Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe) Helvina, Helvina; Saputra, Ferdy; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16958

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimna bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe, yang di atur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang pengulangan kejahatan, upaya Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yakni suatu metodel penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis di Lapas Kelas IIA Lokseumawe belumlah efektif. Adapun factor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana residivis yaitu tidak adanya perbedaan pembinaan antara para pelaku residivis satu dengan yang lainnya dan pelaku yang bukan residivis, terjadinya over kapasitas di dalam lapas, kurangnya petugas, dan tingkat pengawasan yang rendah. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan memisahkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku residivis dan yang bukan residivis, meningkatkan infrastruktur lapas termasuk penambahan para petugas yang dengan hal tersebut bisa meningkatkan pengawasan di dalam lapas.
KEPUTUSAN MENIKAH DENGAN PILIHAN TANPA MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Chairani Hasibuan, Annisa; Aksa, Fauzah Nur; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15914

Abstract

Marriage is the union of two individuals, a man and a woman, in a strong bond to follow the Islamic Shariah commanded by Allah Subhanahu Wa Ta'ala and to follow the natural order, and whoever does so, it is considered an act of worship. In a valid marriage according to Islamic law and civil law, it will result in offspring and a good succession. One of the purposes of marriage is also to have and sustain offspring, in contrast to the concept of being childfree. This research analyzes the phenomenon of childfree marriage. Essentially, the purpose of marriage in Islam is to have legitimate offspring. As stated in Article 10 of Law Number 39 of 1999, "everyone has the right to form a family and continue offspring through valid marriage." The main issue in this thesis is regarding the legality of childfree marriage from the perspective of Islamic law and the views of scholars of different schools of thought on childfree marriage. This research uses a qualitative method with a Normative legal research approach. This study is descriptive with data collection techniques through literature studies and relevant references. The results of this research show that in verses such as QS. Äli-Imrān [3]: 14, QS. Ali ˜Imran [3]: 38-39, QS. Al-RÅ«m [30]: 21, QS. Al-Nisā [4]: 1, QS. Al-Nahl [16]: 72, and QS. Al-SyÅ«rā [42]: 11 along with hadiths, the purpose of marriage is to have offspring. From the perspectives of scholars of different schools of thought, permanent sterilization is originally considered forbidden unless there is a compelling reason (hifzh al-nafs). Couples who agree to choose to be childfree through sterilization are considered forbidden unless there is a dire necessity. However, if there is a justified reason, then it is permissible.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Jafar, Sofyan; Manfarisyah, Manfarisyah; Malahayati, Malahayati; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9502

Abstract

Gampong Geulumpang Sulu Timu memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang diharapkan bahwa pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya sangatlah penting. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejateraaan masyarakat gampong. Berdasarkan hal tersebut maka tim Pengabdian kepada Masyarakat akan mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan, sehingga nantinya mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Peran Baitul Mal Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Syuhada, Furqan; Aksa, Fauzah Nur; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18943

Abstract

RINGKASANPenelitian ini dilatarbelakangi oleh Mustahik yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya agar bisa meningkatkan pendapatan serta perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan upaya untuk meningkatkan pendapatan Mustahik pedagang usaha mikro kecil dan menengah, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dalam program Baitul Mal Kota Lhokseumawe yaitu pendayagunaan zakat produktif.Penelitian ini membahas tentang metode yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam mendistribusikan dana zakat produktif serta apakah dana zakat produktif ini mampu meningkatkan pendapatan mustahik pedagang kecil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pendayagunaan dana zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe diserahkan ke program pendayagunaan zakat produktif lalu diserahkan pada mustahik yang memiliki usaha mandiri, untuk bantuan modal usaha lainnya berjumlah 500 orang pada tahap pertama di tahun 2023. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada para mustahik pedagang kecil Melalui program Usaha Ulra Mikro (UMi), Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah berusaha untuk memberdayakan golongan masyarakat kurang mampu, Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan mustahik, yaitu dengan cara melihat pembayaran infaq, sedekah dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi, maupun peningkatan dalam kerohanian.Kata kunci: Peran, Zakat Produktif, UMKM, Baitul Mal
Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk Aksa, Fauzah Nur; Hamdani, Hamdani; Nur, Muhammad Tahmid; Fadhia, Amira
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 9 No. 1 (2024): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v9i1.4927

Abstract

This research focuses on analyzing the legal of islam basis of the judge's considerations in Court Determination Number: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk, and the legality of interfaith marriages are reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as well as the law regarding court decisions regarding interfaith marriages. The type of research used is qualitative research. This research uses primary and secondary data. The data collection method in this research uses library research. Based on research conducted, it is known that the judge referred to Article 35 of Law number 23 of 2006 concerning Population Administration which states that marriage registration applies to marriages determined by the court, so that the judge interprets the meaning of the marriage determined by the court to be an interfaith marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is valid based on the rules of religious law, but if an interfaith marriage is carried out outside the jurisdiction of Indonesia and its registration is considered valid. The legal implications that arise as a result of this court decision are the status and position of children. It is recommended that judges in taking considerations not only refer to one interpretation, but also look at other legal considerations such as the Constitutional Court decision Number 68/PUU-XII/2014 in the petition for Review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which clearly rejects be firm regarding interfaith marriages, and use considerations based on other laws. To the DPR and the Government to immediately revise the Marriage Law by strengthening the prohibition on interfaith marriages in order to eliminate the legal vacuum. To society, interfaith marriages should not be carried out.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA Aksa, Fauzah Nur; Herinawati, Herinawati; Saputra, Nanda Setia; widia, Siska Mona
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengombinasikan metode normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisis praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia yang menggunakan tiga akad: qard (pinjaman), gadai (jaminan), dan ijarah (sewa). Sistem ini telah divalidasi sebagai patuh syariah karena terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan riba (bunga). Keunggulan utama produk gadai emas adalah kemampuannya menyalurkan pembiayaan secara cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, terdapat dua tantangan signifikan yang menghambat perkembangan produk ini: rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme gadai emas di perbankan syariah dan persyaratan kepemilikan emas sebagai jaminan yang tidak semua nasabah potensial dapat memenuhinya. Diperlukan strategi edukasi komprehensif dan inovasi produk untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan gadai emas syariah serta diversifikasi bentuk jaminan yang dapat diterima untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada berbagai segmen masyarakat.
Sosialisasi Pentingnya Pelatihan Para Petani dalam Peningkatan Potensi Ketahanan Pangan di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Hasfita, Fikri; Syukriah, Syukriah; Faisal, Faisal; Bakhtiar; Asmara, Romi; Fauzah Nur Aksa; Jamidi; Faisal
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.23007

Abstract

Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, merupakan salah satu wilayah agraris dengan potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap para petani menjadi tantangan dalam optimalisasi hasil pertanian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan, teknik budidaya yang efisien, serta pengelolaan pasca panen yang tepat guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan lokal. Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, demonstrasi lapangan, dan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani terhadap pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam sektor pertanian. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas petani yang lebih adaptif dan mandiri dalam menjaga kestabilan pangan daerah secara berkelanjutan
IMPLEMENTASI MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH KABUPATEN GAYO LUES Nurcahya; Hamdani; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21725

Abstract

Fenomena perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues terus meningkat meskipun musyawarah adat masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara menghadapi hambatan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi dalam perkara perceraian, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap hakim mediator, pihak berperkara, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Gayo Lues masih didominasi oleh mediasi berbasis adat yang menekankan musyawarah dan pelibatan tokoh masyarakat serta keluarga besar, yang mencerminkan kuatnya nilai budaya lokal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara kekeluargaan sebelum beralih ke mekanisme hukum formal di Mahkamah Syariyah. Namun, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues belum efektif karena berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan minimnya pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi formal turut menghambat keberhasilan mediasi. Kendala teknis seperti jarak jauh dan biaya transportasi juga memperburuk partisipasi masyarakat dalam mediasi. Untuk mengatasi hambatan ini, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum, melibatkan tokoh adat dalam mediasi formal, serta memanfaatkan teknologi untuk layanan mediasi daring. Selain itu, penting untuk memperkuat integrasi antara mediasi adat dan formal melalui kebijakan daerah yang mendukung, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran hakim mediator dan memastikan netralitas dalam proses mediasi. Di sarankan kepada Mahkamah Syariyah, pemerintah daerah, dan tokoh adat serta agama memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan edukasi hukum masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam prosedur hukum formal, sehingga mediasi dapat menjadi solusi utama dalam penyelesaian perceraian yang damai dan adil.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SELEBGRAM DALAM PERKARA MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI ONLINE MELALUI INSTAGRAM (STUDI PERKARA NOMOR 65/PID.SUS/2024/PN BIR) Sajidah, Hanna; Zulfan, Zulfan; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22635

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai bentuk profesi baru di era digital di masa sekarang, salah satunya adalah selebritas media sosial atau yang lebih dikenal dengan sebutan selebgram. Selebgram memanfaatkan platform seperti Instagram untuk membangun citra diri sekaligus menjadikannya sebagai media promosi berbagai produk maupun jasa, termasuk promosi berbayar (endorsement). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada selebgram yang melakukan promosi terhadap situs judi online melalui media sosial, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan terhadap selebgram  dalam kasus Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir. Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, selebgram dalam putusan tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE, karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui akun Instagram pribadinya. Meskipun peran selebgram bukan sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan perjudian, namun keterlibatannya dalam menyebarkan promosi situs judi online dianggap sebagai perbuatan yang turut mendukung keberlangsungan tindak pidana tersebut. Dalam amar putusan, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 hari. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa profesi selebgram tidak berada di luar jangkauan hukum pidana ketika melakukan pelanggaran. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi digital, terutama terkait promosi produk dan jasa di media sosial. Edukasi hukum bagi pelaku industri digital penting untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas ilegal.
Penyuluhan Hukum Tentang Relevansi Qanun Aceh dengan Pembangunan Karakter Generasi Z di SMK 4 Lhokseumawe Aksa, Fauzah Nur; Jafar, Sofyan; Al Fikri, Albert; S, Sumiadi; A, Arnita; F, Fatahillah; Subaidi, Joelman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10575548

Abstract

Generation Z interaction with digital devices and the internet is very high. The latest data from March 2023 published by Populix Co-Founder and CEO Dr. Toimothy Astandu states that Indonesians spend an average of 8-10 hours per day using mobile phones. This data is higher than the 2022 data published in the State of Mobile report which recorded a figure of 5.7 hours per day in the use of mobile phones. This will result in a lack of sensitivity, attention deficit disorder, and difficulty building interpersonal relationships. In addition, their understanding of legal norms and values, which can help them to form good character and akhlakul karimah is relatively low. To respond to these problems, Malikussaleh University Faculty of Law lecturers have conducted legal counselling on the Relevance of Qanun Aceh to Generation Z Character Building at SMK 4 Lhokseumawe. This activity is a form of Tridarma Perguruan Tinggi where each lecturer carries out community service to help provide solutions that occur in society.