Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.792
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Daulat Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Veteran Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Bacarita Law Journal Jurnal Hukum dan Peradilan YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya Journal of Creative Student Research Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Sociology and Law International Journal of Social Science and Humanity Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik International Journal of Society and Law Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Welfare and Family Law Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vonis Journal of Law Perspectives Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Slamet Tri Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERWUJUDAN BELA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI Reviana Mutiara Indah; Tasya Gita Irwanda; Slamet Tri Wahyudi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22139

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri yang merupakan manifestasi nyata dari nilai bela negara dalam dimensi non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara diartikulasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap PMI korban kekerasan seksual, serta menilai efektivitas implementasi UU PPMI dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan bela negara. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi nilai bela negara, meliputi konsep bela negara nonmiliter, peran negara sebagai pengawal martabat warga, serta relevansi teori bela negara terhadap kebijakan perlindungan PMI; dan kedua, kajian mengenai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi PMI, mencakup landasan hukum, mekanisme perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, efektivitas pelaksanaan UU PPMI, serta hambatan dan rekomendasi penguatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan diplomatik dengan negara penempatan. Oleh karena itu, nilai bela negara harus diinternalisasikan lebih jauh dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme perlindungan PMI agar negara tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak dan martabat warga negaranya di luar negeri.
PERWUJUDAN BELA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI Reviana Mutiara Indah; Tasya Gita Irwanda; Slamet Tri Wahyudi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22139

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri yang merupakan manifestasi nyata dari nilai bela negara dalam dimensi non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara diartikulasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap PMI korban kekerasan seksual, serta menilai efektivitas implementasi UU PPMI dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan bela negara. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi nilai bela negara, meliputi konsep bela negara nonmiliter, peran negara sebagai pengawal martabat warga, serta relevansi teori bela negara terhadap kebijakan perlindungan PMI; dan kedua, kajian mengenai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi PMI, mencakup landasan hukum, mekanisme perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, efektivitas pelaksanaan UU PPMI, serta hambatan dan rekomendasi penguatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan diplomatik dengan negara penempatan. Oleh karena itu, nilai bela negara harus diinternalisasikan lebih jauh dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme perlindungan PMI agar negara tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak dan martabat warga negaranya di luar negeri.
Peran Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dalam Optimalisasi Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 Yanuartha, Damar; Tri Wahyudi, Slamet
DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Vol. 6 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif, sebuah momentum strategis yang berpotensi mendorong percepatan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, pemanfaatan peluang tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengevaluasi sejauh mana pendidikan nasional mampu mengoptimalkan bonus demografi sebagai modal pembangunan jangka panjang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi, penelitian ini menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan kebijakan untuk memahami arah, fungsi, dan efektivitas sistem pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan telah memberikan dasar transformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pemerataan akses pendidikan, serta relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Upaya tersebut berkontribusi signifikan terhadap pembentukan generasi produktif yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan nasional memiliki peran sentral dalam mengonversi bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan, namun keberhasilan tersebut bergantung pada konsistensi kebijakan, pemerataan mutu, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan dunia industri. Dengan optimalisasi implementasi UU No. 20 Tahun 2003, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 secara berkelanjutan.
Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman Winriadirahman, Prameswara; Iqbal, Ahmad; Nasution, Ali Imran; Arini, Dita Rosalia; Tsirwiyati, Dwi Najah; Manuel, Elkristi Ferdinan; Nurkhaerani, Ema; Rahman, Faqih Zuhdi; Wahyudi, Slamet Tri; Rakhmi, Wendy Budiati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v%vi%i.37838

Abstract

Abstrak Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan masih tinggi dan menyerupai fenomena “gunung es” karena banyak peristiwa tidak terungkap. Menyikapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan  terhadap anak sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia dan mendorong keberanian untuk melaporkan kekerasan terhadap anak serta memperkuat komitmen sekolah dalam menyediakan mekanisme pelaporan yang aman guna mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak. Kegiatan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, pada 23 Januari 2025 yang diikuti oleh 35 peserta didik. Metode yang digunakan melalui metode partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kekerasan terhadap anak yang disampaikan, yang terlihat dari peserta didik yang menjawab kuis pada akhir kegiatan. Kata kunci: kekerasan terhadap anak; satuan pendidikan; partispatif dan kolaboratif. Abstract The 2023 data from the National Commission for Child Protection indicate that violence in educational units remains a serious concern and continues to reflect an “iceberg phenomenon,” in which many cases go unreported. In response to this situation, a community service program was conducted to improve students’ understanding of the prevention and handling of child violence within the framework of Indonesian law, to encourage them to speak up and report child violence, and to strengthen the school’s commitment to providing a safe and accessible reporting mechanism in order to foster a child-friendly learning environment. The activity took place at Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, on January 23, 2025, and was attended by 35 students. The program used a participatory and collaborative method through group discussions. The results of the activity indicated an improvement in students’ understanding of the issues discussed, as reflected in the quiz at the end of the session. Keywords: child violence; educational institutions; participatory and collaborative.
Vaccination In The Fight Against Covid-19 As A State Defense Michelle Angelika S; Slamet Tri Wahyudi; Yohanes Firmansyah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.137 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i02.89

Abstract

Since the end of 2019 the world has been shocked by the emergence of the COVID- 19 virus, which spreads very quickly. Starting from the country of origin, namely the People's Republic of China, until in early March, Indonesia announced two positive cases of COVID-19. The COVID-19 pandemic is a threat to the Indonesian state. Various efforts have been made by the government to prevent and control the spread of this virus, ranging from restricting activities, maintaining distance, using masks, washing hands to developing vaccines. This effort is being carried out by the government as a form of state defense in fighting COVID-19. This research proves that COVID-19 is a social disaster that afflicts all walks of life, one of the methods for overcoming the Covid-19 outbreak by involving itself in the vaccination program organized by the authorities as a form of state defense.
Model Ideal Penerapan Kebijakan Kompensasi dan Ganti Kerugian terhadap Masyarakat yang Terdampak Proyek Strategis Nasional dalam Pembangunan Berkelanjutan Erlangga, Fahri; Rahman, Faiz Aulia; Wahyudi, Slamet Tri
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2018

Abstract

Infrastructure development is currently being increasingly implemented by the Government of the Republic of Indonesia, and a Presidential Regulation of the Republic of Indonesia has been issued concerning the National Medium-Term Development Plan for 2025-2029 which regulates the National Strategic Projects (PSN), as the basis for infrastructure development included in the PSN from 2025-2029. The stages in the PSN are, Land Acquisition for Development in the Public Interest, where these stages must pay attention to fair compensation to affected landowners with the aim of supporting sustainable development and improving the quality of life of the community. The purpose of this study is to determine the application of compensation and compensation policies to communities affected by PSN and the ideal model for implementing compensation and compensation policies to communities affected by PSN in sustainable development. The methods used include the statute approach and the conceptual approach. The results of this study are that the ideal compensation model must be based on a Human Rights-based approach that emphasizes four pillars: justice (adequate and multi-form compensation value), protection (guarantee of no coercion, no criminalization, and special protection for indigenous peoples and vulnerable groups), participation (active involvement since planning, transparency of assessment data, and equality of bargaining position), and remediation (independent appeal mechanism, execution bond, and revocation of the location if the project is canceled so that the land can be reused).
Legalitas dan Prosedur Penyitaan Aset Virtual dalam Perkara Pidana di Indonesia: Tantangan Eksekusi pada Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto Terdaftar Putra, Samudra Farasi; Wahyudi, Slamet Tri
Vonis Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : CV. Akira Java Bulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the legality and procedures for seizing virtual assets in criminal cases in Indonesia and identify execution challenges for Registered Crypto Asset Traders. The transformation of national criminal law through Law No. 1 of 2023 shifts the paradigm towards corrective justice emphasizing asset recovery, yet digital asset technology creates new juridical complexities. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach through literature study techniques. The results show a procedural legal vacuum in Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, which is still based on the physical asset paradigm, thus failing to reach decentralized digital asset characteristics. Although Law No. 4 of 2023 and OJK Regulation No. 23 of 2025 recognize crypto as a digital financial asset, its position in corporate capital structures under Law No. 40 of 2007 remains ambiguous. The main execution hurdles lie in extreme price volatility and the absence of technical protocols for investigators to gain digital access. This study recommends a seizure concept through a mechanism of converting virtual asset values into Rupiah at the time of seizure to lock the asset's economic value. This step is crucial to provide legal certainty for the state in recovering losses and protecting the defendant's rights from asset value depreciation during the judicial process. Therefore, regulatory synchronization between criminal procedure law and digital financial sector law is an absolute prerequisite for effective economic law enforcement in the digital era.
The Power of a Medical Record Certificate from a Doctor as Evidence of Domestic Violence (KDRT) in Divorce Cases: A Perspective on Legal Considerations of Court Decisions Agung Hermansyah; Handar Subhandi Bakhtiar; Slamet Tri Wahyudi
Journal of Law Perspectives Review Vol. 2 No. 2 (2026): April
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v2i2.92

Abstract

This study examines the legal position and evidentiary strength of medical record certificates as proof of domestic violence (KDRT) in divorce cases within the Indonesian legal system. Divorce in Indonesia must be based on valid and provable reasons, including domestic violence, which presents complex evidentiary challenges, especially when visum et repertum is unavailable. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by secondary data from legislation, court decisions, and legal literature. The findings indicate that medical record certificates are juridically recognized as written evidence within civil procedural law. However, their evidentiary value is not absolute but categorized as free evidence (vrij bewijs), meaning their strength depends on judicial assessment. Unlike visum et repertum, medical records are not specifically created for legal purposes, which limits their probative value. In judicial practice, judges tend to treat medical records as supporting or circumstantial evidence that must be corroborated by other forms of proof, such as witness testimony or party statements. Court decisions demonstrate that judges prioritize the relevance, consistency, and causal relationship between medical findings and alleged acts of violence. Therefore, medical records cannot stand alone as decisive evidence but play an important role in strengthening the overall evidentiary framework. This study highlights the need for careful judicial consideration and greater clarity regarding the use of medical documents in proving domestic violence in divorce proceedings.
Phoenix Company and Tax Crimes: An Analysis of Administrative Penal Law as a Model of Law Enforcement Febrian Halomoan; Handoyo Prasetyo; Slamet Tri Wahyudi
Journal of Law Perspectives Review Vol. 2 No. 2 (2026): April
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jlpr.v2i2.93

Abstract

This study examines the misuse of tax facilities through the Phoenix Company scheme and analyzes the application of administrative penal law as a law enforcement model in Indonesia's taxation system. The research is normative legal research employing statute and comparative approaches, supported by secondary data from legislation, literature, and relevant legal documents. The findings reveal that the Phoenix Company practice is a form of tax avoidance that exploits regulatory gaps, particularly in the application of final income tax for small and medium enterprises (SMEs). Through strategies such as firm-splitting and income bunching, taxpayers artificially maintain their turnover below the threshold to benefit from lower tax rates, despite operating as a single economic entity. This practice distorts tax fairness, reduces state revenue, and undermines the effectiveness of fiscal policy. Furthermore, the study finds that Indonesian tax law does not explicitly regulate illegal phoenix activities, resulting in enforcement relying on general provisions and principles such as substance over form. In this context, the administrative penal law approach offers a balanced framework by prioritizing administrative sanctions to restore state losses while retaining criminal sanctions as a last resort (ultimum remedium). The study suggests strengthening regulatory frameworks, enhancing inter-agency coordination, and optimizing data integration systems to improve detection and enforcement.
Asset Recovery Mechanism for Victims of Illegal Investment Fraud : “A Comparative Study of Indonesia and Malaysian Law (Analysis of the Binomo Case Decision) Simatupang, Efika Weny Meida; Diati, Ranisa; Wahyudi, Slamet Tri; Supardi, Supardi
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.10996

Abstract

Illegal investment fraud through binary option platforms such as Binomo has caused massive financial losses to thousands of victims in Indonesia. This study aims to analyze the asset recovery mechanism for victims of illegal investment fraud within the Indonesian legal system based on an analysis of the Binomo case verdict, and to compare it with the asset recovery mechanism under Malaysian law. This research employs a normative legal research method with statutory, case-based, and comparative approaches. The findings indicate that Indonesian law has provided asset recovery mechanisms through restitution, joinder of compensation claims in criminal proceedings, and asset forfeiture under the Anti-Money Laundering Law; however, their implementation remains inconsistent, as reflected in the Binomo case rulings. In contrast, Malaysia through AMLATFPUAA 2001 offers a more comprehensive framework, including civil forfeiture without requiring full criminal conviction. This study recommends the adoption of a non-conviction based forfeiture mechanism and the establishment of a dedicated asset management institution in Indonesia as a strategic step toward legal reform.
Co-Authors Adinda Kusumaning Ratri Adityarahman, Dimas Afdhali, Dino Rizka Afifah, Rifdah Agung Hermansyah Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Iqbal Aji Lukman Ibrahim Ali Imran Nasution Amalina Hasyyati Ananta, Muhammad Daffa Angelie Angelie Anjar Kartika Wening Anna Shania de Zeta Sinaga Annazali, Ahmad Haqqi Arofah, Muhammad Nouval Arsensius, Ricarda Ayu Larasati Azelia Rizki Sarwono Bambang Waluyo Barlean, Sereno Khalfan Budiman, Jodhy Farrel Cheryl Michaelia Ongkowiguno Daya Nur Pratama Diati, Ranisa Dino Rizka Afdhali Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Erlangga, Fahri Erwan Budi Herianto Fadhel Halilintar Faqih Zuhdi Rahman Febrian Halomoan Firmansyah, Aldi Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hanna Wijaya Hanna Wijaya Ilma Azzahra Kurniawan Intan Permata Sari Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Irwan Triadi Ishma Safira Justicia Salsabila Justicia Salsabilla Malik, Karima Syahda Maulidah, Ayi Safitri Michelle Angelika S Muhammad Yusuf Muda Azka Nasir, Tomi Khoyron Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Nur Raima Hafizhah Nursafitri, Tika Pakpahan, David Roger Julius Priambodo, Rio Prima Kania, Yohanna Putri Priyambodo, Muhammad Bagus Putra, Samudra Farasi Putu Ayu Veguita Putri Ningsih Rahman, Faiz Aulia Raihani, Siti Rifqa Rakhbir Singh Rakhmi, Wendy Budiati Ramadhani, Salma Ratri, Adinda Kusumanig Rega Revo Siregar Reviana Mutiara Indah Rildo Anuar Sihite Salsabila Salsabila Saputra, Dhimas Senajaya, Sacvio Fath Simatupang, Efika Weny Meida Sinaga, Anna Shania de Zeta Siti Syafa Az Zanubiya Supardi Supardi Supardi Supardi Syabilal Ali Syamsul Hadi Syamsul Hadi Tasya Gita Irwanda Umam, Fathya Chalida Veronica Agustina Darida Wijaya, Hanna Winriadirahman, Prameswara Witasya Aurelia Sulaeman Wulandari, Vidia Ayu Yana Sylvana Yanto Yanto Yanuartha, Damar Yefiza Nahri Agustia Yohanes Firmansyah Yully Lestari Tasdikin