Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Daulat Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Veteran Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Bacarita Law Journal Jurnal Hukum dan Peradilan YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya Journal of Creative Student Research Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Sociology and Law International Journal of Social Science and Humanity Multidisciplinary Indonesian Center Journal International Journal of Society and Law Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Welfare and Family Law Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law Perspectives Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Slamet Tri Wahyudi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
The Role Of The Community To Perform Self Isolation As A State Defense Form In The Era Of Covid-19 Yana Sylvana; Tri Wahyudi, Slamet; Firmansyah, Yohanes
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 02 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i02.183

Abstract

Covid-19 is a very serious problem in 2020, claiming millions of lives. One issue is the rapid spread rate and the large number of infected groups without clinical symptoms and has the potential to become a source of spread for other people. One way to prevent the spread of covid-19 is disciplined awareness of conducting self-isolation for infected groups. This research discusses self-isolation awareness as a form of state defense during Covid-19. This research is a literature review study that uses 3 types of approaches to discuss social issues, namely status approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study reveal that we are only urged to stop the spread of this virus, with government appeals, by participating in defending the country without taking up arms, we can fulfill our role as good citizens. As described above, State defense is adjusted to current community conditions, e.g. in the midst of the Covid-19 pandemic. At this time, state defense updating is not just staying at home, but still productive with our home system work as usual. The government has issued various policies, including studying at home, working from home, and praying at home. Following the government's recommendation is actually a form of state defense to defend the country as a form of our love for Indonesia
Faktor Penyebab Rendahnya Aspek Pendidikan Akibat Eksploitasi Anak di Bidang Ekonomi: Akibatnya terhadap Hukum Perlindungan Anak Sinaga, Anna Shania de Zeta; Wahyudi, Slamet Tri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2345

Abstract

Eksploitasi anak di bidang ekonomi merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan menjadi cerminan nyata ketidakberdayaan masyarakat miskin, sekaligus merusak potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik eksploitasi anak terhadap ketahanan keluarga dan meninjau peran serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, terutama dalam kaitannya dengan rendahnya aspek pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksploitasi anak dalam bentuk mengemis dan mengamen merupakan pelanggaran HAM anak yang serius dan menjadi indikator kegagalan negara kesejahteraan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial yang efektif. Meskipun kerangka kebijakan dan instrumen perlindungan, seperti Dinas Sosial, KIP, dan KJMU, sudah tersedia, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi orang tua dan inefisiensi penjangkauan program oleh pemerintah, yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran kepada keluarga miskin ekstrem
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN POVERTY REDUCTION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT Annazali, Ahmad Haqqi; Wahyudi, Slamet Tri
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i2.1682

Abstract

Poverty alleviation in Indonesia is increasingly dependent on digital technology, but this transformation creates new challenges related to the digital divide and data vulnerability of poor groups. Digital welfare programs, such as the distribution of social assistance based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS), put poor communities at risk of data exploitation in the era of Civil Society 5.0, thus requiring a strong institutional architecture to protect them. This study uses a normative legal research method through a legislative and conceptual approach. The results show that the existing institution, namely the Ministry of Communication and Digital Affairs, is legally an executive body (assisting the President) that is prone to conflicts of interest in implementing the PDP Law, while the main challenges in the field are infrastructure gaps and low digital literacy. Therefore, effective implementation of the PDP Law to protect the data of the poor and support the SDGs requires the establishment of a Data Protection Authority (DPA) as an independent state auxiliary organ, the formation of which is highly dependent on the political will of the President as the highest authority.
Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Maulidah, Ayi Safitri; Wahyudi, Slamet Tri
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.372

Abstract

Abstrak Adanya kelalaian dalam proses penegakan hukum di Indonesia menyebabkan seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak asasi pada diri narapidana korban salah tangkap. Dalam hal mengembalikan hak-hak tersebut, Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dengan cara memberikan kebijakan rehabilitasi dan kompensasi kepada narapidana korban salah tangkap yang diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP dan PP RI No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 92 Tahun 2015. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan undang-undang serta pendekatan konsep. Pembahasan ini menghasilkan analisis tentang praktik pemberian kebijakan rehabilitasi dan kompensasi, dimana Negara masih belum dapat merealisasikannya dengan maksimal, karena memiliki proses yang sulit dan memakan waktu yang lama. Sehingga hak asasi narapidana korban salah tangkap belum bisa terpenuhi secara menyeluruh meskipun peraturan perundang-undangan tersebut sudah bagus dan jelas mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kegagalan hukum yang disebabkan oleh kelalaian oknum penegak hukum. Dalam pemberian kebijakan kompensasi, Indonesia dapat mencontoh kebijakan di Negara Belanda berupa transparansi hukum terkait kasus salah tangkap dan kinerja aparat penegak hukum, serta terkait jangka waktu permohonan pengajuan kompensasi. Kemudian Indonesia juga dapat mencontoh Jepang dalam hal proses pencairan dana kompensasi secara cepat, tunai, dan langsung. Kata kunci: Narapidana korban salah tangkap, Rehabilitasi, Kompensasi, Hak Asasi Manusia. Abstract Negligence in the process of law enforcement in Indonesia causes an innocent person to be guilty, resulting in the loss of human rights to the convicted victim of wrongful arrest. In the event of restoring these rights, the State has an obligation to be responsible by providing rehabilitation and compensation policies to inmates of mis-arrest victims stipulated in Article 95 to Article 97 of the Criminal Code and PP RI No. 27 of 1983 as amended by PP RI No. 92 of 2015. This paper used normative juridical law research methods with literature studies and legal approaches as well as concept approaches. This discussion resulted in an analysis of the practice of providing rehabilitation and compensation policies, which the State still could not realize to the maximum, because it has a difficult and time-consuming process. So that the human rights of prisoners wrongfully arrested victims can not be met thoroughly even though the legislation is good and clearly reflects the values of Human Rights made as a form of state rights of prisoners wrongfully arrested victims can not be met thoroughly even though the legislation is good and clearly reflects the values of Human Rights made as a form of state responsibility for legal failures caused by negligence of law enforcement personnel. In granting the compensation policy, Indonesia can follow The Netherlands in the form of legal transparency related to cases of misapproanation and the performance of law enforcement officers, as well as related to the period of application for compensation. Then Indonesia can also follow Japan in terms of the process of disbursement of compensation funds quickly, cash, and directly. Keywords: an Innocent Peson, Rehabilitation, Compensation, Human Rights
Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan Justicia Salsabila; Slamet Tri Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2609

Abstract

Pemenuhan gizi adalah salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional, karena kualitas sumber daya manusia sangat di tentukan oleh tingkat kesehatan dan kecukupan nutrisi. Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam hal gizi khususnya masalah stunting dan ketidak seimbangan gizi di beberapa wilayah. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting adalah pemenuhan gizi ibu hamil. Ibu hamil dengan kondisi kekurangan gizi dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR),serta dapat meningkatkan risiko stunting. Penelitian ini menggunakanan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1dan pasal 34 ayat 2 tentang hak atas Kesehatan dan kewajiban negara menjamin kesejahteraan rakyat, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang upaya perbaikan gizi Masyarakat, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi dan Undang-Undang No.23 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara.
Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Rotator oleh Publik Figur: Tinjauan Etika, Regulasi, dan Penegakan Hukum Amalina Hasyyati; Azelia Rizki Sarwono; Slamet Tri Wahyudi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13332

Abstract

Fenomena penggunaan lampu strobo dan rotator secara ilegal oleh artis atau figur publik di wilayah DKI Jakarta menjadi sorotan masyarakat dan aparat penegak hukum. Perangkat yang sejatinya diperuntukkan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan rotator oleh artis, serta menganalisis implikasi etika dan keselamatan audiens. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, serta praktik yang terjadi dalam masyarakat terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh figur publik seperti artis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan strobo dan rotator oleh artis mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan etika sebagai figur publik, serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan berbasis teknologi, serta edukasi publik mengenai pentingnya etika dan keselamatan dalam berlalu lintas.
Analisis Keadilan Upah Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Dan Sustainable Development Goals (SDGs) Cheryl Michaelia Ongkowiguno; Slamet Tri Wahyudi
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4765

Abstract

This research analyzes wage injustice among honorary teachers in Indonesia through the lens of labor law, Sustainable Development Goals (SDGs), and constitutional values. Despite their functional role in executing tasks equivalent to national defense (bela negara), honorary teachers remain trapped in severe legal ambiguity due to dual civil service systems between Labor Law and the Civil Service Apparatus (ASN) framework. Empirical data reveals 74% of honorary teachers earn below the City/Regency Minimum Wage (UMK), with 20.5% receiving less than IDR 500,000 monthly. Contractual uncertainty and wage dependency on limited School Operational Assistance Funds (maximum 50% allocation) create structural design defects resulting in systematic economic injustice. This violation contravenes Article 28D Paragraph (2) of the 1945 Indonesian Constitution guaranteeing fair and adequate remuneration, and contradicts Indonesia's SDG commitments, particularly SDG 1 (No Poverty), SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work), and SDG 10 (Reduced Inequality). Using normative legal methodology with statute approach and conceptual approach toward Welfare State principles and distributive justice, findings demonstrate state failure in implementing the Fifth Principle of Pancasila (Social Justice) and constitutional economic protections. Solutions require reconfigured dedicated funding mechanisms (non-BOS), clarification of long-term employment status, and fulfillment of constitutional state obligations through earmarked General Allocation Funds to achieve adequate minimum wages nationwide, thereby realizing constitutional rights and SDG targets.
PERWUJUDAN BELA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI Reviana Mutiara Indah; Tasya Gita Irwanda; Slamet Tri Wahyudi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22139

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri yang merupakan manifestasi nyata dari nilai bela negara dalam dimensi non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara diartikulasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap PMI korban kekerasan seksual, serta menilai efektivitas implementasi UU PPMI dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan bela negara. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi nilai bela negara, meliputi konsep bela negara nonmiliter, peran negara sebagai pengawal martabat warga, serta relevansi teori bela negara terhadap kebijakan perlindungan PMI; dan kedua, kajian mengenai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi PMI, mencakup landasan hukum, mekanisme perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, efektivitas pelaksanaan UU PPMI, serta hambatan dan rekomendasi penguatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan diplomatik dengan negara penempatan. Oleh karena itu, nilai bela negara harus diinternalisasikan lebih jauh dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme perlindungan PMI agar negara tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak dan martabat warga negaranya di luar negeri.
PERWUJUDAN BELA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI Reviana Mutiara Indah; Tasya Gita Irwanda; Slamet Tri Wahyudi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22139

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri yang merupakan manifestasi nyata dari nilai bela negara dalam dimensi non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara diartikulasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap PMI korban kekerasan seksual, serta menilai efektivitas implementasi UU PPMI dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan bela negara. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi nilai bela negara, meliputi konsep bela negara nonmiliter, peran negara sebagai pengawal martabat warga, serta relevansi teori bela negara terhadap kebijakan perlindungan PMI; dan kedua, kajian mengenai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi PMI, mencakup landasan hukum, mekanisme perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, efektivitas pelaksanaan UU PPMI, serta hambatan dan rekomendasi penguatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan diplomatik dengan negara penempatan. Oleh karena itu, nilai bela negara harus diinternalisasikan lebih jauh dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme perlindungan PMI agar negara tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak dan martabat warga negaranya di luar negeri.
Peningkatan pemahaman peserta didik tentang kekerasan terhadap anak melalui metode partisipatif dan kolaboratif di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Sleman Winriadirahman, Prameswara; Iqbal, Ahmad; Nasution, Ali Imran; Arini, Dita Rosalia; Tsirwiyati, Dwi Najah; Manuel, Elkristi Ferdinan; Nurkhaerani, Ema; Rahman, Faqih Zuhdi; Wahyudi, Slamet Tri; Rakhmi, Wendy Budiati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 10, No 1 (2026): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v%vi%i.37838

Abstract

Abstrak Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan masih tinggi dan menyerupai fenomena “gunung es” karena banyak peristiwa tidak terungkap. Menyikapi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan  terhadap anak sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia dan mendorong keberanian untuk melaporkan kekerasan terhadap anak serta memperkuat komitmen sekolah dalam menyediakan mekanisme pelaporan yang aman guna mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak. Kegiatan dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, pada 23 Januari 2025 yang diikuti oleh 35 peserta didik. Metode yang digunakan melalui metode partisipatif dan kolaboratif dengan pendekatan diskusi kelompok. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kekerasan terhadap anak yang disampaikan, yang terlihat dari peserta didik yang menjawab kuis pada akhir kegiatan. Kata kunci: kekerasan terhadap anak; satuan pendidikan; partispatif dan kolaboratif. Abstract The 2023 data from the National Commission for Child Protection indicate that violence in educational units remains a serious concern and continues to reflect an “iceberg phenomenon,” in which many cases go unreported. In response to this situation, a community service program was conducted to improve students’ understanding of the prevention and handling of child violence within the framework of Indonesian law, to encourage them to speak up and report child violence, and to strengthen the school’s commitment to providing a safe and accessible reporting mechanism in order to foster a child-friendly learning environment. The activity took place at Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung, Sleman, on January 23, 2025, and was attended by 35 students. The program used a participatory and collaborative method through group discussions. The results of the activity indicated an improvement in students’ understanding of the issues discussed, as reflected in the quiz at the end of the session. Keywords: child violence; educational institutions; participatory and collaborative.
Co-Authors Adinda Kusumaning Ratri Afdhali, Dino Rizka Afifah, Rifdah Agung Hermansyah Ahmad Iqbal Ahmad Iqbal Aji Lukman Ibrahim Ali Imran Nasution Amalina Hasyyati Angelie Angelie Anjar Kartika Wening Anna Shania de Zeta Sinaga Annazali, Ahmad Haqqi Arsensius, Ricarda Ayu Larasati Azelia Rizki Sarwono Bayu Giri Atmojo Cheryl Michaelia Ongkowiguno Damar Yanuartha Daya Nur Pratama Dino Rizka Afdhali Dita Rosalia Arini Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Dwi Najah Tsirwiyati Efika Weny Meida Simatupang Elkristi Ferdinan Manuel Ema Nurkhaerani Ema Nurkhaerani Erwan Budi Herianto Fadhel Halilintar Faiz Aulia Rahman Faqih Zuhdi Rahman Febrian Halomoan Febrian Rizky Akbar Firmansyah, Aldi Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hanna Wijaya Hanna Wijaya Ilma Azzahra Kurniawan Indra Jaya Intan Permata Sari Iqbal, Ahmad Irsyaf Marsal Irwan Triadi Irwan Triadi Ishma Safira Justicia Salsabila Justicia Salsabilla Malik, Karima Syahda Maulidah, Ayi Safitri Michelle Angelika S Muhammad Yusuf Muda Azka Nasir, Tomi Khoyron Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Nur Raima Hafizhah Nursafitri, Tika Pakpahan, David Roger Julius Prameswara Winriadirahman Prima Kania, Yohanna Putri Priyambodo, Muhammad Bagus Putra, Samudra Farasi Putu Ayu Veguita Putri Ningsih Rakhbir Singh Rakhmi, Wendy Budiati Ramadhani, Salma Ranisa Diati Ratri, Adinda Kusumanig Rega Revo Siregar Reviana Mutiara Indah Rildo Anuar Sihite Rio Priambodo Rosi Wulandari Salsabila Salsabila Saputra, Dhimas Sinaga, Anna Shania de Zeta Siti Rifqa Raihani Siti Syafa Az Zanubiya Supardi Supardi Supardi Supardi Supardi Syabilal Ali Syamsul Hadi Syamsul Hadi Tasya Gita Irwanda Umam, Fathya Chalida Veronica Agustina Darida Wendy Budiati Rakhmi Wijaya, Hanna Winriadirahman, Prameswara Witasya Aurelia Sulaeman Yana Sylvana Yanto Yanto Yefiza Nahri Agustia Yohanes Firmansyah Yully Lestari Tasdikin