Claim Missing Document
Check
Articles

Implementation of Investigative Audit in the Principles of Good Corporate Governance in PT. Garuda Indonesia, Tbk (Persero) Susanto Susanto; Elmer Micu Soriano
Jurnal Hukum Novelty Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v14i1.a23839

Abstract

Introduction to the Problem: This study aims to determine the implementation of investigative audits in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises (SOEs/Badan Usaha Milik Negara, BUMN) Persero in calculating state losses.Purpose/Objective Study: This study uses a statutory approach and a case approach. The case study is exemplified in the case of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“Garuda Indonesia”). The research specification used is the explanatory legal study which aims to test a theory or hypothesis in order to strengthen or reject the existing theory or hypothesis of the research results.Design/Methodology/Approach: This is a normative juridical research, thus it is necessary to have an approach to the existing problems.Findings: According to the findings of the study, it is shown that by conducting an investigative audit based on the Good Corportate Governance (GCG) principles after the decision No. 425/Pdt.Sus.PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., Garuda Indonesia can improve its financial management and performance. An investigative audit that is conducted in a transparent, accountable and independent manner will increase public trust in the company and ensure that the company adopts GCG principles in managing its finances.Paper Type: Research Article
Analisa laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan perusahaan BUMN sektor kontruksi yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2021 Septi Anjarwati; Susanto Susanto; Vivi An’nisa Hanan Santoso
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan dalam konsisi yang baik, dapat dilakukan berbagai analisa antara lain rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Adhi Karya (Perssero) Tbk., PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Ditinjau dari analisis rasio keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Data dan informasi penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan rasio likuiditas setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga keadaan perusahaan dikategorikan dalam keadaan tidak baik (liquid). Dari rasio solvabilitas, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Menunjukkan bahwa modal perusahaan mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor sehingga keadaan perusahaan dikatakan baik (solvable) sedangkan untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Menjukkan bahwa modal perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam keadaan tidak baik (insolvable). Ditijau dengan rasio aktivitas, menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam keadaan baik. Berdasarkan rasio profitanilitas PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pada tahun 2020-2021 menunjukkan adanya peningkatan sehingga dapat dikatakan keadaan perusahaan berada pada posisi yang baik.
Role Model Administrasi Bank Sampah Berbasis Digital Di Kota Tangerang Selatan Susanto Susanto; Gunartin Gunartin; Suciati Muanifah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26202

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak Penelitian No.134/D5/SK/LPPM/UNPAM/VIII/2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program Bank Sampah yang menjadi alternatif mengatasi permasalahan sampah yang menjadi masalah nasional. Bank sampah merupakan salah satu solusi untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang efisien merupakan prasyarat utama untuk mencapai keberlanjutan karena setiap dihasilkan sampah dan sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus. Dengan demikian, intervensi pemerintah dan masyarakat sudah perlu menawarkan bantuan yang menjanjikan untuk mengurangi limbah/sampah individu/keluarga dan mendukung peran bank sampah sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah. Bank sampah yang sudah beroperasi di Kota Tangerang Selatan sejauh ini masih menggunakan sistem manual dalam pengadministrasian sehingga layanan terhadap nasabah bank sampah kurang efektif dan efisien. Sistem administrasi pengelolaan sampah berbasis digital sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan layanan nasabah bank sampah diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan pengelola sampah dan layanan nasabah bank sampah. Metode penelitian ini adalah sosio legal yang juga merupakan gabuangan dari metode yuridis normatif dan empiris, yang mana penelitian ini membutuhkan bantuan ilmu sosial lainnya. Dalam pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana mengkaji regulasi di Kota Tangerang Selatan terkait digitalisasi pengelolaan di Bank Sampah. Sementara untuk pendekatan empiris digunakan metode sosiologi hukum dimana data primer dari 13 bank sampah yang diobservasi dan diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah guna memngimplementasikan tujuan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah diperlukan digitalisasi dalam administrasinya dan aplikasi BASO terbukti membantu pengadministrasian secara digital dan bisa dijadikan role model pengelolaan administrasi bank sampah di Kota Tangerang Selatan.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KDRT KELURAHAN PULAU PANGGANG KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Yoyon M Darusman; Susanto Susanto; RR Dewi Anggraeni; Bachtiar Bachtiar; Bastinaon Bastinaon
Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jlkklkk.v1i1.p76-82.5599

Abstract

Pengabdian ini berjudul Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu.Tujuan pengabdian ini adalah untuk Memberikan materi-materi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yang meliputi: penyusunan materi yang akan diberikan, penyusunan jadwal pemberian materi, pembagian tugas tim pengabdian dan survei ke lokasi pengabdian. Tahap sosialisasi yaitu sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan tahap sosialisasi yaitu melakukan silaturahmi dengan ketua yayasan, menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian ini. Pada tahap ini juga dilakukan jalinan kerjasama dan menentukan jadwal kegiatan pengabdian. Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah dosen Fakultas Magister Hukum Universitas Pamulang sebanyak 5 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan anak..Kesimpulan dari pengabdian ini adalah Peserta kurang mengerti apa itu dampak psikologi wanita dan anak anak pada kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata materi yang berkaitan dengan perlindungan anak sangat diperlukan masyarakat disana berkenaan dengan jarak yang jauh karena hamper semua pulau terpisahKata Kunci: Sosialisasi, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS Yoyon M Darusman; Bastianon Bastianon; Susanto Susanto; Bambang Wiyono; Dyas Mulyani Benazir
Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Vol. 2 No. 2 (2021): Juli 2021
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jlkklkk.v2i2.p68-74.11648

Abstract

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepad masyarakat Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis mengenai pemanfaatan media social serta mudarat aau dampak negative penggunaan media sosial. Adapun, pelaksanaan kegiatan terbagi dari beberapa kategorisasi seperti: 1. Tahap Pra Pelaksanaan: a. bahwa tim pengabdi men-survey lokasi ke Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis guna berdiskusi perihal jadwal, peserta dan tema. b. bahwa tim pengabdi, mempersiapakan peralatan dan perlengkapan seperti laptop, spidol, dan papan tulis/kertas besar, proyektor dan plakat penghargaan kepada tuan rumah serta konsumsi untuk seluruh peserta dan pihak terkait. c. bahwa tim menghitung dan merencanakan anggaran belanja termasuk modal awal, post biaya operasional dan biaya lain yang dianggap perlu. 2. Tahap Pelaksanaan: bahwa tim pengadbi akan menggunakan metode ceramah, metode tanya-jawab interaktif dan menggunakan metode role playing; 3. Tahap Paska Pelaksanaan: bahwa tim akan membuat laporan akhir kepada tiga pihak yakni: Desa Kawunglarang, tim pengabdi dan pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Hasil kegiatan ini masyarakat Desa Kawunglarang, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis lebih memahami mengenai manfaat dan mudarat dari pemakaian media sosial, sehingga merek alebih bijak menggunakan media sosial.
Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686

Abstract

Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di  270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.
Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court M. l Aidi; Gregorius Hermawan Kristyanto; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22503

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara  International Criminal Court (ICC) dalam menyelidiki kasus kemanusiaan dan apakah tragedi kerusuhan 98 dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasioal. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pengadilan Pidana Internasional ICC (International Criminal Court) merupakan mekanisme yang dibangun untuk menunaikan kebutuhan agar tidak lagi ada impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. ICC akan turut mengadili sebuah kejahatan kemanusiaan ketika tidak ada hukum yang berlaku. ICC akan menyatakan perkara tertentu tidak dapat diterima, salah satunya, jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki jurisdiksi untuk menanganinya, kecuali negara tersebut memang tidak berkeinginan (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan investigasi atau penuntutan. Mengacu pada pembahasan, bahwa kerusuhan 98 tidak bisa diadili di ICC. Hal ini dikarenakan, Indonesia mempunyai payung hukum untuk penanganan kasus HAM berat. Selain itu, Indonesia juga mempunyai keinginan untuk menyelesaikannya, Serta ICC tidak bisa menangani kasus-kasus yang terjadi sebelum berdirinya lembaga peradilan tersebut. Dengan demikian, kasus tragedi 98 bukan menjadi juridiksi dari ICC.
KEDUDUKAN MAJLIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Yoyon Mulyana Darusman; Amelia Haryanti; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37110

Abstract

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perluasan kelembagaan pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, setelah dilakukannya perubahan yang ke dua Undang-Undang Dasar 1945. Penambahan kelembagaan dimaksud untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman agar dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berhubungan dengan adanya sengketa perundang-undangan dan politik. MK didirikan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai sebuah mahkamah yang merupakan pintu terakhir pemutusan sengketa diharapkan para aparatur yang ada di MK memiliki integritas dan marwah kehormatannya. Sejah terjadinya kasus korupsi yang menimpa mantan ketua MK Akil Muchtar telah terjadi keguncangan yang merusak dan marwah kehormatan MK. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur pembentukan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisa kedudukan dan kewenangan Maslis Kehormatan MK. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal. Hasil dari penelitian ini, keberdaan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK, diharapkan dapat menjaga marwah dan kehormatan MK dalam menyelesaikan pelanggaran etik dari para hakim MK.
Uang Panai in Bugis Wedding Traditions Marwing, Anita; Susanto
Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies Vol 10 No 2 (2024): Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/hikmatuna.v10i2.8908

Abstract

This study analyses the implementation of Bugis community marriage in Malangke in accordance with the maqashid al-syariah. This study uses qualitative research with primary data from traditional, religious, and community leaders. The implementation of Bugis community marriage through cultural Islamization so as not to conflict with Sharia. In culture, there are benefits for both the wife and husband. This kind of marriage culture is called al-adah al-sahihah or al-urf al-sahih, namely good customs and can be used as legal considerations. In community marriage, there is a Mappasikarawa or mappasiluka (first contact) section, following the hadith of the Prophet Muhammad SAW, who gave instructions to husbands when they were about to marry a woman, they should hold her crown, read the basmalah, pray for blessings and read. In addition, Mappassau Botting and Cemme Passili (caring for and bathing the bride) are in accordance with the principle of maqasid al-syariah of descent (Nasl). The dowry in maqashid al-syariah is classified as maslahat tahsiniyyat, a benefit based on beautifying relationships. The tradition of giving dowry can be justified according to Islamic law as a form of upholding the value of family honour. Maqashid al-syariah and marriage of the Bugis community to realize goodness while avoiding evil or bringing benefits (maslahah).
Pentingnya Audit Investigasi pada Perusahaan Unicorn Indonesia yang Melakukan Penipuan Investasi Susanto, Susanto; Yoyon Mulyana Darsuman; Muhammad Iqbal
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5901

Abstract

This study aims to analyze in more depth the case of alleged manipulation of eFishery's financial statements, showing the importance of investigative audits in maintaining transparency, accountability, and investor trust. This study uses a normative legal approach to analyze the alleged manipulation case of eFishery's financial statements and the urgency of investigative audits in preventing and prosecuting similar cases in Indonesian unicorn companies. Common fraud schemes include financial statement manipulation, where companies inflate revenue, record fictitious transactions, or conceal debt to create an illusion of profitability. Additionally, Ponzi schemes pose a significant risk to investors, as returns promised to earlier investors are paid using funds from new investors rather than legitimate business profits. Regulations such as Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Law No. 10 of 1998 on Banking require companies raising public funds to provide transparent and accurate financial information. In the case of eFishery, investigative auditing is essential to uncover potential violations of these regulations. Findings from investigative audits can be used by regulators such as OJK, Bappebti, and Kominfo to tighten supervision and take action against companies proven to engage in fraudulent practices. Additionally, investigative auditing plays a preventive role in maintaining investor confidence and ensuring the sustainable, transparent growth of the startup ecosystem.
Co-Authors ., Mukrodi Achmad Mubarok Ade Saputra Agung Muhammad Agung Nugroho Akbar Faisal Karim Ali Imron Ali Mubarok Ali Mubarok Amelia Haryanti Amilia Suryanita Andika Kharis Akhmadi Anggraeni, RR Dewi Anita Marwing, Anita Apriansyah, Muger Aria Dimas Harapan Arifudin Arifudin Ayuk Ayus Istingadah Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Santoso Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bambang Wiyono Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastianon Bastinaon Bastinaon Belly Isnaeni Boniarta Samosir Budi Kristian Chotamul Fajri Chotamul Fajri Chotamul Fajri Corry Nata Dadan Herdiana Dadan Herdiana Dadan Herdiana Defruzer Defruzer Dhoni Presti Wahyono Dian Ekawati Dian Yusuf Ponco Saputro Didik Iswadi, Didik Dimas Semantri Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Dyas Mulyani Benazir Dyra Mayang Sukhma Eka Martiana Wulansari Elmer Micu Soriano Endi Arofa Endi Arofa Erick Cristian Fabrian Siagian Fridayani Fridayani Fridayani Wongsowinoto Ghifari Ridhaimaduddin Majid Gregorius Hermawan K Gregorius Hermawan Kristyanto Gumelar Dewi Larasati Gunartin Gunartin Gunawan Gunawan Hadi Supratikta Hadi Sutopo Hanne Puspita Berliane Susanti Hermawan, Widiantoni IIN INDRIANI Iin Indriani Irawan Saputro Isnu Harjo Prayitno Kartono Kartono Keti Respati Khuzaeni Lely Zakiah Gunsar Lisnawati Lisnawati Loisa Diana Raya M. l Aidi Mardin Sipayung Matheus Raditya Chrisputranto Meigi Meigi Mochammad Imron Awalludin Moh Sutoro Moh. Sutoro Mohamad Duddy Dinantara Mohamad Duddy Dinantara Muger Apriansyah Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Muhamad Iqbal Iqbal Muhammad Duddy Dinantara Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Muhammad Jagad Khonjogo Muhammad Wafatajul Arifin Mulya Adhi Pradana, Fajar Nardi Sunardi Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nova Susanti Noviyanti Noviyanti Nurhayati Okki Oktaviandi Oksidelfa Yanto Oksidelfa Yanto Panduma Putra Pratama Pramadjaya, Angga Purmanto Purmanto Putri Novita Sari Raditya Feda Rifandhana, Raditya Feda Rahma Yunita Riandi Pratama MZ Rizal S Gueci Rizal S. Gueci Roberto Rossi Rosa Lesmana Rudi Wahyudi Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sahroni Sairin Sairin Sairin Sairin Sairin Samsul Anwar Samuel Soewita Sarwani Sarwani Septi Anjarwati Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty Slamet Afandi Subarto Subarto, Subarto Suciati Muanifah Suhendar Suhendar Surya - Marthadinata Sutrirubiyanto Nova, Yuzon Suworo Suworo T. Muamar Kadafi Tarwijo Tarwijo Tato Setiawan Tato Setiawan Threesna Setyady Tommi Santoso Turnya Vivi An’nisa Hanan Santoso Wahono Widodo Wahyono Wahyono Wahyono, Bambang Angkoso Wawan Supriyatna Wawan Supriyatna Wiwik Hasbiyah Yayan Sudaryana Yoga Ars Yanuary Yoyon M. Darusman Yoyon Mulyana Darsuman Yoyon Mulyana Darusman Yulian Bayu Ganar Yulian Bayu Ganar Yulian Bayu Ganar Yusuf Supardi Zakaria Romadhani Zulfitra - Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra Zulfitra