Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Analisis Sistem Administrasi Negara Indonesia dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan Handayani, Fitri; Ilhamdi, Ilhamdi; Elviona, Jessyca; Tafonao, Otomosi; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem administrasi negara Indonesia dalam mewujudkan transparansi pemerintahan. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi negara yang meliputi struktur birokrasi, proses administrasi, dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat transparansi pemerintahan. Implementasi transparansi di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya birokrasi yang belum sepenuhnya terbuka, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar instansi pemerintah. Selain itu, faktor teknologi dan partisipasi masyarakat juga berperan dalam mendukung transparansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dalam memperbaiki sistem administrasi negara guna meningkatkan transparansi pemerintahan di Indonesia.
Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Studi Komparatif di Indonesia dan Korea Selatan Erinaldi, Erinaldi; Angelina Ramadhani; Murni Murni; Mutia Rahmah Sari; Ulfa Muti’ah
Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 2 (2026): Mei: Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/studi.v3i2.994

Abstract

Digital transformation in public administration has become one of the strategic agendas in modern bureaucratic reform to improve the effectiveness, efficiency, transparency, and quality of public services. This study aims to analyze the digital transformation of public administration through a comparative study between Indonesia and South Korea, particularly in the implementation of digital government. This study uses a qualitative method with a comparative study approach and is supported by library research through secondary data collection from scientific journals, international agency reports, government policy documents, and relevant previous research. The data analysis technique uses descriptive-comparative analysis with the theoretical approaches of Digital Era Governance (DEG), Institutional Theory, New Public Management (NPM), and Socio-Technical Systems Theory. The results of the study show that South Korea has succeeded in developing an integrated digital government because it is supported by consistent national policies, strong data interoperability, high bureaucratic capacity, adaptive organizational culture, and equitable distribution of digital infrastructure. In contrast, Indonesia is still in the transition stage from e-government to digital government and faces various obstacles such as fragmentation of inter-agency systems, low data interoperability, inequality in digital infrastructure, limited ASN competency, and bureaucratic resistance to change. Based on the Digital Era Governance theory, South Korea has successfully implemented the principles of reintegration, needs-based holism, and digitization of changes, while Indonesia remains suboptimal in terms of bureaucratic integration and services based on public needs. This study concludes that the success of digital transformation in public administration is determined more by institutional strength and bureaucratic reform than simply by technology adoption. Therefore, Indonesia needs to prioritize digital transformation as a comprehensive national reform agenda to create a modern, responsive, and service-oriented government.
Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Publik dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Modular Operating Theater (Mot) di Rsud Kota Dumai Erinaldi, Erinaldi; Mailinda, Serli; Simatupang, Nia Aulia; Rahmawati, Adinda Asra; Defitri, Tiara Kumala
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.436

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi pengelolaan anggaran publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya pada kasus dugaan korupsi pengadaan Modular Operating Theater (MOT) di RSUD Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, literatur ilmiah, laporan lembaga negara, serta pemberitaan media yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan penelusuran media, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran publik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan keterbatasan akses informasi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi publik. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dan mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip good governance dengan praktik di lapangan. Selain itu, faktor budaya birokrasi yang tertutup dan konflik kepentingan turut memperlemah implementasi transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, optimalisasi e-procurement, serta peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat sebagai upaya mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik.