Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Prasada Pagaruyuang Law Journal Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Diversity: Disease Preventive of Research Integrity Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penataan Tata Ruang dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Tanjung Burung, Telukanga, Kabupaten Tangerang Nasution, Ali Imran; Azaria, Davilla Prawidya; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Dirkareshza, Rianda; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Vokasi Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/jpmit.v5i2.44955

Abstract

Manusia dan lingkungan alam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, namun bumi telah mengalami kerusakan yang mengkhawatirkan. Perubahan lingkungan seperti deforestasi, erosi, tsunami, dan dampak manusia seperti pemanasan global, menimbulkan masalah serius yang memengaruhi seluruh planet. Undang-Undang Lingkungan Hidup mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan fisik atau biologis tanpa mendukung pembangunan berkelanjutan. Lingkungan mencakup dua jenis, biotik dan abiotik, dan masalah lingkungan dapat digolongkan sebagai dampak alam atau campur tangan manusia. Masalah ini sering kali disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Salah satu cara manusia mengekspresikan kepeduliannya terhadap lingkungan adalah dengan mematuhi undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung, Tangerang, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya melestarikan ekosistem ini, terutama dalam konteks hukum yang berlaku. Penyuluhan ini diikuti oleh praktik penanaman bibit mangrove, yang membantu masyarakat memahami secara nyata cara menjaga dan memanfaatkan ekosistem ini secara berkelanjutan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi, dan merawat hutan mangrove di Pantai Tanjung Burung.
Providing Gender Responsive Work Facilities To Support Women's Empowerment And Child Protection Agustanti, Rosalia Dika; Sugiyono, Heru; Herbawani, Chahya Kharin; Samodro, Dewanto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 9, No 1 (2024): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v9i1.18052

Abstract

This research uses normative juridical methods. The research technique begins by sorting the laws and regulations governing Gender, and this is done to find out how available work facilities are in the Depok City Government. PPPA Ministerial Regulation No. 5 of 2015 concerning Providing Gender Responsive Work Facilities and Caring for Children in the Workplace, the aim is to fulfil the right to protection for women and children; Fulfillment of children's rights and guarantee children's growth and development; Environmental responsibility in the care and protection of children; Increase work productivity. The unavailability of lactation rooms, the availability of special waiting rooms for children in the workplace, and the implementation of curfews for female workers are the main focus, and this certainly supports SDS5, namely Gender Equality. Thus, workplaces must provide facilities and infrastructure that take into account the principles of gender equality and the best interests of children. The provision of gender-responsive facilities and infrastructure is intended to increase work productivity and pay attention to the best interests and growth and development processes of children. Apart from fulfilling and protecting the rights of women and children, this includes fulfilling the rights and protection of people with disabilities and the elderly. The result is that the Depok City Government has not yet demonstrated work facilities that have a gender perspective. Therefore, to accelerate this fulfilment, the Government should be able to utilize old, habitable buildings to fulfil work facilities with a gender perspective.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM Sukma, Ryan Chandra; Agustanti, Rosalia Dika
Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i1.230

Abstract

Disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama. Dengan kata lain adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor serta menganalisis mekanisme yang ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan hukum-undangan dan pendekatan kasus.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta dalam meminimalisir terjadinya disparitas ini diperlukan mekanisme yang ideal dengan penerapannya mengatur pemidaan dalam penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim seperti faktor dari sistem hukum Indonesia yang menggunakan hukum perdata , faktor dari undang-undang, faktor dalam diri hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari pembuktian dalam perkara, faktor berdasarkan keputusan pertimbangan, dan faktor dari ketiadaan yang memandu pemidanaan.Dengan begitu diperlukan mekanisme ideal dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, serta perlu adanya penegakan hukum pidana dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Ujaran Kebencian, Masyarakat Umum
Law Enforcement Against Human Trafficking In The Rentaru Kareshi Phenomenon Dirkareshza, Nada Prima; Agustanti, Rosalia Dika
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 3 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i3.9445

Abstract

Rentaru Kareshi is a term that refers to a "rental girlfriend" in Japan. This phenomenon has become a serious concern in recent years, due to its vulnerability to human trafficking, especially in cases of sexual exploitation. In addition, the buying and selling of rental services is carried out through intermediaries, namely platforms on social media that recruit these talents. This raises the question of whether this is a form of human trafficking. The aim of this research is to find out how the Ius Constitutum relates to the Rentaru Kareshi phenomenon in Indonesia and how law enforcement handles the occurrence of criminal acts in the Rentaru Kareshi Phenomenon. The method used is the Normative Juridical research method, with a problem approach, Legislative approach, Conceptual Approach, and comparative approach and the data collection technique used by the author is the literature study method. Even though the Ius Constitutum Indonesia has supported it, legal enforcement regarding this boyfriend rental service is still not visible because the phenomenon of boyfriend rental services can be said to be a new phenomenon causing a lack of understanding of law enforcement resulting in the absence of law enforcement actions.
Edukasi Sadar Hukum Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta Rosalia Dika Agustanti; Slamet Tri Wahyudi; Supardi Supardi; Kayus Kayowuan Lewoleba; Mulyadi Mulyadi; Asari Suci Maharani; Al Fath
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia Vol. 2 No. 9 (2023)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar adalah sebuah inisiatif yang tak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan media sosial di kalangan pelajar, muncul berbagai risiko hukum yang sering kali diabaikan. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu pelaksanaan pre-test, pemaparan materi mengenai penggunaan sosial media, pelaksanaan post-test, sesi tanya jawab, dan diakhiri sesi dokumentasi. Hasil dari pre-test dan post-test peserta didik menunjukan adanya perubahan yang baik ditunjukan dengan nilai persentase yang meningkat pada hasil post-test.
PENINGKATAN KEAHLIAN WARGA MASYARAKAT TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH JADI RUPIAH Agustanti, Rosalia Dika; Waluyo, Bambang; Dirkareshza, Rianda; Hulu, Samuel Arthur; Azami, Muhamad Rafi
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i4.10398

Abstract

Abstrak: Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Masih banyak sampah yang dikelola dengan tidak memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu tim menyelenggarakan sebuah penyuluhan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan cara menjaga lingkungan dimulai dari setiap individu. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan kali ini adalah perpaduan antara pendidikan masyarakat dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah rata-rata 36,66% telah mengerti apa itu lingkungan hidup, bagaimana pencemaran lingkungan hidup bisa terjadi, dan dampak dari pencemaran lingkungan hidup serta masyarakat juga mengetahui cara mencegah pencemaran lingkungan dengan mengikuti program pelestarian lingkungan yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi tote bag.Abstract:  The problem of waste that occurs in Indonesia is getting worse day by day. There is still a lot of waste managed without paying attention to the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle), which causes environmental pollution. Therefore, the team organized outreach to educate the public on how important it is to protect the environment and how to protect the environment, starting with each individual. The method used in implementing this extension is a combination of community education and training. The results of this activity are an average of 36.66% have understood the environment, how environmental pollution can occur, and the impact of environmental pollution. The community also knows how to prevent environmental pollution by participating in environmental conservation programs, namely recycling plastic waste be a tote bag.
Merumahkan Sementara Pekerja di Masa Pandemi Covid-19: Abaikan Hak-Hak Pekerja Ramadhani, Dwi Aryanti; Sugiyono, Heru; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1061

Abstract

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 telah berimbas pada kebijakan merumahkan para pekerja/buruh. Tidak kurang dari 1,1 juta pekerja/buruh dirumahkan sejalan dengan pemberlakuan kebijakan lockdown. Kebijakan merumahkan ini bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, khususnya mengabaikan hak-hak pekerja/buruh. Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan mengkaji secara seksama bagaimana tindakan merumahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum yang mengatur ketenagakerjaan. Metode yang digunakan bersifat kualitatif yang didasarkan pada pemetaan berita-berita online yang dipilih secara random berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria focus penelitian serta data statistic tentang banyaknya perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh pada masa pandemic COVID-19. Kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam praktik merumahkan pekerja/buruh mengakibatkan pekerja/buruh mengalami tidak dapat menuntut hak-haknya dan disisi lain pengusaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, berakhirnya kontrak kerja sebelum masanya, dan menghalangi hak pekerja/buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pada masa pandemic perlu dievaluasi, karena pengalaman masyarakat menjalani masa pandemic tidak menjadi perhatian dalam membuat kebijakan. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah perlunya suatu pemahaman subjektif tentang pekerja/buruh yang mengalami kebijakan dirumahkan, sebagai alternatif pada pemahaman umum dan bersifat top down.The economic crisis caused by COVID-19 has an impact on the policy of laying off workers/laborers. No less than 1.1 million workers/laborers were laid-off in line with the implementation of the lockdown policy. This housing policy is contrary to the Manpower Act, particularly ignoring the rights of workers/laborers. The purpose of this paper is to fill in the deficiencies of previous studies by examining carefully how the act of housing is contrary to the basic legal values governing manpower. The method used is qualitative which is based on mapping online news that is randomly selected based on news themes that meet the research focus criteria as well as statistical data about the number of companies laying off workers/laborers during the COVID-19 pandemic. Then it is classified systematically to prove there is a violation of law in the practice of laying off workers/laborers causing workers/laborers to experience being unable to claim their rights and on the other hand employers not carrying out their legal obligations, ending work contracts prematurely, and hindering workers/laborers' rights to express their aspirations. The results of the study show that policies during a pandemic need to be evaluated because the experience of the community during a pandemic is not a concern in making policies. An important conclusion from this study is the need for a subjective understanding of workers/laborers who have experienced the laid-off policy, as an alternative to general understanding and is top-down.
The Problems of Fulfilling the Rights of Victims of Obscene Crimes Agustanti, Rosalia Dika; Wahyuningsih, Yuliana Yuli; Lewoleba, Kayus Kayowuan
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1044

Abstract

Introduction: Perpetrators of obscene acts have carried out various criminal acts. Obscene acts are included in sexual violence that results in physical and psychological suffering.Purposes of the Research: This study aims to analyze the fulfillment of the rights of victims of obscene acts, whether it is appropriate or not. This is based on the phenomenon of indecent acts; the more extended the number of victims increases.Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a statute and case approach.Results of the Research: The results of the study indicate that the rights of victims of obscene acts have been regulated and guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Human Rights, the Law for the Protection of Witnesses and Victims and the Act on the Crime of Sexual Violence. However, the problem is in the fulfillment of these rights, even though constitutionally, the duties and obligations of fulfilling the rights of victims are borne by the State, which in this case is in the components of the Criminal Justice System, the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, The National Commission on Human Rights, the National Commission on Violence Against Women and the Witness and Victim Protection Agency. The importance of supervision and compliance with the application of rights in everyday life will determine how successful the State is in carrying out its obligations in fulfilling the requests of victims. So it is essential to cooperate between Ministries, Institutions, National Commissions, and law enforcement officials to realize the fulfillment of the rights of victims of criminal acts of obscenity. 
Guarantee Of Worker Rights During The Covid 19 Pandemic Agustanti, Rosalia Dika; Wahyuningsih, Yuliana Yuli; Satino, Satino
Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.145 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i0.7914

Abstract

This research discusses the rights of workers / laborers during the COVID-19 pandemic and what if the employers do not meet these rights. Problem which is more in-depth about the employment that emerged during this pandemic, namely the occurrence of massive layoffs. The research was conducted using the Normative Juridical method. By applying the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach, the results show that employers have not been able to fulfill workers / labor rights during the COVID-19 pandemic. There are companies that have not implemented the clean lifestyle and occupational health standards K3 protection such as masks, hand sanitizer and personal protective equipment. Prevention and handling policies are still not optimal, the principle of maintaining social distancing has not been implemented optimally, there are still many workers who are jostling for work when they come to work, not to mention during the trip to work in public transportation.  This situation makes them vulnerable to infection. However, they still have to go to work because of the risk of losing their income. Efforts that can be made if wages are not paid are to take the route or methods as regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. The basis of a dispute between a worker/ laborer and an entrepreneur is a dispute over rights.
PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI LAW STUDENT VILLAGE PROJECT (LSVP) Dirkareshza, Rianda; Suherman, Suherman; Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Agustanti, Rosalia Dika; Hulu, Samuel Arthur
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 4 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i4.15450

Abstract

ABSTRAKLaw Student Village Project (LSVP) merupakan proyek pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam proyek ini, pendampingan hukum diberikan kepada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Puraseda untuk mengatasi masalah hukum yang dihadapi khususnya terkait dengan legalitas usaha. Tujuan LSVP adalah meningkatkan pemahaman, pemberdayaan, dan pendampingan hukum bagi UMKM. Metode yang digunakan adalah Case Based Participatory Research (CBPR) dengan kolaborasi antara mahasiswa, dosen hukum, dan pemilik UMKM dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah hukum yang terjadi di wilayah Desa Puraseda. Hasil dari pendampingan ini meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Badan Hukum Perorangan, serta peningkatan pemahaman hukum UMKM mengenai regulasi bisnis, perlindungan merek dagang, perselisihan kontrak, dan hak kekayaan intelektual. Dalam kesimpulannya, LSVP berhasil memberikan menghasilkan sertifikat NIB, akta pendirian badan hukum perorangan danpendampingan hukum yang efektif serta memberdayakan UMKM dalam menjalankan bisnis secara legal. Kata kunci: pemberdayaan hukum; usaha mikro kecil menengah; kolaborasi. ABSTRACTLaw Student Village Project (LSVP) is a community service project carried out by law students and lecturers from the Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. In this project, legal assistance is provided to the owners of Usaha  Mikro Kecil Menengah (MSMEs) in Puraseda Village to overcome legal problems faced, especially related to business legality. The purpose of LSVP is to increase understanding, empowerment, and legal assistance for MSMEs. The method used is Case Based Participatory Research (CBPR) with collaboration between students, law lecturers, and MSME owners in identifying, analyzing, and solving legal problems that occur in the Puraseda Village area. The results of this assistance include registration of Business Identification Number (NIB) and Individual Legal Entity, as well as increasing MSME legal understanding regarding business regulations, trademark protection, contract disputes, and intellectual property rights. In conclusion, LSVP succeeded in producing NIB certificates, individual legal entity establishment deeds andeffective legal assistance as well as empowering MSMEs in conducting business legally. Keywords: legal counseling; intellectual property rights; complete systematic land registration.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Affan Adyuanas Agus Primawahyuda Agustiawan Agustiawan Agustiawan Agustiawan Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Aleydha Patriana Noer Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Andriyanto Adhi Nugroho Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Baehaqi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Chahya Kharin Herbawani Chahya Kharin Herbawani Danardono Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dimas Adityarahman Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Fitri, Asti Elysia Rahmatul Ghatfhan Hanif Handar Subhandi Bakhtiar Handar Subhandi Bakhtiar Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Jodhy Farrel Budiman Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Lintang Yudhantaka Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani MB Nani Ariani MB Nani Ariani Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Muhammad Daffa Ananta Muhammad Nouval Arofah Muhammad Rafi Riyadi Muhammad Zidan Asy Syakur Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nathaniella, Angelica Noerman, Chiquita Thefirsly Novyana, Hilda Nuri Hidayati Panjoi, Alfrianus Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti, Ismaya Rekha Fardilla Dwi Putri Rianda Dirkareshza Ridwan Ridwan Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Rissa Asmitha Wardoyo Riyanti, Febilla Dwinanda Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Satino Satino Satino Sereno Khalfan Barlean Shafira Fatahaya Shalma Azzahra Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Suherman, Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syafrina Lubis Syamsul Hadi Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tien Fitriyah, Mas Anienda Tri Aprilidya Agri Ulya Qoulan Karima Usman, Alifia Michelle Aisyah Vidia Ayu Wulandari Wardoyo, Rissa Asmitha Wirawan, Rio Yuliana Yuli Wahyuningsih Zahratu, Nazwa Salsabila