Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Prasada Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Diversity: Disease Preventive of Research Integrity Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI PENDAFTARAN MEREK UMKM Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Rianda Dirkareshza; Rosalia Dika Agustanti; Ahmad Yani
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 5 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i5.16683

Abstract

Abstrak: UMKM Rolisa Food merupakan salah satu UMKM di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. UMKM tersebut memiliki enam produk dalam bentuk kemasan. Keenam produk meliputi Kerupuk Mangga, Kopi Biji Mangga, Manisan Mangga, Jus Mangga, Kacang Daun Jeruk dan Krupuk Kulit Sapi. Namun permasalahannya bahwa UMKM Rolisa Food belum adanya perlindungan hukum atas merek terhadap nama UMKM dan produk tersebut. Karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Mitra dari kegitatan pengabdian ini adalah UMKM Rolisa Food dan UMKM yang berada di desa Jatisura Kabupaten Indramayu. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pelatihan terhadap mitra kegiatan mengenai pelatihan pemahaman terkait pendaftaran merek UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 18 peserta yang mengikuti, sebelumya dilakukan pretest terlebih dahulu mengukur sejauh mana mereka memahami Hak Merek. Hasil pre test tersebut ada di angka 27,7% dan setelah kegiatan selesai dilakukan melalui posttest dengan mengisi kuesioner menggunakan media google form dengan hasil posttest dengan hasil di angka 83,3%, terdapat selisih 55,6%, yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikannya edukasi oleh tim pengabdi.Abstract: UMKM Rolisa Food is one of the micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in the Jatisura village of Indramayu Regency. This MSME offers six products in various packaging forms. These six products include Mango Crackers, Mango Coffee Beans, Mango Preserves, Mango Juice, Orange Leaf Nuts, and Beef Skin Crackers. However, the issue lies in the fact that UMKM Rolisa Food lacks legal protection for its brand name and products. Without a brand, it becomes challenging for the community to explain to others the products they intend to consume. The partners in this community service initiative are UMKM Rolisa Food and other MSMEs located in Jatisura village, Indramayu Regency. The objective of this activity is to provide knowledge about the importance of legal protection for MSME products through trademark registration. The method used in this activity is training for the partners regarding understanding the process of trademark registration for MSMEs. The results of the activity indicate that out of 18 participants, a pre-test was conducted initially to measure their understanding of Trademark Rights. The pre-test results were at 27.7%. After the activity was completed, a post-test was conducted using a questionnaire through Google Forms, resulting in a post-test score of 83.3%. This shows an increase of 55.6% in knowledge, indicating that there was an improvement in understanding after receiving education from the service team.
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KEWASPADAAN TERKAIT FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Rosalia Dika Agustanti; Rianda Dirkareshza; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 4 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i4.8999

Abstract

Abstrak: Masalah pertama adalah pernah terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual dan korbannya adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya, banyak remaja yang setelah tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi tidak pernah merasa hati-hati dan bahkan terkesan menunjukkan perilaku penyimpangan (kenakalan remaja). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah peningkatan pemahaman dan kewaspadaan warga masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Metode pelaksanaan adalah Penyuluhan dengan tema No Excuse For Abuse: Lawan Pelecehan dan Kekerasan Pada Perempuan. Mitra kegiatan yakni warga, remaja karang taruna sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dari Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Penyuluhan. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan kewaspadaan mitra terutama terhadap fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan sebesar 47,77%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat semakin paham dan waspada akan modus tindak pidana kekerasan seksual sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual utamanya di lingkungan tempat tinggal mitra.Abstract: The first problem is that there have been cases of criminal acts of sexual violence and the victims are children under 18 (eighteen) years. Furthermore, many teenagers who after the crime of sexual violence occurred never felt careful and even seemed to show deviant behavior (juvenile delinquency). The main goal to be achieved is to increase the understanding and awareness of the community towards the crime of sexual violence. The method of implementation is counseling with the theme No Excuse For Abuse: Fighting Harassment and Violence Against Women. The activity partners are residents, youth youth organizations as many as 41 (forty one) people from Pondok Jaya Village, Cipayung District, Depok City. Monitoring and evaluation are carried out in the form of interviews with all extension participants. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in understanding and awareness of partners, especially against the phenomenon of sexual violence against women by 47.77%. By carrying out this activity, it can provide great benefits, especially the attention given to victims of sexual violence. In addition, the community is increasingly understanding and aware of the modus operandi of sexual violence so that it can prevent the occurrence of sexual violence, especially in the partner's neighborhood. 
Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan Herdino Fajar Gemilang; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.3.8029.422-431

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang plea bargaining sebagai sarana penyelesaian kasus pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya pemahaman yang kuat tentang sistem plea bargaining dalam kaitannya dengan upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Artikel ini memberikan solusi permasalahan hukum atas permasalahan penumpukan perkara pidana di Indonesia, yaitu melalui penerapan sistem plea bargaining dalam reformasi sistem peradilan bagi pelaku tindak pidana. Meskipun berbagai negara memiliki sistem hukum yang beragam, dalam praktiknya, plea bargaining memungkinkan penyelesaian kasus yang efektif. Praktik plea bargaining berasal dari Amerika Serikat (AS), dan sejak saat itu telah diterapkan oleh banyak negara lain. Adanya konsep plea bargaining system tidak hanya sebagai langkah pencegahan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, tetapi juga merupakan jawaban atas permasalahan permasalahan semakin masifnya peningkatan jumlah perbuatan yang dapat dilakukan dan dikriminalisasi dalam sejumlah undang-undang yang disahkan baik oleh Pemerintah maupun DPR. Dengan kata lain, hadirnya konsep plea bargaining system merupakan langkah pencegahan penumpukan perkara di pengadilan. Berbagai faktor yang berbeda, termasuk faktor filosofis, hukum, dan sejarah, dapat digunakan untuk menggambarkan mengapa sistem peradilan pidana Indonesia harus membangun sistem tawar menawar secepat mungkin. Gaya penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah konseptual. Pendekatan ini menekankan pada paradigma historis dan doktrinal yang berkaitan dengan sistem tawar-menawar pembelaan. Penulis menarik kesimpulan dan mengusulkan agar sistem peradilan pidana Indonesia saat ini harus direformasi untuk memasukkan komponen tawar-menawar pembelaan. Hal ini akan memungkinkan terciptanya sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF MORALITAS Rosalia Dika Agustanti
RechtIdee Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v13i1.3775

Abstract

Darurat tindak pidana perkosaan menjadi perhatian bahwa harus dicari penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan. Terjadinya tindak pidana perkosaan di tengah masyarakat mengidentifikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuhan dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, maka bagaimana bentuk pertanggungjawaban  pidana pelaku tindak pidana perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Supaya orang bermoral baik, suatu perbuatan manusia harus sesuai dengan norma moralitas dalam tiga hal yaitu menurut hakikatnya, motifnya dan keadaannya. Ketidaksesuaian terhadap salah satu dari ketiganya menyebabkan perbuatan moral salah. Hal ini menjadi penyebab tindak pidana perkosaan di masyarakat semakin sering tejadi. Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkosaan, supaya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP. Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana perkosaan, dan Hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa. Dari sekian banyak penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, kesemuanya terjadi karena lingkungan seseorang tinggal, beradaptasi bahkan berkembang. Perkembangan seseorang menunjukkan kualitas atas dirinya, hal yang sangat mempengaruhi ialah moralitas seseorang.
Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Amanda Putri Kurniawan
Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.10.2.2023.93-101

Abstract

Corruption has become a rampant habit within society. Corruption is a manifestation of greed in people, which they will never feel enough of the wealth they already have. One form of criminal act other than corruption that is common in Indonesian society is the Money Laundering Crime. In this journal, we examine the legal liability and principle of returning state financial losses and the application of asset forfeiture in efforts to return state finances. Under the money laundering law, judges are given the authority to be able to confiscate and expropriate the property of defendants who commit crimes of corruption and money laundering even before the fall of the judge's ruling in court. The recovery of state assets is a concept that is equal with the concept of restorative justice. The deprivation of assets in the recovery of state financial losses is quite important to quell crime with economic motives. This is because so complex are the acts of economic-motivated lending that they are often difficult and complicated for law enforcement to handle.
PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG PENTINGNYA PEMENUHAN AKSESIBILITAS UNTUK PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN KESAMAAN KESEMPATAN Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Sulastri Sulastri
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 7, No 5 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v7i5.17105

Abstract

Abstrak: Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan data pada Survei Penduduk Antar Sensus 2015, sekitar 21,84 juta warga negara Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan serta pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Metode pelaksanaan kegiatan dengan Sosialisasi. Mitra Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, Bambu Apus, Kota Jakarta Timur berjumlah 10 (sepuluh) orang. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket dengan soal berjumlah 3 (tiga) butir. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pengetahuan mitra mengenai aksesibilitas dan jenisnya sebesar 60%, mengenai hak-hak dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebesar 40%, dan mengenai tanggung jawab Negara dan peran masyarakat sebesar 10%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas.Abstract: Most persons with disabilities in Indonesia live in vulnerable, underdeveloped and/or poor conditions due to limitations, barriers, difficulties and accommodation or exclusion of the rights of persons with disabilities. Based on data from the 2015 Inter-Census Population Survey, approximately 21.84 million Indonesian citizens are persons with disabilities. The main goal to be achieved in this activity is to increase knowledge about the importance of fulfilling accessibility for persons with disabilities in order to realize equal opportunities and fulfill the accessibility of persons with disabilities in various fields of life. Partners of the Social Rehabilitation Center for People with Deaf Sensory Disabilities (BRSPDSRW) Melati, whose address is at Jl. Gebang Sari Number 38, Bambu Apus, City of East Jakarta totaling 10 (ten) people. Monitoring and evaluation is carried out in the form of a questionnaire with 3 (three) items. The results showed that from all the material presented by the team there was an increase in partners' knowledge about accessibility and its types by 60%, about the rights and fulfillment of the rights of persons with disabilities by 40%, and about State responsibilities and the role of society by 10%. Carrying out this activity can provide great benefits, especially the attention given by the government to persons with disabilities in fulfilling accessibility.
Pendampingan Hukum Terhadap Tenaga Satuan Pengamanan Dalam Perkara Wanprestasi Heru Suyanto; Heru Sugiyono; Rosalia Dika Agustanti
KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): Maret
Publisher : Yayasan Kajian Riset Dan Pengembangan Radisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55266/jurnalkalandra.v2i2.250

Abstract

Pendampingan terhadap Tenaga Satuan Pengamanan dimulai dengan kegiatan pendidikan sertifikasi Gada Pratama yang diadakan oleh PT. Pratama Siaga Mandiri pada Januari 2019. Peserta yang merupakan Satpam dari salah satu Universitas di Jakarta diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,00-, yang dapat diangsur selama 10 bulan sebesar Rp.500.000,00- per bulan. Jika ada peserta yang terlambat membayar angsuran, ATM mereka akan ditahan dan gaji bulan tersebut akan dipotong untuk menutup tunggakan. Setelah menyelesaikan pendidikan sertifikasi Gada Pratama, peserta yang lulus dijanjikan akan menerima asli ijazah Sertifikasi Gada Pratama dan Karta Tanda Anggota (KTA) yang disahkan oleh Kapolda METRO JAYA. Pada Januari 2020, semua peserta telah melunasi biaya pelatihan, termasuk biaya ijazah sebesar Rp.5.000.000,00-. Namun, hingga saat ini, PT. Pratama Siaga Mandiri belum menyerahkan asli ijazah sertifikasi kepada peserta yang telah lulus. Meskipun sudah ada upaya mediasi, belum tercapai kesepakatan damai. Tim Pengabdi akan memberikan pendampingan hukum kepada peserta Satpam untuk mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Pratama Siaga Mandiri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelum proses pendampingan di pengadilan dimulai, Tim Pengabdi memberikan materi tentang Satuan Pengamanan, Tugas dan Kewajiban, Sengketa Perdata, Wanprestasi, Bantuan Hukum, dan Proses Peradilan Perdata kepada peserta. Tim Pengabdi bertekad memberikan bantuan hukum yang diperlukan agar hak-hak peserta Satpam terpenuhi dan masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Dalam upaya ini, kerjasama antara Tim Pengabdi, peserta Satpam, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat
Sosialisasi Dan Pendampingan Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Petani Gula Aren Dengan Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Rosalia Dika Agustanti; MB Nani Ariani; Rio Wirawan
KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 5 (2023): September
Publisher : Yayasan Kajian Riset Dan Pengembangan Radisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55266/jurnalkalandra.v2i5.333

Abstract

Rendahnya nilai jual dan sulitnya akses informasi bagi petani gula aren menyebabkan mereka sulit untuk memasarkan hasil produk kepada Masyarakat luas. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada Masyarakat ini bertuuan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan perekonomian para petani gula aren. Kegiatan ini menggunakan metode survei dan dialog yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dengan mencari keterangan-keterangan secara faktual terhadap suatu kelompok. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya sosialisasi dan pendampingan terkait pendaftaran Badan Usaha Milik Desa ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi petani gula aren dalam proses memasarkan hasil produksinya dalam upaya peningkatan perekonomian Desa Puraseda.
Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK Mohammad Zulfahmi; Rosalia Dika Agustanti
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 1 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i1.976

Abstract

This article examines the negative impact of the implementation of the revision of Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. The main focus is on a substantive comparison between the revised KPK Law and previous laws, highlighting significant changes in the KPK's leadership selection mechanism, authority and independence. This research also analyzes the impact of these revisions on the performance and performance of the Corruption Eradication Commission, including changes in organizational structure, transfer of authority, and the impact on handling corruption cases. This evaluation provides critical insight into these legal changes, with the hope of providing a better understanding of the challenges faced by the Corruption Eradication Commission in carrying out its crucial mission of eradicating corruption. These results can aim to identify errors in the formation of the revision of the Corruption Eradication Commission Law which was initiated in 2019 using a regulatory approach to the formation of legislation. This article was written normatively, namely a research method that focuses on the analysis of legal documents or literature as the main source. This method does not involve collecting primary data, but instead focuses on the study and interpretation of legal texts or related literature. These results are then closed with suggestions and recommendations given so that the revision of the Corruption Eradication Committee Law that has been attempted does not become an arbitrary legal instrument but remains a good implementation so as to create a climate of good governance for the legal atmosphere in Indonesia.
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA Dirkareshza, Rianda; Sadiawati, Diani; Novyana, Hilda; Sakti, Muthia; Agustanti, Rosalia Dika; Permatasari, Elizabet Devi; Hulu, Samuel Arthur; Falevi, Yunizar; Akhdan, Fariz Ridhanus; Marasabessy, Masita; Amanda, Nur Septiana
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 3 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i3.15680

Abstract

Abstrak: Adanya stigma negatif dan sulitnya akses informasi bagi penyandang disabilitas menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan ataupun membuat usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi agi penyandang disabilitas yang kurang mendapatkan informasi terkait pendaftaran perseroan perorangan sehingga mereka cinderung kesulitan untuk memperoleh izin atas usaha yang mereka miliki adanya pengabdian ini tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi dengan adanya izin yang jelas terkait usaha mereka sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lancar. yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi . Pada kegiatan ini, menggunakan metode survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara factual dari suatu kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan dan pelatihan terkait pendaftaran perseroan perorangan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Kegiatan pendaftaran perseroan perorangan ini menghasilkan 3 (tiga) buah Sertifikat Nomor Induk Berusaha dan 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan.Abstract: The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions for people with disabilities who lack information related to individual company registration so that they have difficulty obtaining permits for their businesses the existence of this service can certainly improve their living standards, especially in the economic aspect with a clear permit related to their business so that they can run their business smoothly. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then followed by the analysis of assistance for individual company registration for persons with disabilities as many as 13 people. The results of community service show that assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment. The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions that can improve their standard of living, especially in the economic aspect. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then proceed with the analysis of the assistance of individual company registration for persons with disabilities. The results of community service show that the assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Adityarahman, Dimas Adyuanas, Affan Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Ananta, Muhammad Daffa Andriyanto Adhi Nugroho Angelica Nathaniella Ariani, MB Nani Arofah, Muhammad Nouval Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Shalma Baehaqi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Bernadin Dwi M Budiman, Jodhy Farrel Danardono, Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Fitri, Asti Elysia Rahmatul Ghatfhan Hanif Handar Subhandi Bakhtiar Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Kurniawati A, Rindiani Lintang Yudhantaka Lubis, Syafrina Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani MB Nani Ariani Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Muhammad Rafi Riyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nazwa Salsabila Zahratu Noer, Aleydha Patriana Noerman, Chiquita Thefirsly Novyana, Hilda Nuri Hidayati Panjoi, Alfrianus Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti, Ismaya Rianda Dirkareshza Ridwan, Ridwan Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Riyanti, Febilla Dwinanda Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Satino Satino Satino Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Slamet Tri Wahyudi Suherman, Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syakur, Muhammad Zidan Asy Syamsul Hadi Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tien Fitriyah, Mas Anienda Tri Aprilidya Agri Ulya Qoulan Karima Usman, Alifia Michelle Aisyah Wardoyo, Rissa Asmitha Wirawan, Rio Wulandari, Vidia Ayu Yuliana Yuli Wahyuningsih