Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

The Impact of Digitalization of Public Administration on Increasing The Efficiency and Transparency of Government Services Erinaldi, Erinaldi; Setyarto, Dwiatmodjo Budi; Luturmas, Yulius; Sari, Regiena
Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Vol. 6 No. 3 (2026): JURNAL AR RO'IS MANDALIKA (ARMADA)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/armada.v6i3.6096

Abstract

The digitalization of public administration has emerged as a strategic approach to bureaucratic reform aimed at improving the efficiency and transparency of government services, particularly in developing countries such as Indonesia. This article seeks to analyze the impact of public administration digitalization on service efficiency and transparency while identifying key factors that influence its effectiveness. The study adopts a qualitative approach using library research by systematically reviewing scholarly books, peer-reviewed journal articles, and official government documents related to digital governance and public sector reform. The findings indicate that public administration digitalization positively contributes to simplifying bureaucratic procedures, accelerating service delivery, optimizing resource utilization, and enhancing information openness and accountability. However, the effectiveness of digitalization is strongly determined by institutional capacity, human resource readiness, policy coordination, organizational culture, and the availability of digital infrastructure. Overall, the study concludes that public administration digitalization can significantly enhance efficiency and transparency when implemented as a comprehensive institutional transformation rather than merely a technological initiative
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mala Sari, Yesi; Pratiwi, Sulis; Mardeansyah, Rizky; Khairunnisa, Naya; Erinaldi, Erinaldi
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i2.1074

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a government policy that aims to reduce poverty through conditional social assistance. This study aims to analyze the implementation of PKH in improving community welfare based on a literature review. The method used is a literature study with a narrative review approach to various journals, scientific articles, and official documents. The results of the study show that PKH contributes to increasing purchasing power, access to education and health, and reducing poverty rates. However, its implementation still faces obstacles such as targeting accuracy, dependence on assistance, limited assistance, and weak coordination between institutions. In conclusion, the effectiveness of PKH is highly determined by the quality of its implementation and the need to integrate it with empowerment programs in order to encourage the independence of Beneficiary Families (KPM).
Efektivitas Aplikasi Sp4n Lapor! Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Kajian Literatur Febrianti, Isnaini; Hasibuan, Lannida; Erinaldi, Erinaldi
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v3i1.5358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aplikasi SP4N-LAPOR! dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, serta publikasi daring yang relevan pada periode 2021–2025. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan kerangka teori efektivitas program menurut (Sedarmayanti, 2009) yang mencakup indikator input, proses, output, dan produktivitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa SP4N-LAPOR! efektif dalam memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan aspirasi, serta meningkatkan responsivitas penyelenggara pelayanan publik, yang tercermin dari peningkatan jumlah laporan dan tingkat penyelesaiannya secara nasional. Namun demikian, efektivitas aplikasi ini belum merata antarwilayah akibat perbedaan tingkat literasi digital, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta integrasi data antarinstansi menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran SP4N-LAPOR! dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan inklusif.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA: STUDI LITERATUR Afifah, Ayyi; Salsabila, Salsabila; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 5, No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v5i2.26976

Abstract

Stunting masih menjadi masalah gizi krusial di Indonesia, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Meski pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting, namun kemajuan di berbagai daerah belum merata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah observasi pustaka deskriptif tematik terhadap tujuh artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 dan 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka kebijakan nasional telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan prevalensi stunting, namun efektivitas implementasinya bervariasi antar daerah. Komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci penentu keberhasilan kebijakan. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran gizi masyarakat masih menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Penguatan kapasitas pelaksana di daerah, pemanfaatan sistem pemantauan digital, dan kolaborasi antarsektor merupakan langkah krusial untuk mencapai penurunan stunting yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
FROM RIVALRY TO RITUAL: SUNGKEMAN AS A STRATEGIC POLITICAL COMMUNICATION TOOL IN INDONESIAN POLITICS Khaz, Fitra Hadi; Erinaldi, Erinaldi; Refdi, Refdi; Mirza, Dede; Saputra, Trio
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 11, No 1 (2026): JWP (Jurnal Wacana Politik) January
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v11i1.62792

Abstract

This study explores the overlooked phenomenon of “political sungkeman “ as a culturally rooted yet politically strategic gesture performed by Prabowo Subianto toward Joko Widodo (Jokowi) during Indonesia’s 2019 and 2024 presidential elections. While symbolic gestures have been widely studied in global political communication, limited attention has been paid to how localized traditions like sungkeman are adapted to mitigate polarization and influence public perception in highly mediated electoral contexts. Utilizing a qualitative literature review combined with political discourse and media framing analysis, this study investigates the role of sungkeman through five analytical dimensions: political reconciliation, cultural symbolism, image strategy, public response, and media narrative. The findings reveal that sungkeman is employed as a calculated political communication tool that evokes familiarity, fosters reconciliation at the elite level, and helps craft a respectful public image. However, public reactions remain divided along cultural, social, and political lines, reflecting tensions between perceived sincerity and performative intent. The widespread use of digital platforms and entertainment politics further amplifies or challenges the authenticity of this gesture. This research contributes to the theoretical development of political semiotics by providing a culturally specific case from the Global South, demonstrating how traditional practices are repurposed for modern political goals. The implications extend to the broader discourse on democracy, suggesting that culturally resonant communication can foster national unity, but only when grounded in genuine accountability and transparent leadership.
Evaluasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih pada Perumdam Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai Puja, Rahmadini; Sumiati, Sumiati; Erinaldi, Erinaldi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.13189

Abstract

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi indikator penting kesejahteraan masyarakat serta kualitas layanan publik daerah. Pemerintah daerah melalui Perumdam Tirta Dumai bersemai memiliki tanggung jawab dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan air bersih yang diterapkan oleh Perumdam Tirta Dumai bersemai serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur, mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn (2003) yang meliputi 6 indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan air bersih cukup efektif dalam memperluas cakupan layanan dan meningkatkan sambungan rumah, namun efisiensinya masih terkendala pada kebocoran pipa dan kehilangan air. Aspek kecukupan dan pemerataan belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis, sedangkan responsivitas dan ketepatan dinilai baik. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, digitalisasi layanan, dan kemitraan dengan pihak swasta. Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan arah positif tetapi perlu peningkatan pada aspek efisiensi dan pemerataan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan.