Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Prasada Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Law Enforcement Against Human Trafficking In The Rentaru Kareshi Phenomenon Dirkareshza, Nada Prima; Agustanti, Rosalia Dika
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 3 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i3.9445

Abstract

Rentaru Kareshi is a term that refers to a "rental girlfriend" in Japan. This phenomenon has become a serious concern in recent years, due to its vulnerability to human trafficking, especially in cases of sexual exploitation. In addition, the buying and selling of rental services is carried out through intermediaries, namely platforms on social media that recruit these talents. This raises the question of whether this is a form of human trafficking. The aim of this research is to find out how the Ius Constitutum relates to the Rentaru Kareshi phenomenon in Indonesia and how law enforcement handles the occurrence of criminal acts in the Rentaru Kareshi Phenomenon. The method used is the Normative Juridical research method, with a problem approach, Legislative approach, Conceptual Approach, and comparative approach and the data collection technique used by the author is the literature study method. Even though the Ius Constitutum Indonesia has supported it, legal enforcement regarding this boyfriend rental service is still not visible because the phenomenon of boyfriend rental services can be said to be a new phenomenon causing a lack of understanding of law enforcement resulting in the absence of law enforcement actions.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA Kurniawati A, Rindiani; Mulyadi, Mulyadi; Agustanti, Rosalia Dika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.3414

Abstract

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Peraturan hukum terhadap penyebaran konten asusila terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ). Penelitian memiliki tujuan untuk memahami peraturan pembuktian dan problematika pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yakni yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan yakni hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan yakni Statute Approach (Perundang-undangan) dan Conceprual Approach (Konseptual). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembuktian terhadap penyebaran konten asusila tidak hanya menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 184 (KUHAP) selain itu juga menggunakan alat bukti yang diatur pada Pasal 5 (UU ITE). Pembuktian secara elektronik belum adanya kejelasan dalam penafsiran kepastian dari alat bukti elektronik yang didapatkan oleh aparat hukum secara otentik.
Edukasi Sadar Hukum Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Kepada Siswa SMA Negeri 66 Jakarta Rosalia Dika Agustanti; Slamet Tri Wahyudi; Supardi Supardi; Kayus Kayowuan Lewoleba; Mulyadi Mulyadi; Asari Suci Maharani; Al Fath
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia Vol. 2 No. 9 (2023)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN MANDIRA CENDIKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Edukasi sadar hukum penggunaan media sosial di kalangan pelajar adalah sebuah inisiatif yang tak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan media sosial di kalangan pelajar, muncul berbagai risiko hukum yang sering kali diabaikan. Dalam melaksanakan program ini penyusun membagi tahapan pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu pelaksanaan pre-test, pemaparan materi mengenai penggunaan sosial media, pelaksanaan post-test, sesi tanya jawab, dan diakhiri sesi dokumentasi. Hasil dari pre-test dan post-test peserta didik menunjukan adanya perubahan yang baik ditunjukan dengan nilai persentase yang meningkat pada hasil post-test.
PENINGKATAN PEREKONOMIAN PETANI GULA AREN MELALUI PENDAFTARAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Rosalia Dika Agustanti; MB Nani Ariani; Rio Wirawan
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 8, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v8i2.21984

Abstract

Abstrak: Permasalahan pada mitra adalah harga gula aren yang murah, menjual ke pengepul, belum adanya strategi pemasaran yang diterapkan dalam bisnis aren, belum dimilikinya Hak atas Merek sehingga tidak ada ciri khas pada produk Aren yang dihasilkan serta Petani Gula Aren membutuhkan wadah untuk memasarkan produknya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat khususnya pada Desa Puraseda untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa melalui Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa, dan hal ini dapat dimulai dari bagaimana Petani Gula Aren dalam mengolah gula semut yang baik serta bagaimana cara untuk menjual produk gula tersebut dengan harga yang kompetitif. Metode yang digunakan dengan sosialisasi dan pendampingan, untuk sosialisasi telah terlaksana dan sampai saat ini pendampingan pendaftaran BUMDesa masih dalam tahap pelaksanaan oleh tim. Mitra khususnya adalah Desa Puraseda yang dalam hal ini terdapat Perangkat Desa serta Petani Gula Aren yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket dengan 2 (dua) pertanyaan, untuk itu terdapat peningkatan pengetahuan mengenai alur pendaftaran BUMDesa yang terintegrasi website bumdesa.kemendesa.go.id sebesar 48%.Abstract: The problems with partners are the cheap price of palm sugar, selling to collectors, there is no marketing strategy implemented in the palm business, they don't have brand rights so there is no distinctive characteristic of the palm sugar products they produce and palm sugar farmers need a platform to market their products. The aim of this activity is to empower the community, especially in Puraseda Village, to be able to improve the village economy, increase community efforts in managing the village's economic potential through the Registration of Village-Owned Enterprises, and this can start from how Palm Sugar Farmers process good palm sugar and how to sell these sugar products at competitive prices. The method used is socialization and mentoring, for socialization has been carried out and currently assistance for BUMDesa registration is still in the implementation stage by the team. The special partner is Puraseda Village, which in this case includes Village Officials and Palm Sugar Farmers totaling 25 (twenty five) people. Monitoring and Evaluation was carried out in the form of a questionnaire with 2 (two) questions, for this reason there was an increase in knowledge regarding the BUMDesa registration flow integrated with the bumdesa.kemendesa.go.id website by 48%.
Criteria For Limiting Perpetrators And Victims In Pornography Crime Danardono, Danardono; Agustanti, Rosalia Dika
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22694

Abstract

The development of information and communication technology has had a positive impact on people's lives, but over time the forms of criminal acts have become increasingly diverse, from traditional to modern, one of which is the Crime of Pornography. The problem is how the factors influence the crime of pornography and what are the criteria for perpetrators and victims in the crime of pornography. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The result is that there are criteria for limiting perpetrators and victims in the crime of pornography, which can be said to be a perpetrator if everyone has been proven to produce, make, reproduce, duplicate, distribute, broadcast, import, export, offer, trade, rent and distribute pornography as regulated in the Pornography Law. Furthermore, it can be said to be a victim if someone becomes the object of a crime of Pornography, in addition, the victim is a person who experiences physical, mental, and/or economic suffering caused by a crime. A victim can also be said to be a perpetrator if he gives consent to the occurrence of a crime of pornography related to him. Therefore, there needs to be an update, especially in the Pornography Law which regulates the criteria for limiting perpetrators and victims, such as a victim can become a perpetrator if he/she agrees to commit a pornographic crime in addition to the perpetrator committing the crime as in Article 4 paragraph (1) of the Pornography Law. Thus, there needs to be a change in the Pornography Law to emphasize the role and limitations of perpetrators and victims so that this can provide legal certainty and benefits to perpetrators and victims of pornographic crimes
PENINGKATAN KEAHLIAN WARGA MASYARAKAT TENTANG PENGOLAHAN LIMBAH JADI RUPIAH Agustanti, Rosalia Dika; Waluyo, Bambang; Dirkareshza, Rianda; Hulu, Samuel Arthur; Azami, Muhamad Rafi
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 4 (2022): October
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i4.10398

Abstract

Abstrak: Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Masih banyak sampah yang dikelola dengan tidak memperhatikan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup. Oleh karena itu tim menyelenggarakan sebuah penyuluhan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan cara menjaga lingkungan dimulai dari setiap individu. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan kali ini adalah perpaduan antara pendidikan masyarakat dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah rata-rata 36,66% telah mengerti apa itu lingkungan hidup, bagaimana pencemaran lingkungan hidup bisa terjadi, dan dampak dari pencemaran lingkungan hidup serta masyarakat juga mengetahui cara mencegah pencemaran lingkungan dengan mengikuti program pelestarian lingkungan yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi tote bag.Abstract:  The problem of waste that occurs in Indonesia is getting worse day by day. There is still a lot of waste managed without paying attention to the 3R principle (Reduce, Reuse, Recycle), which causes environmental pollution. Therefore, the team organized outreach to educate the public on how important it is to protect the environment and how to protect the environment, starting with each individual. The method used in implementing this extension is a combination of community education and training. The results of this activity are an average of 36.66% have understood the environment, how environmental pollution can occur, and the impact of environmental pollution. The community also knows how to prevent environmental pollution by participating in environmental conservation programs, namely recycling plastic waste be a tote bag.
Merumahkan Sementara Pekerja di Masa Pandemi Covid-19: Abaikan Hak-Hak Pekerja Ramadhani, Dwi Aryanti; Sugiyono, Heru; Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1061

Abstract

Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 telah berimbas pada kebijakan merumahkan para pekerja/buruh. Tidak kurang dari 1,1 juta pekerja/buruh dirumahkan sejalan dengan pemberlakuan kebijakan lockdown. Kebijakan merumahkan ini bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, khususnya mengabaikan hak-hak pekerja/buruh. Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan mengkaji secara seksama bagaimana tindakan merumahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum yang mengatur ketenagakerjaan. Metode yang digunakan bersifat kualitatif yang didasarkan pada pemetaan berita-berita online yang dipilih secara random berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria focus penelitian serta data statistic tentang banyaknya perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh pada masa pandemic COVID-19. Kemudian diklasifikasikan secara sistematis untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum dalam praktik merumahkan pekerja/buruh mengakibatkan pekerja/buruh mengalami tidak dapat menuntut hak-haknya dan disisi lain pengusaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, berakhirnya kontrak kerja sebelum masanya, dan menghalangi hak pekerja/buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pada masa pandemic perlu dievaluasi, karena pengalaman masyarakat menjalani masa pandemic tidak menjadi perhatian dalam membuat kebijakan. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah perlunya suatu pemahaman subjektif tentang pekerja/buruh yang mengalami kebijakan dirumahkan, sebagai alternatif pada pemahaman umum dan bersifat top down.The economic crisis caused by COVID-19 has an impact on the policy of laying off workers/laborers. No less than 1.1 million workers/laborers were laid-off in line with the implementation of the lockdown policy. This housing policy is contrary to the Manpower Act, particularly ignoring the rights of workers/laborers. The purpose of this paper is to fill in the deficiencies of previous studies by examining carefully how the act of housing is contrary to the basic legal values governing manpower. The method used is qualitative which is based on mapping online news that is randomly selected based on news themes that meet the research focus criteria as well as statistical data about the number of companies laying off workers/laborers during the COVID-19 pandemic. Then it is classified systematically to prove there is a violation of law in the practice of laying off workers/laborers causing workers/laborers to experience being unable to claim their rights and on the other hand employers not carrying out their legal obligations, ending work contracts prematurely, and hindering workers/laborers' rights to express their aspirations. The results of the study show that policies during a pandemic need to be evaluated because the experience of the community during a pandemic is not a concern in making policies. An important conclusion from this study is the need for a subjective understanding of workers/laborers who have experienced the laid-off policy, as an alternative to general understanding and is top-down.
The Problems of Fulfilling the Rights of Victims of Obscene Crimes Agustanti, Rosalia Dika; Wahyuningsih, Yuliana Yuli; Lewoleba, Kayus Kayowuan
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1044

Abstract

Introduction: Perpetrators of obscene acts have carried out various criminal acts. Obscene acts are included in sexual violence that results in physical and psychological suffering.Purposes of the Research: This study aims to analyze the fulfillment of the rights of victims of obscene acts, whether it is appropriate or not. This is based on the phenomenon of indecent acts; the more extended the number of victims increases.Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with a statute and case approach.Results of the Research: The results of the study indicate that the rights of victims of obscene acts have been regulated and guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on Human Rights, the Law for the Protection of Witnesses and Victims and the Act on the Crime of Sexual Violence. However, the problem is in the fulfillment of these rights, even though constitutionally, the duties and obligations of fulfilling the rights of victims are borne by the State, which in this case is in the components of the Criminal Justice System, the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, The National Commission on Human Rights, the National Commission on Violence Against Women and the Witness and Victim Protection Agency. The importance of supervision and compliance with the application of rights in everyday life will determine how successful the State is in carrying out its obligations in fulfilling the requests of victims. So it is essential to cooperate between Ministries, Institutions, National Commissions, and law enforcement officials to realize the fulfillment of the rights of victims of criminal acts of obscenity. 
The Application of the Restraining Order Mechanism to Domestic Violence Crimes Noer, Aleydha Patriana; Agustanti, Rosalia Dika
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9416

Abstract

This article aims to analyze the legal protection for victims of domestic violence through the Restraining Order mechanism. In addition, this article also aims to provide recommendations for legal improvements so that the use of the Restraining Order mechanism can be more effective. In Indonesia, the mechanism of Restraining Order has not been regulated in detail in the law. Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence has mentioned the existence of a protection order against victims that can be given by the police or the court, but this protection order is not well implemented. Therefore, the urgency of this article is to provide definitive protection to victims of domestic violence through the mechanism of Detention Orders. This article is a normative legal research. The novelty of this article is about analyzing the use of Restraining Order punishment in Common Law countries, as well as providing suggestions regarding the clarity of Restraining Order Implementation in Indonesia. The results of this study indicate that the Restraining Order mechanism used by Common Law countries is more effective in providing protection to victims of domestic violence because basically the legal protection of victims of domestic violence in Indonesia only relies on Law Number 23 Year 2004 which the contents of the Law are still not fully effective in protecting victims of domestic violence.
Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Kepada Pelaku Usaha Waluyo, Bambang; Agustanti, Rosalia Dika; Herbawani, Chahya Kharin
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): November 2025 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v5i6.926

Abstract

Permasalahan mitra merujuk pada minimnya legalitas usaha, salah satunya adalah Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Tujuan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan. Salah satu poin penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan pemenuhan legalitas oleh Pelaku UMKM industri rumah tangga dalam bentuk SPP-IRT. Metode yang digunakan adalah Community Development dengan melakukan upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hasilnya, pelaku usaha berhasil untuk di dampingi dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan SPP-IRT. SPP-IRT menjadi ukuran bahwa pelaku usaha khususnya Industri Rumah Tangga telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Adityarahman, Dimas Adyuanas, Affan Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Ananta, Muhammad Daffa Andriyanto Adhi Nugroho Arofah, Muhammad Nouval Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Azzahra, Shalma Baehaqi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Bernadin Dwi M Budiman, Jodhy Farrel Danardono, Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Ghatfhan Hanif Handar Subhandi Bakhtiar Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Kurniawati A, Rindiani Lintang Yudhantaka Lubis, Syafrina Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani Mas Anienda Tien Fitriyah MB Nani Ariani Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nani Ariani Noer, Aleydha Patriana Noerman, Chiquita Thefirsly Novyana, Hilda Nuri Hidayati Panjoi, Alfrianus Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Rianda Dirkareshza Ridwan, Ridwan Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rio Wirawan Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Satino Satino Satino Shafira Fatahaya Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Slamet Tri Wahyudi Suherman, Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syakur, Muhammad Zidan Asy Syamsul Hadi Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tri Aprilidya Agri Usman, Alifia Michelle Aisyah Wardoyo, Rissa Asmitha Wulandari, Vidia Ayu Yuliana Yuli Wahyuningsih