Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Ketahanan Nasional JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Journal of Governance Inklusi Journal of Disability Studies Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi Polinter Journal of Social Politics and Governance (JSPG) International Journal of Demos Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Asian Social Sciences Research Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of Research and Development on Public Policy MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan SERVIRISMA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Madani: Multidisciplinary Scientific Journal International Journal of Social Sciences Review Socius: Social Sciences Research Journal Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Government & Resilience Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JURDIASRA Ulil Albab Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Social Humanities and Education: Scripta Humanika Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Nasional Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Publik
Ika Arinia Indriyany
Universitan Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kebebasan Ekspresi Digital Perspektif Gender dalam Kasus Laras Faizati Muhamad Faqih Riyadul Azis; Stella Angeline Lusman; Ika Arinia Indriyany
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/rxhtpm74

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskursus sosial maupun politik melalui media sosial. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama ketika ekspresi yang disampaikan dianggap melanggar batas yang diatur oleh regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebebasan ekspresi digital dari perspektif gender dalam kasus Laras Faizati. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen hukum, serta media daring. Analisis penelitian menggunakan perspektif subaltern counterpublics dari Nancy Fraser untuk memahami bagaimana perempuan sebagai kelompok yang sering berada dalam posisi subordinat memanfaatkan ruang digital sebagai sarana menyuarakan pengalaman dan kritik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi ruang alternatif bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Namun, di sisi lain, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan seperti intimidasi daring, tekanan sosial, serta potensi kriminalisasi melalui regulasi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan adil guna menjamin kebebasan berekspresi perempuan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Implementasi Gender Mainstreaming dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah : Analisis IKU dan DPA Provinsi Banten Nur Sofi Desnianum; Puput Aurelia; Ika Arinia Indriyany
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/vxn5br98

Abstract

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi krusial untuk pembangunan inklusif dengan mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh kebijakan publik. Penelitian ini menganalisis implementasi PUG melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Banten menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan. Analisis dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) dan penganggaran menunjukkan PUG telah ada secara formal, namun integrasi substantif terbatas: hanya 13,8% IKU responsif gender dan 0,31% GRB dari APBD Rp 28 triliun (7 SKPD/4,6%). Program seperti pendampingan KDRT DP3APPKB (Rp 450 juta, 300 perempuan) menonjol, tetapi mayoritas indikator generik tanpa disaggregasi (pedesaan vs perkotaan). Hambatan meliputi kapasitas birokrasi rendah, komitmen politik lemah, dan data gender minim. Penelitian merekomendasikan Perda GRB, template IKU terpilah, dan dashboard monitoring untuk transformasi tata kelola inklusif.
Rekonstruksi Makna Maskulinitas melalui Labelling “Cowok Princess” pada Platform TikTok Sultan Nadhifa; Muhammad Wafikurrizky Nugraha; Rafael Kamajaya; Ika Arinia Indriyany
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pw3xbz55

Abstract

Label "cowok princess" yang berkembang di platform TikTok merepresentasikan fenomena sosial-kultural yang mencerminkan tegangan antara norma maskulinitas tradisional dengan ekspresi emosional laki-laki yang semakin terbuka di era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana label tersebut berfungsi sebagai instrumen rekonstruksi makna maskulinitas melalui interaksi kolektif pengguna TikTok. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi digital non-partisipan terhadap komentar pada video TikTok periode 2024–2025 dengan total 180 komentar dari 15 video yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka teori labelling Howard S. Becker. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga tema utama: konstruksi label sebagai produk sosial kolektif, bekerjanya master status dalam ruang digital, dan internalisasi label oleh pengguna. Penelitian ini juga menemukan bahwa perempuan memainkan peran yang sangat aktif dalam membentuk dan menegakkan batas-batas norma maskulinitas melalui pengalaman relasional yang mereka bagikan di ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa TikTok bukan sekadar platform hiburan, melainkan arena aktif tempat makna maskulinitas terus diproduksi, diperdebatkan, dan direkonstruksi oleh jutaan penggunanya setiap hari.
Dekonstruksi Maskulinitas Hegemonik dan Reinterpretasi Patriarki dalam Budaya Pernikahan Adat Bugis-Makassar: Analisis Wacana Kritis pada Film “Jodoh 3 Bujang” Dzakwan Irawan; Vanessa Habuzaifah; Ika Arinia Indriyany
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/q7a8dw59

Abstract

Relasi antara gender, tradisi budaya, dan media populer semakin menjadi topik fundamental dalam kajian sosial dan politik kontemporer. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, tradisi uang panai dalam pernikahan adat sering dipahami tidak hanya sebagai praktik budaya, tetapi juga sebagai mekanisme simbolik yang melegitimasi maskulinitas hegemonik melalui kemampuan ekonomi laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana film “Jodoh 3 Bujang” menegosiasikan maskulinitas hegemonik serta mereinterpretasi narasi patriarki yang tertanam dalam tradisi pernikahan Bugis-Makassar melalui representasi uang panai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) model Norman Fairclough. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi adegan film, transkripsi dialog yang berkaitan dengan relasi gender dan tradisi uang panai, serta studi literatur mengenai budaya Bugis-Makassar, patriarki, dan maskulinitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film tersebut merepresentasikan uang panai sebagai bentuk kapital simbolik maskulinitas yang memperkuat tanggung jawab ekonomi laki-laki serta status sosial dalam struktur patriarki. Namun demikian, alur naratif film juga menampilkan proses negosiasi yang mempertanyakan standar maskulinitas hegemonik yang normatif. Film ini mereinterpretasi makna uang panai melalui transformasi simbolik dengan menampilkan agensi perempuan serta kemungkinan negosiasi nilai patriarki tanpa harus merombak struktur budaya secara radikal. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam kajian gender dan politik dengan menunjukkan bahwa film lokal dapat menjadi ruang diskursif dalam menegosiasikan relasi kuasa gender dalam tradisi budaya dan realitas sosial kontemporer. Oleh karena itu, transformasi nilai patriarki dapat terjadi melalui reinterpretasi simbolik dan diskursif tanpa harus melalui dekonstruksi struktural yang revolusioner.
Gender Power Dynamics within Bureaucratic Structures: An Analysis of Institutional Patriarchy and Hegemonic Masculinity at the DP3AKKB of Banten Province Aisyah Machiqa Ilmi; Brigita Putri Marito; Ika Arinia Indriyany
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 8 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19027395

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of gender power relations within bureaucratic structures through the perspectives of institutional patriarchy and hegemonic masculinity in the Department of Women’s Empowerment, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AKKB) of Banten Province. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through literature review and document analysis of official institutional documents, including strategic plans, performance reports, and organizational staffing data. Data were analyzed qualitatively using thematic reading and critical interpretation to identify patterns of position distribution, leadership practices, and organizational culture shaping gender relations in the bureaucracy. The findings indicate that women hold a strong numerical representation in the leadership structure of DP3AKKB, with the majority of strategic positions occupied by female officials. However, the hierarchical organizational structure and bureaucratic leadership norms emphasizing authority, seniority, and administrative rationality still reflect the influence of masculine values in leadership legitimacy. This condition creates an institutional paradox in which an institution mandated to promote gender equality continues to operate within a bureaucratic framework that potentially reproduces gendered power relations. The study suggests that gender equality in bureaucracy cannot be measured solely by women’s numerical representation but also requires transformation in organizational culture and substantive power distribution in decision-making processes.
Representasi Perempuan: Peran Legislator dalam Memperkuat Ketahanan Sosial dan Demokrasi di Kota Cilegon Ika Arinia Indriyany; Ratu Inayah; Delila Putri Sadayi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 32, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.116972

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut keterpilihan legislator perempuan pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kota Cilegon termasuk memotret tantangan dan hambatan yang ditemui di tengah pusaran demokrasi lokal yang maskulin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya representasi perempuan yang duduk di kursi lembaga perwakilan. Kota Cilegon sendiri sebagai lokus riset pada periode 2019 dan 2024 hanya 4 dari 40 kursi (10%) yang berjenis kelamin perempuan. Representasi perempuan merupakan indikator penting menunjukkan sejauh mana demokrasi inklusif berjalan. Isu ini berkorelasi dengan lahirnya keberpihakan kebijakan publik pada isu perempuan dan anak. Meskipun sudah terdapat kebijakan afirmasi melalui UU Pemilu berupa partai politik harus mencalonkan perempuan minimal 30%, angka ini tidak selaras dengan angka keterpilihan perempuan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan multiple case study dimana peneliti membandingkan pola keterpilihan pada 2 (dua) legislator. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada legislator terpilih, pengurus partai, dan aktor kunci lain yang paham dinamika politik lokal di Cilegon. Metode ini diilih karena akan mampu melihat secara komprehensif proses keterpilihan legislator perempuan dan tantangan dalam membawa agenda representasi substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan legislator perempuan di Cilegon tidak semata ditentukan oleh adanya kebijakan afirmasi pencalonan. Keteprilihan legislator perempuan ditentukan oleh kombinasi rekam jejak kerja, kedekatan dengan konstituen, pengabdian pada masyarakat, jejaring sosial, serta kemampuan kandidat untuk menavigasi norma politik yang maskulin. Perempuan dengan perolehan suara tertnggi yaitu Qoidatul Sitta (3.368 suara) dan Abadiah (3.109 suara) menunjukkan bahwa legitimasi politik dirinya sebagai perempuan dibangun oleh kepercayaan publik, integritas, pengalaman sosial dan ikatan dengan masyaakat. Partai politik sebagai aktor intermediary memainkan peran yang strategis sebagai penyangga institusional melalui proses kaderisasi, strategi pemenangan dan kampanye calon. Kesimpulannya, keterpilihan legislator perempuan di Kota Cilegon menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya berfokus pada representasi deskriptif. Persoalan representasi substantif berupa etika kerja dan integritas juga merupakan persoalan penting Representasi perempuan yang substansial berkontribusi pada tata kelola yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan serta memperkuat ketahanan sosial melalui lembaga-lembaga lokal, kohesi sosial, dan kebutuhan akan legitimasi politik.
Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif Melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta Ika Arinia Indriyany
INKLUSI Vol. 2 No. 1 (2015)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.401 KB) | DOI: 10.14421/ijds.020109

Abstract

Indonesia’s constitution and legislation state that all Indonesiancitizens, including those with a disability, havea right to quality education. To meet this right, the government must ensure that every aspect of schooling and learning are accessible tostudentswith disabilities; however, this is not currentlythe case. Indeed, while inclusive education policy has been in place for years, its implementation is yet to be seen. For example, some children with disabilities are denied admission, while others continue to experience barriers to learning as schools are unable to meet their needs. The perception that disabled students belong only in special, segregated schools is still strongly held by the community, educational practitioners, and policy makers. As such, students with disabilities who register in inclusive schools are expected to meet certain qualifications. Should they fail to meet these requirements students are“returned” to special schools. Thispaper argues that such phenomenon demonstrates the government’s failure to meet its own mandateto ensure and protect the educational rights of persons with disabilities.[Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia wajib belajar, termasuk juga difabel (people with different ability). Negara idealnya mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Tidak hanya kebutuhan difabel yang harus diperhatikan tetapi juga bagaimana layanan pendidikan tersebut mampu menjamin hak-hak dari difabel dan yang terpenting adalah difabel mampu mengakses layanan pendidikan yang tersedia. Namun tidak jarang difabel mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh negara dikarenakan kebutuhan mereka yang berbeda dengan non difabel. Akibatnya difabel banyak mengalami penolakan ketika ingin bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, termasuk di sekolah reguler.Pemahaman yang berkembang adalah sekolah yang pantas bagi difabel hanyalah di sekolah luar biasa. Hal ini yang membuat difabel tak jarang di diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif yang awalnya didesain agar anak difabel dan non difabel mampu belajar bersama pun baik regulasi dan implementasinya masih jauh dari sempurna. Kebijakan pendidikan inklusif seharusnya dapat digunakan sebagai dasar kesetaraan pendidikan kenyataannya masih menerapkan syarat – syarat khusus agar difabel mampu diterima di sekolah reguler tersebut. Saat difabel tidak mampu lolos kualifikasi yang ditentukan maka dia tidak dapat diterima di sekolah inklusif tersebut dan dikembalikan ke sekolah luar biasa. Jika hal ini terjadi maka negara gagal menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi difabel itu sendiri.]
Food Innovation and Local Social Movement: The Case of Juang Community of Lebak, Indonesia Riswanda Riswanda; M. Dian Hikmawan; Bayu Nurrohman; Ika Arinia Indriyany; Yeby Ma’asan Mayrudin
Journal of Asian Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2022): Journal of Asian Social Science Research
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jassr.v4i2.65

Abstract

This article aims to describe how the movement carried out by the Juang Community of Lebak, Indonesia, encouraged and empowered the community to develop honey bee cultivation in Lebak Regency amidst the growing issue of local food innovation and diversification. This study contributes to the studies of the movement of honey bee cultivation, which are so far still understudied. Research on honey bees commonly focuses on collaboration with government or community empowerment. This study, however, tries to look at the social movements aimed at developing honey production in local contexts using a qualitative research method with a descriptive approach. The results show that the Juang Community of Lebak was a driving force for the community in Kampung Buana in cultivating honey bees. It attempted various activities such as building collaboration, strengthening and developing resources, and seeking wider networks for a more open market. However, the movement had difficulties in establishing good collaboration from various parties to jointly develop the potential of honey bees in Lebak Regency.
Should We Learn from Srikandi Panghegar to Break The Discrimination and Stigma Against Transwomen? Uliviana Restu Handaningtias; Ika Arinia Indriyany; Nadia Malika Farhanah
ULTIMA Comm Vol 15 No 2 (2023): ULTIMACOMM
Publisher : Universitas Multimedia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31937/ultimacomm.v15i2.3659

Abstract

Heteonormativity is a view that makes transwomen a subject of discrimination and stigma. The discrimination and stigma received by transwomen in Cianjur Regency are inseparable from the construction of the Cianjur community, which is predominantly by Islamic values as the basis for society to normalize these actions. Cianjur is a city in West Java that has a strong history of Islamic movements in West Java. The life of the Cianjur people is influenced by Sundanese and Islamic cultures, which mingle in the joints of the community's social, cultural, and political life. Srikandi Panghegar exists as a community that fights against heteronormativity in Cianjur Regency. This study uses the theory of social movements from the perspective of LGBT, as proposed by Mary Bernstein (1997) with a qualitative research method using a case study approach, the results of this study explain the spread of identity as a method used in collective action as the goal of social movements in terms of gaining acceptance of stigmatized identities to change institutions. However, Srikandi Panghegar Cianjur has not yet reached the stage of changing institutions because movement mobilization is still focused on the community itself and movements only on a small scale at the district level. The spread of identity can then be examined in two forms: identity for critique (identity for criticism) and identity for education (identity for education).
KETIMPANGAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI PARTISIPASI PRIA PADA PROGRAM FAMILY PLANNING DI PROVINSI BANTEN Rafa Thahirah; Amanda Putri Handriyanti; Ika Arinia Indriyany
Jurnal Nasional Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2026): Agustus : Jurnal Nasional Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Publik
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jned.v1i2.743

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia memerlukan pengendalian melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, partisipasi pria dalam program KB masih sangat rendah, khususnya di Provinsi Banten, sehingga beban reproduksi tetap dominan pada perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran partisipasi pria dalam program KB, menilai responsivitas gender dalam implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara desain dan praktik di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen sebagai sumber data utama, meliputi laporan BKKBN, BPS, dan dokumen kebijakan daerah terkait KB. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengkoding, dan mengidentifikasi tema utama sesuai kerangka Gender Responsiveness Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kebijakan KB nasional dan daerah sudah peka gender, tetapi implementasinya masih bersifat women-centric, dengan layanan dan sosialisasi lebih fokus pada perempuan. Faktor budaya patriarki, keterbatasan akses layanan untuk pria, dan kurangnya target khusus menyebabkan partisipasi laki-laki tetap rendah. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan dan program berbasis gender-responsive, peningkatan akses layanan KB pria, serta kampanye edukasi yang menargetkan pria untuk mendorong kesetaraan peran reproduksi dan efektivitas program KB di Provinsi Banten.  
Co-Authors Abdul Hamid Adelia Rismayani Agus Sjafari Aini, Hilyatul Aisyah Machiqa Ilmi Ajeng Roro Syanti Alif Mahesa Tanujiwa Amanda Putri Handriyanti Anggi Yulia Anis Fuad Ary Widodo Putra Azalia Salsabila Bella Saidah Hoerul Nisa Boy Valentino Sihombing Brigita Putri Marito Chanila Misya Subkhan Citra Septia Dewi Davi Dwi Julio Delila Putri Sadayi Deshyara Frizma Aulia Dhiya Fathiyyatul Aulia Diqbal Satyanegara Diqbal Satyanegara Dirlanudin Dirlanudin Dzakwan Irawan Elisabet Claudya Septiani Silaban Ezra Kalyla Farrir Ilallah Gilang Ramadhan Godjali, Moch. Rizky Godjali, Moh Rizky Handaningtias, Uliviana Restu Hardiyanti, Inne Hendrawan Syafrie Hikmawan, M. Dian Ismalia, Lily Juwita Siregar Kandung Sapto Nugroho Karin Caroline Kelly Kheria Yulia Ningrum Laras Destriana Luki Oka Prastio Luki Oka Prastio M Dian Hikmawan M Dian Hikmawan M. Dian Hikmawan M. Dian Hikmawan M. Rizky Godjali Mahpudin Mahpudin Mayrudin, Yeby Ma'asan Mayrudin, Yeby Ma’asan Minerva Laisa Sabatini Mochamad Juniar Liyandi Moh Rizky Godjali Moh Rizky Godjali Muhamad Faqih Riyadul Azis Muhamad Fikri Muhammad Adjie Akbar Muhammad Daffa Pratama Muhammad Wafikurrizky Nugraha Mukti, Titania Nadia Malika Farhanah Nana Nofianti, Nana Ningrum, Kheria Yulia Nisaul Istiqomah Noni Nufus Nufus Kanani Nufus Kanani Nugroho, Farhan Bintang Nur Sofi Desnianum Nurrohman, Bayu Nurrohman, Bayu Olivia, Melisa Pagnozzi, Angelica Albina Praceka, Puspita Asri Prastio, Luki Oka Puput Aurelia Puspita Asri Praceka Rafa Thahirah Rafael Kamajaya Rafasha Rafasha Rahadi Akmal Ratu Inayah Rayhan Putra Sasmita Rieta Triana Riswanda Riswanda Rizki Ananda Safira Natasya Salwa Zahira Selvi Centia Selvi Sulistiani Shanty Kartika Dewi Shezy Solevina Putri Stella Angeline Lusman Sulistiani, Selvi Sultan Nadhifa Titi Stiawati Titi Stiawati Titi Stiawati Tri Wahyudi Uliviana Restu Uliviana Restu Handaningtias Utami, Wahyu Kartiko Vanessa Habuzaifah Wahyu Kartiko Utami Widodo Widodo Yeby Ma’asan Mayrudin