Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Badamai Law Journal USU Journal of Legal Studies Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Madani Legal Review Jurnal Darma Agung Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law Mendapo: Journal of Administrative Law Buletin Konstitusi Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan JHCLS Journal Equity of Law and Governance Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Case Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Journal of Innovation Research and Knowledge Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Jurnal El-Thawalib Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam Dinamika Hukum Dan Masyarakat JURNAL RETENTUM Mahadi : Indonesia Journal of Law Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Journal of Innovative and Creativity Realism: Law Review ULJLS Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal El-Thawalib
Agusmidah Agusmidah
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 100 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 100 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara Arie Nurwanto; Faisal Akbar Nasution; Mirza Nasution; Agusmidah Agusmidah
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.55

Abstract

Penyusunan peraturan tentang Keistimewaan Yogyakarta salah satunya yang memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang, bahkan mencapai kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun. Hal ini diyakini syarat dengan nuansa politis mengingat kedudukan yogyakarta sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Polemik dan konflik mengenai keistimewaan Yogyakarta mulai memanas dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan sistem monarki di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan nilai demokrasi. Menurutnya Presiden melihat aspek demokrasi, monarki, dan konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Perlu dipertimbangkan secara keseluruhan di dalam rumusan undang-undang baru ini yaitu RUU Keistimewaan Yogyakarta, bersamaan dengan itu disusunlah RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan berbagai versi sampai akhirnya RUU Keistimewaan Yogyakarta versi Pemerintah Pusat yang secara resmi diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI dan ditindak lanjuti dengan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Yogyakarta yang telah disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 2 Januari 2011 maupun pertemuan-pertemuan atau rapat kerja yang lain, sampai akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2012 RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah disepakati dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014) Indah Chairani Saragih; Budiman Ginting; Sunarmi Sunarmi; Agusmidah Agusmidah
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.2113

Abstract

Pemberhentian kerja suatu perusahaan di tulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan. Maksud penelitian saya ialah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemberhentian Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum terlaksana dengan baik, bagaimana pelaksanaan hukum dalam keputusan hakim atas perkara Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan yang diberhentikan kerja oleh pengusaha. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dibuat perusahaan mengalami banyak kegagalan usaha yang baik, baik itu dari luar maupun dalam karena restrukturisasi yang dibuat tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada karyawan. Peristiwa ini didukung dengan hasil penelitian Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, prinsip-prinsip keadilan tidak berjalan dengan baik, dan perlindungan terhadap karyawan yang diberhentikan hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang tanggap apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan undang-undang atau peraturan di perusahaan tersebut.
Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Maria Fitriani Lubis; OK. Saidin; Agusmidah Agusmidah; Detania Sukarja
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.83

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasal yang telah diubah ada menyisipkan satu pasal yaitu pasal 4A yang mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Sertifikasi halal sangat penting bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan proses yang dilakukan untuk memenuhi standart tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang dijual telah memenuhi ketentuan halal.
Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO) Mauliza Mauliza; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; Agusmidah Agusmidah
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.85

Abstract

Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat dampak negatif dari adanya kemajuan tekhnologi dan informasi. Beberapa kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan vonis hukuman pidana penjara maupun pidana penjara dengan hukuman percobaan, selain itu ada juga yang mendapatkan putusan bebas. Salah satu vonis hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu putusan pengadilan negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO dengan terdakwa bernama Mohamad Aksa Patundu. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengapa hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO memutuskan putusan bebas terhadap terdakwa. Hasil penelitian antara lain konstruksi putusan bebas (vrijspraak) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan berdasarkan tiada kesalahan dari diri pelaku akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan unsur kesalahan namun unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dapat terjadinya kontradiktif dalam menafsirkan antara isi dengan penjelasannya. Penafsiran bahasa menjadi dasar dalam menentukan seseorang terkait dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak, karena tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan bahasa yang disampaikan oleh pelaku kepada korban. Dikaitkan dengan teori penafsiran hukum yang multidisipliner maka diperlukan keilmuan lain selain ilmu hukum yang harus dikuasai oleh hakim terutama dalam disiplin ilmu bahasa, dalam memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang dihadapkan kepadanya.
Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum) Tika Puspita Sari; Agusmidah Agusmidah
MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/mkd.v7i1.6527

Abstract

The community generally bribes traffic police because they want to finish quickly and the assumption is that the Percut Sei Tuan community always thinks that the ticket process is convoluted, difficult and complicated and takes time and effort to make people lazy to complete the ticket in accordance with the proper procedures for solving a ticket, the length of the process law enforcement and long queues become images in the minds of the public when passing through official law enforcement channels. This will no longer be indifferent to the opportunity for the Percut Sei Tuan Police to resolve traffic violations peacefully by accepting bribes from the public. This research is a type of descriptive research. The data in this study is primary data or data collected by the researchers themselves. Data collection techniques in this study are interviews, questionnaires, and observation as well as literature. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman qualitative data analysis technique. The results of the study show that the motives that cause people to bribe in completing fines to the Percut Sei Tuan Police are internal factors: traffic violations are considered normal, public awareness is low, people want to be practical, people are lazy through official procedures following ticket trials or paying fines to banks is difficult and requires a long process. External factors: economy, sense of kinship. While efforts to deal with bribery: Police who abuse their authority by accepting bribes by the public in completing ticketing without going through a set procedure will be subject to sanctions by the National Police's professional code of ethics, imposing criminal fines for traffic offenders, the need for outreach to the public.
PEMBAHARUAN HUKUM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS: PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP TERBARU Ika Oktaviani Oktaviani; Agusmidah Agusmidah
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3104

Abstract

ABSTRACTFundamental changes to the elements of criminal acts in the newest KUHP still leavepolemics in society. Article 411 KUHP prohibits sexual intercourse between partnerswithout ties. However, this article is an absolute complaint offense that can only besubject to an element of criminal offense when there is a complaint by a husband orwife who is bound by marriage and parents or children who are not yet married. Thepaper examines changes to the rules for zina in the newest KUHP to create a sense ofjustice in religious communities. The result of the study concluded that this zina articleclashes with religious and moral values, so that changes in the regulation of zina in thenewest KUHP are considered not to reflect the spirit of nation-minded society and havenot fulfilled the sense of justice of religious communities. Therefore, it is necessary toreview the changes in the regulation of zina in the newest KUHP so that they reflect thereligious and moral values that live in society.Keywords : Legal Reform, Sense of Justice, Crime of Zina, The Newest KUHP
Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai Nindya Irma; Budiman Ginting; Agusmidah Agusmidah; Jelly Leviza
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.168

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government di Kota Binjai berpedoman kepada peraturan wali kota binjai nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai smart city, dengan diluncurkannya aplikasi mobile yang bernama Aplikasi E-Masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih kurang akrab dengan teknologi dan proses pelaporan online, sehingga mereka mungkin merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi tersebut.
Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy Pranade Mas; Agusmidah Agusmidah; Suria Ningsih
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/mah.v1i2.9024

Abstract

Perjanjian kemitraan yang dijalin oleh Mitra pengemudi dengan platform Grab dan Gojek melahirkan jenis hubungan hukum yang tidak dapat diklasifikasi sebagai hubungan kerja, karena disinyalir tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja namun tidak pula memenuhi ketentuan hubungan kemitraan sehingga diduga sebagai hubungan kerja non-standar Ketergantungan diri -pekerjaan. Sementara itu, Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa pengemudi Uber merupakan Worker atau pekerja. Penelitian ini dimaksud untuk dapat menjawab mengenai konstruksi hukum, aspek hukum serta perlindungan hukum pada hubungan kerja non-standar Dependent self-employmentpada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Inggris di era Gig economy . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data utama. Belum ada pengaturan yang secara jelas dan spesifik mengenai model bisnis perantara layanan digital serta hubungan kerja berbasis kemitraan seperti model Gojek dan Grab, sedangkan bisnis hukum di Inggris sendiri berlandaskan pada keputusan pengadilan mulai dari Employment Tribunal hingga UK Supreme Court. Dalam kontrak antara perusahaan aplikasi Gojek dan grab dan pengemudi tergambar hubungan yang bersifat subordinatif karenaadanya kontrol serta ketidaksetaraan. Bandingkan dengan Inggris, pasca putusan pengadilan UK Uber telah melakukan dan menyesuaikan kontraknya dengan putusan pengadilan. Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja mandiri adalah dengan mengeluarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Namun, dalam melindungi pekerja mandiri di Indonesia terdapat beberapa hambatan antara lain perantara teknologi, kendala, posisi tawar pengemudi ojek online di Indonesia yang begitu rendah dan ketidakhadirannya instrument hukum yang mengatur mengenai makna tidak perintah.
Protection of Workers' Legal Rights Against Unilateral Termination of Employment (Analysis of Decisions 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn and 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn) Stefani Kamajaya; Hasim Purba; Agusmidah
Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.4.1.9761.155-172

Abstract

Employees and workers may be fired by a firm as long as it complies with the procedures and requirements outlined in the Manpower Law. But it is not acceptable to fire a worker or employee arbitrarily or for not following the correct procedure. This work is normative juridical legal research with analytical descriptive research features. Legal papers gathered through literature review procedures, classified as primary, secondary, and tertiary, make up the secondary data that is employed. Techniques from qualitative analysis were used in the data analysis process. Although the Manpower Law enables unilateral the termination of employment (PHK) due to efficiency and business closure, based on reduced productivity, is allowed under Law No. 6/2023, often known as The Regulations on the creation of work. This law permits layoffs without necessitating the company's closure. As per the terms of legislation 6/2023, the Creation of Industries Act, layoffs are outside the jurisdiction of the Industrial Relations Court (PHI). The Termination of Finding work, however (PHK) process under the Manpower Law requires direct negotiation between the employer and employee. The panel of judges examined the legislation in Decision Numbers 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn and 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PNMdn with the aim of safeguarding the rights of employees who were terminated unjustifiably. This entailed bestowing upon the plaintiff the rights specified by the Labor Law. Although the judge did not take into account the Job Creation Law (Law No. 2/2020) that was in existence at the time, it is believed that the verdict adequately safeguards the rights and provides legal protection of employees who were fired without cause.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE Santoso, Irfan; Syahrin, Alvi; Mulyadi, Mahmud; Agusmidah, Agusmidah
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 4 (2024): April
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i4.312

Abstract

Perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan hukum baru, terutama terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam UU ITE, penerapan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu UU ITE, serta upaya penegakan hukum di Kepolisian Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman implementasi UU ITE berperan dalam mengatasi ketidakpastian penafsiran hukum dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum melakukan penyaringan aduan berdasarkan dampak bagi korban dan memprioritaskan mediasi. Kesimpulannya, perlunya penilaian cermat dalam penegakan hukum UU ITE dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Co-Authors Abdi, Muhammad Parrij Abdulrahman Sama-alee Ade Rahmawati Siregar Ade Rahmawati Siregar Affila Ahmad Erizal Ahmad khairi Akbar Aisyah Mehulina Siregar, Nur Aloysius Uwiyono Alpani Pane, Farhan Alvi Syahrin Alya Afifa, Mutiara Amelia Natasya Saragih Amel Amsali Syahputa Sembiring Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andre Syahputra Tarigan Apri Amalia Ardiantha Putera Sembiring Arie Nurwanto Arifiyanto, Joiverdia Asela Asteria Ginting Bahriansyah Putra Lubis BUDIMAN GINTING Budiman Ginting Calvin Chairina Nopiyanti Sipahutar Dedi Harianto Dedi Haryanto Desti Lediana Dumaria Nainggolan Edi Yunara Edy Ikhsan Fadiel Sastranegara Fadillah, Arif Rahman Fahrizal S.Siagian Faisal Akbar Nasution Faisal Akbar Nasution Fauzi Iswahyudi, Fauzi Firdaus Nduru Fithriatus Shalihah Fitraeva Pane, Yos Fitri, Deswita Fransiska Harahap Gea, Muhammad Yasin Ali Gelora Butarbutar Ginting, Nesa Trysani Br Harahap, Thareq Akbar Mukarram Risyad Harianto , Dedi Hasan Basri HASIM PURBA Hutagalung, Cholid Ibrahim Ibrahim Idha Aprilyana Sembiring Ika Oktaviani Oktaviani Indah Chairani Saragih Indah Fitria Irfan Santoso Iswan Kaputra Jelita R.T Banjarnahor Jelly Leviza Jhonny Nadeak Johannes Mangapul Turnip Joiverdia Arifiyanto Joshua Hamonangan Rafael Siahaan Jusmadi Sikumbang Kartika Kartika Khair, Muhammad Haikal Khakim, Abdul Lingga, Juan Rana Hizkia Madiasa Ablisar Madiasa Ablisar Mahmud Haidir Harahap Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marbun, Rika Jamin Maria Fitriani Lubis Marlina, Marlina Martono Anggusti Maulana Al-Chairi Nasution, Fachri Maulida, Arum Anggraeni Mauliza Mauliza Melva Theresia Simamora Mirza Nasution Mohammad Eka Putra Mulfiya Mulfiya Mulhadi Naiborhu, Liana K.T Nainggolan, Dumaria Ndruru, Donius Nindya Irma NINGRUM NATASYA SIRAIT Nora Salisa OK. Saidin Pendastaren Tarigan Pendastaren Tarigan Porizky Bernandus Handara Sagal Pranade Mas Putra, Mohammad Eka Putri Rumondang Siagian Putri Syakbania Dalimunthe Putrinda, Dwita Ajeng Rahmat Syaputra Rajali H. Aji Ramadhan, Ryan Fadly Renjana Mantri Laras Hadi Daulay Reynaldo, Vatar Reza Rizaldy Kartiwa Rika Jamin Marbun Rizki Alisyahbana Rosmalinda Rosmalinda Rosmalinda, Rosmalinda Rudy Haposan Siahaan Salsabilla Rizky Fauzi, Amanda Santoso, Imam Budi Saragih, Fitrah Anata Saragih, Indah Chairani Sebayang, Dedek Kurnia Shaliha, Fithriatus Sheren Murni Utami Sihombing, Herianto Silalahi, Dorthy Ulini Sinaga, Fanidora Agustina SINAGA, HENRY Siregar, Mahmul Siska Saragih Siti Khairunnisa, Siti Sitorus, Holongi Theonia Lampungu Sitorus, Kristin Lusyana Stefani Kamajaya Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Suria Ningsih Suria Ningsih Sutan Rais Aminullah Nasution Sutiarnoto Tan Kamello Tanjung, Afriansyah Tarigan, Yefta Nikoyas Tasyah Ramadhani Tika Puspita Sari Utary Maharany Barus Waruwu, Noman Tuboinam William Heru Sidauruk Yati Sharfina D Yefrizawati Yefrizawati Yusuf, Darmawan Zhein Fajar Rheina