Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Novelty Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Res Judicata Jambura Law Review Gorontalo Law Review Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Hukum Prasada Pagaruyuang Law Journal Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Supremasi Istinbath : Jurnal Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Diversity: Disease Preventive of Research Integrity Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Jurnal Interpretasi Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Hang Tuah Law Journal Indonesia Law Review (ILREV) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal KALANDRA SASI Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia (JPKM-MC) Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Agustanti, Rosalia Dika
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PARALELISME PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Agustiawan Agustiawan; Rosalia Dika Agustanti
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8074

Abstract

Paralelisme penyelesaian sengketa medis merupakan kondisi ketika satu sengketa medis diselesaikan melalui berbagai jalur hukum secara bersamaan, baik melalui mekanisme etik, disiplin profesi, perdata, pidana, maupun administrasi. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas pelayanan kesehatan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis paralelisme penyelesaian sengketa medis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum tenaga medis maupun pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kesehatan di Indonesia belum mengatur secara tegas hubungan antar mekanisme penyelesaian sengketa medis sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih pemeriksaan dan disharmonisasi putusan. Majelis Disiplin Profesi memiliki peran penting sebagai mekanisme awal dalam menilai dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis sebelum suatu perkara diarahkan pada proses litigasi, khususnya pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip primum remedium dan penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam sengketa medis. Perbandingan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medis modern lebih mengutamakan mekanisme disiplin, mediasi, dan kompensasi dibanding kriminalisasi tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme profesi guna menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis.
Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Kepada Pelaku Usaha Bambang Waluyo; Rosalia Dika Agustanti; Chahya Kharin Herbawani
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): November 2025 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v5i6.926

Abstract

Permasalahan mitra merujuk pada minimnya legalitas usaha, salah satunya adalah Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Tujuan dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, maka pekerjaan yang layak dan lingkungan kerja yang sehat harus dijamin agar investasi dan konsumsi terus berjalan. Salah satu poin penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan pemenuhan legalitas oleh Pelaku UMKM industri rumah tangga dalam bentuk SPP-IRT. Metode yang digunakan adalah Community Development dengan melakukan upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hasilnya, pelaku usaha berhasil untuk di dampingi dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan SPP-IRT. SPP-IRT menjadi ukuran bahwa pelaku usaha khususnya Industri Rumah Tangga telah memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan
Program UPNVJ Mengajar: Mewujudkan Akses Pendidikan Berkualitas Bagi Anak di Sekolah Masjid Terminal Indonesia Rosalia Dika Agustanti; Heru Sugiyono; Ridwan Ridwan; Affan Adyuanas; Muhammad Zidan Asy Syakur; Muhammad Nouval Arofah; Shalma Azzahra; Jodhy Farrel Budiman
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): November 2025 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v5i6.931

Abstract

Program UPNVJ Mengajar merupakan inisiatif Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di Sekolah Masjid Terminal Indonesia. Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual, program ini menghadirkan mahasiswa sebagai pengajar dan fasilitator dalam menyampaikan materi pendidikan dasar, pembentukan karakter, serta pengenalan nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pendidikan formal yang dihadapi oleh anak-anak marginal di kawasan terminal. Antusiasme peserta didik serta keterlibatan aktif para relawan menjadi indikator keberhasilan awal program dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inspiratif. Program ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. Sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dampak program UPNVJ Mengajar, penting untuk mengembangkan program pendampingan jangka panjang, seperti bimbingan belajar yang dilaksanakan secara mingguan atau bulanan. Kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi peserta didik untuk terus mendapatkan akses pendidikan secara konsisten, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi-materi dasar yang telah diajarkan. Selain itu, keberadaan program pendampingan ini juga berperan penting dalam membangun hubungan yang lebih erat antara mahasiswa relawan dan anak-anak, sehingga tercipta lingkungan belajar yang suportif, berkelanjutan, dan bermakna. Kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik, serta menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan minat belajar dan interaksi yang lebih hangat antara relawan dan anak-anak. Upaya ini sejalan dengan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang penyediaan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua
Peningkatan Pemahaman Bela Negara Untuk Mencapai Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat dengan Metode Role Play Slamet Tri Wahyudi; Bambang Waluyo; Rosalia Dika Agustanti; Handar Subhandi Bakhtiar; Syamsul Hadi; Muhammad Nouval Arofah; Muhammad Daffa Ananta; Jodhy Farrel Budiman; Dimas Adityarahman; Vidia Ayu Wulandari; Sereno Khalfan Barlean
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): November 2025 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v5i6.933

Abstract

Sikap bela negara itu sendiri merupakan kekuatan Negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan Bela Negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa sangat penting ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Sumber daya manusia menjadi titik sentral potensi bangsa yang berperan melaksanakan pembangunan dan mengatasi segala bentuk ancaman, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Pertengkaran antar pelajar menjadi perhatian utama dalam lingkungan pendidikan di berbagai negara. Oleh sebab itu, Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain penguatan Bela Negara; sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pidana; dan pelaksanaan model pembelajaran Role Play. Kegiatan penguatan bela negara yang dilaksanakan di tingkat SMA terbukti berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran siswa terhadap pentingnya peran mereka dalam menjaga keutuhan bangsa. Kegiatan ini juga mendapat respons positif dari para peserta, guru, dan pihak sekolah, yang menilai bahwa materi serta metode yang digunakan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Penguatan Program ASI Eksklusif dan Pojok ASI Dalam Mendukung New Zero Stunting 2024 Pada Kota Layak Anak Pemerintah Kota Depok Rosalia Dika Agustanti; Chahya Kharin Herbawani
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2026): Mei 2026 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v6i3.1124

Abstract

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan dan sumber daya manusia. Salah satu upaya strategis pencegahan stunting adalah pemberian ASI eksklusif pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang didukung oleh lingkungan ramah ibu dan anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat program ASI eksklusif dan optimalisasi Pojok ASI dalam mendukung target New Zero Stunting 2024 serta Kota Layak Anak di Kota Depok. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta optimalisasi Pojok ASI dengan melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, keluarga, kader kesehatan, dan pengelola fasilitas publik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan sikap positif terhadap ASI eksklusif, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan Pojok ASI yang lebih optimal. Kegiatan ini berkontribusi positif sebagai strategi preventif berbasis komunitas dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan.
Penguatan UMKM Melalui Program 3P: Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pendampingan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Bambang Waluyo; Rosalia Dika Agustanti; Handar Subhandi Bakhtiar
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2026): Mei 2026 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v6i3.1125

Abstract

Program Penguatan UMKM melalui pendekatan 3P (Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pendampingan) merupakan strategi komprehensif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kegiatan ini diawali dengan pemenuhan aspek legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar, sertifikat halal, dan pendaftaran merek, sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk. Setelah legalitas terpenuhi, tahapan selanjutnya difokuskan pada pengembangan kapasitas produksi, inovasi produk, penguatan branding dan pemasaran digital, serta perluasan akses permodalan dan kemitraan. Pendampingan berkelanjutan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk memastikan pertumbuhan omzet, peningkatan kualitas produk, serta penerapan prinsip usaha yang berorientasi pada keberlanjutan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
PENINGKATAN PEREKONOMIAN PETANI GULA AREN MELALUI PENDAFTARAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Rosalia Dika Agustanti; MB Nani Ariani; Rio Wirawan
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 8, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v8i2.21984

Abstract

Abstrak: Permasalahan pada mitra adalah harga gula aren yang murah, menjual ke pengepul, belum adanya strategi pemasaran yang diterapkan dalam bisnis aren, belum dimilikinya Hak atas Merek sehingga tidak ada ciri khas pada produk Aren yang dihasilkan serta Petani Gula Aren membutuhkan wadah untuk memasarkan produknya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat khususnya pada Desa Puraseda untuk dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa melalui Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa, dan hal ini dapat dimulai dari bagaimana Petani Gula Aren dalam mengolah gula semut yang baik serta bagaimana cara untuk menjual produk gula tersebut dengan harga yang kompetitif. Metode yang digunakan dengan sosialisasi dan pendampingan, untuk sosialisasi telah terlaksana dan sampai saat ini pendampingan pendaftaran BUMDesa masih dalam tahap pelaksanaan oleh tim. Mitra khususnya adalah Desa Puraseda yang dalam hal ini terdapat Perangkat Desa serta Petani Gula Aren yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket dengan 2 (dua) pertanyaan, untuk itu terdapat peningkatan pengetahuan mengenai alur pendaftaran BUMDesa yang terintegrasi website bumdesa.kemendesa.go.id sebesar 48%.Abstract: The problems with partners are the cheap price of palm sugar, selling to collectors, there is no marketing strategy implemented in the palm business, they don't have brand rights so there is no distinctive characteristic of the palm sugar products they produce and palm sugar farmers need a platform to market their products. The aim of this activity is to empower the community, especially in Puraseda Village, to be able to improve the village economy, increase community efforts in managing the village's economic potential through the Registration of Village-Owned Enterprises, and this can start from how Palm Sugar Farmers process good palm sugar and how to sell these sugar products at competitive prices. The method used is socialization and mentoring, for socialization has been carried out and currently assistance for BUMDesa registration is still in the implementation stage by the team. The special partner is Puraseda Village, which in this case includes Village Officials and Palm Sugar Farmers totaling 25 (twenty five) people. Monitoring and Evaluation was carried out in the form of a questionnaire with 2 (two) questions, for this reason there was an increase in knowledge regarding the BUMDesa registration flow integrated with the bumdesa.kemendesa.go.id website by 48%.
Analisis Yuridis Peran Majelis Disiplin Profesi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Agustiawan Agustiawan; Rosalia Dika Agustanti
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.988

Abstract

Sengketa medis merupakan salah satu persoalan hukum yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan kesehatan. Keberadaan Majelis Disiplin Profesi menjadi penting sebagai lembaga yang berperan dalam menilai dugaan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan sebelum sengketa dibawa ke proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Majelis Disiplin Profesi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia serta mengkaji efektivitasnya dalam mendukung mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan penyelesaian sengketa medis. Majelis Disiplin Profesi memiliki peran penting sebagai bentuk penerapan prinsip primum remedium dalam sengketa medis melalui pemeriksaan disiplin profesi sebelum dilakukan proses litigasi. Keberadaan MDP mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi pasien dan tenaga kesehatan karena pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar profesi dan standar pelayanan medis. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi MDP masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya pengaturan hubungan antara pemeriksaan disiplin profesi dan proses pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi sistem penyelesaian sengketa medis agar peran MDP dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, profesional, dan humanis.
PERMASALAHAN ABORSI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Agustanti, Rosalia Dika
Res Judicata Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4546

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of abortion in Indonesia, especially for women who are victims of rape. The research method used is normative juridical. The results showed that a person could have an abortion when pregnancy occurs due to rape which can cause psychological trauma with the condition that the abortion is carried out before six weeks of pregnancy, calculated from the first day of the last menstruation. It is still found that abortions are carried out when the pregnancy is more than six weeks old. Not a few of those who carry out abortions are sentenced to criminal penalties, can say that the application of legal protection guaranteed by the law is far from perfect, especially law enforcement that is less partial to rape victims who choose the abortion route does not reflect the sense of justice, certainty and benefit be a legal goal. Therefore, legal protection for abortionists who are victims of rape must consider the best interests of the victims, and this can be realized when the Government carries out its obligations to protect and prevent abortions.
Criteria For Limiting Perpetrators And Victims In Pornography Crime Danardono Danardono; Rosalia Dika Agustanti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22694

Abstract

The development of information and communication technology has had a positive impact on people's lives, but over time the forms of criminal acts have become increasingly diverse, from traditional to modern, one of which is the Crime of Pornography. The problem is how the factors influence the crime of pornography and what are the criteria for perpetrators and victims in the crime of pornography. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The result is that there are criteria for limiting perpetrators and victims in the crime of pornography, which can be said to be a perpetrator if everyone has been proven to produce, make, reproduce, duplicate, distribute, broadcast, import, export, offer, trade, rent and distribute pornography as regulated in the Pornography Law. Furthermore, it can be said to be a victim if someone becomes the object of a crime of Pornography, in addition, the victim is a person who experiences physical, mental, and/or economic suffering caused by a crime. A victim can also be said to be a perpetrator if he gives consent to the occurrence of a crime of pornography related to him. Therefore, there needs to be an update, especially in the Pornography Law which regulates the criteria for limiting perpetrators and victims, such as a victim can become a perpetrator if he/she agrees to commit a pornographic crime in addition to the perpetrator committing the crime as in Article 4 paragraph (1) of the Pornography Law. Thus, there needs to be a change in the Pornography Law to emphasize the role and limitations of perpetrators and victims so that this can provide legal certainty and benefits to perpetrators and victims of pornographic crimes
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Ade Syaifullah Fattah Affan Adyuanas Agus Primawahyuda Agustiawan Agustiawan Agustiawan Agustiawan Ahmad Yani Akhdan, Fariz Ridhanus Al Fath Aleydha Patriana Noer Ali Imran Nasution Alifia Michelle Aisyah Usman Amanda Putri Kurniawan Amanda Putri Kurniawan Amanda, Nur Septiana Andriyanto Adhi Nugroho Asari Suci Maharani Atik Winanti Azami, Muhamad Rafi Baehaqi Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bernadin Dwi M Chahya Kharin Herbawani Chahya Kharin Herbawani Danardono Danardono Davilla Prawidya Azaria Debora Anggie Noviana Desmawati Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Diani Sadiawati Dimas Adityarahman Dinda Maurizka Azura Dwi Desi Yayi Tarina Eka NAM Sihombing Falevi, Yunizar Fareta Angelita Ichwana P Fatahaya, Shafira Fitri, Asti Elysia Rahmatul Ghatfhan Hanif Handar Subhandi Bakhtiar Handar Subhandi Bakhtiar Herbawani, Chahya Kharin Herdino Fajar Gemilang Herdino Fajar Gemilang Heru Sugiyono Heru Suyanto Heru Suyanto Hulu, Samuel Arthur Iwan Erar Joesoef Jodhy Farrel Budiman Karunia Pangestu Kayus Kayowuan Lewoleba Kenny Sekar Arum Femia Kristina Simbolon Kristina Simbolon Lintang Yudhantaka Lutfi, Khoirur Rizal Madani, Kurnia Dhita Marasabessy, Masita Maria Bernadette Nani Ariani MB Nani Ariani MB Nani Ariani Mohammad Zulfahmi Mouva Putri Ramadhita Mouva Putri Ramadhita Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi Muhammad Daffa Ananta Muhammad Nouval Arofah Muhammad Rafi Riyadi Muhammad Zidan Asy Syakur Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Mulyadi Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Nathaniella, Angelica Noerman, Chiquita Thefirsly Novyana, Hilda Nuri Hidayati Panjoi, Alfrianus Permatasari, Elizabet Devi Raka Wicaksono Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti, Ismaya Rekha Fardilla Dwi Putri Rianda Dirkareshza Ridwan Ridwan Rildo Rafael Bonauli Rindiani Kurniawati A Rindiani Kurniawati A Rio Wirawan Rio Wirawan Rissa Asmitha Wardoyo Rissa Asmitha Wardoyo Riyanti, Febilla Dwinanda Samodro, Dewanto Samual Arthur Hulu Satino Satino Satino Sereno Khalfan Barlean Shafira Fatahaya Shalma Azzahra Siti Helmyati Slamet Tri Wahyudi Suherman, Suherman Sukma, Ryan Chandra Sulastri Sulastri Supardi Supardi Suyanto, Heru Syafrina Lubis Syamsul Hadi Tasya Salsabilah Taupiq qurrahman Taupiqqurrahman Tien Fitriyah, Mas Anienda Tri Aprilidya Agri Ulya Qoulan Karima Usman, Alifia Michelle Aisyah Vidia Ayu Wulandari Wardoyo, Rissa Asmitha Wirawan, Rio Yuliana Yuli Wahyuningsih Zahratu, Nazwa Salsabila