Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.942
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Politik Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal SOLMA Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan PRoMEDIA Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Syntax Idea Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Politikom Indonesiana Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) jurnal syntax admiration Jurnal Scientia Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Action Research Literate (ARL) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Jurnal Kolaboratif Sains Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Anifa Studi Gender dan Anak Jurnal Ilmu Komunikasi Journal of Social And Economics Research Journal of Governance and Administrative Reform Journal of Law, Poliitic and Humanities Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Madani: Multidisciplinary Scientific Journal PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Social Contemplativa Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Bharasumba Jurnal Multidispliner Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Society journal of social and economic research Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran JHSS (Journal of Humanities and Social Studies) ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Muhammad Prakoso Aji
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Strategi Komunikasi Politik Tim Sukses Prabowo Subianto di Pesta Rakyat dalam Meraih Suara Gen Z di Pemilu 2024 Naura Rania Bari; Nikolas Silitonga; Vionita Shakila Maharani; Zitha Yolanda Raya; Muhammad Prakoso Aji
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3237

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana tim kampanye Prabowo Subianto memanfaatkan Pesta Rakyat sebagai strategi komunikasi politik hybrid untuk menarik perhatian pemilih Generasi Z pada Pemilu Presiden Indonesia 2024. Meningkatnya dominasi Gen Z dalam komposisi pemilih serta perilaku politik mereka yang berorientasi digital menciptakan tantangan baru bagi aktor politik dalam membangun resonansi yang bermakna dengan pemilih muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pesan politik dikonstruksi, bagaimana saluran media dipilih, dan bagaimana citra kandidat dibentuk dalam format kampanye berbasis hiburan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data berbasis studi literatur, penelitian ini menerapkan teori komunikasi politik McNair untuk mengeksplorasi empat dimensi analitis: pesan, media, citra, dan efektivitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pesta Rakyat berhasil mentransformasikan komunikasi politik menjadi lebih visual, emosional, dan berbasis pengalaman melalui perpaduan antara acara offline berskala besar dan amplifikasi online melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Model hybrid ini memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan kedekatan kandidat dengan audiens Gen Z. Namun, strategi ini juga menghadapi keterbatasan, terutama terkait risiko keterlibatan yang dangkal dan menurunnya substansi kebijakan ketika elemen hiburan mendominasi pesan politik. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa kampanye hybrid berbasis hiburan memiliki potensi besar untuk memobilisasi pemilih muda, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pesan, autentisitas kandidat, serta keseimbangan antara daya tarik emosional dan substansi komunikasi politik.
Efektivitas Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Meningkatkan Layanan Kepribadian dan Kemandirian bagi Tahanan dan Anak Cudu, Cipta Damai Arya; Azi, Rifqi Bayu; Sartika, Rika Dewi; Priageng, Silvana Putri; Aji, Muhammad Prakoso
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak. Adapun penelitian ini menggunakan teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak dibagi menjadi dua layanan yaitu layanan kepribadian yang fokus dalam pemberian layanan terkait spiritual dan mental, sedangkan layanan kemandirian yang fokus dalam pemberian layanan terkait minat dan bakat. Dalam praktiknya, layanan kepribadian dan kemandirian menghadapi berbagai tantangan seperti birokrasi yang kaku dan program yang terkendala. Hal ini tentunya birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih belum efektif dalam meningkatkan layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak telah berjalan sesuai regulasi dengan fokus pada pembinaan mental,spiritual,serta pengembangan keterampilan. Disisi lain, efektivitas birokrasinya masih belum optimal akibat berbagai kendala.
Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah Widodo, Aulia Rasel; Aden, Nida Salma; Prayitno, Khalil Albany; Zahwa, Kayla Aqila; Aji, Muhammad Prakoso
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.4063

Abstract

Masalah sampah laut merupakan krisis lingkungan global yang kian mendesak, di mana Indonesia menempati posisi sebagai kontributor signifikan akibat tingginya kebocoran limbah dari daratan ke wilayah pesisir. Berbagai riset mengonfirmasi bahwa mayoritas sampah laut bersumber dari aktivitas darat yang minim pengelolaan, sehingga memicu dampak destruktif terhadap ekosistem, seperti rusaknya terumbu karang, degradasi mangrove, dan ancaman kematian biota laut. Menanggapi realitas ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai instrumen strategis untuk menanggulangi pencemaran secara komprehensif dari sektor hulu hingga hilir. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan judul "Analisis Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Implementasi Mekanisme Akuntabilitas Program Laut Sehat Bebas Sampah". Fokus penelitian tertuju pada peran KKP dalam mengoordinasikan pelaksanaan program dari level pusat hingga daerah, serta mengukur efektivitas mekanisme akuntabilitas publik yang dijalankan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan peninjauan dokumen resmi mengenai kebijakan terkait. Berdasarkan analisis model administrasi rasional Max Weber, KKP terbukti telah membentuk struktur birokrasi yang hierarkis dan terorganisir, ditandai dengan spesialisasi tugas serta koordinasi rantai komando yang mapan. Sementara itu, ditinjau dari teori New Public Service (NPS), KKP berhasil mewujudkan akuntabilitas melalui pelibatan masyarakat, terutama nelayan, dalam model ekonomi sirkular berbasis pemanfaatan sampah laut. Secara garis besar, pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan program Sebasah sangat bergantung pada perpaduan antara regulasi fungsional dan pola kemitraan inklusif. Sinergi antara otoritas pemerintah dan keterlibatan masyarakat menjadi pilar utama dalam memperkuat akuntabilitas serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia demi masa depan yang jauh lebih sehat dan lestari nantinya.  
IMPLEMENTASI BIROKRASI DALAM PENGUATAN FUNGSI FORKOPIMDA PADA PENANGANAN ISU KEKERASAN DI KOTA TUAL Zusrieka, Marsya; Ayunda, Najla Dara; Pramesyanti, Chifra Zeila; Salsabila, Andzi Salwa; Aji, Muhammad Prakoso
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 5 No 02 (2026): BHARASUMBA: Jurnal Multidisipliner
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v5i02.2317

Abstract

The rate of cesarean section has increased significantly and has become a major concern in maternal healthcare services. Therefore, Abstract: This study aims to analyze the application of bureaucracy in strengthening the functions of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) in addressing violence in Tual City. The method used is a qualitative approach based on a literature review, utilizing secondary data obtained from previous literature, official documents, reliable websites, online news, and prior research. This study employs Max Weber’s theory of bureaucratic principles as well as the concept of collaborative policing. The findings indicate that Forkopimda in Tual City has successfully coordinated various government agencies and security forces, although coordination challenges and human resource limitations persist. The application of bureaucratic principles, such as clear division of tasks, hierarchical structure, and cross-sectoral coordination, has proven effective in preventing and addressing violence. However, institutional capacity building and community engagement are still needed to foster greater social stability and more effective violence management.
BIROKRASI PARTISIPATIF DALAM SEKTOR ENERGI: STUDI KASUS PROGRAM YOUTH ENERGY CONNECT KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) TAHUN 2025 Jihan Nur Alifah; Sofia Syahrani; Marsha Nabilla; Anggi Alvionita; Muhammad Prakoso Aji
Jurnal Multidisipliner Bharasumba Vol 5 No 02 (2026): BHARASUMBA: Jurnal Multidisipliner
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/bharasumba.v5i02.2353

Abstract

Energy sector transformation requires a shift in the bureaucratic pattern of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) from a hierarchical model toward a more participatory and collaborative approach. This article analyzes the Youth Energy Connect program as an initiative by the Ministry of ESDM to open public participation spaces in the energy sector. This study uses a qualitative approach with the theoretical framework of Participatory Governance and Collaborative Governance. Data were collected through interviews with informants involved in the program as well as document analysis. The analysis focuses on patterns of interaction between the government and non-state actors in a discussion forum that facilitates the exchange of experiences and perspectives related to energy policy. The findings show that the program has opened a space for discussion that enables direct participation; however, it is still limited in terms of participant inclusivity, program implementation consistency, and mechanisms for follow-up on aspirations. Overall, the program still functions more as a communication space rather than an integrated policy instrument.
Implementasi Paradigma Seamless Government dalam Memaksimalkan Pelayanan Publik: Studi Kasus Integrasi Sistem Perizinan Ekspor-Impor di Indonesia Handoko, Dewa Nugraha; Viqri, Achmad Aidil; Siregar, Gabriella Dofani Natalia; Ahmad, Fauzan Ramdani; Aji, Muhammad Prakoso
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i2.8648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas integrasi sistem INA-TRADE dan Indonesia National Single Window (INSW) pada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor melalui sintesis teori E-Government dan paradigma Seamless Government. Masalah utama birokrasi perdagangan di Indonesia adalah bertahannya mentalitas silo yang memicu fragmentasi data dan inefisiensi layanan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengevaluasi transformasi pelayanan pasca-integrasi sistem secara horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi tersebut telah berhasil membawa birokrasi Indonesia mencapai tahap kematangan e-government yang lebih tinggi melalui mekanisme Single Submission (SSm) dan kebijakan fiktif positif. Namun, temuan di lapangan juga mengidentifikasi adanya fenomena kejutan digital akibat asimetri infrastruktur teknologi antarinstansi. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penghapusan mentalitas silo memerlukan harmonisasi standar teknologi nasional dan penguatan literasi digital aparatur agar tercipta pelayanan publik yang benar-benar tanpa sekat.
Analisis Kemauan Politik Pemerintah dalam Mewujudkan Kedaulatan Data melalui Kebijakan Pengembangan Pusat Data Nasional Muhammad Prakoso Aji; Putrawan Yuliandri
Society Vol 13 No 3 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i3.932

Abstract

Data sovereignty has become an increasingly strategic issue in the digital era, as data now constitutes a critical asset shaping national security, economic competitiveness, and governance capacity. In response to growing concerns over fragmented data governance and recurring data breaches, the Indonesian government initiated the development of the National Data Center (Pusat Data Nasional/PDN) as a key infrastructure for strengthening national data sovereignty. This study examines the extent to which political will supports the realization of data sovereignty through the PDN development policy. Using a qualitative descriptive approach, this research analyzes policy documents, regulatory frameworks, and secondary data related to Indonesia’s data governance initiatives. The analytical framework is based on Brinkerhoff’s concept of political will, which identifies seven key components: government initiative, policy selection, stakeholder mobilization, public commitment and resource allocation, credible sanctions, sustainability of efforts, and learning and adaptation. The findings reveal that Indonesia’s political commitment toward data sovereignty remains partial and uneven. While several components of political will, such as government initiative, policy formulation, stakeholder mobilization, resource allocation, and continuity of policy efforts, have begun to emerge, other crucial elements, particularly credible sanctions and institutional learning mechanisms, remain underdeveloped. The absence of comprehensive implementing regulations under the Personal Data Protection Law and the delayed establishment of an independent data protection authority further weaken the institutional foundation for national data sovereignty. This study argues that strengthening political will is essential to accelerate the implementation of the National Data Center and to build an integrated national data governance system. Without stronger regulatory commitment and institutional coordination, Indonesia risks lagging behind other countries in securing digital sovereignty and protecting strategic national data in the evolving global digital economy.
Politik Keamanan Siber dalam Membangun Kedaulatan Siber di Indonesia Melalui Penguatan Peran Badan Siber dan Sandi Negara Muhammad Prakoso Aji
Society Vol 13 No 2 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i2.960

Abstract

In an increasingly interconnected digital world, cybersecurity has emerged as a crucial element of national resilience and global political competition. The growing frequency of cyberattacks and data breaches underscores the urgency for Indonesia to strengthen its institutional capacity in securing cyberspace and protecting national sovereignty. In this context, cybersecurity politics determine how state institutions negotiate authority, coordinate policies, and mobilize resources to build digital resilience. This study analyzes the dynamics of cybersecurity politics and their influence on Indonesia’s efforts to achieve cyber sovereignty through the strengthening of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). Using a qualitative descriptive approach supported by literature review and policy analysis, the study applies the theory of state sovereignty and the framework of cybersecurity political factors. Findings reveal that BSSN plays a pivotal role as the state’s representative in maintaining cyber sovereignty amid complex inter-agency coordination, overlapping mandates, and regulatory uncertainty. Political, technological, and institutional factors significantly shape Indonesia’s cybersecurity governance, influencing how the state responds to both domestic vulnerabilities and international cyber threats. Nevertheless, the persistence of sectoral ego, fragmented authority, and the absence of a comprehensive Cyber Security and Resilience Law continue to hinder policy integration and weaken institutional effectiveness. The study concludes that strengthening BSSN’s authority, through legal ratification, increased budgetary support, organizational reform, and enhanced cyber diplomacy, is essential to establish an integrated and adaptive national cybersecurity system capable of safeguarding Indonesia’s sovereignty in cyberspace while aligning with global best practices in cyber governance.
Analisis Transformasi Digital Pelayanan Publik Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Implementasi Digital Governance di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan: Analysis of Digital Transformation of Public Services Digital Population Identity (IKD) in the Implementation of Digital Governance at the South Jakarta Population and Civil Registration Sub-Department Alifah Jasmine Kallista Remanu; Bella Ola Shakira; Najwa Adhwa Ramadhani; Zahra Hanifah Salma; Muhammad Prakoso Aji
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 5: Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital yang terjadi dalam segi pelayanan publik melalui implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini, fokus utama ditujukan pada evaluasi proses transisi dalam pelayanan yang dapat memberikan dampak kepada masyarakat dalam kerangka digital government. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementing Public Policy oleh George C. Edwards III karena relevan dalam menjawab pertanyaan terkait implementasi transformasi IKD dari konvensional menjadi digital dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melakukan wawancara secara mendalam oleh Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan serta dengan studi literatur dari buku, jurnal, e-book, laporan, dan literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Jakarta Selatan telah melampaui target nasional dengan capaian sekitar 33%. Keberhasilan ini juga didukung oleh strategi sosialisasi dan edukasi masyarakat yang diterapkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dengan integrasi layanan secara langsung. Meski demikian, terdapat tantangan yang dihadapi seperti jaringan internet tidak memadai, rendahnya literasi digital, dan maraknya modus berbasis WhatsApp yang menjadi hambatan utama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan edukasi keamanan data yang memerlukan kolaborasi untuk memastikan transformasi digital yang aman dan inklusif.
Co-Authors Achmad Hafidz Aden, Nida Salma Adinda Sekar Kinanthi Adrian, Muhammad Farel Ahmad, Fauzan Ramdani Ahmad, Fauzan Ramdhani Ahren Jasmine Azzahra Al Ziden Farel Jabriel, Alief Aliah, Shilmi Ainun Alifah Jasmine Kallista Remanu Alita Aura Zahir Alma Dheafany Ameilya Az-Zahra Ana Sabhana Azmy Ananda Dewi Angelica Maria D. C Anggi Alvionita Anindya Naylal Husna Annasya Regina Sitio Annisaa Dwi Astrid Apriliana, Nurul Alifah Putri Arief Fadillah Ramadhan Aryo Ronggur Samudra Atala Atala, Atala Aulia Husnafa Navila Ayunda, Najla Dara Azahra Nabila Azhar, Chantika Felicia Azi, Rifqi Bayu Balqis, Arale Bella Ola Shakira Calista Mutiara Uma Cendana Anabel Cokro, Mahdavikia Cudu, Cipta Damai Arya Danis Tri Saputra Della Agustia Disy, Canda Desita, Maria Mariska Dewi, Tias Rahma Dewinta Oktavia Dinda Rizka Maulany Kurnia EKA RAHAYU Fajri, Nadhira Nurul Fandan Prima Jaya Zai Fayza Arzmy Niafaran Feby Mawarda Fikri, Haykal Gledysta Nauli Aquinas Situmorang Gumilar Rusliwa Somantri Hafiz, Zufar Handoko, Dewa Nugraha Harywibowo, Ryan Haura, Shafa Hermina Simanihuruk Ichwanusafa, Rifki Indrawan, Jerry Indrawan, Jerry Isvandanu Wicaksono Jamalia Sumala Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan, Jerry Jihan Hasnah Hamidah Jihan Nur Alifah Khalif, Syahdan Raga Khansa Nabilla Lutfiyah Khilda Fatmawati Kusumah, Fitrya Anugrah Mansur Juned Marsha Nabilla Marsya Luthfia, Haifa Mimirawati, Sekar Misbah, Revalyza Revalyza Moerdijanto, Muhammad Athallah Mohammad Rafatta Umar Muhammad Putra Tyanto Muhammad Sulthan Fatih Muhammad Syaroni Rofii Nabilah Nameera Ruzdy Najwa Adhwa Ramadhani Nasywa Nurul Aini Naura Rania Bari Nayiroh, Luluatu Nayla Febrina Nikolas Silitonga Novandra, Ardhiata Yasser Nurcahyani, Nabila Putri Nurfathiya Efsya Nurholizah, Titi Nurulita, Safrida Oktavia Anggi Ramadhani Pramessella, Mega Arinda Pramesyanti, Chifra Zeila Pratiwi, Amalia Prayitno, Khalil Albany Priageng, Silvana Putri Purwanto, Calista Sahlah Putrawan Yuliandri Putri Salsadila Putri, Almirah Ghaisani Putri, Dhiyah Akmala Rachmawaty, Artika Ridha Radifa, Hana Ragilia Dwi Pradita Rahma Nanda Azizah Rahma Syakira Ayu Rahma Titania Rahmadiany, Adisti Ramadhani, Najwa Adhwa Restu Rahmawati, Restu Rika Sartika Rizky Firmansyah Robbani, Ahmad Yasin Rochmani, Syifa Annisa Sabrina Shafa Qonita Salma Indri Yulianti Salsabila, Andzi Salwa Salsabila, Neisya Salwa Adina Zafira Sarah Diba Sembiring, Salsabilla Zahwa Silvana Putri Priageng Sinaga , Rebecca Chrisnata Siregar, Gabriella Dofani Natalia Sofia Syahrani Suandi, Azril Shiva Miraj Subakdi Subakdi Subakdi, Subakdi Sunarto, Efrida Primani Suprayitno, Dede Syahwa Fitria Kurniawan Talitha, Dhanyra Nayla Vionita Shakila Maharani viqri, Achmad Aidil Wicaksono, Ibrahim Reyhan Widodo, Aulia Rasel Wulandari, Lia Yahya, Afvel Kurnia Yudha Yulia Putri Zahra Hanifah Salma Zahwa, Kayla Aqila Zitha Yolanda Raya Zusrieka, Marsya