Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Daulat Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Veteran Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Interpretasi Hukum Journal Evidence Of Law Bacarita Law Journal Jurnal Hukum dan Peradilan Journal of Creative Student Research Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Sociology and Law International Journal of Social Science and Humanity Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik International Journal of Society and Law Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Welfare and Family Law Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Slamet Tri Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Reformulasi Peraturan Digital Forensic Di Dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Agung Republik Indonesia Senajaya, Sacvio Fath; Handar Subhandi Bakhtiar; Slamet Tri Wahyudi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/av9bjg92

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola dan modus operandi tindak pidana korupsi, yang semakin banyak melibatkan penggunaan sistem elektronik dan data digital. Kondisi ini menjadikan alat bukti digital sebagai elemen penting dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan digital forensik yang jelas, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun demikian, pengaturan hukum yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga belum memberikan pedoman teknis yang komprehensif mengenai penanganan alat bukti digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi peraturan digital forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi serta mengkaji peran pengaturan internal Kejaksaan dalam menjamin kepastian hukum dan kualitas pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai digital forensik berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik penanganan alat bukti digital, melemahkan nilai pembuktian di persidangan, serta berisiko melanggar prinsip due process of law. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan tentang Digital Forensik di linhkungan Kejaksaan RI sebagai bentuk reformulasi kebijakan hukum untuk memperkuat standar pembuktian dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di era digital.
Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen sebagai Perwujudan Bela Negara Priambodo, Rio; Raihani, Siti Rifqa; Wahyudi, Slamet Tri
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17919120

Abstract

Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection constitutes an important legal foundation for safeguarding consumer rights in Indonesia. However, in practice, the implementation of consumer protection still faces various challenges, particularly related to institutional weaknesses in handling consumer dispute resolution. This study aims to identify the weaknesses of consumer protection institutions, namely the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), and Non-Governmental Consumer Protection Organizations (LPKSM), in effectively exercising their functions and authorities. Several issues identified include limited resources, weak institutional authority, low public awareness of consumer rights, and insufficient coordination among relevant institutions. Furthermore, this research proposes strategies for strengthening consumer protection institutions in the future through structural reform, enhancement of human resource capacity, and optimization of digital-based dispute resolution systems that are faster, more affordable, and fair. Such strengthening not only improves the effectiveness of dispute resolution but also represents a tangible form of state defense in the context of protecting citizens’ rights as consumers in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Thus, the state actively plays a role in ensuring justice and legal certainty in national economic activities.
Analisis Keadilan Upah Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Sustainable Development Goals (SDGs) Cheryl Michaelia Ongkowiguno; Slamet Tri Wahyudi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4765

Abstract

This research analyzes wage injustice among honorary teachers in Indonesia through the lens of labor law, Sustainable Development Goals (SDGs), and constitutional values. Despite their functional role in executing tasks equivalent to national defense (bela negara), honorary teachers remain trapped in severe legal ambiguity due to dual civil service systems between Labor Law and the Civil Service Apparatus (ASN) framework. Empirical data reveals 74% of honorary teachers earn below the City/Regency Minimum Wage (UMK), with 20.5% receiving less than IDR 500,000 monthly. Contractual uncertainty and wage dependency on limited School Operational Assistance Funds (maximum 50% allocation) create structural design defects resulting in systematic economic injustice. This violation contravenes Article 28D Paragraph (2) of the 1945 Indonesian Constitution guaranteeing fair and adequate remuneration, and contradicts Indonesia's SDG commitments, particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work), and SDG 10 (Reduced Inequality). Using normative legal methodology with statute approach and conceptual approach toward Welfare State principles and distributive justice, findings demonstrate state failure in implementing the Fifth Principle of Pancasila (Social Justice) and constitutional economic protections. Solutions require reconfigured dedicated funding mechanisms (non-BOS), clarification of long-term employment status, and fulfillment of constitutional state obligations through earmarked General Allocation Funds to achieve adequate minimum wages nationwide, thereby realizing constitutional rights and SDG targets.
PERWUJUDAN BELA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI Reviana Mutiara Indah; Tasya Gita Irwanda; Slamet Tri Wahyudi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22139

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri yang merupakan manifestasi nyata dari nilai bela negara dalam dimensi non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara diartikulasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap PMI korban kekerasan seksual, serta menilai efektivitas implementasi UU PPMI dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan bela negara. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi nilai bela negara, meliputi konsep bela negara nonmiliter, peran negara sebagai pengawal martabat warga, serta relevansi teori bela negara terhadap kebijakan perlindungan PMI; dan kedua, kajian mengenai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi PMI, mencakup landasan hukum, mekanisme perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, efektivitas pelaksanaan UU PPMI, serta hambatan dan rekomendasi penguatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan diplomatik dengan negara penempatan. Oleh karena itu, nilai bela negara harus diinternalisasikan lebih jauh dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme perlindungan PMI agar negara tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak dan martabat warga negaranya di luar negeri.
PERWUJUDAN BELA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI Reviana Mutiara Indah; Tasya Gita Irwanda; Slamet Tri Wahyudi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22139

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri yang merupakan manifestasi nyata dari nilai bela negara dalam dimensi non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara diartikulasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap PMI korban kekerasan seksual, serta menilai efektivitas implementasi UU PPMI dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan bela negara. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi nilai bela negara, meliputi konsep bela negara nonmiliter, peran negara sebagai pengawal martabat warga, serta relevansi teori bela negara terhadap kebijakan perlindungan PMI; dan kedua, kajian mengenai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi PMI, mencakup landasan hukum, mekanisme perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, efektivitas pelaksanaan UU PPMI, serta hambatan dan rekomendasi penguatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan diplomatik dengan negara penempatan. Oleh karena itu, nilai bela negara harus diinternalisasikan lebih jauh dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme perlindungan PMI agar negara tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak dan martabat warga negaranya di luar negeri.
Peran Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dalam Optimalisasi Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 Yanuartha, Damar; Tri Wahyudi, Slamet
DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Vol. 6 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif, sebuah momentum strategis yang berpotensi mendorong percepatan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, pemanfaatan peluang tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengevaluasi sejauh mana pendidikan nasional mampu mengoptimalkan bonus demografi sebagai modal pembangunan jangka panjang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi, penelitian ini menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan kebijakan untuk memahami arah, fungsi, dan efektivitas sistem pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan telah memberikan dasar transformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pemerataan akses pendidikan, serta relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Upaya tersebut berkontribusi signifikan terhadap pembentukan generasi produktif yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan nasional memiliki peran sentral dalam mengonversi bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan, namun keberhasilan tersebut bergantung pada konsistensi kebijakan, pemerataan mutu, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan dunia industri. Dengan optimalisasi implementasi UU No. 20 Tahun 2003, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 secara berkelanjutan.
Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman Winriadirahman, Prameswara; Iqbal, Ahmad; Nasution, Ali Imran; Arini, Dita Rosalia; Tsirwiyati, Dwi Najah; Manuel, Elkristi Ferdinan; Nurkhaerani, Ema; Rahman, Faqih Zuhdi; Wahyudi, Slamet Tri; Rakhmi, Wendy Budiati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v%vi%i.37838

Abstract

Abstrak Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan masih tinggi dan menyerupai fenomena “gunung es” karena banyak peristiwa tidak terungkap. Menyikapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan  terhadap anak sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia dan mendorong keberanian untuk melaporkan kekerasan terhadap anak serta memperkuat komitmen sekolah dalam menyediakan mekanisme pelaporan yang aman guna mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak. Kegiatan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, pada 23 Januari 2025 yang diikuti oleh 35 peserta didik. Metode yang digunakan melalui metode partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kekerasan terhadap anak yang disampaikan, yang terlihat dari peserta didik yang menjawab kuis pada akhir kegiatan. Kata kunci: kekerasan terhadap anak; satuan pendidikan; partispatif dan kolaboratif. Abstract The 2023 data from the National Commission for Child Protection indicate that violence in educational units remains a serious concern and continues to reflect an “iceberg phenomenon,” in which many cases go unreported. In response to this situation, a community service program was conducted to improve students’ understanding of the prevention and handling of child violence within the framework of Indonesian law, to encourage them to speak up and report child violence, and to strengthen the school’s commitment to providing a safe and accessible reporting mechanism in order to foster a child-friendly learning environment. The activity took place at Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, on January 23, 2025, and was attended by 35 students. The program used a participatory and collaborative method through group discussions. The results of the activity indicated an improvement in students’ understanding of the issues discussed, as reflected in the quiz at the end of the session. Keywords: child violence; educational institutions; participatory and collaborative.
Vaccination In The Fight Against Covid-19 As A State Defense Michelle Angelika S; Slamet Tri Wahyudi; Yohanes Firmansyah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.137 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i02.89

Abstract

Since the end of 2019 the world has been shocked by the emergence of the COVID- 19 virus, which spreads very quickly. Starting from the country of origin, namely the People's Republic of China, until in early March, Indonesia announced two positive cases of COVID-19. The COVID-19 pandemic is a threat to the Indonesian state. Various efforts have been made by the government to prevent and control the spread of this virus, ranging from restricting activities, maintaining distance, using masks, washing hands to developing vaccines. This effort is being carried out by the government as a form of state defense in fighting COVID-19. This research proves that COVID-19 is a social disaster that afflicts all walks of life, one of the methods for overcoming the Covid-19 outbreak by involving itself in the vaccination program organized by the authorities as a form of state defense.
Co-Authors Adinda Kusumaning Ratri Adityarahman, Dimas Afdhali, Dino Rizka Afifah, Rifdah Agustanti, Rosalia Dika Agustia, Yefiza Nahri Ahmad Iqbal Aji Lukman Ibrahim Ali Imran Nasution Amalina Hasyyati Ananta, Muhammad Daffa Angelie Angelie Anjar Kartika Wening Annazali, Ahmad Haqqi Arofah, Muhammad Nouval Arsensius, Ricarda Ayu Larasati Azelia Rizki Sarwono Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Budiman, Jodhy Farrel Cheryl Michaelia Ongkowiguno Daya Nur Pratama Dino Rizka Afdhali Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Erwan Budi Herianto Fadhel Halilintar Faqih Zuhdi Rahman Firmansyah, Aldi Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hanna Wijaya Hanna Wijaya Ilma Azzahra Kurniawan intan permata sari Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Irwan Triadi Ishma Safira Justicia Salsabila Malik, Karima Syahda Maulidah, Ayi Safitri Michelle Angelika S Muhammad Yusuf Muda Azka Nasir, Tomi Khoyron Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Nursafitri, Tika Pakpahan, David Roger Julius Priambodo, Rio Prima Kania, Yohanna Putri Priyambodo, Muhammad Bagus Putra, Samudra Farasi Raihani, Siti Rifqa Rakhbir Singh Rakhmi, Wendy Budiati Ramadhani, Salma Ratri, Adinda Kusumanig Rega Revo Siregar Reviana Mutiara Indah Salsabila Salsabila Saputra, Dhimas Senajaya, Sacvio Fath Sinaga, Anna Shania de Zeta Supardi Supardi Syabilal Ali Syamsul Hadi Syamsul Hadi Tasya Gita Irwanda Umam, Fathya Chalida Veronica Agustina Darida Wijaya, Hanna Winriadirahman, Prameswara Witasya Aurelia Sulaeman Wulandari, Vidia Ayu Yana Sylvana Yanto Yanto Yanuartha, Damar Yohanes Firmansyah Yully Lestari Tasdikin