p-Index From 2021 - 2026
4.108
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Politik Hukum Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: Analisis Normatif dan Implikasinya Terhadap Sistem Kewarisan di Indonesia Asep Fu’ad; Aden Rosadi; Usep Saepullah; Husain
al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): Desember
Publisher : Yayasan Cendekia Gagayunan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63142/e3fj4d24

Abstract

This research aims to analyze the concept of substitute heirs in Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and its implications for the inheritance system in Indonesia. This research uses a normative juridical method with a legal political approach. This approach is used to explore the legal and policy background behind the arrangement of substitute heirs in KHI. The results show that although classical Islamic law, especially the Syafi'i school, does not recognize the concept of substitute heirs, KHI adopts a more inclusive approach. Article 185 of the KHI grants inheritance rights to descendants of heirs who have died before the testator, which is a political legal effort to achieve social justice in the context of Indonesian inheritance. Although this arrangement aims to create social justice, findings show that there are challenges in its acceptance in the community. Many Indonesians still hold strong customs and traditional understandings in the inheritance system. Therefore, more intensive socialization is needed to bridge the gap between the positive law and the local community's understanding of the prevailing inheritance system.
PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM SENGKETA HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH: (Analisis Putusan Nomor 2329/Pdt.G/2024/Pa.Nph) Afrina Farhaty Naufan; Aden Rosadi; Burhanuddin Burhanuddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1315

Abstract

Sengketa hak asuh anak (hadhanah) dalam praktik peradilan agama kerap menimbulkan persoalan hukum ketika ketentuan normatif berhadapan dengan kondisi faktual pengasuhan yang tidak ideal. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, dalam praktik ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara mutlak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas the best interest of the child secara implisit dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2329/Pdt.G/2024/PA.Nph serta menganalisis implikasi hukum dan sosial dari putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mengutamakan penilaian faktual terkait stabilitas pengasuhan, keberlanjutan pendidikan, dan kondisi psikososial anak. Meskipun asas kepentingan terbaik anak tidak dirumuskan secara eksplisit, substansi putusan mencerminkan orientasi perlindungan anak, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum dan konsistensi yurisprudensi.
Penerapan Teori Sadd Al-Dzarī’ah Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/Pa.Im) Ahmad Madani Rhamdan; Aden Rosadi; Burhanuddin Burhanuddin
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.18215

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, meskipun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM yang menolak permohonan dispensasi kawin meskipun calon istri berusia 13 tahun telah hamil 10 minggu kondisi yang lazimnya diterima sebagai alasan mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim, penerapan teori Sadd al-Dzarī'ah dalam pertimbangan tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teologis-sosiologis melalui analisis dokumen penetapan sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim bertumpu pada tiga komponen kumulatif: tidak terpenuhinya syarat kesiapan berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, pernyataan calon istri yang mengindikasikan ketiadaan riḍā, dan keterangan Dinas P3A tentang risiko stunting sebagai bukti empiris mafsadah. Theory matching membuktikan bahwa Sadd al-Dzarī'ah bekerja secara substantif di seluruh alur pertimbangan hakim — melindungi tiga maqāṣid sekaligus yakni ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ annasl. Penetapan ini merepresentasikan ijtihad qadhā'ī yang matang dan berpotensi menjadi preseden argumentatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia
Politik Uang dan Krisis Keadilan Elektoral dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Yunita Rosdiana; Uu Nurul Huda; Aden Rosadi
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v3i1.2867

Abstract

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah merupakan persoalan ketatanegaraan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pemilihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis keadilan elektoral dan menggeser makna kedaulatan rakyat. Praktik pertukaran material untuk memengaruhi pilihan pemilih menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik, mereduksi kebebasan dalam menentukan pilihan, dan berpotensi menghasilkan legitimasi elektoral yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik uang sebagai bentuk distorsi terhadap keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah dan mengkaji relevansi asas kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan yang jujur dan adil sebagai basis penguatan tata kelola pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis secara deskriptif-analitis norma hukum tata negara dan kepemiluan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang menciptakan krisis keadilan elektoral melalui tiga dimensi utama, yaitu distorsi kebebasan pemilih, ketidaksetaraan kompetisi antarpeserta pemilihan, dan pelemahan legitimasi hasil pemilihan. Kerangka hukum yang tersedia cenderung menempatkan politik uang sebagai persoalan pelanggaran individual sehingga belum sepenuhnya menangkap karakter politik uang sebagai persoalan struktural yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Reconstructing Good Faith in Marriage Annulment: Civil Protection of Wives in Islamic and Indonesian Law Prahasti Suyaman; Oyo Sunaryo Mukhlas; Aden Rosadi; Usep Saepullah
Law Development Journal Vol 8, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.3.1037-1054

Abstract

Introduction to the Problem: Marriage annulment under Article 28 of Law No. 1 of 1974 on Marriage generates significant legal consequences for wives who enter into marriage in good faith. Although the provision recognizes legal protection for innocent parties, it does not establish clear criteria for determining good faith, creating legal uncertainty and incosistent judicial protection of wifes’ civil rights. Purpose/Study Objectives: This article examines the legal contruction of good faith in marriage annulment cases and analyses its implications for the civil protection of wives from the perspectives of Islamic law and Indonesian marriage law. Design/Methodology/Approach: This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis focuses on Article 28 of the Marriage Law, relevant legal doctrines, and Decision Number 348/Pdt.G/2018/PA.Cbd concerning the annulment of a polygynous marriage. Findings: The study finds that the retroactive effect (ex tunc) of marriage annulment often places good-faith wives in a vulnaerable legal position despite their lack of knowledge regarding defects affecting the validity of the marriage. The ambiguity surrounding the concept of good faith weakens the protection of wives’ civil rights. Drawing upon the principles of al-‘adl, hifz al-haqq, and maqasid al-shari’ah, this article argues that Article 28 should be interpreted through a good-faith-based framework that balances legal certainty, justice, and the protection of vulnerable parties. This study further proposes a reconstruction of the legal meaning of good faith as a basis for strengthening civil protection in marriage annulment cases.