Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.179
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal Equity of Law and Governance Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Journal of Law & Policy Review Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Agusmidah Agusmidah
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE Santoso, Irfan; Syahrin, Alvi; Mulyadi, Mahmud; Agusmidah, Agusmidah
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.312

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, penerapan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu UU ITE, serta upaya penegakan hukum di Kepolisian Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman implementasi UU ITE berperan dalam mengatasi ketidakpastian penafsiran hukum dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum melakukan penyaringan aduan berdasarkan dampak bagi korban dan memprioritaskan mediasi. Kesimpulannya, perlunya penilaian cermat dalam penegakan hukum UU ITE dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) Agusmidah; Iswan Kaputra
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.6804

Abstract

Declining agricultural land and poor conditions, as well as the impact of food shortages, are clearly contrary to Indonesia's commitment to the Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). SDGs goal number 2 is to end hunger, achieve food security, improve nutrition and promote sustainable agriculture, in line with Indonesia's development priorities. Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning PLP2B in Serdang Bedagai Regency has been enacted, but the fact is that paddy fields have decreased from 2017 to 2018, namely an area of ​​38,725 ha to 36,168 ha (a decrease of around 2,500 ha). The legal issue raised is whether the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2015 for The Protection Of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) in Serdang Bedagai district has been effective so as to encourage the achievement of sustainable development goals (SDGs). The Participatory Action Research (PAR) approach is used because the respondents are farmers so that the methods of sharing stories, in-depth interviews and focus group discussions are more likely to be carried out, participants/informants have more opportunities large share their experiences, ideas, and reflections more openly. In general, Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) in Serdang Bedagai has not been properly implemented. Formation of the Implementation Planning Team or Working Group has just been formed and at the time this report was prepared, the team only got to the first meeting.
PROBLEMATIKA NORMATIF PERMENAKER RI NO 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT PK MANUFACTURING INDONESIA Ibrahim, Ibrahim; Santoso, Imam Budi; Agusmidah, Agusmidah; Khakim, Abdul
Badamai Law Journal Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i2.16975

Abstract

Abstrak: Peran karyawan dalam pembangunan nasional sangat besar dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karenanya kepada mereka sangat perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan. Dimana  saat ini Peraturan Perusahaan di PT PK Manufacturing Indonesia akan segera berakhir, sehingga perlu dilakukan perpanjangan kembali ke Disnakertransnas Kabupaten Karawang. Dengan adanya serikat pekerja di perusahaan maka pengusaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku PP dengan pertimbangan perusahaan merubah status dari PP ke PKB. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yaitu wawancara dan dokumentasi kepada Kepala Bidang Hubungan Industrrial, Karyawan HRD, Serikat Pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengusaha selalu mengajak Serikat Pekerja untuk melanjutkan peraturan perusahaan saat akan berakhir masa berlakunya dan Serikat Pekerja menyetujui hal tersebut mengingat saat penyusunan Peraturan Perusahaan dalam menentukan isinya terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak diadakan secara berunding atas kepentingan para pihak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (2) Prosedur Penyusunan Peraturan Perusahaan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja yaitu (a) Pengusaha membuat draft perubahan PP; (b) Pengusaha memberikan draft perubahan PP kepada Serikat Pekerja agar didapatkan saran dan pertimbangan; (c) Pelaksanaan Perundingan PP antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja; (d) Kesepakatan Hasil Perundingan; (e) Pengesahan PP oleh Pimpinan Perusahaan; (f) Pendaftaran PP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang; dan (g) Pelaksanaan PP oleh pihak-pihak terkait. (3) Faktor pendukung dalam proses penyusunan PP adanya sosialisasi/pengarahan dari Serikat Pekerja kepada anggotanya terkait dengan penyusunan PP; dan adanya dukungan penuh dari Disnakertrans Kota Karawang dalam pendaftaran PP.
IMPLEMENTASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 22 TAHUN 2018 Iswahyudi, Fauzi; Nasution, Faisal Akbar; Suhaidi, Suhaidi; Agusmidah, Agusmidah
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The harmonization of draft regional regulations is part of the stages of drafting the formation of laws and regulations to harmonize the substance of the draft laws and regulations and adapt them to the techniques of drafting laws and regulations, as an effort to minimize the occurrence of cancellation or revocation of regional regulations due to disharmony with regulations. related legislation. The formulation of the problem that will be described in this paper is how to implement the harmonization of regional legal products based on the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018 concerning the Harmonization of Draft Laws and Regulations Formed in the Regions by the Designer of Legislation -Invitation. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study indicate that in the process of forming regional regulations, they must go through the stages of harmonization by involving the drafting of laws and regulations. The results of the study show that there are still many regional regulations in the regions that have not gone through the harmonization stage, thus allowing the draft regional regulations that have been formed not to comply with the laws and regulations both formally and materially. Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2018.
Sinkronisasi BPJS Kesehatan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Tanah: Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan Sitorus, Kristin Lusyana; Kamello, Tan; Siahaan, Rudy Haposan; Agusmidah, Agusmidah
Journal of Law & Policy Review Vol 2, No 1 (2024): Journal of Law & Policy Review, June 2024
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v2i1.450

Abstract

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan pembeli untuk terdaftar di BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli, menambahkan persyaratan baru. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi regulasi keanggotaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah, implementasi persyaratan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dan penundaan pelaksanaan. Penelitian normatif melibatkan wawancara dan studi literatur, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Temuan menunjukkan sinkronisasi vertikal tidak praktis untuk Instruksi Presiden sebagai regulasi kebijakan. Sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011 kurang relevan. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan awalnya menerapkan persyaratan kartu BPJS Kesehatan, namun surat edaran pada 18 Agustus 2022 mengindikasikan penundaan, menunjukkan ketidakselarasan. Penundaan sesuai karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, surat edaran tidak menyebutkan durasi penundaan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah manfaat.
The PARTICIPATION IN JOB LOSS SECURITY PROGRAM AS UNEMPLOYMENT BENEFIT FOR NON WAGE RECIPIENT PARTICIPANT: Bahasa Indonesia Agusmidah, Agusmidah; Reynaldo, Vatar
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i2.27903

Abstract

The establishment of a Job Loss Security Program in The Stipulation of a Government Regulation instead of Law Number 2 Year 2022 concerning Job Creation protects workers who have experienced the severance of employment relationship. This form of protection, by International Labor Organization Convention 102 and Convention 168, is known as Unemployment Benefits. The Unemployment Benefit Scheme in Indonesia is implemented through the Job Loss Security Program. In its regulation under Article 45A of Law Number 50 Year 2004 concerning the National Social Security System in conjunction with the Job Creation Law,  the Job Loss Security Program only provides benefit protection to workers who experience severance of employment, in other words, to workers with employment relationships who are Wage Recipients Participants in the BPJS membership. The protection of the Job Loss Security Program to non-wage recipient participants in BPJS membership, consisting of workers outside of employment relationships, is still not covered due to the limitation of beneficiary rules only to workers who experience severance of employment relationships. The research method used is a normative juridical method with a descriptive nature. This study shows that the existing regulations only provide partial protection. Countries such as Denmark, Spain, Serbia, the People's Republic of China, and others have previously implemented mandatory or voluntary Unemployment Benefit schemes for non-employment relationship workers. In this study, these countries serve as a comparison for the Unemployment Benefit system between developed and developing countries that have implemented it beforehand. The Unemployment Benefit system previously applied to non-employment relationship workers in other countries is an opportunity for Indonesia to implement it as well. The urgency of Unemployment Benefits Social Security protection through the Unemployment Benefits Program is important as a form of state protection holistically.
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Zhein Fajar Rheina; Sutiarnoto; Agusmidah
Realism: Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i2.40

Abstract

Abstract: Working abroad or what is called Migration is a step taken by workers in Indonesia to improve the quality of life, so as to obtain a decent life. The current PMI number has positive and negative values. Problems regarding PMI will continue to arise if PMI abroad are not given any protection. This Normative Research discussesProtection of Indonesian Migrant Workers as an indicator of fulfilling human rights according to International Law, The role of the ILO in implementing Employment Standards related to Social Security Protection for Migrant Workers, Social Security Program Policy for PMI in Malaysia. The method used in writing this thesis is Normative Juridical research, namely research using secondary data which is primary, secondary and tertiary legal materials through international agreements, legal regulations, legal books and the internet. The data analysis used is a qualitative data analysis method. Based on this, the author can conclude that International Law provides protection for social security rights as an indicator of fulfilling human rights for every migrant worker by ratifying the UDHR which specifically addresses human rights issues. In the international scope, protection is also provided through international organizations that collaborate with various multilateral institutions to establish employment standards for workers. Indonesia has a policy to provide protection for PMI in the form of Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers which contains provisions that placement and protection are integrated within the authority of the Ministry of Manpower as well as providing more in-depth guidance and advocacy regarding the Agreement between workers and employers in order to increase legal awareness and better legal protection for prospective PMI’s.
FENOMENA JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM : PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN ONLINE Sebayang, Dedek Kurnia; Agusmidah, Agusmidah
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4896

Abstract

Fenomena judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online telah menjadi isu serius di Indonesia, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum guna memahami bagaimana celah dalam regulasi dan perkembangan teknologi finansial dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital membuat pelaku kejahatan leluasa menggunakan layanan pinjaman online sebagai sarana pencucian uang. Ketertinggalan hukum ini diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang dapat mendorong ketidakpatuhan sosial. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi reformasi regulasi pada UU ITE dan KUHP untuk lebih efektif dalam menangani kejahatan digital, peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal, serta kolaborasi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas. Dengan reformasi yang responsif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum dapat berfungsi lebih efektif sebagai pengendali sosial di era digital.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGEREBEKAN KAMPUNG NARKOBA DAN IMPLIKASINYA BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN Silalahi, Dorthy Ulini; Agusmidah, Agusmidah
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 2 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.4902

Abstract

Narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang memberikan efek bahagia, tenang, dan rileks bagi penggunanya. Namun, penggunaan narkoba secara berlebihan menyebabkan kecanduan, ketergantungan, bahkan kematian. Penyalahgunaan narkotika kini telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, atau pekerjaan. Di Kota Medan, terutama di kawasan yang dikenal sebagai "Kampung Narkoba," penggunaan narkoba menjadi masalah sosial serius yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penggerebekan kampung narkoba oleh aparat menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk menekan peredaran narkoba. Meski mampu meningkatkan rasa aman sementara dan mengurangi aktivitas narkoba, pendekatan ini juga memiliki dampak negatif. Trauma sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta potensi kekerasan yang terjadi dalam penggerebekan kerap dialami oleh warga yang tidak terlibat langsung, termasuk anak-anak. Dari perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum represif tanpa dukungan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup efektif untuk mengatasi masalah narkoba secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama intensif antara masyarakat dan pemerintah melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas narkoba di Kota Medan.
Efektivitas Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, Malaysia dan Jepang Fitraeva Pane, Yos; Agusmidah, Agusmidah; Affila, Affila; Sukarja, Detania
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i3.38633

Abstract

Social security, according to the ILO, is a protection system to protect people from social and economic risks. In Indonesia, the formal worker social security system does not yet cover the entire community, especially in the informal sector. For this reason, Indonesia introduced the Job Loss Guarantee (JKP) program to protect workers who lose their jobs, with cash benefits, labor market information, and training. This program was inspired by countries such as Malaysia and Japan that had already implemented it. Indonesia adopted ILO standards in Conventions 102 and 168 to improve social protection, including unemployment benefits and employment opportunities. The conclusion from the discussion of the JKP program in Indonesia, Malaysia, and Japan is that the JKP system in Indonesia still has several shortcomings, such as participation requirements in other social security programs that hinder registered workers, small cash benefits, and complicated procedures. Job training benefits are also not optimal. In Malaysia, the JKP program effectively protects workers in the formal and informal sectors with a benefit duration of between 3 to 6 months, while Japan provides varying benefits, with a duration of between 3 to 12 months. To increase the effectiveness of the Indonesian JKP, it is necessary to simplify the process and improve the administrative system so that more workers can access its benefits.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Chairina Nopiyanti Sipahutar Edi Yunara Edy Ikhsan Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Fitraeva Pane, Yos Fransiska Harahap Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Jusmadi Sikumbang Khakim, Abdul Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulhadi Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Ramadhan, Ryan Fadly Reynaldo, Vatar Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Silalahi, Dorthy Ulini SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina