p-Index From 2021 - 2026
9.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Innovation Research and Knowledge Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal El-Thawalib
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NOTARIS YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN OLEH NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOTA MEDANDAN KABUPATEN DELISERDANG) Putrinda, Dwita Ajeng; Sinaga, Henry; Agusmidah, Agusmidah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2780

Abstract

Abstract: Based on article 13 number 1 of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, namely "Employers are required to gradually register themselves and their employees as participants with the social security organizing body, in accordance with the social security program followed". However, the fact in the field is that notaries as employers are still negligent in their obligations to register their employees in the BPJS Ketenagakerjaan program, one of the social security programs created by the government to improve the welfare of workers, which means that notaries do not comply with Law Number 30 of 2014 concerning the Regulation of Notary Positions Article 4 Number 1. The results of this study indicate that the reason notaries do not register their workers is due to the lack of knowledge about social security and the factor of administrative sanctions that are not firm and the lack of supervision of protection for workers who have been registered or have not been registered. then also notaries who do not care about the welfare of their workers. The suggestions in this study are as follows: Notaries are expected to submit to and comply with the SJSN Law which states that notaries are employers, and based on the SJSN Law and the BPJS Law, employers are required to register their employees in the BPJS Employment program, secondly, the sanctions for notaries who have not fulfilled social security for their employees are still too light so that they do not have a deterrent effect, thirdly, it is expected that notaries and their employees are active and continue to synergize in implementing applicable laws and regulations for the sake of mutual progress and prosperity. Keyword: Social Security, Notary Employees, BPJS Employment Abstrak: Berdasarkan pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Namun fakta dilapangan notaris sebagai pemberi kerja masih lalai akan kewajibannya untuk mendaftarkan pegawainya pada program BPJS Ketenagakerjaan salah satu program jaminan sosial yang dibuat pemerintah untuk mensejahterakan pekerja yang berarti notaris tidak patuh terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Pasal 4 Angka 1. Hasil penelitian ini menunjukan penyebab notaris tidak mendaftarkan pekerjanya karena minimnya pengetahuan tentang jaminan sosial serta faktor tidak tegasnya sanksi administratif dan kurangnya pengawasan terhadap perlindungan pada tenaga kerja yang sudah didaftarkan ataupun yang belum didaftarkan. kemudian juga notaris yang kurang memperdulikan kesejahteraan pekerjanya. Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Notaris diharapkan tunduk dan mematuhi UU SJSN yang menyatakan bahwa notaris merupakan pemberi kerja, dan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan, kedua sanksi bagi notaris yang belum memenuhi jaminan sosial untuk pegawainya masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, ketiga Diharapkan notaris dan karyawannya aktif dan terus bersinergi dalam penerapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kata kunci: Jaminan Sosial, Kesejahteraan, BPJS Ketenagakerjaan
POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI HAK BERSERIKAT DARI TINDAKAN UNION BUSTING (PASAL 28 UU NO 21 TAHUN 2000) Ramadhan, Ryan Fadly; Mulyadi, Mahmud; Agusmidah, Agusmidah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4123

Abstract

Abstract: The right to associate is a constitutional right. In the context of employment, the existence of trade unions is an important instrument in fighting for workers' rights. However, in practice, freedom of association is often disrupted by union busting, which is a systematic effort made by certain parties to prevent the formation or continuation of trade unions. Union busting is carried out in various ways that are detrimental to workers' right to associate Based on Article 28 of Law No. 21 of 2000. The method used in this writing is the normative legal research method, which is a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this research is descriptive in nature, and the data is analyzed qualitatively. criminal law policy needs to be directed to formulate policies with formulations against Article 28 of Law No. 21 of 2000 to be more comprehensive and cover various forms of actions to obstruct freedom of association that are increasingly complex and varied, in addition, there is a need to strengthen constitutional protection of freedom of association by increasing the capacity of law enforcement officers, clarifying the boundaries between the criminal and industrial realms, and strengthening labor supervision so that workers' rights are protected in accordance with the 1945 Constitution.Keyword: Criminal Law Politics, Right to Association, Union Busting Abstrak: Hak berserikat merupakan hak konstitusional. Dalam konteks ketenagakerjaan, keberadaan serikat pekerja menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berserikat kerap kali terganggu oleh tindakan union busting, yaitu upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghalangi pembentukan atau keberlangsungan serikat pekerja. Union busting dilakukan dengan berbagai cara yang merugikan hak berserikat pekerja Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif.  kebijakan politik hukum pidana perlu diarahkan untuk merumuskan kebijakan dengan formulasi terhadap pasal 28 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 agar lebih komprehensif dan mencakup berbagai bentuk tindakan penghalangan kebebasan berserikat yang semakin kompleks dan variatif selain itu, perlunya memperkuat perlindungan konstitusional kebebasan berserikat melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kejelasan batas antara ranah pidana dan industrial, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja terlindungi sesuai UUD 1945. Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Hak Berserikat, Union Busting
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Aisyah Mehulina Siregar, Nur Akbar, Ahmad khairi Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amel, Amelia Natasya Saragih Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Kartiwa, Reza Rizaldy Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Haidir Harahap Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulfiya, Mulfiya Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salisa, Nora Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Sihombing, Herianto Silalahi, Dorthy Ulini Sinaga, Fanidora Agustina SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Waruwu, Noman Tuboinam William Heru Sidauruk Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina