p-Index From 2021 - 2026
9.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Daulat Hukum SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Widya Yuridika Jurnal Ius Constituendum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial YUSTISI Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Veteran Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Esensi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Bacarita Law Journal Jurnal Hukum dan Peradilan YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Majority Science Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Jurnal Kajian Ilmu Hukum International Journal of Sociology and Law International Journal of Social Science and Humanity Multidisciplinary Indonesian Center Journal International Journal of Society and Law Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal Cendekia Ilmiah International Journal of Social Welfare and Family Law Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law Perspectives Review Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Claim Missing Document
Check
Articles

Peran Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dalam Optimalisasi Bonus Demografi Menuju Indonesia Emas 2045 Damar Yanuartha; Slamet Tri Wahyudi
Indonesian of Interdisciplinary Journal Vol. 6 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia saat ini berada dalam periode bonus demografi yang ditandai oleh dominasi penduduk usia produktif, sebuah momentum strategis yang berpotensi mendorong percepatan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, pemanfaatan peluang tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengevaluasi sejauh mana pendidikan nasional mampu mengoptimalkan bonus demografi sebagai modal pembangunan jangka panjang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi, penelitian ini menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan kebijakan untuk memahami arah, fungsi, dan efektivitas sistem pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan telah memberikan dasar transformasi pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pemerataan akses pendidikan, serta relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Upaya tersebut berkontribusi signifikan terhadap pembentukan generasi produktif yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan nasional memiliki peran sentral dalam mengonversi bonus demografi menjadi kekuatan pembangunan, namun keberhasilan tersebut bergantung pada konsistensi kebijakan, pemerataan mutu, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, dan dunia industri. Dengan optimalisasi implementasi UU No. 20 Tahun 2003, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 secara berkelanjutan.
Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen sebagai Perwujudan Bela Negara Rio Priambodo; Siti Rifqa Raihani; Slamet Tri Wahyudi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17919120

Abstract

Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection constitutes an important legal foundation for safeguarding consumer rights in Indonesia. However, in practice, the implementation of consumer protection still faces various challenges, particularly related to institutional weaknesses in handling consumer dispute resolution. This study aims to identify the weaknesses of consumer protection institutions, namely the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Consumer Dispute Resolution Body (BPSK), and Non-Governmental Consumer Protection Organizations (LPKSM), in effectively exercising their functions and authorities. Several issues identified include limited resources, weak institutional authority, low public awareness of consumer rights, and insufficient coordination among relevant institutions. Furthermore, this research proposes strategies for strengthening consumer protection institutions in the future through structural reform, enhancement of human resource capacity, and optimization of digital-based dispute resolution systems that are faster, more affordable, and fair. Such strengthening not only improves the effectiveness of dispute resolution but also represents a tangible form of state defense in the context of protecting citizens’ rights as consumers in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). Thus, the state actively plays a role in ensuring justice and legal certainty in national economic activities.
Edukasi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM melalui Penyuluhan Pendaftaran Merek di Kelurahan Sendangadi Kabupaten Sleman Ema Nurkhaerani; Dita Rosalia Arini; Wendy Budiati Rakhmi; Prameswara Winriadirahman; Dwi Najah Tsirwiyati; Elkristi Ferdinan Manuel; Faqih Zuhdi Rahman; Ahmad Iqbal; Slamet Tri Wahyudi
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 4 (2026): Juli 2026 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v6i4.1317

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan dalam kegiatan usaha, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian ekonomi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Sendangadi, Kabupaten Sleman, dengan melibatkan 26 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, olahan pangan, dan jasa berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi, serta pendampingan pendaftaran merek melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas 10 pertanyaan terkait fungsi merek, manfaat pendaftaran, prosedur pendaftaran, serta risiko hukum penggunaan merek yang tidak terdaftar. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tingkat pemahaman peserta dari 41,2% sebelum kegiatan menjadi 84,6% setelah kegiatan. Selain itu, sebanyak 84,6% peserta mampu memahami prosedur pendaftaran merek secara mandiri dan 73,1% peserta menyatakan kesiapan untuk mengajukan pendaftaran merek atas usaha yang dimiliki. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan literasi hukum, kesadaran hukum, serta kapasitas pelaku UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek sebagai aset usaha yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.
Strategi Kebijakan dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua melalui Penguatan Pembangunan Berkelanjutan Dirkareshza, Nada Prima; Adhyarsa, Bayu Aji; Wahyudi, Slamet Tri
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/5ktapr05

Abstract

Pendirian Organisasi Papua Merdeka dan keinginannya untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI bukan tanpa alasan. Usaha pemerintah dalam penanggulangan KKB sangat militeristik dan tidak melihat mengapa OPM itu sendiri terbentuk. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa strategi pembangunan berkelanjutan penting dalam mengatasi akar masalah pelanggaran HAM di Papua serta merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk mereduksi potensi pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan konsep. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendekatan militeristik tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM, karena persoalan yang terjadi bersifat struktural dan menuntut pemulihan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan menjadi strategi ideal karena menekankan pemerataan, pemenuhan hak asasi manusia dasar, partisipasi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tetap memperhatikan ekosistem lingkungan setempat. Implementasi strategi ini dapat mengatasi ketidakadilan, mengurangi kesenjangan, memperbaiki hubungan negara dengan Masyarakat Asli Papua, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di masa depan.
Rekonstruksi Kebijakan Wajib Belajar Menjadi 13 Tahun sebagai Pemenuhan Sustainable Development Goals di Indonesia Sari, Intan Permata; Wahyudi, Slamet Tri
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7830

Abstract

Poverty remains a structural issue in Indonesia that demands sustained policy intervention, particularly in the education sector. One key poverty alleviation strategy emphasized by welfare states is the expansion of access to education. This study aims to analyze the urgency of reconstructing the compulsory education program from 12 to 13 years within the framework of legal principles and sustainable development. A normative juridical method was employed, utilizing statutory and conceptual approaches. The findings reveal that compulsory education represents the fulfillment of human rights as guaranteed by various national legal instruments, including Government Regulation No. 47 of 2008. The reconstruction of compulsory education to 13 years is viewed as a concrete effort by the state to reinforce its role in ensuring the right to education and its commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 4 on quality education. The implementation of 13 years of compulsory education also holds strategic implications for preparing the 2045 Golden Generation by ensuring more inclusive and equitable access to education. Therefore, the expansion of compulsory education is not merely an educational policy, but also a structural instrument for building a more prosperous and competitive society.
Analisis Kesetaraan Gender di dalam Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja dengan Mempertimbangkan Kepercayaan Norma Budaya Matrilineal dalam Budaya Minangkabau Agustia, Yefiza Nahri; Wahyudi, Slamet Tri
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8192

Abstract

Gender inequality is a structural issue deeply rooted in many countries, including Indonesia, and is manifested in domestic, political, educational, and occupational domains, even though the right to gender equality is inherently held by all individuals without exception. Patriarchal culture in Indonesia remains a firmly entrenched reality that positions one group as the primary holder of authority and control in various spheres of life, thereby generating injustice and gender disparities that disadvantage women and hinder national progress. This article aims to analyze the influence of matrilineal culture in Minangkabau society on women’s representation in education and the world of work, to identify matrilineal cultural factors that shape this representation, and to formulate strategies within a matrilineal cultural framework to enhance women’s involvement in bela negara. The discussion focuses on how the values and social structures of Minangkabau matrilineal culture can serve as a counterbalance to the dominance of patriarchal systems while simultaneously opening broader spaces for women’s participation in the public sphere. Through this analysis, the article argues that a deeper understanding of Minangkabau matrilineal culture has the potential to provide a conceptual foundation for strengthening women’s representation in the education sector and the labour market, as well as for designing more contextually grounded strategies to promote women’s active role in bela negara.
Perlindungan Hukum Jamaah melalui Pemulihan Aset dalam Kejahatan Travel Haji dan Umroh Salsabilla, Justicia; Wahyudi, Slamet Tri
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9737

Abstract

The organization of Hajj and Umrah pilgrimage in Indonesia has both a sacred and strategic role for the religious sovereignty of society, but in practice it still faces problems of travel agency crimes and quota corruption that cause material and psychological losses for prospective pilgrims. This phenomenon indicates the urgency of optimizing national legal instruments through regulatory strengthening that is oriented not only toward punishing perpetrators but also toward holistic and comprehensive legal protection to ensure the fulfillment of citizens’ constitutional rights to perform worship with certainty and safety. This study aims to analyze asset recovery mechanisms in handling crimes related to the organization of Hajj and Umrah and to formulate juridical solutions for victim protection. This study used a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through literature study and analyzed descriptively-prescriptively with regard to legal norms, legal principles, and the synchronization of statutory regulations. The results show that the asset recovery mechanism under Law Number 31 of 1999 remains conventional and tends to be oriented toward the recovery of state finances, so it has not been able to provide fast and effective restitution for pilgrims who become victims because of lengthy and complex judicial procedures. This study recommends transforming the doctrine of asset recovery through the application of a non-conviction-based asset forfeiture mechanism and strengthening the role of authorities under Law Number 14 of 2025 so that assets derived from crime can be immediately seized and redistributed fairly to victims. The conclusion of the study emphasizes that strengthening asset recovery mechanisms and victim protection is an important prerequisite for realizing substantive justice in the organization of Hajj and Umrah pilgrimage.
Problematika Kepastian Hukum Barang Sitaan Aset Bukan Milik Terdakwa yang Disita oleh Kejaksaan Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri; Wahyudi, Slamet Tri
AHKAM Vol 5 No 2 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i2.9759

Abstract

Indonesia, as a constitutional rule-of-law state, upholds the principles of legal certainty and legality, including in criminal law enforcement to eradicate corruption. However, the recovery of state financial losses through asset seizure mechanisms often raises juridical polemics, particularly when coercive measures are taken against property that has not been proven to be directly related to a criminal offense or belongs to a third party acting in good faith. This study aimed to analyze the harmonization of regulations on the seizure and return of state assets in corruption cases and to assess the role of pretrial proceedings as an instrument of judicial control over seizure actions. This study used a normative juridical legal method with statutory and conceptual approaches through an examination of normative synchronization in Law No. 31/1999, Law No. 8/2010, Law No. 1/2023, and Law No. 20/2025. The results showed that although recent regulations, such as Law No. 20/2025 and Attorney General Regulation No. 7/2020, grant broad authority to prosecutors to conduct seizures from the early investigation stage in order to prevent asset dissipation, there remain legal gaps that may potentially violate the lawful property rights of suspects if asset identification and verification are not carried out transparently and accountably. Therefore, optimizing the pretrial institution is crucial for examining the validity and relevance of seized goods, so that the recovery of state finances remains within the corridor of fair legal certainty and does not turn into an arbitrary act of economic oppression by the state.
Co-Authors Adhyarsa, Bayu Aji Adinda Kusumaning Ratri Afdhali, Dino Rizka Afifah, Rifdah Agung Hermansyah Agustia, Yefiza Nahri Ahmad Iqbal Aji Lukman Ibrahim Ali Imran Nasution Amalina Hasyyati Angelie Angelie Anjar Kartika Wening Anna Shania de Zeta Sinaga Annazali, Ahmad Haqqi Arsensius, Ricarda Ayu Larasati Azelia Rizki Sarwono Bayu Giri Atmojo Cheryl Michaelia Ongkowiguno Damar Yanuartha Daya Nur Pratama Dino Rizka Afdhali Dita Rosalia Arini Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Dwi Najah Tsirwiyati Efika Weny Meida Simatupang Elkristi Ferdinan Manuel Ema Nurkhaerani Ema Nurkhaerani Erwan Budi Herianto Fadhel Halilintar Faiz Aulia Rahman Faqih Zuhdi Rahman Febrian Halomoan Febrian Rizky Akbar Firmansyah, Aldi Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hanna Wijaya Hanna Wijaya Ilma Azzahra Kurniawan Indra Jaya intan permata sari Irsyaf Marsal Irwan Triadi Irwan Triadi Justicia Salsabila Malik, Karima Syahda Maulidah, Ayi Safitri Michelle Angelika S Muhammad Yusuf Muda Azka Nada Prima Dirkareshza Nasir, Tomi Khoyron Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Nur Raima Hafizhah Nursafitri, Tika Pakpahan, David Roger Julius Prameswara Winriadirahman Prima Kania, Yohanna Putri Priyambodo, Muhammad Bagus Putra, Samudra Farasi Rakhbir Singh Rakhmi, Wendy Budiati Ramadhani, Salma Ranisa Diati Ratri, Adinda Kusumanig Rega Revo Siregar Reviana Mutiara Indah Rildo Anuar Sihite Rio Priambodo Rosi Wulandari Salsabila Salsabila Salsabilla, Justicia Saputra, Dhimas Sinaga, Anna Shania de Zeta Siti Rifqa Raihani Siti Syafa Az Zanubiya Supardi Supardi Supardi Supardi Supardi Syabilal Ali Syamsul Hadi Syamsul Hadi Tasya Gita Irwanda Umam, Fathya Chalida Veronica Agustina Darida Wendy Budiati Rakhmi Wijaya, Hanna Winriadirahman, Prameswara Yana Sylvana Yanto Yanto Yohanes Firmansyah Yully Lestari Tasdikin