Articles
Upaya Pencegahan Penyelewengan dan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa dari Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dengan Menggunakan Prinsip Transparansi
Susanto Susanto;
Muhamad Iqbal;
Subarto Subarto
Pamulang Law Review Vol 5, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/palrev.v5i2.25529
Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk mengetahui sejauh mana untuk dapat menganalisis sebuah upaya dalam pencegahan terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa, serta dapat mengetahui faktor pendorong serta penghambat terjadinya kecurangan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada desa. Riset ini menggunakan riset kualitatif yang mana bertujuan untuk dapat melihat sejauh mana fenomena yang terjadi terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang akan dijadikan sumber riset ini ialah Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder serta data primer, teknik pengumpulan data pada riset ini ialah dokumentasi interview serta observasi. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam riset ini ialah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data sampai dengan penarikan sebuah kesimpulan yang ada. Hasil yang digukan dalam riset ini ialah Dana Desa yang rutin diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Desa rentan terjadi korupsi. Selanjutnya, menguraikan upaya yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga di desa.
ROLE MODEL ADMINISTRASI BANK SAMPAH BERBASIS DIGITAL DI KOTA TANGERANG SELATAN
Susanto Susanto;
Gunartin Gunartin;
Suciati Muanifah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26202
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Kontrak Penelitian No.134/D5/SK/LPPM/UNPAM/VIII/2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program Bank Sampah yang menjadi alternatif mengatasi permasalahan sampah yang menjadi masalah nasional. Bank sampah merupakan salah satu solusi untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang efisien merupakan prasyarat utama untuk mencapai keberlanjutan karena setiap dihasilkan sampah dan sudah menjadi masalah nasional yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara khusus. Dengan demikian, intervensi pemerintah dan masyarakat sudah perlu menawarkan bantuan yang menjanjikan untuk mengurangi limbah/sampah individu/keluarga dan mendukung peran bank sampah sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah. Bank sampah yang sudah beroperasi di Kota Tangerang Selatan sejauh ini masih menggunakan sistem manual dalam pengadministrasian sehingga layanan terhadap nasabah bank sampah kurang efektif dan efisien. Sistem administrasi pengelolaan sampah berbasis digital sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan layanan nasabah bank sampah diharapkan mampu memfasilitasi kegiatan pengelola sampah dan layanan nasabah bank sampah. Metode penelitian ini adalah sosio legal yang juga merupakan gabuangan dari metode yuridis normatif dan empiris, yang mana penelitian ini membutuhkan bantuan ilmu sosial lainnya. Dalam pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana mengkaji regulasi di Kota Tangerang Selatan terkait digitalisasi pengelolaan di Bank Sampah. Sementara untuk pendekatan empiris digunakan metode sosiologi hukum dimana data primer dari 13 bank sampah yang diobservasi dan diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah guna memngimplementasikan tujuan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah diperlukan digitalisasi dalam administrasinya dan aplikasi BASO terbukti membantu pengadministrasian secara digital dan bisa dijadikan role model pengelolaan administrasi bank sampah di Kota Tangerang Selatan.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELEWENGAN DANA DESA KECAMATAN KARAWACI KABUPATEN TANGERANG SELATAN
Budi Kristian;
Susanto Susanto;
Samuel Soewita;
Suhendar Suhendar;
Zakaria Romadhani;
Arifudin Arifudin;
Putri Novita Sari;
Dyra Mayang Sukhma;
Gumelar Dewi Larasati
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2022): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24844
Banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada desa namun dalam hal ini Potensi penyelewengan keuangan Desa, jelas sangat besar. Sebagaimana kajian dalam penulisan ini yaitu tentang tindak pidana penyelewengan dana desa di Kecamatan Karawaci. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dari Aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana, di samping itu yang tidak kalah pentinggnya adalah Sumber Daya manusia dari Aparat Pemerintahan Desa itu sendiri yang pada umumnya lemah. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kepala Desa sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan tanggungjawab kepala Desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan desa. Apalagi budaya pemotongan ADD oleh oknum birokrasi sehingga yang diterima oleh pemerintah desa menjadi kecil. antar waktu kepala desa tersebut dilakukan karena adanya jabatan kepala desa yang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai adanya mekanisme hukum tentang penyelewengan dana desa.Kata Kunci: Penegak Hukum, Penyelewengan, Dana Desa.
SOSIALISASI PERTANGGUNG JAWABAN DANA DESA KECAMATAN LIPPO KARAWACI KABUPATEN TANGERANG SELATAN
Suhendar Suhendar;
Kartono Kartono;
Susanto Susanto;
Fridayani Fridayani;
Dimas Semantri;
Muhammad Jagad Khonjogo;
Akbar Faisal Karim;
Rudi Wahyudi
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2022): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24845
Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk tidak hanya memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum mengenai teknik pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa.Kata Kunci: Dana Desa, pertanggungjawaban APBDesa.
IMPLEMENTASI KUOTA TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK BEKERJA: (Study Perusahaan-Perusahaan di Kota Tangerang)
Riandi Pratama MZ;
Susanto
Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/entrepreneur.v4i1.3256
The number of persons with disabilities in Indonesia is increasing every year, therefore it is necessary to pay attention to the government and empower the ability of a person with disabilities so that they can work with competence according to company standards. This study aims to explore the quota of disabled workers in companies in Tangerang City. To obtain research data information, purposive sampling method is used to determine which companies can be the object of research. The selected company is a private company in Tangerang City. Interview method with the determination of informants through the snowball technique. The findings of this study are that the implementation of the quota for persons with disabilities in Tangerang City still does not fully meet the quota according to the mandate of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, this can be seen from the monitoring results of the Tangerang City Manpower Office in 2022 that only 144 people with disabilities work and are spread across 7 companies in Tangerang City.
Pembangkangan Hukum: Menakar Kepatuhan Organisasi Advokat Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Susanto;
Nurhayati;
Dadan Herdiana
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/yur.v6i1.15406
The split within the Indonesian Advocates Association led to a dispute with its splinter organization, the Indonesian Advocates Association. The two have similarities in the use of the PERADIN brand, which has led to lawsuits in court. This research was conducted to determine the compliance of the Advocate Organization under the name Indonesian Advocates Association with a court decision that has permanent legal force related to the PERADIN organization brand dispute. The method used is qualitative normative research with a statutory approach in relation to the problems in this research. The results showed that the Indonesian Advocates Association illegally used the PERADIN Mark belonging to the Indonesian Advocates Association and the decision had permanent legal force. Even though there has been a decision with permanent legal force, the Indonesian Advocates Association did not voluntarily carry out the contents of the decision and even filed 5 (five) other lawsuits.
PENYUSUNAN BUSINESS PLAN AKUAPONIK LELE SANGKURIANG DI SMA AL WAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL PENGASINAN SAWANGAN DEPOK
Sairin Sairin;
Chotamul Fajri;
Susanto Susanto
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v4i1.28372
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diadakan di lingkungan pesantren Al Wafi adalah untuk memberikan pendampingan para siswa terkait penyusunan bisnis plan akuaponik lele sangkuriang. Maka dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlangsung di SMA AL WAFI IBS Pengasinan, Sawangan,Depok, Jawa Barat, diharapkan siswa mampu membuat budidaya lele sangkuriang dengan hasil yang maksimal dan menguntungkan.. Yang menjadi sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah para siswa di Sekolah Menengah Atas Al Wafi IBS tepatnya di Jl. Pengasinan, Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Depok. Jawa Barat. Pendampingan diselesaikan dalam tiga tahapan kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Target utama Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen Program Studi Manajemen Universitas Pamulang adalah agar para siswa mampu membuat bisnis plan aquaponk lele sangkuriang sehingga setelah program ini selesai siswa diharapkan bisa belajar mandiri berwirausaha. Setelah kegiatan pelatihan dan penyuluhan ini diharapkan santri SMA AL WAFI IBS dapat memahami tentang kewirausahaan dan bisa menambah motivasi ketika memasuki dunia kerja, bisa membuat rencana usaha (bussiness plan) pengembangan usaha perikanan dengan system Aquaponik dengan benar.Kata Kunci : Rencana Bisnis, Akuaponik, SMA Al Wafi, Islamic Boarding School
PENYULUHAN DAMPAK, UPAYA PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA DAN ATURAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SMP AL HIDAYAH
Bambang Wiyono;
Susanto Susanto;
Yoyon M. Darusman
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v4i1.28387
Selain lingkungan di rumah, pergaulan di luar rumah juga berperan besar dalam pembentukan karakter anak remaja. Kebanyakan anak remaja cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan. Hal itu karena mereka masih mencari jati diri dan memiliki kecenderungan untuk mencoba banyak hal baru. Itulah mengapa penting bagi orang tua untuk memperhatikan pertemanan yang dimiliki anak di luar rumah, seperti di sekolah maupun di komunitas mereka. Pasalnya, bila sampai salah bergaul, anak remaja rentan sekali terjerumus ke dalam berbagai hal yang negatif. Salah satunya adalah narkoba.Generasi muda sebagai penerus bangsa diharapkan mampu memajukan bangsa melalui kecerdasan dan prestasinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar penyalahgunaan narloba dikalangan remaja SMP Al Hidayah tidak terjadi. Metode kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan dimana narasumber kegiatan ini dari dosen dan mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang. Hasil kegiatan ini siswa SMP Al Hidayah menjadi paham akan Bahaya narkoba, bentuk penyalahgunaan narkoba dan pencegahan akan narkoba sejak dini.Kata Kunci : Dampak Narkoba, Kesehatan, Kecerdasan, Remaja
PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN BAGI PELAKU UMKM CV CAHAYA AGRIBIZ CIANJUR
Yulian Bayu Ganar;
Mohamad Duddy Dinantara;
Susanto Susanto
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/al-jpkm.v4i1.28374
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah peserta memahami bagaimana merencanakan dan mengelola keuangan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, terlebih pada masa sesudah pandemi saat ini. Selain itu peserta juga dapat mengetahui bagaimana alokasi uang atau modal perusahaan untuk membiayai keperluan lini usaha. Sehingga anggaran perusahaan tu akan terdistribusi pada pos yang tepat untuk digunakan untuk berbagai kepentingan yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Diharapkan setelah kegiatan ini peserta mampu untuk merencanakan keuangan secara efektif dan efisien. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam CV. Cahaya Agribiz. Metode pelaksaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi.Kata Kunci : Manajemen Keuangan, UMKM
FUNGSI AUDIT INVESTIGATIF PADA BUMN PERSERO UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Susanto Susanto
Arena Hukum Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Arena Hukum
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.3
This study aims to discover the new role of investigative audit in BUMN Persero in calculating state losses in the perspective of positive law and Islamic law. The results of the study indicate that the investigative audit function of BUMN Persero to calculate state losses can be used as evidence. This makes the determination of state losses an important matter to determine whether a prosecution can be continued or not. Errors in determining state losses can result in failure in law enforcement. There is a difference in the concept of returning state losses due to corruption between positive law and Islamic law. In positive law, the state's recovery of losses cannot cancel the crime, and only mitigates the punishment. Whereas in the Islamic law, restitution of state losses is a good intention and is considered sufficient to resolve the problem of corruption.