Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance: Analisis Sistem SAKIP dan Kerangka Regulasi di Indonesia Suci, Suci Ramadhani; Jumiati Jumiati; Boni Saputra
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i4.2742

Abstract

The implementation of a public accountability system can serve as an indicator of success in realizing good governance in Indonesia. This public accountability can later improve transparency, integrity, and the quality of public services and prevent the practice of corruption, collusion, and nepotism in government administration. In addition, this article is designed to identify the obstacles faced in implementing public accountability and provide strategic recommendations to make governance more effective, responsive, and accountable to the community.Thus, this article is expected to contribute to the development of an accountability system that supports the achievement of a clean, transparent, and integrity government.
Model Hybrid Bureaucracy dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik: Studi Komparatif Urban-Rural di Indonesia Pasca-Pandemi (2020–2025) Bunga Ainia; Dhea Kartika Anatasya; Indri Ramadhani Putri; Jumiati Jumiati; Boni Saputra
Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika Vol. 2 No. 3 (2025): Katalis Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/katalis.v2i3.1986

Abstract

Digital governance transformation through a hybrid bureaucracy model is considered the main adaptive solution in post-COVID-19 pandemic Indonesia. This study uses the systematic literature review (SLR) method based on PRISMA 2020 with a focus on Sinta and Scopus indexed articles for the 2020–2025 period, to examine the implementation of hybrid bureaucracy in urban and rural areas, and is supported by relevant classical theoretical literature as a basis for the conceptual framework. Results show that the 35% improvement in public service efficiency in urban areas, but only 12% in rural areas, is rooted in disparities in infrastructure and digital literacy. Three main challenges were identified: ASN resistance to technology, overlapping regulations, and budget constraints. Policy recommendations lead to accelerated harmonization of SPBE regulations, gamification-based training strategies, and special budget allocations for 3T (underdeveloped, frontier, and outermost) regions. This study provides an empirical basis for the development of an inclusive and equitable public service digital transformation strategy in Indonesia.
Determinants of High-Risk Pregnancy: A Systematic Literature Review Ni Gusti Made Ayu Agung Budhi; Mardeyanti Mardeyanti; Jumiati Jumiati; Sri Sukamti; Karningsih Karningsih; Yulia Fauziah Amizuar
Green Health International Journal of Health Sciences Nursing and Nutrition Vol. 2 No. 3 (2025): July : Green Health: International Journal of Health Sciences, Nursing and Nutr
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greenhealth.v2i3.159

Abstract

Pregnancy, labor, and the postpartum period can all be more hazardous for the health of the mother and fetus in high-risk pregnancies. By doing a thorough literature analysis, this study seeks to determine the contributing factors to high-risk pregnancies. Methods: A systematic review of the literature utilizing ten national journals from PubMed and ten foreign journals from Google Scholar. The inclusion criteria were observational and cohort research articles published between 2020 and 2024, as well as systematic reviews of research articles with their determinants found in databases like PubMed and Google Scholar. Maternal factors (age <20 or >35 years, history of chronic diseases, and maternal health condition), obstetric factors (pregnancy spacing too close, multiparity, or history of previous pregnancy complications), and socioeconomic factors (low education, limited access to health services, and poor economic status) are the factors that contribute to high-risk pregnancies, according to the analysis. Furthermore, bad lifestyle choices like drinking alcohol, smoking, and not eating enough food all play a big part. The study's findings emphasize the value of multifaceted initiatives that include education, better access to healthcare, and a comprehensive approach to policy in order to lower high pregnancy risk.
Menavigasi Kompleksitas Reformasi Administrasi Negara: Tinjauan Literatur Sistematis terhadap Tantangan Implementasi dan Peluang Strategis di Negara Berkembang Shalsa Olivia; Shelma Nayla Fitri; Zaitul Ikhlas; Rafi Rafi; Jumiati Jumiati; Boni Saputra
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji secara komprehensif reformasi administrasi negara melalui pendekatan tinjauan literatur, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang menyertainya. Reformasi administrasi merupakan proses penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Namun, pelaksanaannya di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan politis seperti resistensi birokrasi, kurangnya kapasitas institusional, tumpang tindih regulasi, dan inkonsistensi kebijakan. Melalui analisis berbagai sumber ilmiah dan kebijakan publik, artikel ini menyoroti bahwa tantangan tersebut dapat diatasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara, penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik, dan perbaikan sistem meritokrasi dalam pengangkatan pejabat publik. Di sisi lain, reformasi administrasi juga membuka peluang besar untuk mewujudkan good governance, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, serta kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh komitmen politik, kepemimpinan visioner, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya pendekatan strategis dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi administrasi, agar perubahan yang diupayakan tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga transformasional. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengambil kebijakan, akademisi, serta pemerhati administrasi publik dalam mengembangkan strategi reformasi yang adaptif dan kontekstual sesuai tantangan zaman.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Fadilah Permata Yora; Dhea Syafira; Intan Nurdiatna Putri; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. Dalam kerangka reformasi birokrasi, ASN dituntut fundamental guna memastikan terelenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Artikel ini membahas peran pengawasan dan pembinaan ASN sebagai dua instrumen utama dalam mewujudkan good governance. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta laporan kelembagaan terkait ASN. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga sebagai instrumen edukatif dan preventif. Sementara itu, pembinaan berorientasi pada pengembangan kapasitas, profesionalisme, serta integritas ASN melalui sistem merit, pelatihan, coaching, dan penerapan reward and punishment yang adil. Sinergi pengawasan dan pembinaan yang konsisten mampu memperkuat budaya birokrasi yang bersih sekaligus inovatif. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain budaya birokrasi paternalistik, resistensi terhadap sistem merit, lemahnya kapasitas pengawasan internal, serta keterbatasan literasi digital ASN. Ke depan, digitalisasi birokrasi, penguatan sistem merit, dan pembinaan berbasis humanis menjadi langkah penting dalam membangun ASN yang profesional dan berintegritas. Dengan demikian, pengawasan dan pembinaan ASN dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kenaikan Pajak dan Implikasinya bagi Transparansi dan Akuntabilitas Publik Dhea Restu Ramadhani Sopali; Ilmi Okcya Pratami; Vira Astuti; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam konteks reformasi birokrasi fiskal di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah terkait kebijakan fiskal, digitalisasi perpajakan, dan tata kelola publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kenaikan PPN hingga 12% memiliki potensi besar untuk memperkuat transparansi melalui peningkatan keterbukaan pelaporan fiskal dan penggunaan sistem digital seperti Coretax dan DJP Online. Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas publik dapat meningkat apabila pemerintah mampu menjaga konsistensi pengawasan dan memastikan pendapatan pajak yang bertambah dikelola secara adil dan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa potensi peningkatan transparansi dan akuntabilitas hanya dapat tercapai jika pemerintah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik melalui pelaporan yang transparan, dan mengoptimalkan digitalisasi administrasi perpajakan. Namun demikian, tantangan berupa kesenjangan kapasitas teknologi antarwilayah serta rendahnya literasi fiskal masyarakat perlu diatasi agar kebijakan kenaikan PPN dapat memberikan dampak positif yang maksimal terhadap tata kelola keuangan publik.
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERINTEGRITAS: REFLEKSI ATAS MALADMINISTRASI Mutiara Rizkina Aliya Pulungan; Oktazenia Ramadhani; Dwi Aulia Fitri; Alwi Abrar Rusli; Yulia Hanoselina; Putri Febri Wialdi; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik yang berintegritas menjadi syarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi, fakta di lapangan mengindikasikan jika praktik maladministrasi masih sering terjadi, baik di tingkat desa maupun kota, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga tidak adanya transparansi. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya serta laporan Ombudsman Republik Indonesia. Melalui telaah berbagai kasus, ditemukan bahwa maladministrasi dapat muncul pada layanan administrasi desa, penyelesaian laporan masyarakat, hingga layanan parkir di kawasan wisata. Pembahasan menunjukkan pentingnya peran Ombudsman dalam melakukan deteksi, analisis, dan pemberian rekomendasi guna mencegah praktik maladministrasi. Kesimpulan dari refleksi ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga menuntut sinergi antara aparatur, masyarakat, serta lembaga pengawas eksternal.  
TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTAR KEMENTERIAN: TANTANGAN KOORDINASI DALAM KABINET YANG EKSPANSIF Mutia fazilla; Syarfina Salnah; Yolandari Yolandari; Putri Febri Wialdi; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial Indonesia dengan kabinet ekspansif sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar kementerian, menyebabkan duplikasi program, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya efektivitas kebijakan publik; penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk serta penyebab masalah tersebut guna merumuskan rekomendasi koordinasi pemerintahan. Metode kepustakaan (library research) diterapkan melalui pengumpulan dan analisis literatur ilmiah, regulasi pemerintah, serta kajian akademik terkait struktur kelembagaan Indonesia secara kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan akar masalah pada desain kelembagaan lemah, ego sektoral kementerian, dan faktor politik kabinet yang berdampak pada pemborosan anggaran serta akuntabilitas rendah; disarankan reformasi berbasis whole-of-government, Peran Kementerian Koordinator, digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan lintas kementerian, serta evaluasi struktur untuk tata kelola yang sinergis serta efektif
Analisis Kriteria Promosi Pegawai Berbasis Meritokrasi dalam Sistem Manajemen ASN di Kantor Wali Kota Padang Wiftada Wiftada; Muhammad Zhafran Alhady; Anisyah Rizki; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kriteria meritokrasi dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk memastikan bahwa proses promosi jabatan berlangsung secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi non-teknis.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kriteria promosi pegawai berbasis meritokrasi di Kantor Wali Kota Padang dan sejauh mana kesesuaian peraturan dan praktik yang berlaku di lapangan.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan staf Administrasi dan Keuangan, serta penelitian literatur.  Data dianalisis dengan menggunakan proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang diusulkan oleh model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, kinerja, integritas, dan pengalaman kerja telah digunakan untuk promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena pertimbangan administratif dan kewenangan terakhir kepala daerah.  Selain itu, transparansi proses masih terbatas pada jenjang tertentu, dan pendidikan dan pelatihan belum menjadi faktor utama dalam penentuan promosi.  Kegagalan utama terletak pada kemungkinan intervensi politik dan ketidak konsistenan penerapan prinsip manfaat.  Singkatnya, sistem promosi ASN di Kantor Wali Kota Padang telah bergerak menuju meritokrasi. Namun demikian, untuk memastikan bahwa promosi jabatan benar-benar mencerminkan kemampuan dan kinerja pegawai, diperlukan penguatan sistem pengawasan, digitalisasi informasi kepegawaian, dan transparansi.
PERANAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PROGRAM ROYALTI LAGU SEBAGAI UPAYA UNTUK KEPASTIAN DAN PENGHARGAAN BAGI MUSISI Yola Triana; Tiara Anggraini; Sepvella Zaini Isra; Yulia Hanoselina; Jumiati Jumiati; Putri Febri Wialdi
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem distribusi royalti lagu di Indonesia masih menghadapi bebagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan perhitungan royalti, lemahnya penegakan hak cipta, dan kurangnya modernisasi teknologi dalam pengelolaan data. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian imbalan bagi musisi dan belum optimalnya perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini betujuan menganalisis peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam program royalti lagu sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan penghargaan yang layak bagi musisi di Indonesia. LMKN berfungsi sebagai pusat kliring royalti, pengawas lembaga manajemen kolektif, dan penentu tarif royalti yang adil, sehingga menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi musisi. Metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur digunakan untuk menganalisis kerangka hukum, fungsi, serta tantangan yang dihadapi LMKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN sangat strategis dalam membangun sistem distribusi royalti yang efisien dan transparan, meningkatkan perlindungan hak ekonomi musisi, serta mendorong penghargaan tidak hanya berupa kompensasi finansial tetapi juga pengakuan profesional melalui edukasi dan program sosial. Namun, masih diperlukan penguatan regulasi, modernisasi teknologi, dan peningkatan kesadaran publik agar sistem royalti dapat berjalan optimal dan berkeadilan. Studi ini menegaskan bahwa peran LMKN krusial untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung keberlangsungan karir musisi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kreatif nasional.
Co-Authors Adil Mubarak Adilah Dinilhuda Agni Danaryanti Aina Florita Aji Ali Akbar Alwi Abrar Rusli Andi Khaeriyah Andi Susilawaty Anisyah Rizki Ardiansyah Halim Arif Sutyanegara Arjudin Arjudin Awal N. K Rosyidah Boni Saputra Bunga Ainia Chelsea Defista Dasman Lanin Desi Arisanti Dessy Anggraini Dhami Johar Dhamiri Dhea Kartika Anatasya Dhea Restu Ramadhani Sopali Dhea Syafira Diana Fauzia Sari Diantari, Retno Aita Diva Nurfadhilah djariyo djariyo Dwi Aulia Fitri Een Yayah Haenilah Elimawaty Rombe Endang Dwi Ningsih Erlina Erlina Ermina Sari Erni Fadilah Permata Yora Fahrani Yulzain Feby Salsabilla Hasbiyadi Hasbiyadi I Made Indradjaja M Brunner Ianatut Toyyibah Ibnu Hajar Ideal Putra Ilmi Okcya Pratami Indri Ramadhani Putri Intan Nurdiatna Putri Joko Sulianto . . Jumaita Lestari Karningsih Karningsih Kasih Hidayatullah LAUNTU, ANSIR M Kahfi Fachelinno M.Irwan N.H Mardeyanti Mardeyanti Mariana Mariana Marta Dinata Martin Choirul Fatah Maskuri Sutomo Maswa Maswa Mordani Fauzi Adri Muh. Rusmin Muhammad Hoiri Yanto Muhammad Humaidi Muhammad Iqbal Ansari Muhammad Zhafran Alhady Mutia fazilla Mutiara Rizkina Aliya Pulungan Ni Gusti Made Ayu Agung Budhi Nina Wijayanti Noor Fajriah Nur Kamalawati Nur Rachmah Febrina Nurlianti Nurlianti Oktazenia Ramadhani Putri Febri Wialdi Rafi Rafi Rahma Tri Okwita Ratna Indriati Rian Hidayat Risnawati Risnawati4 Rochmiyati Rochmiyati Sepvella Zaini Isra Shalsa Olivia Shelma Nayla Fitri Soetjipto Suwono Sofyan A Gani Sri Sukamti Suci, Suci Ramadhani Sunarti Sunarti Syamsir Syamsir Syamsul Alam Syarfina Salnah Syarif Hidayat Syukri Ananda Dwi Zulfa Tasdik Darmana Tasdik Darmana Tasya Yukhi Putri Tiara Anggraini Titi Ratnasari Toto Sugiarto TRI ASTUTI Tri Purnama Putra Ulfa Zahara Usdeldi, Usdeldi Varel Ivanda Vira Astuti Wa Ode Rayyani Wiftada Wiftada Yana Fajriah Yola Triana Yolandari Yolandari Yulia Fauziah Amizuar Yulia Hanoselina Yuliansyah Yuliansyah Zaitul Ikhlas