Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Prasada Pagaruyuang Law Journal Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Diversity: Disease Preventive of Research Integrity Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK RUMAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PADA DESA PURASEDA Pratiwi, Dian Khoreanita; Agustanti, Rosalia Dika; Dirkareshza, Rianda; Suyanto, Heru; Desmawati, Desmawati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 4 (2023): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i4.19490

Abstract

ABSTRAKTidak adanya sertifikasi halal pada produk rumahan hasil olahan masyarakat Desa Puraseda membuat daya tarik dan minat beli produk menjadi rendah. Sertifikat halal berperan penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi guna peningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puraseda yang salah satunya adalah peningkatan daya saing produk dengan didapatkannya Sertifikasi Halal. Kegiatan ini menggunakan metode Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran sertifikat halal ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Puraseda untuk meningkatkan perekonomian desa serta memberikan jaminan dan kenyamanan bagi konsumen. Kata kunci: produk rumahan; sertifikat halal; UMKM. ABSTRACTThe absence of halal certification for home-made food products from the people of Puraseda Village makes the attractiveness and interest in purchasing products low. Halal certificates play an important role because the majority of Indonesian people are Muslim. To overcome this problem, this activity aims to provide solutions to improve the economy of the Puraseda Village community, one of which is increasing the competitiveness of products by obtaining Halal Certification. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The results of community service show that the training and assistance related to halal certificate registration provides knowledge and skills to provide legal certainty for the people of Puraseda Village to improve the village economy and provide guarantees and comfort for consumers. Keywords: home products; halal certificate; MSMEs.
Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Perlindungan Hukum Terhadap Produk Suku Cadang (Sparepart) Motor: Studi Kasus di Pasar Kebun Jeruk, Kelurahan Maphar, Jakarta Barat Panjoi, Alfrianus; Agustanti, Rosalia Dika
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 1 (2025): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i1.1952

Abstract

Penelitian berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Perlindungan Hukum terhadap Produk Suku Cadang (Sparepart) Motor: Studi Kasus di Pasar Kebun Jeruk, Jakarta Barat” ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek suku cadang di tingkat pedagang kecil serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Masalah ini penting karena masih maraknya peredaran produk tiruan di pasar tradisional yang merugikan produsen asli dan konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan menggabungkan kajian normatif terhadap UU No. 20 Tahun 2016 dan data lapangan melalui observasi serta wawancara. Data primer diperoleh dari 40 responden (pedagang, aparat penegak hukum, dan pihak terkait), sedangkan data sekunder dari peraturan, literatur, dan jurnal. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi UU tersebut belum efektif. Sebanyak 72,5% pedagang tidak memahami isi undang-undang, 65% tidak mengetahui sanksi hukum, dan 60% masih menjual produk tiruan. Hanya 15% yang pernah mengikuti sosialisasi, dan 17,5% pernah diperiksa aparat, menandakan lemahnya pengawasan. Namun, 70% pedagang bersedia berhenti menjual produk tiruan bila diberi pembinaan dan akses distribusi resmi. Tingkat efektivitas pelaksanaan UU hanya sekitar 34% (kategori rendah). Faktor utama penghambat adalah kurangnya edukasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan tekanan ekonomi. Penelitian menegaskan perlunya pendekatan persuasif dan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, serta pelaku usaha agar perlindungan merek berjalan optimal dan partisipatif.
Peningkatan perekonomian pelaku usaha melalui pendaftaran perseroan perorangan dalam mendukung sustainable development goals Agustanti, Rosalia Dika; Waluyo, Bambang; Ariani, Nani; Wirawan, Rio
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 2 (2024): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i2.22580

Abstract

Abstrak Tidak adanya legalitas dalam menjalankan usaha dapat menimbulkan permasalahan. Legalitas dibutuhkan untuk menjamin bahwa seorang Pelaku Usaha menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab dan telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi UMKM. Untuk mengatasi masalah ini, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi yang dapat meningkatkan aspek legalitas Pelaku Usaha. Kegiatan ini menggunakan metode  Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dari survei mitra, identifikasi permasalahan mitra, dan dilanjutkan dengan tahap pendampingan mitra. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan terkait pendaftaran Perseroan Perorangan ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha untuk meningkatkan perekonomian dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya Perseroan Perorangan diharapkan mampu untuk mendorong UMKM menjadi usaha yang berdaya saing global karena dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk dapat semakin maju dan berkembang secara Nasional maupun Internasional. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pelaku Usaha telah terdaftar sebagai Perseroan Perorangan sebagaimana terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Beberapa kelebihan perseroan perorangan yaitu dapat bersaing dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, cocok untuk usaha mikro dan kecil, yang masih pemula serta mau mengembangkan usaha sendiri. Selanjutnya, pelaku usaha bertindak sebagai direktur, terakhir bahwa status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online. Kata kunci: legalitas usaha; pelaku usaha; perseroan perorangan; UMKM. Abstract The absence of legality in running a business can cause problems. Legality is needed to guarantee that a Business Actor carries out his business with full responsibility and has been registered with the Ministry in charge of MSMEs. To overcome this problem, this Community Service activity aims to provide solutions that can improve the legality aspects of Business Actors. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The stages of activities carried out start from partner surveys, identification of partner problems, and continue with the partner mentoring stage. The results of community service show that the assistance related to the registration of Individual Companies provides knowledge and skills to provide legal certainty for Business Actors to improve the economy by collaborating with other interested parties. With the existence of Individual Companies, it is hoped that it will be able to encourage MSMEs to become globally competitive businesses because it can increase the self-confidence of business actors to be able to progress and develop nationally and internationally. By carrying out this community service activity, the Business Actor has been registered as an Individual Company as registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Some of the advantages of individual companies are that they can compete with Limited Liability Companies in general, are suitable for micro and small businesses, which are still beginners and want to develop their own business. Next, the business actor acts as a director, finally the legal entity status is obtained after registering the statement of establishment online. Keywords: business legality; business actors; individual companies; MSMEs.
Family conflict and digital risk as determinants of adolescent violence victimization: A cross-sectional study in Depok, Indonesia Herbawani, Chahya Kharin; Karima, Ulya Qoulan; Agustanti, Rosalia Dika; Ramadhanti, Ismaya; Fitri, Asti Elysia Rahmatul; Riyanti, Febilla Dwinanda
Diversity: Disease Preventive of Research Integrity Volume 6, Issue 2, February 2026
Publisher : Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/diversity.v6i2.61845

Abstract

Adolescence is increasingly recognized as a period of heightened vulnerability to violence victimization due to rapid bio-psychosocial transitions; however, evidence from Indonesian urban settings remains limited in disentangling family and digital determinants. This study aimed to identify factors associated with adolescent violence in Depok City. A cross-sectional survey was conducted from July to September 2025 among adolescents aged <24 years using self-administered questionnaires distributed via social media with accidental sampling, with 84.2% of respondents female. Associations were examined using Chi-square tests and multivariate logistic regression to control for confounders. The prevalence of adolescent violence was 60.8%, with verbal violence (68.8%) and online violence (47.9%) as the most commonly reported types; perpetrators were most frequently strangers (49.0%) and peers (46.9%). High family conflict was strongly associated with violence victimization (AOR = 8.41; 95% CI: 3.74–18.90; p < 0.001), while high negative social media exposure also increased the odds (AOR = 3.41; 95% CI: 1.53–7.61; p = 0.003), and parenting style functioned as a confounding factor. These findings highlight the need for family-centered prevention emphasizing counseling, positive parenting, and structured parent–adolescent communication, alongside digital literacy to reduce online harm. Integrating islamic values, such as rahmah (compassion), sabr (self-restraint), and islah (reconciliation), may strengthen non-violent communication and emotional support within families and community or faith-based youth programs, thereby contributing to adolescent psychosocial well-being and violence prevention as a public health priority.
Legal Resolution of Same-Sex Relationships in Indonesia Muhammad Rafi Riyadi; Rosalia Dika Agustanti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 11, No 1 (2026): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v11i1.27791

Abstract

This research is motivated by the social fact that same-sex relationships in Indonesia remain a sensitive issue, giving rise to tensions between moral values, religious views, and the national legal framework. Although consensual same-sex relationships between adults are not criminalized in the Criminal Code, there are regulatory ambiguities, the potential for indirect criminalization through moral norms, and the existence of several regional regulations that restrict the freedom of movement of LGBT groups. This research aims to analyze the applicable legal regulations regarding same-sex relationships and formulate a relevant legal settlement model in the Indonesian context. The issues include how the law regulates same-sex relationships in Indonesia and how the legal settlements are handled. The research uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach utilizing secondary data. The results show that national legal regulations are still not uniform and tend to be influenced by majority moral norms, thus creating uncertainty in the protection of individual rights. Furthermore, the proposed legal settlement emphasizes the importance of regulatory harmonization, a non-discriminatory approach, and the protection of human rights as the basis for a more just settlement. This research emphasizes the need for clearer and more inclusive legal reforms to address Indonesia's evolving social dynamics.
UPAYA PENINGKATAN PROGRAM GERAKAN ANTI KENAKALAN REMAJA DALAM MEMBANGUN GENERASI REMAJA BERKARAKTER BELA NEGARA Agustanti, Rosalia Dika; Zahratu, Nazwa Salsabila; Nathaniella, Angelica
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 10, No 2 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v10i2.38247

Abstract

Abstrak: Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang berpotensi menghambat pembentukan karakter generasi muda, khususnya di lingkungan sekolah menengah pertama. Salah satu upaya strategis untuk mencegah perilaku menyimpang adalah melalui penanaman nilai bela negara sejak dini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sikap siswa terhadap nilai bela negara sebagai dasar pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan dilaksanakan pada siswa SMP Arroyan dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. Metode pelaksanaan meliputi edukasi, diskusi interaktif, dan pembiasaan perilaku positif yang disesuaikan dengan karakteristik usia siswa. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test dengan indikator pemahaman bela negara, kepatuhan terhadap aturan, perilaku positif, serta pemahaman tentang kenakalan remaja. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa yang signifikan, dari rata-rata 60% sebelum kegiatan menjadi 89% setelah kegiatan, atau meningkat sekitar 29%. Temuan ini menunjukkan bahwa program gerakan anti kenakalan remaja berbasis nilai bela negara efektif dalam meningkatkan pemahaman dan membentuk sikap positif siswa. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan karakter di tingkat sekolah menengah pertama.Abstract: Juvenile delinquency is a problem that has the potential to hinder the character development of the younger generation, particularly in junior high schools. One strategy to prevent deviant behavior is through instilling the values of national defense from an early age. This activity aims to improve students' understanding and attitudes towards national defense values as a basis for preventing juvenile delinquency. The activity was carried out with 120 students from Arroyan Junior High School. The implementation method included education, interactive discussions, and positive behavioral habits tailored to the students' age characteristics. Evaluation was conducted through pre- and post-tests with indicators of understanding of national defense, compliance with regulations, positive behavior, and understanding of juvenile delinquency. The evaluation results showed a significant increase in student understanding, from an average of 60% before the activity to 89% after the activity, an increase of approximately 29%. These findings indicate that the anti-juvenile delinquency movement program based on national defense values is effective in improving students' understanding and shaping positive attitudes. Therefore, similar programs need to be implemented continuously as part of character training at the junior high school level.
Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes Rosalia Dika Agustanti; Bambang Waluyo; Amanda Putri Kurniawan
Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.10.2.2023.93-101

Abstract

Corruption has become a rampant habit within society. Corruption is a manifestation of greed in people, which they will never feel enough of the wealth they already have. One form of criminal act other than corruption that is common in Indonesian society is the Money Laundering Crime. In this journal, we examine the legal liability and principle of returning state financial losses and the application of asset forfeiture in efforts to return state finances. Under the money laundering law, judges are given the authority to be able to confiscate and expropriate the property of defendants who commit crimes of corruption and money laundering even before the fall of the judge's ruling in court. The recovery of state assets is a concept that is equal with the concept of restorative justice. The deprivation of assets in the recovery of state financial losses is quite important to quell crime with economic motives. This is because so complex are the acts of economic-motivated lending that they are often difficult and complicated for law enforcement to handle.
Penggunaan Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana: Menyeimbangkan Efisiensi dan Keadilan Herdino Fajar Gemilang; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8029.422-431

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang plea bargaining sebagai sarana penyelesaian kasus pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pentingnya pemahaman yang kuat tentang sistem plea bargaining dalam kaitannya dengan upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Artikel ini memberikan solusi permasalahan hukum atas permasalahan penumpukan perkara pidana di Indonesia, yaitu melalui penerapan sistem plea bargaining dalam reformasi sistem peradilan bagi pelaku tindak pidana. Meskipun berbagai negara memiliki sistem hukum yang beragam, dalam praktiknya, plea bargaining memungkinkan penyelesaian kasus yang efektif. Praktik plea bargaining berasal dari Amerika Serikat (AS), dan sejak saat itu telah diterapkan oleh banyak negara lain. Adanya konsep plea bargaining system tidak hanya sebagai langkah pencegahan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, tetapi juga merupakan jawaban atas permasalahan permasalahan semakin masifnya peningkatan jumlah perbuatan yang dapat dilakukan dan dikriminalisasi dalam sejumlah undang-undang yang disahkan baik oleh Pemerintah maupun DPR. Dengan kata lain, hadirnya konsep plea bargaining system merupakan langkah pencegahan penumpukan perkara di pengadilan. Berbagai faktor yang berbeda, termasuk faktor filosofis, hukum, dan sejarah, dapat digunakan untuk menggambarkan mengapa sistem peradilan pidana Indonesia harus membangun sistem tawar menawar secepat mungkin. Gaya penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah konseptual. Pendekatan ini menekankan pada paradigma historis dan doktrinal yang berkaitan dengan sistem tawar-menawar pembelaan. Penulis menarik kesimpulan dan mengusulkan agar sistem peradilan pidana Indonesia saat ini harus direformasi untuk memasukkan komponen tawar-menawar pembelaan. Hal ini akan memungkinkan terciptanya sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien.
Marginalisasi Hak Reproduksi Perempuan Dalam Hubungan Industrial: Analisis Dogmatik Dan Empiris Cuti Haid Pada Industri Manufaktur Rekha Fardilla Dwi Putri; Rosalia Dika Agustanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7666

Abstract

Penelitian ini membedah anomali penegakan hukum ketenagakerjaan terkait hak cuti haid bagi pekerja perempuan pada sektor manufaktur padat karya di Indonesia. Secara normatif, Pasal 81 UU No. 13 Tahun 2003 memberikan jaminan mutlak perlindungan organ reproduksi perempuan melalui mekanisme paid leave. Namun, penetrasi asas fleksibilitas pasar kerja pasca-legislasi UU Cipta Kerja memicu komodifikasi tenaga kerja yang mereduksi esensi hak tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum, penelitian ini menguliti bias struktural dalam eksekusi hak protektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan memanipulasi syarat formal kepatuhan lewat instrumen pembuktian medis yang rigid serta skema disinsentif finansial berupa pemotongan premi kehadiran (attendance bonus). Ketimpangan relasi kuasa antara buruh dan manajemen, yang diperparah oleh mandulnya fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja, mengonfirmasi terjadinya pelemahan hak-hak reproduksi perempuan atas nama efisiensi ekonomi. Rekomendasi kajian ini menekankan perlunya standarisasi operasional cuti berbasis self-declaration dalam Perjanjian Kerja Bersama serta optimalisasi sanksi administratif kedinasan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN Agus Primawahyuda; Rosalia Dika Agustanti
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8203

Abstract

Transportasi di Kabupaten Madiun menghadapi kompleksitas akibat tingginya pelanggaran lalu lintas pada jalur antarprovinsi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memegang peran sentral mengeksekusi denda tilang guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memberikan efek jera. Namun, data internal menunjukkan fluktuasi perkara yang tajam sepanjang tahun 2021 sampai 2025. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif efektivitas penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum ini menggunakan data primer (wawancara dan dokumentasi) serta data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan penanganan tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dinilai sangat efektif pada aspek struktur dan substansi hukum melalui penerapan sistem digital e-tilang berdasarkan PERMA No. 12/2016 serta UU LLAJ yang mampu mengoptimalkan PNBP. Namun, aspek budaya hukum belum efektif secara substantif, terindikasi dari tren peningkatan perkara pada tahun 2025 akibat kepatuhan semu pengendara. Kendala utama meliputi penumpukan barang bukti, hambatan sinkronisasi data IT, dan keterbatasan personel. Upaya mengatasinya dilakukan lewat penghapusan berkas berkala, koordinasi lintas sektoral, penyuluhan hukum preventif, serta inovasi pelayanan seperti Drive-Thru dan program PESILAT.
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Affan Adyuanas Agus Primawahyuda Agustiawan Agustiawan Agustiawan Agustiawan Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Aleydha Patriana Noer Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Andriyanto Adhi Nugroho Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Baehaqi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Chahya Kharin Herbawani Chahya Kharin Herbawani Danardono Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dimas Adityarahman Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Fitri, Asti Elysia Rahmatul Ghatfhan Hanif Handar Subhandi Bakhtiar Handar Subhandi Bakhtiar Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Jodhy Farrel Budiman Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Lintang Yudhantaka Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani MB Nani Ariani MB Nani Ariani Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Muhammad Daffa Ananta Muhammad Nouval Arofah Muhammad Rafi Riyadi Muhammad Zidan Asy Syakur Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nathaniella, Angelica Noerman, Chiquita Thefirsly Novyana, Hilda Nuri Hidayati Panjoi, Alfrianus Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti, Ismaya Rekha Fardilla Dwi Putri Rianda Dirkareshza Ridwan Ridwan Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Rissa Asmitha Wardoyo Riyanti, Febilla Dwinanda Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Satino Satino Satino Sereno Khalfan Barlean Shafira Fatahaya Shalma Azzahra Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Suherman, Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syafrina Lubis Syamsul Hadi Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tien Fitriyah, Mas Anienda Tri Aprilidya Agri Ulya Qoulan Karima Usman, Alifia Michelle Aisyah Vidia Ayu Wulandari Wardoyo, Rissa Asmitha Wirawan, Rio Yuliana Yuli Wahyuningsih Zahratu, Nazwa Salsabila