan manusia. Masalah ini sering kali disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Salah satu cara manusia mengekspresikan kepeduliannya terhadap lingkungan adalah dengan mematuhi undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung, Tangerang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya melestarikan ekosistem ini, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Penyuluhan ini diikuti oleh praktik penanaman bibit mangrove, yang membantu masyarakat memahami secara nyata cara menjaga dan memanfaatkan ekosistem ini secara berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, dan merawat hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung.
Providing Gender Responsive Work Facilities To Support Women's Empowerment And Child Protection Agustanti, Rosalia Dika; Sugiyono, Heru; Herbawani, Chahya Kharin; Samodro, Dewanto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.18052

Abstract

This research uses normative juridical methods. The research technique begins by sorting the laws and regulations governing Gender, and this is done to find out how available work facilities are in the Depok City Government. PPPA Ministerial Regulation No. 5 of 2015 concerning Providing Gender Responsive Work Facilities and Caring for Children in the Workplace, the aim is to fulfil the right to protection for women and children; Fulfillment of children's rights and guarantee children's growth and development; Environmental responsibility in the care and protection of children; Increase work productivity. The unavailability of lactation rooms, the availability of special waiting rooms for children in the workplace, and the implementation of curfews for female workers are the main focus, and this certainly supports SDS5, namely Gender Equality. Thus, workplaces must provide facilities and infrastructure that take into account the principles of gender equality and the best interests of children. The provision of gender-responsive facilities and infrastructure is intended to increase work productivity and pay attention to the best interests and growth and development processes of children. Apart from fulfilling and protecting the rights of women and children, this includes fulfilling the rights and protection of people with disabilities and the elderly. The result is that the Depok City Government has not yet demonstrated work facilities that have a gender perspective. Therefore, to accelerate this fulfilment, the Government should be able to utilize old, habitable buildings to fulfil work facilities with a gender perspective.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM Sukma, Ryan Chandra; Agustanti, Rosalia Dika
Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i1.230

Abstract

Disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama. Dengan kata lain adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor serta menganalisis mekanisme yang ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan hukum-undangan dan pendekatan kasus.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta dalam meminimalisir terjadinya disparitas ini diperlukan mekanisme yang ideal dengan penerapannya mengatur pemidaan dalam penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim seperti faktor dari sistem hukum Indonesia yang menggunakan hukum perdata , faktor dari undang-undang, faktor dalam diri hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari pembuktian dalam perkara, faktor berdasarkan keputusan pertimbangan, dan faktor dari ketiadaan yang memandu pemidanaan.Dengan begitu diperlukan mekanisme ideal dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, serta perlu adanya penegakan hukum pidana dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Ujaran Kebencian, Masyarakat Umum
Law Enforcement Against Human Trafficking In The Rentaru Kareshi Phenomenon Dirkareshza, Nada Prima; Agustanti, Rosalia Dika
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 3 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i3.9445

Abstract

Rentaru Kareshi is a term that refers to a "rental girlfriend" in Japan. This phenomenon has become a serious concern in recent years, due to its vulnerability to human trafficking, especially in cases of sexual exploitation. In addition, the buying and selling of rental services is carried out through intermediaries, namely platforms on social media that recruit these talents. This raises the question of whether this is a form of human trafficking. The aim of this research is to find out how the Ius Constitutum relates to the Rentaru Kareshi phenomenon in Indonesia and how law enforcement handles the occurrence of criminal acts in the Rentaru Kareshi Phenomenon. The method used is the Normative Juridical research method, with a problem approach, Legislative approach, Conceptual Approach, and comparative approach and the data collection technique used by the author is the literature study method. Even though the Ius Constitutum Indonesia has supported it, legal enforcement regarding this boyfriend rental service is still not visible because the phenomenon of boyfriend rental services can be said to be a new phenomenon causing a lack of understanding of law enforcement resulting in the absence of law enforcement actions.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA Kurniawati A, Rindiani; Mulyadi, Mulyadi; Agustanti, Rosalia Dika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.3414

Abstract

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Peraturan hukum terhadap penyebaran konten asusila terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ). Penelitian memiliki tujuan untuk memahami peraturan pembuktian dan problematika pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan yakni hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni Statute Approach (Perundang-undangan) dan Conceprual Approach (Konseptual). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 (KUHAP) selain itu juga menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 5 (UU ITE). Pembuktian secara elektronik belum adanya kejelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang didapatkan oleh aparat hukum secara otentik.
Edukasi Sadar Hukum Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta Rosalia Dika Agustanti; Slamet Tri Wahyudi; Supardi Supardi; Kayus Kayowuan Lewoleba; Mulyadi Mulyadi; Asari Suci Maharani; Al Fath
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia Vol. 2 No. 9 (2023)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar adalah sebuah inisiatif yang tak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan media sosial di kalangan pelajar, muncul berbagai risiko hukum yang sering kali diabaikan. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu pelaksanaan pre-test, pemaparan materi mengenai penggunaan sosial media, pelaksanaan post-test, sesi tanya jawab, dan diakhiri sesi dokumentasi. Hasil dari pre-test dan post-test peserta didik menunjukan adanya perubahan yang baik ditunjukan dengan nilai persentase yang meningkat pada hasil post-test.
Criteria For Limiting Perpetrators And Victims In Pornography Crime Danardono, Danardono; Agustanti, Rosalia Dika
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22694

Abstract

The development of information and communication technology has had a positive impact on people's lives, but over time the forms of criminal acts have become increasingly diverse, from traditional to modern, one of which is the Crime of Pornography. The problem is how the factors influence the crime of pornography and what are the criteria for perpetrators and victims in the crime of pornography. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The result is that there are criteria for limiting perpetrators and victims in the crime of pornography, which can be said to be a perpetrator if everyone has been proven to produce, make, reproduce, duplicate, distribute, broadcast, import, export, offer, trade, rent and distribute pornography as regulated in the Pornography Law. Furthermore, it can be said to be a victim if someone becomes the object of a crime of Pornography, in addition, the victim is a person who experiences physical, mental, and/or economic suffering caused by a crime. A victim can also be said to be a perpetrator if he gives consent to the occurrence of a crime of pornography related to him. Therefore, there needs to be an update, especially in the Pornography Law which regulates the criteria for limiting perpetrators and victims, such as a victim can become a perpetrator if he/she agrees to commit a pornographic crime in addition to the perpetrator committing the crime as in Article 4 paragraph (1) of the Pornography Law. Thus, there needs to be a change in the Pornography Law to emphasize the role and limitations of perpetrators and victims so that this can provide legal certainty and benefits to perpetrators and victims of pornographic crimes
PENINGKATAN KEAHLIAN WARGA MASYARAKAT TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH JADI RUPIAH Agustanti, Rosalia Dika; Waluyo, Bambang; Dirkareshza, Rianda; Hulu, Samuel Arthur; Azami, Muhamad Rafi
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i4.10398

Abstract

Abstrak: Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Masih banyak sampah yang dikelola dengan tidak memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu tim menyelenggarakan sebuah penyuluhan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan cara menjaga lingkungan dimulai dari setiap individu. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan kali ini adalah perpaduan antara pendidikan masyarakat dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah rata-rata 36,66% telah mengerti apa itu lingkungan hidup, bagaimana pencemaran lingkungan hidup bisa terjadi, dan dampak dari pencemaran lingkungan hidup serta masyarakat juga mengetahui cara mencegah pencemaran lingkungan dengan mengikuti program pelestarian lingkungan yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi tote bag.Abstract:  The problem of waste that occurs in Indonesia is getting worse day by day. There is still a lot of waste managed without paying attention to the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle), which causes environmental pollution. Therefore, the team organized outreach to educate the public on how important it is to protect the environment and how to protect the environment, starting with each individual. The method used in implementing this extension is a combination of community education and training. The results of this activity are an average of 36.66% have understood the environment, how environmental pollution can occur, and the impact of environmental pollution. The community also knows how to prevent environmental pollution by participating in environmental conservation programs, namely recycling plastic waste be a tote bag.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Adityarahman, Dimas Adyuanas, Affan Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Ananta, Muhammad Daffa Andriyanto Adhi Nugroho Ariani, MB Nani Arofah, Muhammad Nouval Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Shalma Baehaqi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Bernadin Dwi M Budiman, Jodhy Farrel Danardono, Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Fitri, Asti Elysia Rahmatul Ghatfhan Hanif Handar Subhandi Bakhtiar Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Kurniawati A, Rindiani Lintang Yudhantaka Lubis, Syafrina Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani MB Nani Ariani Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Muhammad Rafi Riyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nathaniella, Angelica Noer, Aleydha Patriana Noerman, Chiquita Thefirsly Novyana, Hilda Nuri Hidayati Panjoi, Alfrianus Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti, Ismaya Rianda Dirkareshza Ridwan, Ridwan Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Riyanti, Febilla Dwinanda Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Satino Satino Satino Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Slamet Tri Wahyudi Suherman, Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syakur, Muhammad Zidan Asy Syamsul Hadi Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tien Fitriyah, Mas Anienda Tri Aprilidya Agri Ulya Qoulan Karima Usman, Alifia Michelle Aisyah Wardoyo, Rissa Asmitha Wirawan, Rio Wulandari, Vidia Ayu Yuliana Yuli Wahyuningsih Zahratu, Nazwa Salsabila