Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH PERKAWINAN DENGAN PERTIMBANGAN STRATA SOSIAL PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru) Kurnia Kurnia Munir; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.19151

Abstract

AbstrakStatus sosial dalam tinjauan hukum islam dan positif ini menjadi suatu permasalahan utama. Pengaruh perkawinan ditinjau dari hukum islam dan strata sosial pada Masyarakat Sulawesi Selatan Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan dampak positif dan negatif terhadap adanya strata sosial yang berbeda pada Masyarakat Sulawesi Selatan Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru menjadi topik utama. Peneliti kemudian menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan info, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan information yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan. Status Sosial Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dalam ditinjau dari hukum islam dan hukum positif bahwa status sosial perempuan sangat menentukan tinggi dan rendahnya uang panai’, meliputi Keturunan Bangsawan, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Status Ekonomi perempuan dan Kondisi Fisik. Adapun dampak hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah uang panai’ yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki- laki demi sebuah perkawinan. Tidak sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Strata Sosial.AbstractSocial status in this positive and Islamic legal journal is a major issue. The effect of marriage in terms of Islamic law and social strata in the community of South Sulawesi, the district of Soppeng Riaja, the regency of Barru and the positive and negative impacts on the existence of different social strata in the community of South Sulawesi, Soppeng Riaja District, Barru Regency is the main subject. The researchers then use descriptive qualitative methods, interpret and describe the information, attitudes and viewpoints that occur in a society, the contradictions between two events, the relationships between individuals and the variables that result from differences between facts. existing and existing facts and their effects on conditions. Inductive approach, with information gathering techniques, namely field studies, interviews, in addition to the fact that the author also conducts literature studies by examining books, literature and statutory regulations. By analyzing legal documents, the author searches, analyzes and finds all the laws and regulations that govern all aspects of Islamic law and marriage law. Social status of the Soppeng Riaja sub-district, Barru Regency in terms of Islamic law and positive law according to which the social status of women determines the top and bottom of Panai money ”. Social status includes royal ancestry, educational level, professional economic status of women, and physical condition. doi 'panai' was considered siri 'or the self-esteem of a woman and her family. As for the legal impact if the male party is not able to pay the targeted amount of Panai money, the marriage will automatically be annulled and, in general, this implies that both men and women receive contempt or insults. in the local community, and generally relations between the two families can be tenuous. In addition, many men are reluctant to get married due to the many demands that men have to prepare for a marriage. Not a few women who don't get married and become single.Keywords: Islamic Law, Positive Law, Social Strata.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng Adriani Adriani; Zulfahmi Alwi; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19424

Abstract

AbstrakPokok permasalahan penulisa ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pra-wedding di Kabupaten Soppeng (Study Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng). Pokok masalah di bagi dua sub masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik pra-wedding di kalangan masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng?. 2. Bagaimana prosesi pra-wedding masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam perspektif hukum islam?. Penelitian ini dilakukan Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja, Provinsi Sulawesi Salatan. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis antara lain: 1. Praktik foto pra-wedding ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Bagi anak muda yang ingin menikah di zaman ini akan merasa tidak lengkap apabila tidak melakukan praktik foto pra-wedding, foto pra-wedding ini bertujuan sebagai hiasan dinding pengantin dan sebagai tanda pengenal yang tercetak diundangan. 2. Pandangan Hukum islam Haram, apabila dilihat dari aspek pose atau gaya yang dilakukan calon pengantin seperti berpegangan tangan, bersentuhan, saling memandang dan tidak memiliki jarak diatara keduanya seperti layaknya suami dan istri. Tetapi apabila Pra-wedding boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang pra-wedding tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. Pra-wedding diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan atau bekerja team, apabila tidak ada unsur mendekati zina seperti, bertatapan, bersentuhan dan lain sebagainya. Praktik foto pra-wedding secara syar’i boleh-boleh saja karena seperti mengambil foto secara berpisah atau saling membelakangi dengan adanya jarak, pengambilan foto dengan pose yang berdiri sejajar dan tidak saling bersentuhan maupun saling menatap . Kata Kunci: Prewedding, Kab. Soppeng.AbstractThe subject matter of this paper is a Review of Islamic Law on Cultural Practices of Pre-wedding Photos in Soppeng Regency (Case Study of Liliriaja District, Soppeng Regency). The main problems are divided into two sub-problems, namely: 1. How is the pre-wedding practice among the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency? 2. How is the pre-wedding procession of the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency in the perspective of Islamic law? This research was conducted. This research is located in Soppeng Regency, Liliriaja District, Sulawesi Salatan Province.The results of the research obtained by the authors include: 1. The practice of pre-wedding photos is like a husband and wife, even though there is no legal bond, most of the poses are touching, holding hands, staring at each other and embracing. For young people who want to get married in this era, they will feel incomplete if they do not practice pre-wedding photos, this pre-wedding photo is intended as a bridal wall decoration and as a printed identification. 2. Islamic Law View Haram, when viewed from the aspect of poses or styles performed by the bride and groom, such as holding hands, touching, looking at each other and not having a distance between them like husband and wife. But if pre-wedding is okay because there is no hadith or verse that explains the prohibition on pre-wedding but there is only a prohibition on approaching adultery.Pre-wedding is allowed if it fulfills requirements such as taking photos in groups or working in teams, if there are no elements of approaching adultery such as, staring at each other, touching and so on. The practice of pre-wedding photography is syar'i okay because it is like taking photos separately or back to back with a distance, taking photos in a pose that stands parallel and does not touch or stare at each other. Keywords: Prewedding, Kab. Soppeng
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar Inawati Inawati; A. Qadir Gassing; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22194

Abstract

AbstrakPokok permasalahan dari penelitian ini ialah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT Di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar . kemudian ada beberapa pokok masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap kasus LGBT di lingkungan peradilan militer III-16 Makassar?, 2) Bagaimana pertimbangan Hakim hukum militer dalam menjatuhkan putusan serta sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa?, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Transgender) ?Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian perkara LGBT di lingkungan Peradilan Militer cukup tegas untuk memvonis oknum TNI yang melakukan perbuatan Asusila (Homoseksual) atas dasar KUHPM, perbuatan terdakwa dalam hal tersebut melanggar Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia.  2) Pandangan Hukum Islam terkait kasus LGBT (homoseksual) telah dikisahkan pada zaman Nabi Luth dalam Qur’an Surah Al-A’raf, yang mengutuk perbuatan hubungan sesama jenis.Implikasi dari penelitian ini yakni, seperti yang kita ketahui semakin maraknya perbuatan asusila terutama LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender) di indonesia, sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang Khusus yang mengatur perbuatan asusila tersebut, karena pada dasarnya telah melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma Adat yang berlaku di indonesia. Perbuatan tersebut sangat tidak terpuji dan sebaiknya pemerintah bijak memutus perkara LGBT tersebut.Kata Kunci: LGBT, Peradilan Militer
Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis” (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone) Taufik Al Hamdani; Nurnaningsih Nurnaningsih; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.22659

Abstract

AbstrakPokok penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang tradisi mabbollo dalam adat perkawinan bugis” (Studi Kasus di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah, yaitu: Bagaimana proses terjadinya Tradisi Mabbollo di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mabbollo dalam adat perkawinan bugis di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah 1). Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, meraka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh Sedangkan untuk yang kontra, tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik. 2). Mabbolla dalam pandangan hukum Islam tidak dilarang melainkan dalam islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan selama seseorang telah mampu baik itu dari segi lahiriah dan batiniah.Kata Kunci: Adat perkawinan bugis, Mabbollo, Tradisi
KONSEP HAJI DALAM HUKUM ISLAM STUDI PEMIKIRAN ALI SYARIATI Ilham Rissingg; Muh Saleh Ridwan; Zulfahmi Alwi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23542

Abstract

Abstrak Di tengah gemerlap abad modern yang berupaya memberikan respon dengan mengakui keharusan syariat islam yang juga berdiri di tengah ekspansi dan akulturasi budaya menjadi bagian dari kehidupan modern tanpa harus mengadopsi solusi dari budaya Barat. Ali Syari’ati adalah sebuah fenomena dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Letak fenomenal Ali Syari’ati dapat dilihat pada lanskap pemikirannya ketika berbenturan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan modern seperti industrialisasi, kolonialisme, komunisme, konsumerisme, kebebasan seksual, kebebasan ber-ekspresi, dan sebagainya. Atas dasar benturan-benturan itu, melaui Teologi makna Haji dari Ali Syari’ati hadir menawarkan jawaban jitu terhadap problematika ummat dimana Ummat Islam dapat hidup secara autentik (murni) di tengah-tengah pengalaman modern, sehingga melalui pemikiran Ali Syari’ati yang memperlihatkan kepeduliannya secara tegas terhadap dilema kehidupan modern terkait diskursus Haji,dapat merefleksikan makna syariat tentang ritual dari ibadah haji.Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (liberary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa literatur-literatur tentang masalah Haji terkhusus literatur Ali Syariati mengenai Makna Haji dalam tradisi Syariat Islam. Kata Kunci: Haji, Syariat, Modern, Ali Syariati
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ISBAT NIKAH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA Hijra Wati; Zulfahmi Alwi; Musyfikah Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.27932

Abstract

In practice, it is often found that a marriage without registration is made, in order to make the marriage legal in the state and have legal power, it is possible to apply for an Isbat of Marriage so that the marriage of siri can be determined by the Isbat of Marriage to the Religious Courts, so that marriages that are held in a serial manner can be legalized. So that when the Religious Courts have received the application for Isbat Marriage, the Office of Religious Affairs can record the marriage and obtain a marriage certificate as proof of the legality of the marriage. Applications for Isbat Marriage submitted can sometimes be rejected with certain considerations by the Panel of Judges in the Religious Courts. So that it will make marriages carried out in a serial manner still have no legal force. The author has examined the Legal Basis and Judges' Considerations in Granting the Application for Marriage Isbat as an Effort to Legalize Siri Marriage at the Makassar Religious Court Class IA and the View of Islamic Law on the Legalization of Siri Marriage through the Practice of Isbat Nikah at the Makassar Religious Court Class IA. The type of research in this thesis is descriptive qualitative in the form of field research or Field Research which focuses on collecting and data information found in the field, using a normative and juridical syar'i approach which aims to obtain law empirically by going into the field. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. With data processing and analysis techniques, it is carried out through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the main considerations made by the judge in the results of the study were that the judge's considerations in granting the application for the practice of siri marriage isbat, namely the marriage has fulfilled the requirements and the pillars of marriage, that it is true that the applicant is married and there is no previous marriage bond, that the applicant is not blood related. which can prevent his marriage and to take care of other documents related to the interests of the applicant. And according to Islamic law, isbat marriage is allowed in Islamic law because it is a marriage ratification that has been carried out in accordance with his religion and belief but is not recorded at the office of religious affairs and the authorized marriage registration officer. Keywords: Judge's Consideration, Marriage Isbat, Religious Court, Islamic Law
PENGARUH KEPUTUSAN PENDANAAN DAN KEPUTUSAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index) Rika Dwi Ayu Parmitasari; Zulfahmi Alwi
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 4 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v4i1.5162

Abstract

ABSTRAKNilai perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang ditentukan dari keputusan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh antara keputusan keuangan baik keputusan investasi, pendanaan dan dividen terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 12 perusahaan yang terdaftar di JII dengan periode waktu 2011 hingga 2014. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa keputusan keuangan secara simultan memengaruhi nilai perusahaan. Keputusan investasi dan dividen memengaruhi nilai perusahaan secara positif. Sedangkan keputusan pendanaan memengaruhi nilai perusahaan secara negative.Kata kunci: investasi, pendanaan, dividen, nilai perusahaan ABSTRACTFirm value is essential for companies which are determined from financial decision made by the management. This research aims to analyze the influence of the financial decisions either investment decisions, funding decision or dividend decision to the value of the company. The samples were 12 companies listed in JII with the time period 2011 to 2014. The results of multiple regression analysis showed that the financial decisions simultaneously affect the value of the company. Investment decisions and dividend decisions positively affect the company's value. While the funding decisions negatively affect the company's value. Key Words: investment, financing, dividend, firm value
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG DAMPAK PENELANTARAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA Wulandari; Zulfahmi Alwi; Musyfikah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.24874

Abstract

Pokok penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Dampak Penelantaran Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana pandangan hukum hukum mengenai penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif dan hukum islam? 2). Bagaimana dampak penelantaran anak akibat perceraian orang tua di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pandangan Hukum tentang penelantaran anak ditinjau dari persfektif hukum positif merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak dan ini merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan mengenai ancaman hukum pidana penjara dan denda, Sedangkan Penelantaran Anak ditinjau dari persfektif hukum islam merupakan perbuatan yang dilarang syara “jalan” tetapi tidak diancaman dengan suatu hukuman dalam Al-Qur’an atau Sunnah Rasul dpat dipandang sebagai jarimah ta’zir karena perbuatan tersebut nyata merugikan pelakunya atau orang lain
PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI Yusmi Yusmi; Zulfahmi Alwi; Abdul Syatar
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.26834

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri dengan melihat studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa cara pelaksanaan isbat nikah yaitu dimulai dari pengajuan permohonan, setelah itu disidangkan, jika telah memenuhi rukun dan syarat maka hakim akan mengabulkan. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan isbat nikah terhadap perkawinan siri, yaitu selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam dan pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikah, dan efektivitas pelaksanaam isbat nikah, yaitu dapat memberikan jalan keluar bagi pasangan yang menikah siri, serta bisa menjaga pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan dan lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah harapan untuk semua hakim di Pengadilan Agama tanpa terkecuali menyampaikan kepada pemohon untuk memperhatikan prosedur pelaksanaan isbat nikah. Kata Kunci: Isbat Nikah; Kawin Siri; Pengadilan Agama; PA Sungguminasa.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ADAT DIAPPATONGKOI A.sutra tenri awaru; Zulfahmi Alwi; A. Intan Cahyani
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27958

Abstract

The principal problems of this writing is the perspective of Islamic law on indigenousdiappatongkoi soil (case study: district gantrang bulukumba) the principal problemsdivided into 3, namely: 1.how to customary practice diappatongkoi earth in kecamatan gantarang bulukumba. 2.how to view public figures related to thepresence of indigenous diappatongkoi land in kecamatan gantarang bulukumba.3.how the view of Islamic law on indigenous diapptongkoi land in kecmatangantarang bulukumba. this research is located in bulukumba kecamatan gantarang,south sulawesi province, the results of research in the find the author, among others.1 customary practice diappatongkoi land in kecamatan gantarang in bulukumba stillrife because of the many factors trigger that led to the practice of elopementdikecamatan gantarang bulukumba rife,2.the views of community leaders againstindigenous diappatongkoi land is inhumane because it has violated the rights of aperson and cause a person to lose the right 3.the view of Islamic law on indigenousdiappatongkoi tnaah in kecamatan gantarang bulukumba iala is not right because itshould be what becomes of the provisions had been set forth in the law of Islam.Based on what has been described above regarding the perspective of Islamic law onindigenous diappatongkoi soil (case study: district gantrang bulukumba), theresearchers want to give you the suggestions as follows : 1.For that parents need tosupervise the association of her children in order not to fall into free sex or juveniledelinquency, 2.Perhaps the figures of the Community is able to provide direction andpenejlasan related to how Islamic law is very influential in our Country, especially inIndonesia, a Country that is synonymous with law and rules.