Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.514
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PALITA: Journal of Social - Religion Research Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Fauzah Nur Aksa
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGULANGAN KEJAHATAN (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe) Helvina, Helvina; Saputra, Ferdy; Aksa, Fauzah Nur
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16958

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimna bentuk pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe, yang di atur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang pengulangan kejahatan, upaya Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penggulangan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yakni suatu metodel penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis di Lapas Kelas IIA Lokseumawe belumlah efektif. Adapun factor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana residivis yaitu tidak adanya perbedaan pembinaan antara para pelaku residivis satu dengan yang lainnya dan pelaku yang bukan residivis, terjadinya over kapasitas di dalam lapas, kurangnya petugas, dan tingkat pengawasan yang rendah. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan memisahkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku residivis dan yang bukan residivis, meningkatkan infrastruktur lapas termasuk penambahan para petugas yang dengan hal tersebut bisa meningkatkan pengawasan di dalam lapas.
KEPUTUSAN MENIKAH DENGAN PILIHAN TANPA MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Chairani Hasibuan, Annisa; Aksa, Fauzah Nur; Jumadiah, Jumadiah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15914

Abstract

Marriage is the union of two individuals, a man and a woman, in a strong bond to follow the Islamic Shariah commanded by Allah Subhanahu Wa Ta'ala and to follow the natural order, and whoever does so, it is considered an act of worship. In a valid marriage according to Islamic law and civil law, it will result in offspring and a good succession. One of the purposes of marriage is also to have and sustain offspring, in contrast to the concept of being childfree. This research analyzes the phenomenon of childfree marriage. Essentially, the purpose of marriage in Islam is to have legitimate offspring. As stated in Article 10 of Law Number 39 of 1999, "everyone has the right to form a family and continue offspring through valid marriage." The main issue in this thesis is regarding the legality of childfree marriage from the perspective of Islamic law and the views of scholars of different schools of thought on childfree marriage. This research uses a qualitative method with a Normative legal research approach. This study is descriptive with data collection techniques through literature studies and relevant references. The results of this research show that in verses such as QS. Āli-Imrān [3]: 14, QS. Ali ‘Imran [3]: 38-39, QS. Al-Rūm [30]: 21, QS. Al-Nisā’ [4]: 1, QS. Al-Nahl [16]: 72, and QS. Al-Syūrā [42]: 11 along with hadiths, the purpose of marriage is to have offspring. From the perspectives of scholars of different schools of thought, permanent sterilization is originally considered forbidden unless there is a compelling reason (hifzh al-nafs). Couples who agree to choose to be childfree through sterilization are considered forbidden unless there is a dire necessity. However, if there is a justified reason, then it is permissible.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA GAMPONG YANG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS Jafar, Sofyan; Manfarisyah, Manfarisyah; Malahayati, Malahayati; Aksa, Fauzah Nur
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9502

Abstract

Gampong Geulumpang Sulu Timu memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang diharapkan bahwa pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya sangatlah penting. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejateraaan masyarakat gampong. Berdasarkan hal tersebut maka tim Pengabdian kepada Masyarakat akan mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan, sehingga nantinya mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View Fauzah Nur Aksa; T Saifullah; Al Farabi
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v8i1.5896

Abstract

Aceh is the only region in Indonesia granted special rights to implement Islamic law within its territory, as stipulated in Law No. 44 of 1999 regarding the administration of special autonomy in the Aceh Special Region. This uniqueness can be seen as a political solution to the long-standing conflict in Aceh. Several institutions serving as enforcers of Islamic law were established to support the implementation of local regulations on Islamic law, including the Sharia Court, the Sharia Office, and the Wilayatul Hisbah. Additionally, the Aceh regional government collaborates with the police and the prosecutor's office, where they act as investigators, interrogators, and public prosecutors in the implementation of Islamic law. This research examines the implementation of the qānūn of jināyāt in Aceh. The research findings indicate that the implementation of Islamic law in Aceh faces several challenges. Firstly, the Wilayatul Hisbah faces issues related to their authority, as according to Sharia rules, their role is limited to supervision, while investigation falls under the jurisdiction of the police. In practice, the police often disregard Islamic law in Aceh, mainly due to several provisions conflicting with national laws. Consequently, many cases of Sharia violations end with reconciliation processes within the police and do not proceed to court prosecutions. Secondly, the execution process is often lengthy, and in many cases, execution is neglected. The principles of equality before the law and legal certainty have not yet become primary principles in the application of Islamic law in Aceh.
Peran Baitul Mal Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Syuhada, Furqan; Aksa, Fauzah Nur; Nurarafah, Nurarafah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18943

Abstract

RINGKASANPenelitian ini dilatarbelakangi oleh Mustahik yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya agar bisa meningkatkan pendapatan serta perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan upaya untuk meningkatkan pendapatan Mustahik pedagang usaha mikro kecil dan menengah, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dalam program Baitul Mal Kota Lhokseumawe yaitu pendayagunaan zakat produktif.Penelitian ini membahas tentang metode yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam mendistribusikan dana zakat produktif serta apakah dana zakat produktif ini mampu meningkatkan pendapatan mustahik pedagang kecil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pendayagunaan dana zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe diserahkan ke program pendayagunaan zakat produktif lalu diserahkan pada mustahik yang memiliki usaha mandiri, untuk bantuan modal usaha lainnya berjumlah 500 orang pada tahap pertama di tahun 2023. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada para mustahik pedagang kecil Melalui program Usaha Ulra Mikro (UMi), Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah berusaha untuk memberdayakan golongan masyarakat kurang mampu, Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan mustahik, yaitu dengan cara melihat pembayaran infaq, sedekah dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi, maupun peningkatan dalam kerohanian.Kata kunci: Peran, Zakat Produktif, UMKM, Baitul Mal
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN) Ridha Khairani; Fauzah Nur Aksa; Teuku Yudi Afrizal; fitri maghfirah
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v8i1.9160

Abstract

The judge's decision determines child custody after divorce. In some cases, the child's custody rights are given to the mother or father, and in implementation, there are parents who do not heed the results of the judge's decision, so that the plaintiff must carry out the execution by submitting the contents of the petition or withdrawing the point of claim such as the Syar'iyah Court Decision Number 594/ Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This research aims to find out and explain the analysis of the judge's decision regarding the fulfillment of child support based on the Syar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and 97/Pdt.G/2023/MS.Bir and to find out the obstacles and the efforts taken in implementing the Shar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This type of research is qualitative research with an Empirical Juridical approach, and the nature of the research is descriptive. Based on the results of the research, it is known that before determining the cost of child support rights, the judge first confirms the parties involved, then the judge will also analyze the ability of the party charged with child support due to divorce. There are no obstacles in implementing the Shar'iyah Court decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir, and if the father does not fulfill his obligations as stated in the decision, then the father does not receive sanctions, because the court's obligations do not reach the stage of giving sanctions to the father, so the solution given is that the mother must apply for execution or submit a request for the contents of the decision. If this effort is also unsuccessful, then legal efforts can be taken that can protect children from irresponsible parental actions in Article 76 B and Article 77 B of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.
Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hukum Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN. Ptk Aksa, Fauzah Nur; Hamdani, Hamdani; Nur, Muhammad Tahmid; Fadhia, Amira
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 9 No. 1 (2024): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v9i1.4927

Abstract

This research focuses on analyzing the legal of islam basis of the judge's considerations in Court Determination Number: 12/Pdt.P/2022/Pn. Ptk, and the legality of interfaith marriages are reviewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage, as well as the law regarding court decisions regarding interfaith marriages. The type of research used is qualitative research. This research uses primary and secondary data. The data collection method in this research uses library research. Based on research conducted, it is known that the judge referred to Article 35 of Law number 23 of 2006 concerning Population Administration which states that marriage registration applies to marriages determined by the court, so that the judge interprets the meaning of the marriage determined by the court to be an interfaith marriage. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is valid based on the rules of religious law, but if an interfaith marriage is carried out outside the jurisdiction of Indonesia and its registration is considered valid. The legal implications that arise as a result of this court decision are the status and position of children. It is recommended that judges in taking considerations not only refer to one interpretation, but also look at other legal considerations such as the Constitutional Court decision Number 68/PUU-XII/2014 in the petition for Review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which clearly rejects be firm regarding interfaith marriages, and use considerations based on other laws. To the DPR and the Government to immediately revise the Marriage Law by strengthening the prohibition on interfaith marriages in order to eliminate the legal vacuum. To society, interfaith marriages should not be carried out.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA Aksa, Fauzah Nur; Herinawati, Herinawati; Saputra, Nanda Setia; widia, Siska Mona
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengombinasikan metode normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisis praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia yang menggunakan tiga akad: qard (pinjaman), gadai (jaminan), dan ijarah (sewa). Sistem ini telah divalidasi sebagai patuh syariah karena terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan riba (bunga). Keunggulan utama produk gadai emas adalah kemampuannya menyalurkan pembiayaan secara cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, terdapat dua tantangan signifikan yang menghambat perkembangan produk ini: rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme gadai emas di perbankan syariah dan persyaratan kepemilikan emas sebagai jaminan yang tidak semua nasabah potensial dapat memenuhinya. Diperlukan strategi edukasi komprehensif dan inovasi produk untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan gadai emas syariah serta diversifikasi bentuk jaminan yang dapat diterima untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada berbagai segmen masyarakat.
Sosialisasi Pentingnya Pelatihan Para Petani dalam Peningkatan Potensi Ketahanan Pangan di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Hasfita, Fikri; Syukriah, Syukriah; Faisal, Faisal; Bakhtiar; Asmara, Romi; Fauzah Nur Aksa; Jamidi; Faisal
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.23007

Abstract

Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara, merupakan salah satu wilayah agraris dengan potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap para petani menjadi tantangan dalam optimalisasi hasil pertanian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan, teknik budidaya yang efisien, serta pengelolaan pasca panen yang tepat guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan lokal. Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, demonstrasi lapangan, dan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran petani terhadap pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam sektor pertanian. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas petani yang lebih adaptif dan mandiri dalam menjaga kestabilan pangan daerah secara berkelanjutan
IMPLEMENTASI MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH KABUPATEN GAYO LUES Nurcahya; Hamdani; Fauzah Nur Aksa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21725

Abstract

Fenomena perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues terus meningkat meskipun musyawarah adat masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara menghadapi hambatan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mediasi dalam perkara perceraian, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap hakim mediator, pihak berperkara, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Gayo Lues masih didominasi oleh mediasi berbasis adat yang menekankan musyawarah dan pelibatan tokoh masyarakat serta keluarga besar, yang mencerminkan kuatnya nilai budaya lokal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara kekeluargaan sebelum beralih ke mekanisme hukum formal di Mahkamah Syariyah. Namun, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariyah Kabupaten Gayo Lues belum efektif karena berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan minimnya pemahaman para pihak mengenai prosedur mediasi formal turut menghambat keberhasilan mediasi. Kendala teknis seperti jarak jauh dan biaya transportasi juga memperburuk partisipasi masyarakat dalam mediasi. Untuk mengatasi hambatan ini, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum, melibatkan tokoh adat dalam mediasi formal, serta memanfaatkan teknologi untuk layanan mediasi daring. Selain itu, penting untuk memperkuat integrasi antara mediasi adat dan formal melalui kebijakan daerah yang mendukung, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengoptimalkan peran hakim mediator dan memastikan netralitas dalam proses mediasi. Di sarankan kepada Mahkamah Syariyah, pemerintah daerah, dan tokoh adat serta agama memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan edukasi hukum masyarakat dan mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam prosedur hukum formal, sehingga mediasi dapat menjadi solusi utama dalam penyelesaian perceraian yang damai dan adil.
Co-Authors . Zulfan A, Arnita Adela Fauza Aklima, Dian Zulfa Al Farabi Al Fikri, Albert Almas Salsabila Andi Isnanda Arnita Arnita Assy'ra Assy'ra Azmi, Husnul Bakhtiar Chairani Hasibuan, Annisa Dian Zulfa Aklima Elpia Simahara Eny Dameria F, Fatahillah Fadhia, Amira Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Ferdy Saputra Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Hamdani Harun Harun Hasan Basri Hasan Basri Helvina, Aktif Helvina, Helvina Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Hilal Arya Ramadhan Husna, Najya Jamidi, Jamidi Kholidah Henri Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Maulia, Muhammad Ikbal Muhammad Hatta Muhammad Ikbal Maulia Muhammad Nasir Muhammad Tahmid Nur Muhammad Tahmid Nur, Muhammad Tahmid Nurarafah, Nurarafah Nurcahya Nuribadah Nuribadah Quthni Effida, Dara R, Ramziati Rahmatul Amna Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ridha Khairani Romi Asmara S, Sumiadi Safrida S Saifullah Ali Saifullah, T Sajidah, Hanna Sapnah Sapnah Saputra, Nanda Setia Shira Thani Sofyan Jafar Subaidi, Joelman Syuhada, Furqan Syukriah Syukriah, Syukriah T. Saifullah Teuku Yudi Afrizal Widia, Siska Mona Yulia Yulia Yusrizal, Yusrizal Zurriyatina Z