Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.349
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PALITA: Journal of Social - Religion Research Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Fauzah Nur Aksa
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Penelitian di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen) Zurriyatina Z; Fauzah Nur Aksa; Hasan Basri; Harun H
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 7 (2023): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8231884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahu 2018 tentang Baitul Mal dan menganalisis pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yurididis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustkaan (library research), analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen sudah melaksanakan pembayaran zakat pertanian padi pada setiap kali panen yang terjadi dalam setahun dua kali berdasarkan ketentuan hukum Islam, akan tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahu 2018 tentang Baitul Mal. Penyebab ketidak sesuaian tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa pengairan yang digunanakan secara irigasi dianggap sama dengan pengairan secara tadah hujan dan pembagian zakat pertanian padi dibagikan oleh Amil kepada golongan fakir dan miskin tetapi seluruh masyarakat mendapatkan pembagian zakat pertanian padi, ini dilakukan untuk kedamaian dalam masyarakat dan tidak terjadinya keributan. Disarankan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani agar mempelajari kembali mengenai kadar pembayaran zakat yang dialiri air hujan dan air irigasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dan kepada masyarakat Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang mampu dan mempunyai lahan sawah yang luas sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diharapkan agar dapat mengundurkan diri sebagai penerima zakat (Mustahik). Kepada bapak Keuchik, Imuem Gampong dan Amil zakat Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memperhatikan pembagian zakat serta pengelolaan zakat dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. 
Penyuluhan Hukum Tentang Larangan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Islam Fauzah Nur Aksa; Eny Dameria; Nuribadah Nuribadah; Fitri Maghfirah; Shira Thani; Fitria Mardhatillah
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Homoseksual merupakan salah satu bentuk hubungan antara laki-laki dengan lakilaki, sedangkan untuk berhubungan seks antara wanita, disebut lesbian (female homosex). Lesbian adalah heterosex, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita). Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwath. Pengabdian kepada masyarakat ini dlakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum kepada  Siswa sekolah  Menengah Atas, yaitu di MAN Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut terjerumus ke dalam dunia LGBT, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan LGBT. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke lingkungan LGBT. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan LGBT baik dalam hukum islam maupun hukum nasional. Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari LGBT ini.
The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh Fauzah Nur Aksa; T Saifullah; Al Farabi
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aceh is the only region in Indonesia granted special rights to implement Islamic law within its territory, as stipulated in Law No. 44 of 1999 regarding the administration of special autonomy in the Aceh Special Region. This uniqueness can be seen as a political solution to the long-standing conflict in Aceh. Several institutions serving as enforcers of Islamic law were established to support the implementation of local regulations on Islamic law, including the Sharia Court, the Sharia Office, and the Wilayatul Hisbah (WH). Additionally, the Aceh regional government collaborates with the police and the prosecutor's office, where they act as investigators, interrogators, and public prosecutors in the implementation of Islamic law. This research examines the implementation of the Qanun Jinayat in Aceh. The research findings indicate that the implementation of Islamic law in Aceh faces several challenges. Firstly, the Wilayatul Hizbah (WH) faces issues related to their authority, as according to Sharia rules, their role is limited to supervision, while investigation falls under the jurisdiction of the police. In practice, the police often disregard Islamic law in Aceh, mainly due to several provisions conflicting with national laws. Consequently, many cases of Sharia violations end with reconciliation processes within the police and do not proceed to court prosecutions. Secondly, the execution process is often lengthy, and in many cases, execution is neglected. The principles of equality before the law and legal certainty have not yet become primary principles in the application of Islamic law in Aceh.
Perencanaan Tata Ruang Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota dalam Kaitannya dengan Kewenangan Daerah di Provinsi Aceh Arnita Arnita; Fauzah Nur Aksa
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian yang dilaksanakan semua kabupaten/kota telah membuat Berita Acara Rapat Koordinasi antara kabupaten/kota yang berbatasan. Bahkan Berita Acara Konsultasi dan Sinkronisasi juga telah dibuat antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari analisa dari data di lapangan dalam penelitian, bahwasanya telah ada jalan keluar antara kabupaten/kota yang berbatasan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh yang berkaitan dengan penataan ruang. Sehingga berita Acara Rapat koordinasi dan  koordinasi tersebut diharapkan dapat  menyelaraskan dengan serasi, seimbang akan hal pemanfaatan ruang pada masing-masing kabupatenkota yang berbatasan. The Region Spatial Planning in Border Municipalities/District in Relation to the Regional Authorities in Aceh Province ABSTRACT: The research shows that the research location conducted in all districts/municipalities has made Coordination Meeting Proceeding between border districts/municipalities. Even the consultation proceeding and sincronization has been made between the Province of Aceh and North Sumatera Province. The analysis shiws that there is a way between the district and municipalities border areas in the province relating to the spatial planning. Thus, the proceedings are expected to be suitable and balance in using the space in every district/municipalities that are bounderies.
Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Aceh Arnita Arnita; Fauzah Nur Aksa; Muhammad Hatta
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 3 (2013): Vol. 15, No. 3, (Desember, 2013)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The regulations on spatial planning in Qanun Aceh (local law in Aceh) is an important and a priority for areas that are prone to earthquake and former tsunami. This research aims to (a) know, somprehend and analyse the power of central government and local government in the planning matter in Aceh (b) to know, comprehend and analyse the legal drafting process of Qanun regarding the Planning in Aceh. This is descriptive analytical research by juridical normative approach by obtaining data from secondary data comprise of primary, secondary and tertiary legal sources. The data then are analysed qualitatively. The research is also conducted through socio legal approach by interview to complete secondary data. The research shows that firstly, the power of the government in the spatial planning inter districts or municipalities that is about planning, using, and controlling the space. The planning should not againts provincial planning, and the last should not against national spatial planning. Qanun Aceh is enacted in terms of running the Government and especially the autonomy, the assist duty and more elaborated in the act. The law is a rule enected both the house of repersentative and the head of executive either in provincial or regional level. The Implementation of the Act Number 26, 2007 on Spatial Planning in Aceh
The effectiveness of Qanun Aceh No. 9/2004 and Qanun Aceh No 6. 2014 in solving khalwat cases in Sawang District Fauzah Nur Aksa; Herinawati Herinawati; Muhammad Nasir; Rahmatul Amna
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 6, No 3 (2023): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v6i3.265

Abstract

This study aims to find out and explain the settlement of khalwat cases carried out in Sawang sub-district, the causes of which there are still many occurrences of khalwat and the effectiveness of Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and Customary Life and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in the settlement of khalwat cases in Sawang District. This study uses empirical research methods and empirical juridical approaches. The data were obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that the process of resolving khalwat cases begins with the arrest, summons to the family, decision making and implementation of the decision. Settlements for khalwat cases were resolved jointly according to custom, and the punish ments given were relatively light such as giving advice, reprimands, apologies, sayam, dhiyat, fines, compensation, ostracismby the community, expulsion from the gampong community or revocation of titles and soon. There are still many cases of khalwat, namely the lack of attention and control from the family, the lack of family knowledge about the dangers of khalwat, unstoppabledesires, the lack of public knowledge of the law in Sawang sub-district, the existence of tourist objects that allow khalwat to emerge, many families of khalwat perpetrators who blaming customary apparatus forgiving punishments, and the lack of legal socialization in gampong. The implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, namely concerning the authority of the customary court in handling khalwat cases which refers to Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and Customary Life has not been effective, as evidenced by the non-fulfillment of elements measuring the effectiveness of law enforcement.
Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe Aksa, Fauzah Nur; Jafar, Sofyan; Al Fikri, Albert; S, Sumiadi; A, Arnita; F, Fatahillah; Subaidi, Joelman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10575548

Abstract

Generation Z interaction with digital devices and the internet is very high. The latest data from March 2023 published by Populix Co-Founder and CEO Dr. Toimothy Astandu states that Indonesians spend an average of 8-10 hours per day using mobile phones. This data is higher than the 2022 data published in the State of Mobile report which recorded a figure of 5.7 hours per day in the use of mobile phones. This will result in a lack of sensitivity, attention deficit disorder, and difficulty building interpersonal relationships. In addition, their understanding of legal norms and values, which can help them to form good character and akhlakul karimah is relatively low. To respond to these problems, Malikussaleh University Faculty of Law lecturers have conducted legal counselling on the Relevance of Qanun Aceh to Generation Z Character Building at SMK 4 Lhokseumawe. This activity is a form of Tridarma Perguruan Tinggi where each lecturer carries out community service to help provide solutions that occur in society.
TINJAUAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA SANTRI DI KAMPUNG JELOBOK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Azmi, Husnul; Aksa, Fauzah Nur; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16087

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab pendistribusian zakat fitrah kepada santri berdasarkan praktiknya. Selanjutnya penelitian ini bertuan untuk memaparkan pandangan hukum fiqh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap kesalahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang didistribusikan kepada santri di kampung Jelobok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, data dalam penelitian ini di proleh dengan cara melakukan penelitian lapangan (fiel research) sebagai data primer sebagai data utama, kemudian sebagai data sekunder sebagai data pendukung penelitian ini di lakukan dengan cara kajian kepustakan (library research). Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penyebab zakat fitrah didistribukan kepada santri di kampung Jelobok dikarenakan santri digolongkan kepada golngan mustahiq fi-sabilillah dengan praktik pendistribusian zakat fitrah didistribusikan didalam masing-masing dusun di kampung Jelobok beras yang menjadi zakat fitrah diserahkan oleh para muzakki (wajib zakat) kepada panitia kemudian panitia membagikan kepada para mustahiq termasuk santri. Pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok berdasrkan hukum fiqh pendisrtibusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai dengan pendapat para ulama fuqaha`. Pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian zakat fitrah di kampung Jelobok pendisrtibusian kepada santri adalah salah karena tidak sesuai syari`at Islam. Kesalahan dalam menditribukan zakat fitrah terdapat pula kesalan lain yaitu zakat fitrah didistribusikan kepada guru ngaji yang digolongkan kepada golongan mustahiq ibnu-sabil.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA GUGATAN PENGGUGAT PENYANDANG DANA (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe) Husna, Najya; Jumadiah, Jumadiah; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pertimbangan hakim dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan perkara  No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim  dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan. Pengadilan adalah lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tanggung jawab dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Di lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusan. Putusan hakim ini akan menimbulkan konsekuensi hukum, dimana apabila terjadi terkait penyandang dana, terdapat hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, dan para pihak terikat dengan isi putusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan perundang-undangan, yaitu pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Peneliti menjabarkan aturan yang memiliki hubungan langsung dengan dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyandang dana perkara No. 7/Pdt.G/2023/PN Lsm. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti ini adalah Majelis Hakim menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat I tidak sah dan tidak berlaku sebagai undang-undang. Menyatakan bahwa tergugat I wanprestasi atas perjanjian antara penggugat dan tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 1 Juni 2009. Dan menghukum Penggugat untuk membayar kasus buaya sebagai masalah RP.  289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe) Helvina, Aktif; Saputra, Ferdy; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16893

Abstract

Penelitian ini membahas pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Fokusnya adalah ketentuan hukum tentang pengulangan kejahatan, upaya pencegahan oleh Lembaga Pemasyarakatan, dan kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan pustaka serta wawancara dengan staf Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe memberikan pembinaan spiritual dan keterampilan kepada narapidana, serta program asimilasi untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, over kapasitas menjadi kendala utama yang mengurangi efektivitas pembinaan. Solusi yang diusulkan adalah pemberian remisi untuk mengurangi jumlah narapidana. Implikasi penelitian ini adalah perlunya regulasi khusus mengenai tindak pidana pengulangan kejahatan (residivisme) dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan untuk memastikan program pembinaan berjalan efektif.
Co-Authors . Zulfan A, Arnita Adela Fauza Aklima, Dian Zulfa Al Farabi Al Fikri, Albert Almas Salsabila Andi Isnanda Aprilia, Desra Arnita Arnita Assy'ra Assy'ra Azmi, Husnul Bakhtiar Chairani Hasibuan, Annisa Dian Zulfa Aklima Elpia Simahara Eny Dameria F, Fatahillah Fadhia, Amira Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Farabi, Al Fatahillah, Fatahillah Ferdy Saputra Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Harun Harun Hasan Basri Hasan Basri Helvina, Aktif Helvina, Helvina Herinawati Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Hilal Arya Ramadhan Husna, Najya Jamidi, Jamidi Kholidah Henri Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Maulia, Muhammad Ikbal Miranda, Sari Muhammad Hatta Muhammad Ikbal Maulia Muhammad Nasir Muhammad Tahmid Nur Muhammad Tahmid Nur, Muhammad Tahmid Nurarafah, Nurarafah Nurcahya Nuribadah Nuribadah Nuribadah Quthni Effida, Dara R, Ramziati Rahmatul Amna Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ridha Khairani, Ridha Romi Asmara S, Sumiadi Safrida S Saifullah Ali Saifullah, T Sajidah, Hanna Sapnah Sapnah Saputra, Nanda Setia Shira Thani Silfia Hanani Sofyan Jafar Subaidi, Joelman Syuhada, Furqan Syukriah Syukriah, Syukriah T. Saifullah Teuku Yudi Afrizal Widia, Siska Mona Yulia Yulia Yusrizal Hasbi Zurriyatina Z