Articles
<![CDATA[Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara ]]>
<![CDATA[Arie Nurwanto]]>;
<![CDATA[Faisal Akbar Nasution]]>;
<![CDATA[Mirza Nasution]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 2 - June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i2.55
<![CDATA[Penyusunan peraturan tentang Keistimewaan Yogyakarta salah satunya yang memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang, bahkan mencapai kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun. Hal ini diyakini syarat dengan nuansa politis mengingat kedudukan yogyakarta sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Polemik dan konflik mengenai keistimewaan Yogyakarta mulai memanas dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan sistem monarki di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan nilai demokrasi. Menurutnya Presiden melihat aspek demokrasi, monarki, dan konstitusi sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Perlu dipertimbangkan secara keseluruhan di dalam rumusan undang-undang baru ini yaitu RUU Keistimewaan Yogyakarta, bersamaan dengan itu disusunlah RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan berbagai versi sampai akhirnya RUU Keistimewaan Yogyakarta versi Pemerintah Pusat yang secara resmi diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI dan ditindak lanjuti dengan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Yogyakarta yang telah disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 2 Januari 2011 maupun pertemuan-pertemuan atau rapat kerja yang lain, sampai akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2012 RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah disepakati dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014) ]]>
<![CDATA[Indah Chairani Saragih]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>
<![CDATA[ Jurnal Darma Agung Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.2113
<![CDATA[Pemberhentian kerja suatu perusahaan di tulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan. Maksud penelitian saya ialah untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi perusahaan akibat Pemberhentian Kerja secara sepihak apakah menurut undang-undang sudah tepat atau belum terlaksana dengan baik, bagaimana pelaksanaan hukum dalam keputusan hakim atas perkara Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan yang diberhentikan kerja oleh pengusaha. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan sifat penelitiannya kepustakaan (Library Research). Analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan komprehensif. Berdasarkan penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pelaksanaan pada Putusan No: 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014 yang dibuat perusahaan mengalami banyak kegagalan usaha yang baik, baik itu dari luar maupun dalam karena restrukturisasi yang dibuat tidak sesuai apa yang dilakukan pengusaha kepada karyawan. Peristiwa ini didukung dengan hasil penelitian Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014, prinsip-prinsip keadilan tidak berjalan dengan baik, dan perlindungan terhadap karyawan yang diberhentikan hubungan kerjanya dengan pengusaha kurang tanggap apa yang mereka terima kurang baik menurut peraturan undang-undang atau peraturan di perusahaan tersebut.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Maria Fitriani Lubis]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>;
<![CDATA[Detania Sukarja]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.83
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana dalam pasal-pasal yang telah diubah ada menyisipkan satu pasal yaitu pasal 4A yang mewajibkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahannya. Sertifikasi halal sangat penting bagi persaingan usaha dan perlindungan konsumen di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan proses yang dilakukan untuk memenuhi standart tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal dan formal bahwa produk yang dijual telah memenuhi ketentuan halal.]]>
<![CDATA[Putusan Bebas Atas Tuntutan Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO) ]]>
<![CDATA[Mauliza Mauliza]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 6 - October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i6.85
<![CDATA[Tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu tindak pidana yang timbul akibat dampak negatif dari adanya kemajuan tekhnologi dan informasi. Beberapa kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial mendapatkan vonis hukuman pidana penjara maupun pidana penjara dengan hukuman percobaan, selain itu ada juga yang mendapatkan putusan bebas. Salah satu vonis hakim menjatuhkan putusan bebas yaitu putusan pengadilan negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO dengan terdakwa bernama Mohamad Aksa Patundu. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengapa hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Poso No. 262/Pid.Sus/2017/PN.PSO memutuskan putusan bebas terhadap terdakwa. Hasil penelitian antara lain konstruksi putusan bebas (vrijspraak) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan berdasarkan tiada kesalahan dari diri pelaku akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak menyebutkan unsur kesalahan namun unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga dapat terjadinya kontradiktif dalam menafsirkan antara isi dengan penjelasannya. Penafsiran bahasa menjadi dasar dalam menentukan seseorang terkait dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak, karena tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan bahasa yang disampaikan oleh pelaku kepada korban. Dikaitkan dengan teori penafsiran hukum yang multidisipliner maka diperlukan keilmuan lain selain ilmu hukum yang harus dikuasai oleh hakim terutama dalam disiplin ilmu bahasa, dalam memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial yang dihadapkan kepadanya.]]>
<![CDATA[Perilaku Suap dalam Penyelesaian Tilang oleh Masyarakat Kepada Polisi Lalu Lintas Percut Sei Tuan (Pendekatan Sosiologi Hukum) ]]>
<![CDATA[Tika Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>
<![CDATA[ MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30743/mkd.v7i1.6527
<![CDATA[The community generally bribes traffic police because they want to finish quickly and the assumption is that the Percut Sei Tuan community always thinks that the ticket process is convoluted, difficult and complicated and takes time and effort to make people lazy to complete the ticket in accordance with the proper procedures for solving a ticket, the length of the process law enforcement and long queues become images in the minds of the public when passing through official law enforcement channels. This will no longer be indifferent to the opportunity for the Percut Sei Tuan Police to resolve traffic violations peacefully by accepting bribes from the public. This research is a type of descriptive research. The data in this study is primary data or data collected by the researchers themselves. Data collection techniques in this study are interviews, questionnaires, and observation as well as literature. The data obtained were analyzed using the Miles and Huberman qualitative data analysis technique. The results of the study show that the motives that cause people to bribe in completing fines to the Percut Sei Tuan Police are internal factors: traffic violations are considered normal, public awareness is low, people want to be practical, people are lazy through official procedures following ticket trials or paying fines to banks is difficult and requires a long process. External factors: economy, sense of kinship. While efforts to deal with bribery: Police who abuse their authority by accepting bribes by the public in completing ticketing without going through a set procedure will be subject to sanctions by the National Police's professional code of ethics, imposing criminal fines for traffic offenders, the need for outreach to the public.]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS: PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP TERBARU ]]>
<![CDATA[Ika Oktaviani Oktaviani]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>
<![CDATA[ Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dharmawangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46576/lj.v3i2.3104
<![CDATA[ABSTRACTFundamental changes to the elements of criminal acts in the newest KUHP still leavepolemics in society. Article 411 KUHP prohibits sexual intercourse between partnerswithout ties. However, this article is an absolute complaint offense that can only besubject to an element of criminal offense when there is a complaint by a husband orwife who is bound by marriage and parents or children who are not yet married. Thepaper examines changes to the rules for zina in the newest KUHP to create a sense ofjustice in religious communities. The result of the study concluded that this zina articleclashes with religious and moral values, so that changes in the regulation of zina in thenewest KUHP are considered not to reflect the spirit of nation-minded society and havenot fulfilled the sense of justice of religious communities. Therefore, it is necessary toreview the changes in the regulation of zina in the newest KUHP so that they reflect thereligious and moral values that live in society.Keywords : Legal Reform, Sense of Justice, Crime of Zina, The Newest KUHP]]>
<![CDATA[Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai ]]>
<![CDATA[Nindya Irma]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.168
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif analitis, dan digunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government di Kota Binjai berpedoman kepada peraturan wali kota binjai nomor 53 tahun 2017 tentang penyelenggaraan binjai smart city, dengan diluncurkannya aplikasi mobile yang bernama Aplikasi E-Masyarakat, dimana beberapa masyarakat masih kurang akrab dengan teknologi dan proses pelaporan online, sehingga mereka mungkin merasa kesulitan atau kurang percaya diri dalam menggunakan aplikasi tersebut.]]>
<![CDATA[Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy ]]>
<![CDATA[Pranade Mas]]>;
<![CDATA[Agusmidah Agusmidah]]>;
<![CDATA[Suria Ningsih]]>
<![CDATA[ Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Edisi Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/mah.v1i2.9024
<![CDATA[Perjanjian kemitraan yang dijalin oleh Mitra pengemudi dengan platform Grab dan Gojek melahirkan jenis hubungan hukum yang tidak dapat diklasifikasi sebagai hubungan kerja, karena disinyalir tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja namun tidak pula memenuhi ketentuan hubungan kemitraan sehingga diduga sebagai hubungan kerja non-standar Ketergantungan diri -pekerjaan. Sementara itu, Mahkamah Agung Inggris menyatakan bahwa pengemudi Uber merupakan Worker atau pekerja. Penelitian ini dimaksud untuk dapat menjawab mengenai konstruksi hukum, aspek hukum serta perlindungan hukum pada hubungan kerja non-standar Dependent self-employmentpada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Inggris di era Gig economy . Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data utama. Belum ada pengaturan yang secara jelas dan spesifik mengenai model bisnis perantara layanan digital serta hubungan kerja berbasis kemitraan seperti model Gojek dan Grab, sedangkan bisnis hukum di Inggris sendiri berlandaskan pada keputusan pengadilan mulai dari Employment Tribunal hingga UK Supreme Court. Dalam kontrak antara perusahaan aplikasi Gojek dan grab dan pengemudi tergambar hubungan yang bersifat subordinatif karenaadanya kontrol serta ketidaksetaraan. Bandingkan dengan Inggris, pasca putusan pengadilan UK Uber telah melakukan dan menyesuaikan kontraknya dengan putusan pengadilan. Upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja mandiri adalah dengan mengeluarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Namun, dalam melindungi pekerja mandiri di Indonesia terdapat beberapa hambatan antara lain perantara teknologi, kendala, posisi tawar pengemudi ojek online di Indonesia yang begitu rendah dan ketidakhadirannya instrument hukum yang mengatur mengenai makna tidak perintah.]]>
<![CDATA[Increasing identity and community awareness in Medan City about victim rights of sexual violence ]]>
<![CDATA[Ningrum Natasya Sirait]]>;
<![CDATA[Rosmalinda]]>;
<![CDATA[Edy Ikhsan]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Agusmidah]]>
<![CDATA[ ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2019): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.058 KB)
|
DOI: 10.32734/abdimastalenta.v4i2.4239
<![CDATA[Indonesia currently has Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UU-SPPA) to provide protection for children who need special protection such as child offenders, victims and witnesses. In fact, the implementation of the UU-SPPA actually only focuses on children as perpetrators. This not only shows that justice for children is still not upright especially for children who are victims of sexual violence. This is evident from the findings of a study conducted in 2019 entitled "The Effectiveness of the Convention on the Rights of the Child Victims of Sexual Violence". This study found that although Indonesia already has 2 government regulations governing the fulfillment of victims of sexual violence in the form of compensation and or restitution, none of the decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam contain the rights of victims. The decisions of the Medan District Court and Lubuk Pakam throughout 2018 were oriented towards providing penalties for the perpetrators. The two Government Regulations which are guidelines for implementing the Law are (a) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims; and (b) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 Year 2017 Concerning Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. These two Government Regulations are the basic ingredients for the implementation of the 2019 Mandatory Servant Lecturer service dedication. This situation is the basis of community service in two districts namely Medan Baru and Medan Sunggal. Law Enforcement Officials (APH) in this case the police and the community not only obtain new information about victims' rights but also increase their awareness to guarantee the rights of children victims of sexual violence are requested in legal proceedings for perpetrators. Furthermore, the Police and the community hope that the information on these two Government Regulations can be continued both by the Regional Government Organization (OPD) and other institutions such as the Civil Society Organization (CSO) in Medan.]]>
<![CDATA[Protection of Workers' Legal Rights Against Unilateral Termination of Employment (Analysis of Decisions 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn and 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Stefani Kamajaya]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Agusmidah]]>
<![CDATA[ Journal Equity of Law and Governance Vol. 4 No. 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/elg.4.1.9761.155-172
<![CDATA[Employees and workers may be fired by a firm as long as it complies with the procedures and requirements outlined in the Manpower Law. But it is not acceptable to fire a worker or employee arbitrarily or for not following the correct procedure. This work is normative juridical legal research with analytical descriptive research features. Legal papers gathered through literature review procedures, classified as primary, secondary, and tertiary, make up the secondary data that is employed. Techniques from qualitative analysis were used in the data analysis process. Although the Manpower Law enables unilateral the termination of employment (PHK) due to efficiency and business closure, based on reduced productivity, is allowed under Law No. 6/2023, often known as The Regulations on the creation of work. This law permits layoffs without necessitating the company's closure. As per the terms of legislation 6/2023, the Creation of Industries Act, layoffs are outside the jurisdiction of the Industrial Relations Court (PHI). The Termination of Finding work, however (PHK) process under the Manpower Law requires direct negotiation between the employer and employee. The panel of judges examined the legislation in Decision Numbers 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn and 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PNMdn with the aim of safeguarding the rights of employees who were terminated unjustifiably. This entailed bestowing upon the plaintiff the rights specified by the Labor Law. Although the judge did not take into account the Job Creation Law (Law No. 2/2020) that was in existence at the time, it is believed that the verdict adequately safeguards the rights and provides legal protection of employees who were fired without cause.]]>
