Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.279
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL HUKUM PRASADA Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) RechtIdee Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Sosialisasi Dan Pendampingan Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Petani Gula Aren Dengan Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Rosalia Dika Agustanti; MB Nani Ariani; Rio Wirawan
KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 5 (2023): September
Publisher : Yayasan Kajian Riset Dan Pengembangan Radisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55266/jurnalkalandra.v2i5.333

Abstract

Rendahnya nilai jual dan sulitnya akses informasi bagi petani gula aren menyebabkan mereka sulit untuk memasarkan hasil produk kepada Masyarakat luas. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada Masyarakat ini bertuuan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan perekonomian para petani gula aren. Kegiatan ini menggunakan metode survei dan dialog yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dengan mencari keterangan-keterangan secara faktual terhadap suatu kelompok. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya sosialisasi dan pendampingan terkait pendaftaran Badan Usaha Milik Desa ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi petani gula aren dalam proses memasarkan hasil produksinya dalam upaya peningkatan perekonomian Desa Puraseda.
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK RUMAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PADA DESA PURASEDA Dian Khoreanita Pratiwi; Rosalia Dika Agustanti; Rianda Dirkareshza; Heru Suyanto; Desmawati Desmawati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 4 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i4.19490

Abstract

ABSTRAKTidak adanya sertifikasi halal pada produk rumahan hasil olahan masyarakat Desa Puraseda membuat daya tarik dan minat beli produk menjadi rendah. Sertifikat halal berperan penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi guna peningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puraseda yang salah satunya adalah peningkatan daya saing produk dengan didapatkannya Sertifikasi Halal. Kegiatan ini menggunakan metode Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran sertifikat halal ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Puraseda untuk meningkatkan perekonomian desa serta memberikan jaminan dan kenyamanan bagi konsumen. Kata kunci: produk rumahan; sertifikat halal; UMKM. ABSTRACTThe absence of halal certification for home-made food products from the people of Puraseda Village makes the attractiveness and interest in purchasing products low. Halal certificates play an important role because the majority of Indonesian people are Muslim. To overcome this problem, this activity aims to provide solutions to improve the economy of the Puraseda Village community, one of which is increasing the competitiveness of products by obtaining Halal Certification. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The results of community service show that the training and assistance related to halal certificate registration provides knowledge and skills to provide legal certainty for the people of Puraseda Village to improve the village economy and provide guarantees and comfort for consumers. Keywords: home products; halal certificate; MSMEs.
The Attempt to Fulfill Restitution for Victims of Domestic Abandonment Crimes Syafrina Lubis; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Ius Constituendum Vol 9, No 2 (2024): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.9143

Abstract

This article aims to analyze the legal protection for victims of domestic abandonment through restitution fulfillment. It is because imprisonment in the case of domestic abandonment basically cannot accommodate the economic losses suffered by the victims. Legal protection for victims should also focus on restoring the economic losses incurred during the abandonment. Therefore, the urgency of this article is the attempt to fulfill restitution for victims as the manifestation of the victim’s right. This article is normative legal research. The novelty of this article is about the attempt to fulfill restitution, which is studied based on positive law in Indonesia and the problems were analyzed using Gustav Radburch's legal theory on the principle of priority in three legal objectives. The research results indicate that one of the challenges of restitution fulfillment in the current legal system is when the victims are not submitting the restitution request before or even after a court verdict. Hence, the judges in their verdict cannot accommodate this restitution for the victims and they cannot receive their rights of restitution. Because of that it is expected that the attempt of restitution fulfillment will accommodate the economic losses suffered by victims during abandonment.
Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung sustainable development goals Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Nani Ariani; Rio Wirawan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 2 (2024): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i2.22580

Abstract

Abstrak Tidak adanya legalitas dalam menjalankan usaha dapat menimbulkan permasalahan. Legalitas dibutuhkan untuk menjamin bahwa seorang Pelaku Usaha menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan aspek legalitas Pelaku Usaha. Kegiatan ini menggunakan metode  Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dari survei mitra, identifikasi permasalahan mitra, dan dilanjutkan dengan tahap pendampingan mitra. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan terkait pendaftaran Perseroan Perorangan ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha untuk meningkatkan perekonomian dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya Perseroan Perorangan diharapkan mampu untuk mendorong UMKM menjadi usaha yang berdaya saing global karena dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk dapat semakin maju dan berkembang secara Nasional maupun Internasional. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pelaku Usaha telah terdaftar sebagai Perseroan Perorangan sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beberapa kelebihan perseroan perorangan yaitu dapat bersaing dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, cocok untuk usaha mikro dan kecil, yang masih pemula serta mau mengembangkan usaha sendiri. Selanjutnya, pelaku usaha bertindak sebagai direktur, terakhir bahwa status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online. Kata kunci: legalitas usaha; pelaku usaha; perseroan perorangan; UMKM. Abstract The absence of legality in running a business can cause problems. Legality is needed to guarantee that a Business Actor carries out his business with full responsibility and has been registered with the Ministry in charge of MSMEs. To overcome this problem, this Community Service activity aims to provide solutions that can improve the legality aspects of Business Actors. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The stages of activities carried out start from partner surveys, identification of partner problems, and continue with the partner mentoring stage. The results of community service show that the assistance related to the registration of Individual Companies provides knowledge and skills to provide legal certainty for Business Actors to improve the economy by collaborating with other interested parties. With the existence of Individual Companies, it is hoped that it will be able to encourage MSMEs to become globally competitive businesses because it can increase the self-confidence of business actors to be able to progress and develop nationally and internationally. By carrying out this community service activity, the Business Actor has been registered as an Individual Company as registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Some of the advantages of individual companies are that they can compete with Limited Liability Companies in general, are suitable for micro and small businesses, which are still beginners and want to develop their own business. Next, the business actor acts as a director, finally the legal entity status is obtained after registering the statement of establishment online. Keywords: business legality; business actors; individual companies; MSMEs.
Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia Rissa Asmitha Wardoyo; Rosalia Dika Agustanti
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2021): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v18i2.3659

Abstract

The practice of prostitution is a practice that is contrary to the principles of norms and ethics. It is often considered a practice that disrupts public order. This study aims to examine more deeply the development of prostitution in Indonesia and how to criminalize prostitution service users in Indonesia. This paper uses a normative legal research method, with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that increasingly sophisticated information and communication technology encourages the emergence of various new modus operandi in the practice of prostitution. Actors who previously had to do it face-to-face and meet in person at certain places when transacting can now do so by utilizing the features and various social media platforms available on smartphones. A large number of social media users encourages the increasing number of cases of prostitution in Indonesia. What's more, not everyone involved in this practice can be convicted, even if it's easy for users of prostitution services to escape the law, it's not a strange thing. This condition is caused by the absence of clear and firm regulations against prostitution service users, therefore, it is necessary to criminalize prostitution service users in the positive legal system in Indonesia to provide fear and deterrent effect for the perpetrators.
Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK Mohammad Zulfahmi; Rosalia Dika Agustanti
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.976

Abstract

This article examines the negative impact of the implementation of the revision of Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. The main focus is on a substantive comparison between the revised KPK Law and previous laws, highlighting significant changes in the KPK's leadership selection mechanism, authority and independence. This research also analyzes the impact of these revisions on the performance and performance of the Corruption Eradication Commission, including changes in organizational structure, transfer of authority, and the impact on handling corruption cases. This evaluation provides critical insight into these legal changes, with the hope of providing a better understanding of the challenges faced by the Corruption Eradication Commission in carrying out its crucial mission of eradicating corruption. These results can aim to identify errors in the formation of the revision of the Corruption Eradication Commission Law which was initiated in 2019 using a regulatory approach to the formation of legislation. This article was written normatively, namely a research method that focuses on the analysis of legal documents or literature as the main source. This method does not involve collecting primary data, but instead focuses on the study and interpretation of legal texts or related literature. These results are then closed with suggestions and recommendations given so that the revision of the Corruption Eradication Committee Law that has been attempted does not become an arbitrary legal instrument but remains a good implementation so as to create a climate of good governance for the legal atmosphere in Indonesia.
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA Dirkareshza, Rianda; Sadiawati, Diani; Novyana, Hilda; Sakti, Muthia; Agustanti, Rosalia Dika; Permatasari, Elizabet Devi; Hulu, Samuel Arthur; Falevi, Yunizar; Akhdan, Fariz Ridhanus; Marasabessy, Masita; Amanda, Nur Septiana
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 3 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i3.15680

Abstract

Abstrak: Adanya stigma negatif dan sulitnya akses informasi bagi penyandang disabilitas menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan ataupun membuat usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi agi penyandang disabilitas yang kurang mendapatkan informasi terkait pendaftaran perseroan perorangan sehingga mereka cinderung kesulitan untuk memperoleh izin atas usaha yang mereka miliki adanya pengabdian ini tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi dengan adanya izin yang jelas terkait usaha mereka sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lancar. yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi . Pada kegiatan ini, menggunakan metode survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara factual dari suatu kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan dan pelatihan terkait pendaftaran perseroan perorangan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Kegiatan pendaftaran perseroan perorangan ini menghasilkan 3 (tiga) buah Sertifikat Nomor Induk Berusaha dan 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan.Abstract: The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions for people with disabilities who lack information related to individual company registration so that they have difficulty obtaining permits for their businesses the existence of this service can certainly improve their living standards, especially in the economic aspect with a clear permit related to their business so that they can run their business smoothly. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then followed by the analysis of assistance for individual company registration for persons with disabilities as many as 13 people. The results of community service show that assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment. The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions that can improve their standard of living, especially in the economic aspect. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then proceed with the analysis of the assistance of individual company registration for persons with disabilities. The results of community service show that the assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment.
Legal Interpretation of Obscenity Law Elements and Law Enforcement Madani, Kurnia Dhita; Agustanti, Rosalia Dika
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3446

Abstract

Obscenity is a criminal act that violates immorality. The judge's verdict is a very important in every process. The definition of obscenity in the judge's verdict often has different meanings. This is considered an obscene act that does not have a limit on the meaning of an act that can be said to be obscene and not. This article aims to examine the elements of obscene acts and the law enforcement. This study uses normative juridical research method, by analyzing existing data and reviewing the data. The results of this study are the regulations that have been in effect are considered not to have elements in more detail. Especially in 289 KUHP has a vital element.that have been in force are considered not to have elements in a more detailed and comprehensive manner. Law enforcement officials must prioritize a sense of justice for victims of sexual abuse in accordance with the actions that have been carried out. In this case, the government cooperates with other relevant agencies to provide counseling regarding the offense of sexual abuse so that people can be more careful and increase their awareness. In addition, it needs to be formulated in the Criminal Code or other regulations regarding obscene acts which have a broad meaningso that they include acts of intercourse. The provision of sanctions by law enforcement officials is also expected to take into account the deterrent effect that will be caused to the perpetrators, this can be done through the provision of maximum sanctions demands. 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA Usman, Alifia Michelle Aisyah; Agustanti, Rosalia Dika
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.811

Abstract

Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara online, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya non-consensual pornography meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana non-consensual pornography. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas non-consensual pornography. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban.During the COVID-19 pandemic, where almost all human activities have turned online, social media platforms have become a huge force. Through interactions on social media, internet users can establish nearly unlimited relationships without being limited by distance and time. As a result, with all activities carried out online, cyber gender-based violence, one of which is non-consensual pornography, has increased dramatically. Therefore, efforts are needed to combat this case. This effort is carried out by further reviewing how law enforcement is carried out against perpetrators of non-consensual pornography crimes. This article aims to examine the handling and government policies in eradicating non-consensual pornography. This study was structured using normative juridical research method, by analyzing existing data and reviewing these data. The result of this study is that the regulations that have been in force are considered not to have a victim perspective and are comprehensive. There are still many pornography law enforcement officers who are incompetent. Thus, the ratification of RUU PKS is believed to be the main way to provide legal certainty and provide justice for victims.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS COVID-19 Agustanti, Rosalia Dika; Nasution, Ali Imran; Pratiwi, Dian Khoreanita
Perspektif Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.848

Abstract

Limbah infeksius Covid-19 yang tidak ditangani dengan benar dikhawatirkan menjadi sumber penularan baru Covid-19. Beberapa regulasi yang ada, diantaranya UU PPLH, UU Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 telah memberikan pedoman cara mengelola sampah dan/atau limbah, baik itu dari rumah tangga ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui cara pengelolaan yang benar sehingga limbah yang seharusnya ditangani dengan cara khusus justru bercampur dengan limbah rumah tangga. Sehingga, diperlukan adanya aturan hukum mengenai kewajiban pengelolaan limbah infeksius Covid-19 disertai sanksi pidana, sanksi administrasi dan penambahan fasilitas pengelolaan limbah. Akhirnya, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah infeksius Covid-19 dapat diwujudkan jika terjalin hubungan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, salah satunya pemerintah menyediakan tempat pembuangan limbah infeksisus Covid-19 yang aman. Covid-19 infectious waste that is not handled properly is feared to become a new source of transmission of Covid-19. Several existing regulations, including the PPLH Law, the Waste Management Law, and the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number: P.56/Menlhk-Setjen/2015 have provided guidelines on how to manage waste or waste, both from households and facilities. Health services. Statutory regulations must carry out the management of Covid-19 infectious waste. Still, the public needs to know how to manage it properly, so waste that should be handled specially is mixed with household waste. Thus, it is necessary to have legal regulations regarding the obligation to manage Covid-19 infectious waste accompanied by criminal sanctions, administrative sanctions, and additional waste management facilities. Finally, law enforcement against perpetrators of contamination of Covid-19 infectious waste can be realized if there is a good cooperative relationship between the community and the government, one of which is the government providing safe disposal sites for Covid-19 infectious waste.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Andriyanto Adhi Nugroho Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Danardono, Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Ghatfhan Hanif Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Kurniawati A, Rindiani Lintang Yudhantaka Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani Mas Anienda Tien Fitriyah Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nani Ariani Noer, Aleydha Patriana Novyana, Hilda Nuri Hidayati Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Rissa Asmitha Wardoyo Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Samuel Arthur Hulu Satino Shafira Fatahaya Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syafrina Lubis Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Usman, Alifia Michelle Aisyah Wardoyo, Rissa Asmitha Yuliana Yuli Wahyuningsih